MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Ismail Lubis mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan tim vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Baik tim untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, guna menghitung sasaran penerima secara tepat.

“Sambil kita tunggu petunjuk teknisnya, kita siapkan hal-hal yang perlu untuk nantinya pas pelaksanaan vaksinasi anak, kita enggak buru-buru,” katanya menjawab wartawan, Minggu (14/11).

Menurut dia, pembentukan tim ini sebagai langkah awal untuk percepatan program vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Sumut pada 2022 nanti. “Koordinasi kita perkuat dalam hal ini,” ujar mantan kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal ini.

Sebelumnya ia mengakui, terkait hal ini pihaknya tengah gencar melaksanakan sosialisasi. Terlebih setelah mendapat informasi bahwa Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengizinkan vaksinasi untuk kelompok umur tersebut.

Ismail menambahkan, adapun teknis pelaksanaan vaksin usia 12 tahun ke bawah ini, nantinya juga akan disampaikan pada petunjuk teknis dimaksud. “Nanti ada prosedur dan bagaimana teknisnya,” katanya.

Jenis vaksin yang dipakai untuk usia 6 hingga 11 tahun ini adalah Sinovac. Akan tetapi, untuk jenis vaksin tersebut saat ini sedang kosong di Sumut, karena telah digunakan untuk program percepatan vaksinasi. “Sekarang vaksin Sinovac kita kosong karena kita melakukan percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Pihaknya berharap, vaksinasi Covid-19 bagi kelompok usia anak tersebut secepatnya dilaksanakan guna membentuk herd immunity. Meski begitu, ia minta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Bagi anak-anak (usia 6-11 tahun) yang sudah divaksin nantinya, orang tua atau keluarga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak,” pungkasnya.

Paling Lama Awal Tahun Depan

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memberikan vaksinasi kepada anak berusia 6 sampai 11 tahun. Pemberian vaksin diperkirakan paling lambat mulai pada awal tahun depan. “Sampai saat ini belum ya,” ujar Nadia, Minggu (14/11).

Menurut Nadia, kemungkinan besar pemberian vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun akan bekerja sama dengan pihak sekolah. “Ini kan anak-anak sekolah, kami akan kerja sama dengan sekolah masing-masing. Kita tahu terdapat ‘bulan imunisasi anak’ di sekolah setiap tahun, jadi kami nanti akan gunakan mekanisme ini,” kata Nadia.

Karena, berdasarkan diskusi dengan para pakar seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), anak-anak lebih berani untuk divaksin setelah melihat teman-temannya tidak menangis saat disuntik. Karena itu, penyuntikan vaksin Covid-19 diperkirakan akan lebih efisien jika dilaksanakan di sekolah.

“Untuk anak dengan disabilitas, kami akan bekerja sama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) maupun komunitas. Untuk anak yang tidak berada di bangku sekolah, misalnya anak jalanan, kami akan bekerja sama dengan Dinas Sosial,” terangnya.

Nadia melanjutkan , vaksinasi Covid-19 untuk anak berusia 6-11 menggunakan sistem vaksinasi satu data. Karena itu, pemerintah akan membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak sehingga orang tua diminta mempersiapkan sejak saat ini.

“Para orang tua, mumpung proses vaksinasi belum dimulai, saat ini dicek kembali apakah NIK anak masing-masing sudah diketahui. Biasanya, NIK ada pula di kartu keluarga dan sekolah sebetulnya sudah mendata juga nomor ini,” kata dia. Nadia menambahkan, bila orang tua belum memiliki NIK anak, orang tua bisa melapor kepada kecamatan atau kelurahan setempat.

Dikonfirmasi perihal pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun telah mulai dilakukan di Papua, Nadia mengaku akan mengeceknya lebih lanjut. “Akan kami cek,” ucapnya. Informasi pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Sabtu (13/11) lalu. Menurut Muhadjir, pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura secara umum telah mencapai kemajuan pesat. “Sekarang juga sudah mulai memvaksin anak-anak. 11 tahun ke bawah,” kata Muhadjir. (prn/rol)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musim liburan Natal dan Tahun Baru 2021 akan segera tiba. Layaknya Lebaran, momen ini juga sering digunakan masyarakat untuk keluar kota, baik untuk mudik maupun berlibur. Namun, mengingat Covid-19 belum hilang, pemerintah melarang untuk bepergian di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Tatareda, melalui Kasi STNK Kompol Anggun Andhika Putra mengatakan, larangan tersebut mengingat situasi dan kondisi saat ini yang masih dalam pandemi Covid-19. “Untuk Nataru, masyarakat masih belum diizinkan mudik. Kita masih ke depankan protokol kesehatan (Prokes),” kata Kompol Anggun Andhika Putra kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (14/11).

Meski begitu, lanjut Anggun, penyekatan jalan atau lalu lintas di Sumut tidak total dilakukan. Namun, di setiap perbatasan provinsi akan ada pos-pos kepolisian. Petugas akan mengarah pengendara bermotor, baik pribadi maupun angkutan umum agar tidak melebihi muatan sesuai aturan yang berlaku.

