MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) terus melakukan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan membuka Kantor Cabang Baru di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), Senin (13/12).
Peresmian Kantor WOM Finance Cabang Karo.(ist).
Pertumbuhan market kendaraan bermotor yang cukup besar dan menjanjikan di wilayah Sumatera Utara membuat WOM Finance perlu menambah kekuatan di kantor cabang yang beralamat di Jalan Veteran Kabanjahe, Sumatera Utara.
Acara peresmian Kantor Cabang Karo ini dihadiri langsung oleh Effendi Simatupang, Business Unit Head WOM Finance Sumatera Bagian Utara, Branch Head WOM Finance Cabang Karo serta perwakilan karyawan WOM Finance, para rekanan, tokoh masyarakat dan kepolisian setempat.
Business Unit Head WOM Finance Sumatera Bagian Utara, Effendi Simatupang menejelaskan pihaknya mulai memperluas kembali bisnisnya secara bertahap setelah melihat perkembangan positif dalam penanganan pandemi.
Menurutnya, Kantor Cabang Karo siap dibuka dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat sesuai dengan arahan Pemerintah. Dalam hal operasionalnya, WOM Finance telah menyiapkan protokol kesehatan dan penerapan physical distancing untuk karyawan maupun konsumen yang datang untuk melakukan transaksi.
Protokol kesehatan yang diterapkan antara lain penggunaan masker, sarung tangan dan face shield oleh petugas frontliner, pengecekan suhu tubuh konsumen dan karyawan, penempatan hand sanitizer, membuat jarak antrian antar konsumen serta memasang penyekat akrilik pada meja teller dan customer service.
“Melihat potensi bisnis yang ada pada wilayah ini, kami harap dengan hadirnya Kantor Cabang Karo mampu memberi kontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat khususnya pertumbuhan bisnis WOM Finance,” sebutnya, kemarin.
Menurut Effendi, lembaga pembiayaan sebagai industri jasa keuangan non bank harus mampu memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga daerah bisa terus berkembang menjadi lebih maju, terlebih wilayah Karo memiliki potensi di bidang perdagangan dan perkebunan yang terus berkembang.
“WOM Finance berkomitmen untuk terus membantu memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Penambahan sejumlah kantor jaringan merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi para konsumen,” kata Effendi.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengaku masih menunggu rilis atas pengesahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang diharapkan ada mengatur pembagian dana bagi hasil (DBH) perkebunan atau sawit.
Ilustrasi.
“Ya, kita tunggu saja rilis UU yang baru. Sejauh ini saya belum berani komentar terlalu banyak,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut, Ismael Parenus Sinaga, Minggu (12/12).
Ismael mengaku, di UU No 33/2014, tentang HKP ataupun UU sebelumnya, tidak mengatur perkebunan bagian dari DBH yang disalurkan ke pemerintah daerah.
“Namun dalam UU yang baru (disahkan), telah dibuka peluang bagi daerah memeroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perkebunan yang ada di wilayahnya,” tuturnya. Sejauh ini, lanjutnya, dana transfer umum dari pusat, baru untuk DBH cukai dan tembakaun
Yakni alokasi untuk provinsi hanya sebesar 30 persen dari alokasi Rp18.562.638.000 pada Tahun Anggaran 2022 ini.
Terus Diperjuangkan
Adapun Pemprov Sumut terus memperjuangkan anggaran tersebut kembali ke Sumut, mengingat dapat dipergunakan sebagai pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya. Harapannya, Pemprov Sumut bisa mendapat porsi 60 persen dari total pendapatan pada sektor dimaksud.
“Selama ini sudah diperjuangkan, dan terus kami perjuangkan. Namun hingga saat ini, kami belum mendapatkan bagi hasil yang nyata,” jelas Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Lies Handayani, pada momen peringatan Hari Perkebunan ke-64 di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, pekan lalu.
Menurutnya, perjuangan tersebut didasari atas surat yang diajukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, baru-baru ini, kepada pemerintah pusat. Kepada wartawan, dia berjanji akan memperlihatkan poin-poin penekanan terkait hal dimaksud.
