SERGAI, SUMUTPOS.CO – Di tengah maraknya pembinaan, UKM mendapatkan banyak ide dan gagasan pengembangan usaha. Namun saat pengembangan usaha dimulai, masih saja ada aksi ‘membinasakan’ UKM melalui sweeping oleh oknum aparat.

Forda UKM mencatat, sepanjang tahun 2021, setidaknya ada 25 surat panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan aparat Kepolisian Resort Sergai dan Polda Sumut kepada pelaku UKM. Hal ini sangat meresahkan para pelaku usaha, terlebih di tengah pandemi Covid-19, dimana pengusaha berupaya untuk bisa bangkit lagi.

Presidium Forda UKM Sumut, Lie Ho Peng menyebutkan, UKM kondusif ini akan dirasakan jika saat mengelola usaha, tidak ada merasa resah dan khawatir jika ada orang yang datang ke tempat usahanya.

“Maksudnya UKM kondusif ini, jika dibuka satu toko jika masih merasa takut berarti belum kondusif. Namun jika datang orang, tidak ada rasa takut, itu baru namanya kondusif,” ujarnya dalam refleksi akhir tahun 2021 bertema ‘UKM kondusif Sumut bangkit’ yang digelar di Pondok Permai, Serdang Bedagai, Senin (13/12/2021).

Namun faktanya, sampai saat ini tidak sedikit pelaku UKM yang resah, ketika ada oknum pajak, oknum preman, polisi atau oknum berseragam TNI yang datang ke tempat usahanya. Dengan keresahan ini, akan sulit bagi UKM untuk bisa bangkit, terlebih pasca pandemi Covid-19.

Forda UKM sambungnya, yang fokus memberikan advokasi. Dengan bergabung dalam wadah ini, UKM bisa melakukan advokasi mandiri. “Dengan advokasi mandiri, itu sebetulnya bisa selesai. Oknum nakal tidak akan berani macam-macam. Istilah sekarang, dia sudah vaksin. Kalau masuk Forda UKM, berarti dia sudah vaksin,” ujarnya.

Ia mencontohkan, saat ada tempat usaha yang didatangi lima orang oknum polisi beberapa waktu lalu. “Dia ketakutan telpon saya. Saya bilang, kamu anggota Forda UKM. Tunjukkan kalau kamu anggota Forda, periksa dia, surat tugasnya mana, apa tujuan datang kemari. Sebentar saja mereka pergi. Kalau oknum nakal pasti pergi kalau begitu. Jadi maksud dari Forda UKM itu, salah satunya adalah itu,” ujarnya .

Sementara Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman menyebutkan, kondisi pandemi Covid-19 ini banyak yang tidak normal. UKM mulai diperhatikan dan banyak pembinaan dari sejumlah lembaga pemerintah serta swasta. Tapi, oknum aparat kepolisian seakan mau membinasakan pelaku UKM yang sedang terjepit mempertahankan usaha dan pekerjaannya.

“Kami sangat bermohon kepada Kapolda Sumut untuk memperhatikan pelaku UKM yang sedang bertarung mempertahankan usaha dan pekerjanya agar tak ada Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). Kami berharap Kapolda Sumut juga satu suara dengan kami, stop sweeping terhadap pelaku UKM,” katanya di sela-sela refleksi akhir tahun 2021 yang dihadiri pengurus Forda UKM Sergai dan puluhan pelaku usaha di Serdang Bedagai dan Deliserdang.

Selain itu, Forda UKM juga meminta kepolisian di resort kabupaten/kota se-Sumut agar memberikan perlindungan khusus kepada para pelaku UKM. Karena selain ada oknum aparat yang ‘sering’ melakukan sweeping, ada juga proposal atau kwitansi bulanan yang dikirimkan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

“Pelaku UKM sering kami ajarkan laporkan atau videokan, ada yang berani ada yang juga akhirnya mendapat teror, inilah yang kami harapkan. Aparat kepolisian kami harap benar-benar mengayomi dan melindungi masyarakatnya, termasuk para pelaku UKM,” harapnya.

Sisi lain, kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, di Sumut cukup banyak centra peternakan ayam. Seperti diketahui, banyak pelaku UKM khususnya peternakan unggas nyaris gulung tikar akibat harga pakan ternak yang melambung tinggi, serta adanya hantaman persaingan harga telur.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mendapatkan pakan ternak khususnya jagung dengan harga murah. Atau, Pemerintah Provinsi membuat regulasi khusus harga jagung di Sumut. Sehingga pelaku UKM di bidang unggas bisa bertahan dan ikut membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan,” katanya didampingi Sekretaris Forda UKM Sumut, Chairil Hudha dan Wakil Ketua, Nurhalim Tanjung.

