SOSIALISASI : Kapolres Tebingtinggi, AKBP Mochammad Kunto Wibisono saat mensosialisasikan penerapan Prokes kepada warga.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono memimpin langsung operasi blue light di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Minggu malam (13/11).
SOSIALISASI : Kapolres Tebingtinggi, AKBP Mochammad Kunto Wibisono saat mensosialisasikan penerapan Prokes kepada warga.SOPIAN/SUMUT POS.
Operasi blue light bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kondusif kepada warga Tebingtinggi dan sekitarnya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dimasa pandemi Covid-19 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker jika berada diluar rumah.
“Menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan rajin mencuci tangan. Pada operasi blue light ini kami memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga prokes, karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” paparnya.
Dikatakan AKBP Mochammad Kunto, patroli gabungan blue light di wilayah hukum Polres Tebingtinggi meliputi Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Jalan Iman Bonjol, Jalan HM Yamin, Jalan Sudirman, Jalan suprapto, Jalan MT Hariano, Jalan SM Raja,Jalan Ahmad Yani dan Jalan KL Yos Sudarso.
“Selain memsosialisasikan protokol kesehatan, personel juga membagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dan mengimbau masyarakat yang sedang berada di luar rumah untuk tidak berlama-lama berada di luar,” pinta AKBP Mochammad Kunto.
Menurut AKBP Mochammad Kunto, kepada masyarakat Kota Tebingtinggi diharapkan selalu kordinasi dan memberikan informasi kepada petugas apabila melihat tindakan tindakan kriminalitas yang meresahkan warga. “Warga jangan segan segan memberikan informasi kepada petugas. Mari sama sama kita jaga kekondusifan Kota Tebingtinggi,” harapnya. (ian/han)
SAMBUT: Camat Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Ramadhan Barqa Pulungan, sambut kunjungan Tim PKK Sumut dalam rangka evaluasi.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara berkunjung ke Kantor Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, dalam rangka Evaluasi Kelurahan Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS), Jumat (12/11).
SAMBUT: Camat Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Ramadhan Barqa Pulungan, sambut kunjungan Tim PKK Sumut dalam rangka evaluasi.SOPIAN/SUMUT POS.
Camat Padang Hilir Ramadhan Barqah Pulungan menjelaskan, Kelurahan Tambangan menjadi satu-satunya mewakili Kota Tebingtinggi untuk penilaian Program PTP2WKSS.
“Kegiatan Evaluasi Kelurahan Pelaksana PTP2WKSS Kelurahan Tambangan ini merupakan satu-satunya Kelurahan yang mewakili Kota Tebingtinggi untuk dilakukan penilaian di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman yang bagus untuk perbaikan kedepan,” ucapnya.
Melalui kegiatan PTP2WKSS ini, lanjut Ramadhan, telah terbukti memberikan manfaat yang besar bagi warga binaan khususnya di Kelurahan Tambangan. “Setelah mengikuti program pembinaan PTP2WKSS ini baik pembinaan yang dilakukan oleh Kelurahan, Kecamatan maupun Tim PKK dari Kota Tebingtinggi terjadi pningkatan baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan serta taraf ekonomi juga meningkat,” papar Ramadhan.
Diharapkan, sambung Ramadhan, PTP2WKSS Kelurahan Tambangan menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat mengharumkan nama Kota Tebingtinggi. Dia juga mengatakan bahwa kegiatan ini masih tahap evaluasi, untuk penilaian akhir akan diumumkan di bulan Desember 2021 mendatang.
Turut hadir pada kegiatan ini Tim Penilai Provinsi Sumut, Tim PKK Kota Tebingtinggi, Tim PKK Kecamatan Padang Hilir, Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Budiyono, Kanit Binmas Polsek Padang Hilir Aiptu Joni Zuardi serta Warga Binaan PTP2WKSS Kelurahan Tambangan Kota Tebingtinggi. (ian/han)
BERSAMA: Bupati Karo, Corry S Sebayang foto bersama 39 pejabat pengawas yang baru dilantik.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang melantik 39 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo di aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Jumat (12/11).
BERSAMA: Bupati Karo, Corry S Sebayang foto bersama 39 pejabat pengawas yang baru dilantik.
