MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maling kompresor AC di rumahtoko (ruko) Jalan Gunung Krakatau No 9 PP, Medan Timur, terekam kamera pengintai atau CCTV. Aksi pelaku pencurian tersebut, terjadi, yang diperkirakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB, Minggu (12/12).

Rekaman video aksi maling itu tersebar di media sosial (medsos). Dalam video yang berdurasi 1.20 detik tersebut, pelaku memanjat dan naik ke atap ruko. Selanjutnya, pelaku berjalan di genteng lalu ke bagian samping ruko, ke tempat kompresor AC. Pelaku kemudian mengambil kompresor AC dan melarikan diri.

Aksi maling tersebut, ternyata tidak dilakukan sendirian. Rekan pelaku telah menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari ruko. Setelah berhasil mengambil kompresor AC, kedua pelaku pencurian ini langsung kabur.

Kanit Reskrim Polsek Medan Timur Iptu Jefri Simamora mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait pelaku pencurian di ruko. Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pencurian tersebut. “Sudah kita monitor, masih kita lidik. Kami juga menunggu korban untuk membuat laporan,” pungkasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Radius Ginting (55) warga Sedap Malam III Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, meminta Polrestabes Medan menahan JMS (38) dan IS (53), dua tersangka dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penipuan, berdasarkan LP/1245/K/V/2020/SPKT/Restabes Medan.

Radius Ginting diduga menjadi korban kasus mafia tanah oleh kedua tersangka, yang disangkakan melanggar Pasal 266 dan atau 378 KUHPidana.

Meski JMS dan IS telah menyandang status tersangka, namun hingga kini, SP Sidik/1662/VII/Res.1.9./2020/Reskrim, tanggal 23 Juli 2020 dan SP Sidik/1502/IX/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 25 September 2021, terkesan jalan di tempat.

Pasalnya, tersangka JMS belum mengindahkan dua kali pemanggilan pascapenetapan tersangka maupun saat berstatus saksi.

“Kita heran melihat kinerja kepolisian. Apa mungkin seseorang tersangka tidak mengindahkan pemanggilan penyidik? Anehnya menurut informasi tersangka IS justru ditangguhkan dan wajib lapor. Kesannya penyidik bekerja tidak profesional. Ada apa dengan penyidik tidak melakukan pemanggilan paksa?,” ujar Ginting kepada wartawan, Selasa (14/12).

Ginting mengatakan, ia terpaksa menempuh jalur hukum pascapermohonan penerbitan sertifikat hak milik berujung pemblokiran justru melibatkan oknum Lurah, BPN, Notaris dan mafia tanah cukup rapi.

Awalnya, lanjut Ginting, kasus bermula dari pembelian sebidang tanah dari IS seluas 216 M2 terletak di Jalan Jamin Ginting Lingkungan II Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Namun dalam proses pembuatan sertifikat, Lurah Beringin malah melakukan pemblokiran ke pihak ATR/BPN Medan, berdasarkan permohonan Radius Ginting untuk menerbitkan SK pemberian Hak atas Tanah.

Dengan adanya pemblokiran itu, lanjutnya, permohonan yang sudah berjalan sejak tanggal 19 Februari 2020 lalu, tak kunjung selesai hingga kini. Kerugian pun ditaksir cukup besar.

Kemudian, kata dia, BPN menerbitkan surat pemberitahuan ke Radius Ginting pada tanggal 23 Maret 2021, dimana surat bernomor HP.01.01/1629 12.71.300/III/2021, menjelaskan penolakan dan tidak dapat ditindaklanjuti. “Saya menilai kasus ini sengaja dipersulit. Seharusnya penyidik melakukan penahanan terhadap kedua tersangka karena sejak awal tersangka berupaya menghindar. Kita curiga kedua tersangka melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti maupun sebagainya,” pinta Ginting.

Selanjutnya, sambung Ginting, IS tidak pernah mengajukan permohonan SHM kepada BPN Kota Medan. Anehnya, permohonan sertifikat hak milik (SHM) yang diajukan Ginting sebelumnya justru tidak direspon Lurah maupun BPN Kota Medan pada tanggal 23 Maret 2021.