Sisi lain, Lies memaparkan, dengan luas perkebunan sawit hingga 2 juta hektare di Sumut, diyakini banyak CPO atau minyak mentah yang dihasilkan dan itu memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
“DBH (perkebunan) sudah begitu lama diperjuangkan, supaya pendapatan daerah kita besar dan bisa digunakan sesuai keperluan, khususnya memperbaiki jalan dan infrastruktur lainnya,” pungkasnya. (prn/saz)
VISITASI: Tim Kemenkes bersama Komite Transplantasi Nasional, saat melakukan visitasi ke RSUP HAM, terkait transplantasi ginjal, akhir pekan lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Komite Transplantasi Nasional, melakukan visitasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) terkait transplantasi ginjal, akhir pekan lalu. Visitasi dilakukan bertujuan untuk menilai kelayakan rumah sakit tersebut sebagai penyelenggara transplantasi ginjal.
VISITASI: Tim Kemenkes bersama Komite Transplantasi Nasional, saat melakukan visitasi ke RSUP HAM, terkait transplantasi ginjal, akhir pekan lalu.
Hadir pada visitasi itu, jajaran Direksi RSUP HAM. Kemudian, Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSUP HAM dr Alwi Thamrin Nasution beserta anggota, ketua divisi dari ilmu kedokteran terkait, serta jajaran manajemen rumah sakit.
Ketua Komite Transplantasi Nasional, Prof Budi Sampurna berharap, RSUP HAM segera mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara transplantasi organ dari Kemenkes RI. Karena itu, visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan rumah sakit terakreditasi Joint Commission International ini.
“Saya rasa RSUP HAM termasuk rumah sakit besar. Yang diharapkan jadi betul-betul rumah sakit dengan pelayanan transplantasi organ, ginjal khususnya, di daerah Sumatera bagian utara, yang lebih terjamin,” ungkap Budi.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, juga menjelaskan, visitasi transplantasi ginjal tersebut, dilaksanakan dalam 3 kelompok, yakni administrasi dan manajemen SDM, teknis pelayanan, serta advokasi. Tim visitasi teknis pelayanan juga turun ke lapangan untuk mengecek alur pelayanan transplantasi ginjal di RSUP HAM.
“Hasil dari visitasi yang dilakukan, selanjutnya akan menjadi dasar penetapan penyelenggara transplantasi organ oleh Menteri Kesehatan RI,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUP HAM, dr Zainal Safri mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan transplantasi ginjal sejak 2017. Layanan transplantasi organ ini dilaksanakan dengan supervisi dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sampai 2019, sudah 4 pasien yang menjalani transplantasi ginjal di RSUP HAM.
“Pada 2017 kami sudah mulai melakukan transplantasi ginjal. Tentu bimbingan dari RSCM selalu mendampingi kami. Kemudian, karena pandemi Covid-19, kami berhenti. Pada 2019 juga, RSUP HAM sudah sempat mengajukan (ke Kemenkes RI) untuk bisa mandiri melakukan transplantasi ginjal,” tuturnya.
Dia berharap, RSUP HAM dapat segera ditetapkan sebagai satu penyelenggara transplantasi organ, agar ke depannya bisa melakukan transplantasi ginjal secara mandiri. “Manajemen rumah sakit sudah menyatakan kesiapan, serta mempersiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia untuk pengembangan pelayanan tersebut,” pungkas Zainal. (ris/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, mengaku akan terus melakukan berbagai terobosan dalam upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Pasalnya di 2022, Pemko Medan menaikkan target PAD untuk BPPRD Kota Medan. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai Rp800 miliar lebih. Bila pada 2021 ini BPPRD Kota Medan ditarget meraih PAD sebesar Rp1,6 triliun lebih, maka di 2022 mendatang, BPPRD Kota Medan ditarget menghasilkan PAD sebesar Rp2,5 triliun lebih.
Plt Kepala BPPRD Kota Medan, Benny Sinomba Siregar mengatakan, kenaikkan target PAD itu sesuai arahan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. Caranya, BPPRD Kota Medan harus bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada. Setelah dilakukan kajian atas hal itu Pemko Medan pun menilai, kenaikan target PAD tersebut masih sangat memungkinkan dan masih realistis.