Usai pengambilan sumpah/ janji, Bupati Karo meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga integritas pegawai dan menjalankan tugas dalam jabatan yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas, integritas, disiplin dan totalitas kerja Hal ini demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.
Bupati Karo juga menambahkan, setiap pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi selama enam bulan, oleh karena itu Bupati meminta kepada para pejabat yang baru untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Karo.
Di akhir sambutannya Bupati Karo juga menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga tercipta lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel, integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kredibilitas, kepercayaan masyarakat dan wibawa pemerintah di mata masyarakat. (deo)
RUSAK: Kondisi Jalan Ir H Juanda Kota Tebingtinggi yang dipenuhi lubang bak kubangan kerbau.
SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Hampir satu kilometer Jalan Ir H Juanda Kota Tebingtinggi, dipenuhi lubang dan digenaingi air dengan kedalaman hingga mencapai 50 centimer.
RUSAK: Kondisi Jalan Ir H Juanda Kota Tebingtinggi yang dipenuhi lubang bak kubangan kerbau.
SOPIAN/SUMUT POS.
Kondisi itu terlihat jelas, saat kondisi musim penghujan dan banyak pengendara baik sepeda motor dan roda empat terjatuh. Namun sampai saat ini, pemerintah Provsu juga belum melakukan perbaikan jalan tersebut. Padahal, jalan berstatus Provinsi tersebut merupakan bagian jalan alternatif menuju Kota Medan melalui Kabupaten Deliserdang.
Pengakuan salah serang warga, Santi (30), Jumat (12/11) menuturkan bahwa kondisi Jalan Ir H Juanda sudah rusak selama hampir satu tahun, tetapi hingga saat ini belum juga dilakukan perbaikan. “Sudah lama rusak pak, tapi belum juga dilakukan perbaikan,” bilangnya.
Ditambahkan Santi, kondisi jalan semangkin parah apabila dimusim penghujan. “Pengendara sepeda motor sering jatuh,”katanya.
“Parah sekali rusaknya. Jika tidak diperbaiki, akan banyak korban yang jatuh,”sambung Ramli, salah seorang pengendara motor.
Sebelumnya, kondisi jalan ini sempat dipertanyakan warga ke Dinas PUPR Tebingtinggi. Oleh Plt Kadis PUPR, Reza, menyatakan jalan tersebut bukan milik Pemko Tebingtinggi, tetapi milik Pemerintah Provinsi Sumut dan akan diperbaiki. (ian/han)
TERIMA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima kunjungan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, belum lama ini.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepada Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor untuk mengawasi pembangunan lima ruas jalan provinsi di Humbang Hasundutan.
TERIMA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima kunjungan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, belum lama ini.
Demikian disampaikan, Edy Rahmayadi saat menerima kunjungan silahturahim Bupati Dosmar bersama Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, belum lama ini.
Edy Rahmayadi yang menerima kunjungan kedua bupati itu, menyebutkan ada beberapa poin yang telah menjadi perhatiannya. Pertama, pembangunan di Humbang Hasundutan dan pertanian di Pakpak Bharat.
Dikatakannya, bahwa APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 telah memasukkan anggaran pembangunan jalan sebanyak lima ruas jalan di Humbang Hasundutan.
“Sebanyak, lima ruas jalan provinsi di Kabupaten Humbahas, Insya Allah akan segera dimulai pembangunannya mulai awal tahun depan,” kata Edy kepada Bupati Dosmar.
Dalam kesempatan itu, Edy berpesan kepada Bupati Humbahas agar ikut mengawasi berjalannya program tersebut. Karena, kata Edy, itu sebagai upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Humbang Hasundutan.
“Saya meminta kepada Bupati untuk ikut mengawasi berjalannya program ini sebagai upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan di Humbahas,” harap Edy.
Sebelumnya, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor mengungkapkan, sebanyak lima ruas jalan Provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan akan dibangun pada tahun anggaran 2022 mendatang. Hal itu merupakan hasil lobi-lobi dirinya dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Demikian disampaikan Dosmar dalam keterangan persnya di rumah dinas Komplek Bukit Inspirasi, belum lama ini.
Kelima ruas jalan yang dimaksud, antara lain jalan Batugajah-Pakpak Bharat, ruas jalan Pakkat-Tarabintang, ruas jalan perbatasan Pakkat-Tapteng, ruas jalan Siabaksa-Bakkara, dan ruas jalan Tarabittang-Parlilitan.