Sementara sisa tanah seluas 215 M2 yang dibangun 2 unit ruko milik IS, kemudian dijual kepada Budianto Sembiring justru diproses permohonan SHM ditandatangani Lurah dan disetujui BPN Kota Medan.

Atas kasus ini, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Medan, Riachad Sihombing membenarkan telah menerima berkas surat perintah dimulai penyidikan (SPDP), perkara dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau penipuan sebagaimana diatur pasal 266 dan atau 378 KUHPidana. “Benar, dalam perkara ini, kita baru menerima berkas SPDP berkas kedua tersangka dari pihak Polrestabes Medan,” tandasnya. (man/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai, Yusmada mengaku tidak pernah menanyakan uang terima kasih Rp100 juta, yang ia serahkan ke Sajali. Hal itu diutarakannya dalam sidang dugaan jual beli jabatan, beragendakan keterangan terdakwa, di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (14/12).

Dalam pengakuannya, uang itu ia serahkan ke Sajali yang merupakan teman dekat mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial untuk memuluskan jalannya menjabat sebagai Sekda Tanjungbalai.

Awalnya, kata Yusmada, ia mengaku sempat menolak tawaran Sajali menjadi Sekda Tanjungbalai, karena dia dapat mengatur mutasi pegawai hingga dijanjikan sejumlah proyek di Tanjungbalai.

“Disampaikan Sajali, bahwa mungkin pilihan pak Wali jatuh ke saya. Lalu saya tanya kira-kira bagaimana nanti, dan dijawabnya kalau jadi Sekda semua urusan pemerintahan diserahkan ke saya, termasuk mutasi pegawai dan proyek-proyek di Tanjungbalai,” bebernya.

Selanjutnya, kata Yusmada, Sajali pun meminta uang komitmen Rp500 juta pada Yusmada, namun terdakwa mengaku tidak sanggup dan hanya mampu memberi Rp200 juta.

“Disampaikan ada nanti uang terima kasih ke pak Wali. Saat itu dia sampaikan Rp500 juta, tanggapan saya gak sanggup, saya bilang ke dia sanggupnya Rp200 juta itupun Rp100 dulu saya kasih. Sisanya gak saya bayar pak,” kata Yusmada menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selanjutnya, Yusmada pun menyerahkan uang Rp100 juta. Meski demikian ia mengaku tidak pernah menanyakan ke Syahrial apakah uang tersebut sudah sampai atau tidak. “Saya tidak pernah bertemu langsung dengan pak Wali membicarakan uang itu. Saya sangsi pikiran pak Wali berubah,” ucapnya.

Hingga, kata Yusmada usai Syahrial diperiksa oleh Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) ia pun dipanggil menghadap ke rumah Syahrial untuk menyusun siasat agar praktik dugaan jual beli jabatan tersebut tidak terendus.

“Dipanggil Pak Syahrial ke rumahnya katanya karena dia diperiksa KPK bilang aja uang itu utang piutang,” bebernya.

Yusmada mengaku, hingga dilantik ia pribadi tidak tau berapa skor yang ia peroleh saat mengikuti tes menjadi sekda, yang belakangan diketahui bahwa skornya ternyata paling tinggi diantara kandidat lainnya.

“Tidak tahu saya skornya, gak ada yang menginfokan juga. Karena saat itu pikiran saya dipilih pun jadi gak dipilih pun jadi, gak berambisi,” cetusnya.

Usai memeriksa terdakwa, majelis hakim yang diketuai Eliwarti menunda sidang ke pekan depan dengan agwnda tuntutan JPU.

Diketahui sebelumnya Yusmada bersama eks Walkot Syahrial didakwa melakukan praktik jual beli jabatan.

Syahrial melalui orang kepercayaannya bernama Sajali beberapa kali mendatangi Yusmada menawarkan posisi Sekda dengan syarat memberikan sejumlah uang. Yusmada yang awalnya menolak akhirnya lukuh dan memberikan uang Rp100 juta.

Belakangan, hal tersebut pun terendus KPK hingga perkara Yusmada naik ke pengadilan. Diketahui dalam perkara ini terdakwa Syahrial belum diadili. (man/azw)