Menurut Benny, ada 9 sektor yang merupakan sumber PAD di 2022, yang akan dimaksimalkan kenaikan PAD-nya. Rinciannya, Pajak Bumi Bangungunan (PBB) Rp370 miliar lebih, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp230 miliar, Pajak Hotel Rp164 miliar, Pajak Restoran Rp97 miliar, Pajak Hiburan Rp34 miliar, Parkir Rp10 miliar, Reklame Rp36 miliar, Air Bawah Tanah (ABT) Rp3 miliar, dan pajak Penerangan Jalan Rp60 miliar.
“Dari 9 sumber sektor pajak itu, diproyeksikan ada 2 sektor yang paling potensial, yakni PBB dan BPHTB. Dari sektor PBB, dinilai sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan PAD-nya,” ungkap Benny.
Lebih lanjut Benny mengatakan, hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab saat ini ada sekitar 550.000 wajib PBB di Kota Medan. Namun dari jumlah dimaksud, masih cukup banyak yang belum patuh untuk membayarkan PBB kepada Pemko Medan.
“Tingkat kepatuhan bayar PBB hanya 80 pesen, jadi tahun depan kami akan upayakan naik jadi 100 persen. Begitu juga soal jumlah wajib pajak, masih dimungkinkan untuk ditambah,” tuturnya.
Sedangkan untuk wajib pajak restoran, hotel, dan hiburan, lanjutnya, diperkirakan ada sekitar 3.000 wajib pajak. Jumlah tersebut dimungkinkan juga untuk bertambah dengan upaya memaksimalkan pendataan. Ke depan, pihaknya juga akan terus melakukan pendataan bagi fisik bangunan dan pelaku usaha untuk didaftar wajib pajak. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terkait NJOP terhadap nilai zonasi suatu bangunan yang dimungkinkan nilainya akan bertambah.
Untuk itu, Benny mengaku, akan melakukan berbagai terobosan, satu di antaranya dengan bekerja maksimal untuk melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak di semua sektor. Tujuannya, agar peningkatan PAD dapat terjadi dari semua sektor potensi pajak.
“Kami akan bekerja maksimal melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak di semua sektor. Begitu juga imbauan kepada wajib pajak agar menggunakan pembayaran pajak dengan sistem digitalisasi,” jelasnya, seraya mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi untuk mengubah mindset dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam setiap rencana pembangunan.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Medan M Afri Rizki Lubis, memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini BPPRD Kota Medan, yang menaikkan target PAD-nya sebesar Rp800 miliar lebih di 2022 nanti.
Dia meyakini, PAD Kota Medan memang masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan, sebab sejauh ini belum semua potensi PAD digali secara mendalam dari semua sektor.
“Optimisme Pemko Medan yang menaikkan target PAD BPPRD Medan di 2022 sangat pantas diberikan apresiasi. Sejujurnya, saya sepakat dengan Wali Kota Medan yang menilai, masih banyak potensi PAD di Medan yang sangat bisa untuk ditingkatkan,” ujarnya, Minggu (12/12).
Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu, meminta BPPRD Kota Medan untuk melakukan instruksi Wali Kota Medan agar menggali semua potensi PAD yang ada. Pasalnya selama ini, masih cukup banyak objek pajak di Kota Medan yang belum digarap secara serius. Padahal jika digali secara mendalam, objek-objek pajak tersebut dapat mendongkrak jumlah PAD Kota Medan secara signifikan.
Namun begitu, Rizki meminta agar Pemko Medan dapat melakukan penetapan pajak dengan prinsip yang adil kepada setiap pelaku usaha.
Selain PBB yang selalu menjadi sumber PAD primadona bagi Pemko Medan, sambungnya, ada beberapa sektor potensi pajak yang sangat memungkinkan untuk dimasukkan, di antaranya Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.