Selain lima ruas jalan tersebut , juga akan ada pembangunan saluran irigasi.
“Jadi, kita mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur yang telah menampung aspirasi kita. Dengan adanya pembangunan ini, akses transportasi akan semakin lancar yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kita,” kata Dosmar.
“Akses jalan itu adalah urat nadi pembangunan dalam suatu daerah. Sehingga dalam setiap kesempatan, kita selalu meminta perhatian Pemprovsu untuk pembangunan ruas jalan provinsi di Humbahas,” tambah Dosmar. (des/ram)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Jaksa Agung Republik Indonesia, Burnahuddin, perintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu dan semua Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Sumut termasuk Kejaksaan Negeri Dairi, Candra Purnama memberantas mafia tanah. Hal itu disampaikan Jaksa Agung, Burhanuddin disela memberikan pengarahan saat kunjungan kerja ke Sumut, Jumat (12/11).
Jaksa Agung RI, Burhanuddin.
Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Chandra Purnama melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, David Bernadine Sihombing, Sabtu (13/11) menerangkan, kunjungan Jaksa Agung di wilayah Kejatisu, Burhanudin memberikan pengarahan kepada Kajatisu dan Kajari se-Sumut terkait kebijakan pemerintah pusat upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.
Burhanudin menyampaikan, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Sebab, sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan karena selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah.
Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah. Salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah.
Oleh karenanya, Jaksa Agung meminta kepada jajaran intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa main mata atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.
“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara, ungkap Burhanudin. Selain itu, Jaksa Agung juga memerintahkan kepada para kepala satuan kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera membentuk tim khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin dalam rilis yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus, diharapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya.
Cermati betul setiap sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu.
“Segera antisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia. Mari kita bersama-sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah. Berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana,” tandas Jaksa Agung.
Jaksa Agung memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah, dan saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka Hotline Pengaduan di 081914150227.
Disamping pengarahan Jaksa Agung terkait mafia tanah, Jaksa Agung juga saat ini fokus terhadap pemberantasan mafia pelabuhan. Mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan,
Hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah. Biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15% dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13%.
Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan, serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin mempekeruh keadaan. Pemerintah pusat meminta kepada kita untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan, ucap Burhanuddin.
Merespon pemberantasan mafia pelabuhan, Jaksa Agung memerintahkan satuan kerja di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan, segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam pemberantasan mafia pelabuhan. Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan dimaksud, tandasnya. (rud/ram)
TAPANULI SELATAN, SUMUTPOS.CO – Mendapat puluhan program bedah rumah dari Kementerian Sosial RI, warga masyarakat di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengapresiasi Syahrul M.Pasaribu.
“Kami masyarakat pantas mengucapkan terimakasih kepada Pak Syahrul mantan Bupati Tapsel dua periode itu,” kata Kepala Desa Hutabaru, Kecamatan Aek Bilah Rustam Ritonga, Sabtu (13/11).
Ucapan yang sama juga tak lupa disampaikan masyarakat kepada M.Rawi Ritonga, anggota DPRD Tapsel dan Herman Ritonga. Karena, warga menyadari berkat mereka lah (Syahrul, Rawi dan Herman) rumah warga bisa ikut program bedah rumah.
Dari sebanyak 122 unit rumah yang ikut bedah rumah tahun ini yang menelan anggaran Rp2,2 miliar dari APBN itu, sebanyak 92 unit berada di Aek Bilah dengan rincian Desa Gorahut 20 unit, Desa Hutabaru 33 unit , Sigolang 20 unit dan Tolang 19 unit. Sedang delapan program bedah rumah lainnya berada di Kecamatan Angkola Tano Tombangan, dan 22 unit untuk Kecamatan Batangtoru.
Menurut Rustam yang diamini warganya antara lain Edi Candra Sihombing, Sholat Rambe, Dedianto Sihombing, Soleh Rambe, Bitcar Rambe, Muda Ritonga, sudah lama mengimpikan program bedah rumah itu.