“Misalnya, bagi truk-truk yang over loading dan over dimensi atau satu mobil yang isinya harusnya 6 orang, malah di angkut 10 orang dengan berdesak-desakan. Ini nanti yang akan diberikan imbauan atau ditindak,” ungkapnya sembari menyebutkan, hingga saat ini Ditlantas Poldasu belum membentuk Tim Operasi Nataru.

Tunggu Juknis Pusat

Sementara, Pemprov Sumut masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) soal penyekatan arus lalulintas saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 dari pemerintah pusat. Sejauh ini, regulasi menyangkut pembatasan mobilitas masyarakat masih merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang PPKM luar Pulau Jawa-Bali. “Kalau untuk penyekatan-penyekatan (arus lalin) itu belum ada,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Alfi Syahriza menjawab Sumut Pos, Minggu (14/11).

Ia mengungkapkan, soal mobilitas masyarakat saat Nataru kali ini, antara lain yang telah diatur regulasinya yaitu tidak adanya cuti bagi aparatur sipil negara dan libur bersama. “Maka dari itu kita masih merujuk pada Inmendagri terbaru yang di didalamnya ada mengatur mengenai mobilitas masyarakat pada daerah dengan level PPKM masing-masing,” katanya.

Karenanya untuk juknis seperti penyekatan arus lalin dan sebagainya guna mencegah penularan Covid-19 saat momen Nataru nanti, pihaknya akan menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Apalagi leading sector dalam hal itu merupakan domain dari pihak kepolisian. “Sebaiknya tunggu dulu juknisnya seperti apa, karena sekarang ini fungsi kami lebih dominan pada regulator,” pungkasnya.

Awal November lalu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menggelar rapat koordinasi bersama Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Rumah Dinas Gubernur, Jl. Jenderal Sudirman Medan. Salah satu agendanya tentang rencana pengurangan mobilitas masyarakat jelang Nataru, yang bertujuan mencegah penyebaran virus Corona.

Menurut Edy, pihaknya bersama Forkopimda dan stakeholder terkait terus meningkatkan antisipasi penyebaran Covid-19 terutama jelang Nataru. “Kita batasi cuti untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kita tidak ingin ada lonjakan kasus lagi karena tahun lalu setelah libur kenaikan kasus terjadi,” katanya.

Berkaca dari tahun lalu, ungkap Edy, peningkatan kasus Covid-19 di Sumut terjadi usai Nataru, puncaknya 10 Februari dengan 224 kasus per hari. Karenanya salah satu langkah yang diambil Pemprov Sumut adalah melarang cuti bagi pekerja untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada masyarakat Indonesia tak melakukan pulang kampung (pulkam) saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) mendatang untuk mencegah gelombang ketiga penularan virus corona (Covid-19). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang digelar 26 Oktober lalu.

Pemerintah tetap melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti yang bertepatan dengan momen libur Nataru. Itu, sambungnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Muhadjir mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut diputuskan pemerintah semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun. “Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan,” ujar Muhadjir dikutip dari keterangan resminya.

Selain itu, Muhadjir juga menyatakan, sejak jauh hari pemerintah telah melakukan langkah antisipatif kemungkinan gelombang pergerakan masyarakat umum dengan memangkas tanggal merah dan cuti bersama, termasuk saat momen natal dan tahun baru.

“Langkah tersebut di antaranya adalah memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021. Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021,” ujar Muhadjir.

Terkait imbauan agar warga tak bepergian atau pulang kampung di momen Nataru nanti, Muhadjir mengatakan akan ada kampanye besar-besaran dari pemeritnah dan aparatur negara terkait. “Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer,” katanya.

Muhadjir menegaskan, imbauan itu memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan masih di tengah pandemi dan tidak nekat melanggar.

Muhadjir juga meminta agar petugas perlu melakukan pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat. Hal itu untuk mengecek mereka yang secara terpaksa harus berpergian di hari-hari libur tersebut. “Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19,” kata dia.

Di sisi lain, Muhadjir juga meminta agar pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi bisa dimaksimalkan di tempat-tempat umum. Hal itu penting untuk melakukan pengawasan pada masyarakat. Ia berharap dengan pelbagai kebijakan tadi tak mengganggu jalannya roda perekonomian. Muhadjir juga meminta kepada Kemenparekraf untuk memastikan destinasi wisata lokal tetap berjalan dan kepada Kemendag agar supply bahan pokok tetap terjaga.

“Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan dalam rangka menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi kita harus tetap bergerak,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengaturan khusus pada lokasi wisata, toko dan pusat belanja, serta tempat peribadatan pada saat periode Natal dan Tahun Baru. “Di mana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat ibadah dan lainnya,” ungkap Muhadjir. (dwi/prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kedapatan melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 yang masih berlaku di Kota Medan, tiga tempat hiburan (THM) malam ditutup. Penutupan ini dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama tim gabungan TNI/Polri dan SatPol PP Kota Medan saat melakukan razia PPKM, Sabtu (13/11) malam hingga Minggu (14/11) dinihari.