“Saya meyakini, Pak Wali Kota melihat geliat kebangkitan ekonomi saat ini. Status PPKM Level 2 Medan saat ini, juga membuat berbagai kegiatan sudah kembali berjalan, sektor-sektor potensi PAD pun terbuka cukup besar untuk dimaksimalkan. Maka saya sepakat dan sama optimisnya dengan Pak Wali Kota, PAD Medan pada 2022 akan naik signifikan,” pungkasnya. (map/saz)
RAZIA:
Personel Dishub Kota Medan saat menggelar razia terhadap sopir angkot di Kota Medan, baru-baru ini. Razia ini, buntut dari kecelakaan antara kereta api dengan angko, yang belakangan diketahui sopir angkot merupakan pengguna narkoba.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melakukan razia sejak Kamis (9/12) lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan bersama Satlantas Polrestabes Medan, akan meningkatkan razia kepada para sopir angkutan kota (angkot) di Kota Medan, mulai hari ini, Senin (13/12). Bila sejak Kamis Dishub Kota Medan dan Polrestabes Medan hanya melakukan razia administrasi, maka mulai hari ini, razia akan ditingkatkan jadi razia tes narkoba, dengan melakukan tes urine kepada para sopir angkot di Kota Medan.
RAZIA:
Personel Dishub Kota Medan saat menggelar razia terhadap sopir angkot di Kota Medan, baru-baru ini. Razia ini, buntut dari kecelakaan antara kereta api dengan angko, yang belakangan diketahui sopir angkot merupakan pengguna narkoba.
Kepada Sumut Pos, Kepala Dishub Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, razia itu dilakukan sebagai tindak lanjut Pemko Medan terhadap peristiwa tabrakan antara KA Srilelawangsa dengan angkot Wampu Mini, 4 Desember 2021 lalu. Sebab, belakangan diketahui sopir angkot tersebut merupakan pengguna narkoba.
“Mulai besok (hari ini, red), Dishub Medan bersama Satlantas Polrestabes Medan dan tim gabungan, akan kembali menggelar razia kepada sopir angkot. Bedanya, mulai besok akan ada tes urine kepada sopir-sopir angkot agar diketahui siapa saja dari mereka yang menggunakan narkoba. Pak Wali Kota sudah menegaskan, tidak boleh ada pengguna narkoba yang jadi sopir angkot, sebab ini masalah keselamatan penumpang,” ungkap Iswar, Minggu (12/12).
Untuk itu, lanjut Iswar, mulai hari ini Dishub Kota Medan akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan tes urine kepada para sopir angkot.
“Untuk tes urinenya, nanti akan dilakukan oleh BNN. Sudah kami komunikasikan dan mulai besok BNN akan bersama dengan kami untuk melakukan tes urine kepada para sopir angkot,” tuturnya.
Selain razia tes urine, lanjutnya, pihaknya dan Satlantas Polrestabes Medan juga akan tetap melakukan razia administrasi kepada para sopir angkot di Kota Medan.
“Jadi untuk administrasi, itu kembali ke tupoksinya masing-masing. Kalau kami di Dishub, yang kami cek KIR-nya. Sedangkan dari Satlantas, mereka akan mengecek SIM, STNK, dan lainnya. Pemko Medan mau angkot di Medan tertib administrasi, para sopirnya juga harus bersih narkoba,” jelas Iswar.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, mengaku mendukung kebijakan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, yang memberlakukan tes urine narkoba kepada para sopir angkot di Kota Medan. Fraksi ini pun sangat sepakat, bebas narkoba dijadikan satu syarat utama untuk menjadi sopir angkot di Kota Medan.
“Kami mendukung Dishub Medan bekerja sama dengan pihak terkait, untuk melakukan tes urine secara rutin kepada seluruh sopir angkot di Medan. Tes urine harus dilakukan rutin,” harap Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Haris Kelana Damanik.
Tak cuma kepada sopir utama, Haris juga meminta agar tes urine juga dapat dilakukan kepada sopir-sopir serap.
“Kita bisa lihat, banyak angkot yang tidak tertib saat berkendara, dan sering melanggar rambu-rambu lalu lintas,” sebutnya.