Pada tahun 2022, Forda UKM Sumut akan terus bergerak membina dan melakukan advokasi kepada pelaku UKM di Sumut. Untuk itu, semua harapan tersebut bisa diterima dan bisa diwujudkan pada tahun 2022. “Karena, saatnya UKM dibantu bangkit, pasca pandemi Covid- 19,” harapnya.

Sementara Plh Ketua Forda UKM Sergai, A Eng didampingi Sekretaris, Iwan Tirta dan Wakil Bendahara, James menyebutkan, setelah bergabung dengan Forda UKM banyak perubahan dan kemajuan yang dirasakan para pelaku usaha. Ia pun berharap ke depan para anggota semakin solid dan punya komitmen untuk bersama-sama saling mendukung satu dan lainnya. (adz)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Serikat Pekerja/Buruh pada saat demonstrasi di Lapangan Garuda, Kecamatan Tanjungmorawa, pada 6 Desember 2021 lalu, Pemkab Deliserdang menggelar pertemuan dengan 12 perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh yang berada di daerah tersebut, di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (8/12) lalu.

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar bersama Wakapolresta Deliserdang AKBP Julianto P Sirait, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang TH Sitanggang, Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Dinas Tenaga Kerja Sumut Romaden Lubis, beserta Pegawai Pengawas/PPNS Sopian Siregar Siregar, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang Norma Siagian, dan pejabat lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ali Yusuf mengatakan, kenaikan upah yang selama ini dipermasalahkan, bagi Pemkab Deliserdang tidak jadi masalah.

Kalau bisa, para pekerja dan buruh mendapatkan lebih besar lagi di atas UMK. Namun, untuk membicarakan UMK ini, ada aturan-aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, dan lain sebagainya.

“Pemkab Deliserdang berkeinginan agar masyarakat sejahtera, sesuai dengan visi misinya, yakni wilayah dan masyarakatnya maju, sejahtera, sekaligus religius dan rukun dalam kebhinekaan,” ungkap Ali Yusuf.

Setelah pertemuan tersebut, Ali Yusuf menyebutkan, ada 4 hal yang diserap dari aspirasi 12 Perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh tersebut, yang akan difasilitasi pemerintah. Yakni mereka meminta Pemkab Deliserdang mengirimkan permohonan secara tertulis ke Pemprov Sumut agar UMK Deliserdang direvisi kembali. Selanjutnya, mereka menginginkan duduk bersama dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Deliserdang, untuk membahas struktur dan skala upah pada 2023.

Selanjutnya, mereka bersedia dan siap untuk dilibatkan, dalam kaitan pengupahan. Dan terakhir, perwakilan Serikat Pekerja dan buruh ini, menginginkan, dalam waktu dekat adanya pasar murah di sentra-sentra industri berbagai tempat untuk menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (mag-1/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Tertangkap membawa narkoba jenis sabu-sabu, 3 warga Kabupaten Dairi ditangkap saat melintas di Jalan Veteran Berastagi, Kabupaten Karo.

Ketiga pelaku, yakni Kasim Sinuraya (58) warga Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Panda Junius Tarigan (35) warga Desa Kempawa, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, dan Rianto Lumban Gaol (19) warga Desa Rantai Besi, Kecamatn Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.

Ketiganya ditangkap Satres Narkoba Polres Tanah Karo, bekerja sama dengan BNNK Karo, baru-baru ini. Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, didampingi Kasat Res Narkoba AKP Hendri D Tobing, Iptu Hendrik Tarigan, dan Kasi Berantas BNNK Karo Kompol Robinson Ginting, kepada wartawan, mengatakan, penangkapan terhadap ketiga pelaku berawal dari adanya informasi yang diperoleh, dan langsung ditindaklanjuti bersama BNNK Karo.

“Pelaku ditangkap saat sedang mengendarai mobil merek Wuling dengan pelat BB 1663 YD, menuju Dairi,” ungkap Yustinus, saat konfrensi pers di Polres Tanah Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Jumat (10/12) lalu.

Setelah penangkapan, personel langsung melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip ukuran besar, berisikan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 580 gram.

Selain itu, turut diamankan satu buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, satu buah plastik bening ukuran besar dalam keadaan kosong, satu buah amplop warna coklat ukuran besar, satu buah plastik kresek, satu unit handphone jenis android merek Samsung, dan satu unit handphone merek Nokia. Setelah itu, personel langsung menggiring pelaku ke Mapolres Tanah Karo, untuk pengembangan.