ADAPUN ketiga Tempat Hiburan Malam yang ditutup tersebut, yakni The Shoot Pool di Jalan Kapten Pattimura, High Five dan Heaven7 di Jalan Abdullah Lubis. Atas pelanggaran yang dilakukan ketiga tempat hiburan malam tersebut, Bobby mengaku sangat menyayangkannya.

Pasalnya dalam masa PPKM Level 2 seperti saat ini, masih cukup banyak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM. Padahal saat ini, Level PPKM di Kota Medan sudah mulai menurun dan sedang terus diupayakan agar status PPKM di Kota Medan bisa turun kembali ke Level 1.

“Saat ini, berkat usaha, kerja tim dan kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat Kota Medan, (Kota Medan) sudah menjadikan level PPKM berada pada level 2, dan kita sedang berupaya keras untuk menjadikan Medan di level 1. Untuk itu saya tegaskan kepada para pelaku usaha agar menaati aturan,” tegas Bobby di lokasi razia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Rakhmat Adi Syahputra Harahap menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan, tim telah terlebih dahulu melakukan pembubaran dan melakukan verifikasi izin operasi usaha. “Sebelum kita lakukan penyegelan, terlebih dahulu tim melakukan pembubaran secara baik-baik dan melakukan verifikasi izin operasi. Tempat hiburan ini kita tutup untuk sementara, selama dua belas hari,” jelasnya.

6 Pengunjung Positif Narkoba

Sementara, dari hasil tes urin terhadap para pengunjung di tiga tempat hiburan malam itu, sedikitnya 6 pengunjung positif narkoba. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan, pengunjung yang positif narkoba didapatkan dari lokasi tempat hiburan di Jalan Abdullah Lubis.

“Kita lakukan pemeriksaan di salah satu ruang karaoke. Ada pengunjung yang dicek di ruang karoke itu dan rupanya hasil urinenya positif. Ada 6 orang pengunjung yang positif narkoba,” kata Irsan.

Dia melanjutkan, keenam orang tersebut sudah diamankan ke Mapolrestabes Medan dan dimintai keterangan. “Kita masih dalami keterangannya mendapatkan narkoba dari mana,” tambahnya.

Menurut Irsan, pengakuan para pengunjung tersebut sementara ini narkoba dibeli dari luar tempat hiburan itu. “Sampai saat ini masih didalami apakah benar atau tidak,” ucapnya.

Irsan menambahkan, mengenai pengelola tempat hiburan tersebut akan dipanggil ke Polrestabes Medan. “Dua manager dari tempat hiburan kita bawa ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Terkait penutupan lokasi tempat hiburan tersebut diserahkan ke Satpol PP Kota Medan dan mereka yang melakukan penyegelan,” tandasnya.

Awasi Holywings

Sementara, di tengah gencarnya Pemko Medan menegakkan aturan PPKM Level 2, beredar video pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengajak mayarakat untuk berkumpul di tempat hiburan malam, Holywings. Dalam video singkat itu, Hotman Paris menyebutkan, Holywings Medan akan melaksanakan grand opening pada Minggu (14/11) kemarin. “Ini Holywings kedua di Kota Medan. Mulai buka 14 November 2021 pukul 18.00 WIB. Hotman Paris mengundang seluruh warga Kota Medan. Tempatnya di Jalan Merak Jingga,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Plt KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, pihaknya akan mengecek izin Holywings terlebih dahulu. “Iya. Nanti kita cek perizinannya bagaimana. Kalau sudah sesuai, maka akan diawasi dengan ketat,” jawab Rakhmat, Minggu (14/11).

Dijelaskannya, selama PPKM Level 2 di Kota Medan, jam operasional usaha tempat hiburan dan sejenisnya hanya boleh beroperasi hingga pukul 21.00 WIB. Selain itu, pengunjung yang boleh masuk hanya 50 persen dari kapasitas maksimal gedung. “Sampai saat ini kami belum ada hubungi. Nanti personel ke sana untuk memberi tahu soal itu,” jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 sekaligus Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Mardohar Tambunan MKes berjanji, pihaknya akan melakukan razia bahkan menutup Holywings di Jalan Merak Jingga tersebut jika melakukan pelanggaran. “Kalau memang enggak betul, enggak sesuai dengan prokes level 2, ya kita tutup,” tegas Mardohar.

Mardohar juga menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan di lokasi tersebut setiap malam. “Itu nanti kita awasi penuh, tetap ada pengawasan tiap malam. Cuma sejauh apa menyikapi keramaian yang di situ, itu saya yang enggak tahu, yang pasti itu akan tetap terpantau terus sama tim satgas,” pungkasnya. (map/ris)