“Tidak saja program bedah rumah, berbagai pembangunan seperti jalan rabat, penerangan (PLTMH), sektor pertanian sudah kami nikmati. Kini kami sudah merdeka. Harapan kami jangan bosan Pak Syahrul perhatikan kami kedepan,” harap warga.
Semua ungkapan itu disampaikan warga saat Syahrul M.Pasaribu yang sesungguhnya singgahi Desa Hutabaru untuk salat dan makan malam setelah sebelumnya meninjau ruas jalan propinsi batas Tapsel dan Paluta bersama Dinas Bina Marga Propsu. Bahkan ia (Syahrul) juga terkejut.
Atas sambutan warga tersebut, Syahrul, tidak menampik perjuangannya bersama M. Rawi Ritonga dan Herman ke Kementerian Sosial. “Sebenarnya program bedah rumah itu usulan kami tahun 2020 dan sebelumnya tahun 2018 ke Kementerian PUPR dan saya masih menjabat Bupati Tapsel saat itu,” ujarnya.
Proses mulai pengerjaannya minggu depan. Per unit berbiaya mencapai Rp20 juta -an berbentuk material bangunan. Pengerjaannya sistem gotong royong masyarakat. Diarahkan ALADIN (Atap, Lantai, Dinding dan Kamar Mandi) denga luas ukuran bangunan minimal 4 meter x 6 meter semi permanen.
“Dibanding 2019 lalu program bedah rumah di Kecamatan Aek Bilah dari Kementerian PUPR ada 60 unit dengan rincian di Desa Hutabaru dapat 21 unit, Desa Tapus Godang 19 unit dan Desa Tolang 20 unit. Artinya meningkat pada 2021 menjadi 92 unit sehingga secara keseluruhan menjadi 152 rumah dan saat ini Aek Bilah merupakan Kecamatan terbanyak di Tapsel yang mendapatkan program bedah rumah, “ujar Syahrul yang juga politisi Golkar. (ant/ram)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kanit Intel Polsek Parbuluan, Kepolisian Resor Dairi, Aipda MT Pardosi, meminta maaf kepada Pendeta Esron Ambarita, pendeta di gereja HKBP Marturia Bangun, Desa Bangun 1, Kecamatan Parbuluan.
Aipda MT Pardosi meminta maaf, karena sempat dituding membentak-bentak Pendeta Esron Ambarita, terkait ucapannya di gereja, agar jemaat memilih calon kades dari gerejanya pada pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Kapolres Dairi, AKBP Wahyudi Rahman melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh, Sabtu (13/11) mengatakan, Polres Dairi mediasi masalah pemberitaan di media. Dimana, dalam pemberitaan itu Polisi bentak pendeta di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan.
“Mediasi sudah dilaksanakan di Polres Dairi, Sabtu (13/11),” ucap Donny.
Donny mengatakan, mediasi dipimpin Kapolres AKBP Wahyudi Rahman melalui Plh Kasatreskrim Polres, Ipt Sumitro Manuring didampingi Kasubbag Humas Iptu Donni Saleh, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Mediasi dihadiri Pareses HKBP Dairi Pdt Sampur Manullang, Pdt Esron Ambarita dan keluarga serta Kanit Intel Polsek Parbuluan Aipda MT Pardosi.
Donny mengatakan, Pdt Esron ambarita secara pribadi meminta maaf kepada Aipda MT Pardosi dan menyadari itu semua merupakan kesalah pahaman. Dan Aipda MT Pardosi juga meminta maaf apabila perkataan dan perbuatannya dengan nada suara keras membuat tersinggung dan tidak nyaman.
“Keterangan Pdt Esron Ambarita, dia tidak tahu masalah dengan Aipda MT Pardosi sampai jadi pemberitaan di media. Diakuinya memang ada wartawan yang bertanya terkait permasalahan itu. Karena ada wartawan yang bertanya, maka saya ceritakan apa yang terjadi,” ucap Donny.
Menurut Esron Ambarita, permasalahan itu sebenarnya sudah didamaikan dan tidak ada masalah lagi. Mungkin ada jemaat yang menyampaikan kepada wartawan, sehingga naik ke media.
“Untuk itu dalam pertemuan ini saya minta maaf, karena tidak ada niat saya masalah ini menjadi panjang,” ujarnya.