Menurut Haris, pihak terkait harus menegakkan aturan dan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan. Hal tersebut harus dilakukan, guna memberikan efek jera dan menghindari terulangnya kesalahan demi keselamatan para penumpang dan para pengguna jalan lainnya. (map/saz)
SOSIALISASI: Ketua DWP BPPRD Sumut Maya Nova, saat sosialisasikan Program Relaksasi PKB dan BBNKB 2021.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berperan aktif dalam menyukseskan program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2021, melalui sosialisasi langsung kepada wajib pajak, Dharma Wanita Persatuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (DWP BPPRD Sumut), turun langsung ke pasar tradisional, yakni Pasar Petisah dan Pasar Ikan Lama Medan, Jumat (10/12) lalu.
SOSIALISASI: Ketua DWP BPPRD Sumut Maya Nova, saat sosialisasikan Program Relaksasi PKB dan BBNKB 2021.
“Dengan berinteraksi langsung serta membagikan informasi relaksasi melalui media leaflet atau brosur, kami terus berupaya menyosialisasikan sembari mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan program yang banyak memberikan keuntungan ini,” ungkap Ketua DWP BPPRD Sumut Maya Nova Fadly.
Program Relaksasi PKB dan BBNKB 2021 yang dilaksanakan sejak 25 Oktober hingga 23 Desember 2021, memberikan berbagai manfaat, seperti pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk tahun ketiga dan seterusnya (diskon pokok PKB), pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya (gratis BBNKB kedua), dan pembebasan denda/sanksi administrasi PKB dan BBNKB, atau gratis denda.
Program tersebut dapat dinikmati wajib pajak di seluruh sentra pelayanan Samsat di Sumut.
“Untuk pembayaran pajak tahunan atau pengesahan STNK, dapat dilakukan pada seluruh sentra pelayanan Samsat, seperti Samsat Induk, Samsat Gerai, Bus Samsat Keliling, Samsat Mall/Corner, Samsat Drive Thru, dan Samsat Saminten. Sementara untuk ganti STNK 5 tahunan dan BBNKB, hanya dapat dilakukan di Samsat Induk,” beber Maya.
Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pengurus DWP BPPRD Sumut bekerja sama dengan UPT Penyuluhan BPPRD Sumut, dan UPT PPD Medan Selatan, yang dibagi menjadi 2 kelompok. (rel/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), yang digelar personel gabungan di Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (11/12) malam.
Saat menggelar Operasi Pekat tersebut, tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, Satpol PP, ASN, dan kepala lingkungan itu, menyasar para penghuni di beberapa hotel, penginapan, dan kos-kosan, yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
Operasi Pekat gabungan ini, digagas oleh Kapolsek Medan Tuntungan, Ipda Christine Malahayati Simanjuntak.
“Operasi ini upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang tergolong Pekat di wilayah hukum Polsek Tuntungan, dengan sasaran hotel, kos-kosan, dan penginapan,” ungkap Christine, Minggu (12/12).
Menurut Christine, operasi gabungan kali ini tidak ditemukan benda yang membahayakan, seperti narkoba maupun senjata api. Pihaknya juga akan menggiatkan Operasi Pekat dalam rangka menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), serta menegakan PPKM Level 2 di Kota Medan. Operasi Pekat di beberapa lokasi ini, lanjutnya, juga dimaksudkan untuk memberi efek jera dan peringatan kepada masyarakat, agar tidak melakukan hal-hal negatif dan terlarang.
“Dalam kegiatan tersebut, kami berhasil mengamankan 14 pasangan yang bukan suami istri pada beberapa lokasi berbeda. Mereka yang diamankan tersebut, telah dilakukan pembinaan, pendataan, dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali,” pungkas Christine. (dwi/saz)
PEMBUKA: Para pemain Indonesia merayakan gol pembuka yang dicetak Asnawi Mangkualam saat melawan Laos di Bishan Stadium, Singapura, Minggu (12/12) sore WIB.
SINGAPURA, SUMUTPOS.CO – Indonesia meraih kemenangan besar saat melawan Laos pada laga kedua Grup B Piala AFF 2020 di Bishan Stadium, Singapura, Minggu (12/12) sore WIB. Garuda membantai Loas dengan skor 1-5.