Atas perbuatan tersebut, ketiga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (deo/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (UPT BMBK) Sumut di Kota Binjai, hanya dapat berpangku tangan, menunggu anggaran turun, terkait perbaikan Jembatan Bandar Senembah. Padahal, kondisi jembatan yang kerap disebut sebagai Titi Besi Bandar Senembah ini, makin memprihatinkan.

Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sumut Binjai-Langkat, Linda Erwan mengaku, sudah mengetahui kondisi Titi Besi Bandar Senembah yang kian mengkhawatirkan. Bahkan, dia mengatakan, pihaknya sudah mendatangi lokasi.

“Kami sudah survei,” ungkap Linda, ketika dikonfirmasi, Senin (13/12).

Soal penahan erosi berupa tumpukan karung pasir adalah langkah antisipasi awal dari UPT Dinas BMBK Sumut di Binjai-Langkat, Linda membantah. Artinya, bukan UPT Dinas BMBK Sumut di Binjai-Langkat yang melakukan antisipasi tersebut.

“Waktu kami survei, sudah ada itu. Bukan kami, yang membuat sandbag (karung pasir) Pemko,” jelasnya.

Ini menunjukan UPT Dinas BMBK Sumut di Binjai-Langkat, belum ada melakukan langkah awal sebagai antisipasi dini. Artinya, UPT sebagai perpanjang tangan Pemerintah Provinsi Sumut di Binjai-Langkat, hanya dapat menunggu anggaran turun, lalu melakukan perbaikan.

Sandbag adalah penahan agar pondasi Jembatan Bandar Senembah yang sudah ambruk menjadi beberapa bagian, tidak berkelanjutan.

“Langkah awal untuk saat ini belum ada, karena tidak ada dana untuk perbaikan. Tapi sudah diusulkan penanganan 2022,” beber Linda.

Disinggung pengusulan anggaran perbaikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 Pemprov Sumut, Linda membenarkan. Namun, menurutnya, APBD Sumut Tahun Anggaran 2022 belum diketuk bersama DPRD Sumut.

“Belum, masih diusulkan, tapi sudah diprioritaskan. Belum ketuk (APBD Sumut 2022), berarti belim disetujui,” urainya lagi.

Sementara itu, APBD Sumut 2022 sudah disetujui bersama. Bahkan, sudah disahkan.

Sebelumnya, kondisi Jembatan Bandar Senembah yang menghubungkan Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Kota, kian mengkhawatirkan. Ditambah lagi, cuaca belakangan ini semakin buruk. Tak ayal, pondasi jembatan kian tergerus derasnya arus Sungai Bingai. Bahkan pantauan wartawan, pondasi yang terbuat dari batu cor, pun sudah runtuh dan pecah menjadi beberapa bagian.

Antisipasi sementara pun dilakukan dengan meletakkan beberapa karung pasir. Meski demikian, karung pasir yang tersusun untuk menahan derasnya arus Sungai Bingai, tak mampu bertahan. Susunan karung pasir akhirnya ambruk, karena tak mampu menahan. Pengguna jalan yang melintasi Titi Besi Bandar Senembah, yang terletak di belakang Rumah Dinas Wali Kota Binjai ini, pun khawatir.

Sebab, Titi Besi Bandar Senembah dapat saja rubuh, dan kondisi itu pernah terjadi pada beberapa tahun silam. Warga sekitar juga merasakan kekhawatiran yang sama. Apalagi mereka yang bermukim di sekitar jembatan tersebut. Menurut warga, pondasi batu cor tersebut, rubuh pada Jumat (10/12) dini hari lalu.

“Getarannya pun kami rasakan sampai sini. Karung-karung itu juga enggak mampu menahannya. Ikut runtuh, sama pasir yang di dalam karung,” ujar Iqbal, warga sekitar.

Pemko Binjai sudah mengambil langkah awal sebagai antisipasi dini, dengan menempatkan personel dari Dinas Perhubungan Kota Binjai di dekat Titi Besi Bandar Senembah. Tujuannya, untuk menghalau dan memerintahkan truk bermuatan maupun tidak, agar putar balik. Artinya, truk bermuatan atau tidak, dilarang melintasi Titi Besi Bandar Senembah.

Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah, juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi, terkait pondasi Titi Besi Bandar Senembah, agar segera diperbaiki pada kesempatan kunjungan kerja orang nomor satu di Sumut itu, ke Binjai. (ted/saz)