Sementara Aipda MT Pardosi usai mediasi mengaku kalau dirinya tidak ada membentak. Mungkin karena logat bahasa saya yang keras seolah-olah seperti nada membentak. Saya juga telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu,” ungkapnya.
Terkait permasalahan itu, Plh Kasat Reskrim Iptu Sumitro Manurung mengatakan, ini masalah kesalahpahaman saja, untuk itu, mewakili Kapolres Dairi dan instansi kepolisian menyampaikan permohonan maaf.
“Kami dari kepolisian Polres Dairi mohon maaf kepada Pdt Esron Ambarita dan keluarga,” ucap Sumitro. (rud/ram)
SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra Dedy Aksyari Nasution ST melakukan Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015 di Jl Rahmadsyah Gg Setia Budi, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sabtu (13/11). (IST)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan mengeluhkan masalah drainase di lingkungannya yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Pasalnya, ada cukup banyak tumpukan sampah di dalam drainase pada lingkungan tempat mereka tinggal. Namun karena saat ini drainase-drainase itu telah dibeton, warga tidak dapat membersihkan tumpukan sampah di dalam drainase.
SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra Dedy Aksyari Nasution ST melakukan Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015 di Jl Rahmadsyah Gg Setia Budi, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sabtu (13/11). (IST)
Akibatnya, sampah terus menumpuk di dalam drainase sehingga sangat mengganggu fungsi drainase. Setiap kali hujan turun, air tak lagi dapat dialirkan dengan baik, sehingga air justru meluap dari dalam parit dan masuk ke rumah-rumah warga.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 yang digelar Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra Dedy Aksyari Nasution ST di Jl Rahmadsyah Gg Setia Budi, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sabtu (13/11).
“Saya minta kepada Dinas PU, tolong nanti diberi solusi untuk masalah parit yang dibeton. Apakah nanti akan kita kasih lubang kontrol atau apalah solusi lainnya. Yang pasti, itu parit jangan tersumbat lagi. Selesai kegiatan ini, saya mau teman-teman dari Dinas PU ikut saya untuk meninjau lokasi parit yang dibeton itu,” ucap Dedy Aksyari kepada perwakilan Dinas PU Kota Medan, Dhani Wardhana dan Noris Sembiring yang hadir dalam kegiatan Sosper tersebut.
Dedy juga meminta kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan, khususnya kepada setiap Kepala Lingkungan di Kelurahan Kota Matsum untuk memperhatikan kondisi yang ada di lingkungannya, termasuk memperhatikan keberadaan sejumlah orang pencari makanan sisa di tempat sampah yang kerap menyerakkan sampah di depan rumah warga.
“Kita paham, mereka cari makan. Kita tidak larang mereka cari makan, tapi mereka juga harus tertib, jangan menyerakkan sampah yang sudah rapi dibungkus dan dimasukkan dalam tong sampah. Disini peran Kepling sangat besar, harus ada perhatian untuk itu,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.
Dedy juga meminta kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, khususnya ke tempat-tempat air mengalir seperti sungai dan drainase. Kedepannya, DPRD Medan juga akan meminta Pemko Medan untuk membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Perda Kotw Medan No.6 Tahun 2015 ini.
“Perda ini mengatur masyarakat Kota Medan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ada sanksi yang diterapkan dalam Perda ini, dan nanti akan diperkuat dalam Perwal. Kita akan minta supaya Perwal nya segera dibuat Pemko Medan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan kondisi atau masalah persampahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Salah satunya, tentang drainase yang telah dibeton sehingga masyarakat tidak lagi bisa membersihkan sampah yang ada di dalam parit.
“Kalau dulu sebelum di beton, itu parit-parit depan rumah kami bersihkan sendiri setiap kali ada sampahnya. Jadi kalau hujan turun, tetap lancar paritnya. Tapi sekarang sesudah dibeton, tak bisa lagi kami bersihkan parit di depan rumah walaupun banyak sampahnya. Terakhir begitu sudah hujan, meluap lah air parit itu, masuk lah ke rumah air paritnya. Sudah lah kena banjir, baunya air parit itu pun luar biasa kalau sudah masuk ke rumah,” keluh salah satu warga, Rohimah yang diamah warga lainnya.