PEMBUKA: Para pemain Indonesia merayakan gol pembuka yang dicetak Asnawi Mangkualam saat melawan Laos di Bishan Stadium, Singapura, Minggu (12/12) sore WIB.
Pada pertandingan ini, Indonesia tampil sangat dominan. Ucapan pelatih kepala Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa kualitas pemain Laos tidak terlalu bagus, memang terealisasi di lapangan.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga membuktikan janjinya untuk memberikan kemenangan kepada Indonesia atas Laos. Indonesia mencetak gol pertama pada menit ke-23 lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam Bahar. Irfan Jaya memperbesar keunggulan Indonesia pada menit ke-34.
Laos berhasil memperkecil kedudukan lewat striker Kydavone Souvanny pada menit ke-41. Melalui skema serangan balik cepat, Kydavone melepaskan tendangan melengkung cantik yang tidak mampu dihalau kiper Ernando Ari Sutaryadi.
Babak kedua, Indonesia sukses menambah tiga goln
Yakni melalui dua gol pemain pengganti yakni Witan Sulaeman pada menit ke-56 dan Ezra Walian di menit ke-77. Kapten Evan Dimas menutup pesta gol Indonesia enam menit sebelum babak normal berakhir.
Irfan yang tampil baik dengan satu gol dan satu assist, terpilih menjadi man of the match. Indonesia memang sangat mendikte total permainan melawan Laos.
Merah Putih melakukan 24 tendangan dan sembilan mengarah ke gawang. Sedangkan Laos hanya mencatat tiga tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang. Total, Indonesia mencatat penguasaan bola mencapai 76 persen.
Dan dengan dua kemenangan telak ini, Indonesia untuk sementara menjadi pemuncak klasemen sementara Grup B. Poin Timnas, sejatinya sama dengan Malaysia yakni 6. Selisih golnya juga sama yakni plus 6. Namun, Indonesia lebih produktif dari Malaysia.
Meski menang dalam dua laga awal, langkah Indonesia ditentukan dalam dua pertandingan selanjutnya yang cukup berat. Skuad Merah Putih akan melawan Vietnam pada 15 Desember dan Malaysia pada 19 Desember.
“Kami akan fokus pada pertandingan selanjutnya. Dua laga mendatang akan sangat penting artinya bagi kami,” ucap Shin Tae-yong dalam wawancara setelah pertandingan.
Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Menurut dia, sejak masa persiapan, anak asuhnya bekerja keras untuk mendapat hasil maksimal. “Terima kasih kepada para pemain karena sudah kerja keras saat persiapan melawan Laos,” sebutnya.
STY melakukan rotasi pada laga ini. Di posisi penjaga gawang ada Ernando Ari. Lalu Rizky Ridho dipercaya sebagai bek tengah. Edo Febriansah mengisi pos bek sayap kiri. Di lini depan juga terjadi perubahan. Dedik Setyawan dan Kushedya Hari Yudo diturunkan sejak menit awal oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut.
“Kami bawa 30 pemain ke sini dan semua pemain mau bekerja keras. Siapa pun yang masuk, saya percaya mereka bisa berikan yang terbaik, termasuk pemain yang masuk di babak kedua,” tutur Shin Tae-yong. (bbs/dek)
JUARA: Kadis Budaya dan Pariwisata Sumut Zumri Sulthony menyerahkan hadiah kepada para pemenang Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021. bagus/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021. Dengan mengusung tema Alam, Budaya, dan sosial masyarakat Sumatera Utara.
JUARA: Kadis Budaya dan Pariwisata Sumut Zumri Sulthony menyerahkan hadiah kepada para pemenang Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021. bagus/sumutpos.
Dalam penjurian film pendek tersebut, melibatkan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Ahmad Mahendra. Kemudian, Rahabi Mandra sutradara film Kadet 1947 dan juri lokal dari Sumatera Utara, sineas dan asesor film Indonesia, Dr. Immanuel Prasetya Ginting.
Penyelenggaraan Anugerah Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021 digelar Ball Room Hoteln
Grand Mercure di Jalan Sutomo, Kota Medan, Sabtu (11/12) kemarin. Kegiatan ini, langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sumut, Zumri Sulthony, S.Sos.,M.Si dan para juri secara virtual.