Selain masalah itu, warga lainnya Tuti, juga mengeluhkan masalah sejumlah orang yang biasa mengutip makanan sisa untuk ternak babi di tempat-tempat sampah mereka. Masalahnya, pencari makanan sisa itu justru kerap menyerakkan sampah dan tidak lagi memasukkan sampah ke tempat-tempat sampah milih warga setelah mengambil makanan sisa dalam tempat sampah mereka.
“Diserakkannya sampah kami, terus dibiarkannya aja begitu. Sudah bagus-bagus kami masukkan sampah ke dalam tempatnya, tapi malah diserakkan kayak gitu,” sebutnya.
Seperti diketahui, guna mencegah terjadinya kerumunan, Dedy Aksyari sengaja menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.6 Tahun 2015 dalam dua sesi pada dua titik yang berbeda pada Sabtu kemarin. Selain di Jalan Rahmadsyah, Dedy Aksyari juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan M Nawi Harahap Gg Jambu, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. (map)
KARO, SUMUTPOS.CO- Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut pimpinan Drs Hendrik Sitompul MM, bersama PT Pelindo Multi Terminal, Bea Cukai Belawan, Balai Karantina Kualanamu, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karo, Kamis (11/11). Mereka meninjau teknologi budidaya bunga Krisan yang diterapkan Toba Huss Farm, perusahaan eksportir bunga di Kabanjahe, Kabupaten Karo.
Hadir dalam kunjungan itu, Bupati Karo Cory S Sebayang, Wakil Ketua GPEI Sumut Bidang UMKM Job Purba bersama Bendahara Delpius Ginting, Kepala Balai Karantina Belawan Andi Yusmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Tri Utomo, dan Balai Karantina Kualanamu Sudiwan Situmorang. Sementara dari Pelindo hadir SVP Commercial Jony Utama, SVP Sekper Eriansyah, dan Rizky.
General Manager Toba Huss Farm, Bert Knelisen mengungkapkan, mereka memiliki lahan kebun bunga seluas 10 hektar yang telah beroperasi selama 3 tahun. Selama itu pula, mereka telah mengekspor Bunga Krisan ke Australia dan Jepang.
Namun dia menyayangkan, saat ini mereka masih banyak mengimpor bahan baku untuk budidaya bunga ini. Misalnya, serbuk sabut kelapa yang digunakan untuk media tanam bunga, mereka masih impor dari India dan irigasi dari Inggris. “Ini masih uji coba dan hasilnya cukup oke. Saat ini dalam persiapan scale-up menjadi 100 hektar. Dengan demikian, akan menyerap lebih banyak tenaga kerja,” katanya. Dia berharap, apa yang mereka kembangkan saat ini bisa menjadi contoh petani lain di Karo. “Kami tidak akan merasa bersaing dengan petani lokal, karena kami tidak menjual di pasar lokal,” ungkapnya.
Begitupun kata Bert, masalah dalam melakukan ekspor masih mereka alami. Dia mencontohkan, ketika kontainer tunda satu hari. Selain itu, dia berharap agar pemangku kebijakan dapat mempercepat sertifikat. Karena menurut Bert, biasanya sertifikat ngikutin barang. “Tapi ternyata, barang kita sudah sampai di Australia, sertifikat belum sampai,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Karo Cory S Sebayang mengaku bangga karena eksportir Bunga Krisan ini telah membawa nama baik Kabupaten Karo. “Saya berharap, ekspor bunga ini dapat mengharumkan nama Kabupaten Karo. Selain itu juga memberi kesempatan kerja bagi masyarakat Karo serta memberi kesempatan belajar bagi petani tentang penerapan teknologi pertanian,” harap Cory.
Sementara Eriansyah dari PT Pelindo Multi Terminal mengaku siap mewujudkan kesejahteraan rakyat Karo bersama GPEI Sumut dan Bupati Karo. “Kita akan lihat apa faktor yang mempengaruhi hambatan itu, kita punya service letter agreement (SLA),” ujarnya.
Selain itu, rombongan juga berkunjung dan berdiskusi dengan Perusahan Produsen Bunga yang berorientasi pasar internasional yakni ke Eropa dan Chili, yaitu Tamora Stekindo di Merek dan CV Berastagi, Eksportir Kol dengan pasar Taiwan dan Malaysia. Serta Exportir sayur CV Buana Agri Sejahtera. (rel/adz)