Kegiatan ini, juga dihadiri seluruh sineas yang masuk nominasi dalam Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021, jajaran Disbudpar Sumut dan perwakilan Disbudpar Kabupaten/Kota di Sumut.
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra mengapresiasi seluruh peserta dan sineas yang ikut serta dalam Festival Film Sumatera Utara 2021. Yang dinilai sebagai ajang menunjukkan kreasi kaum milenial dalam bentuk visual.
“Media film sebagai wujud kreasi. Apa lagi, di Sumatera Utara ada destinasi super perioritas, Danau Toba. Mari kita, bangkitkan perfilman di Sumatera Utara,” kata Ahmad dalam sambutannya secara virtual.
Ahmad mengingatkan dalam penggarapan film pendek jangan dilupakan kearifan lokal menjadi objek. Karena, film kearifan lokal karya bangsa tengah naik daun di perfilman internasional dan meraih penghargaan di tingkat dunia.
“Untuk memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia. Kita pengen ke kearifan lokal. Film kita naik di Internasional dengan penggarapan lokal-lokal. Isu lokal, sekarang banyak dicari. Apa lagi, isu lokal di Indonesia banyak meraih penghargaan di perfilman internasional,” kata Ahmad.
Ahmad berpesan kepada Disbudpar Sumut, agar tidak berhenti untuk terus menggelar Festival Film Pendek pada tahun selanjutnya. Karena, melalui kompetisi akan menciptakan sineas yang mampu membanggakan nama Sumut di tingkat nasional maupun internasional.”Terus diadakan kompetisi ini, dinas harus tetap membuat ini. Mohon dibantu dari kebijakan, sehingga memproduksi film dipermudah,” pungkas Ahmad.
Sementara itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sumut, Zumri Sulthony dalam sambutannya, menyampaikan Festival Film Sumatera Utara 2021 ini, untuk mengembalikan geliat perfilman dan membangkitkan ekonomi di sektor ekonomi kreatif di Sumut ini.
“Sumatera Utara memiliki potensi yang besar, tidak kalah dengan provinsi lain di Indonesia. Harus diakui, secara potensi kita hebat. Tapi, mengimplementasikan kita masih harus belajar. Bagaimana, membuat film pendek ternyata ada tahapan-tahapan. Sineas Sumatera Utara harus belajar. Untuk menghasilkan film berkualitas,” jelas Zumri.
Zumri berpesan kepada sineas di Sumut, dapat juga mempromosikan pariwisata di provinsi melalui karya dan kreasi film yang diproduksi. Karena itu, potensi pariwisata di Sumut banyak dikenal oleh masyarakat luas. “Pemandangan alam di Sumatera Utara sangat luar biasa. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang ada di Indonesia.Juga warisan budaya, yang bisa dinaikkan menjadi film,” kata Zumri.
Zumri mendorong kaum milenial untuk mampu menjadi generasi yang produktif di zaman teknologi, yang berkembang saat ini. Karena, Zumri menilai perkembangan teknologi sangat dahsyat. Karya yang diciptakan dengan muda bisa dilihat orang lain, tanpa batasan.
“Meski di tengah pandemi dan keterbatasan. Tetap lah berkreasi dan karya. Tidak menjadi halangan berpikir kritis dan kreatif. Di zaman Milenial dan teknologi maju ini. Dari handpone kita pegang banyak jadi film. Dahsyatnya bisa viral kemana-kemana,” ucap Zumri.
Zumri mengungkapkan bahwa Festival Film Sumatera Utara, tidak berhenti pada tahun 2021. Namun, akan terus digelar pada tahun 2022, mendatang. Untuk itu, ia mengingatkan kepada para sineas di Provinsi ini, untuk terus kreatif dan berkarya menghasilkan film pendek berkualitas.
“Saya berharap tahun depan, bisa kembali gelar. Kita dari Disbudpar Sumut terus mengagendakan (Festival Film Pendek) ini. Teman-teman sineas bisa mempersiapkan kembali. Tinggal menunggu jadwalnya saja. Program sebagai bukti, generasi muda terus berkarya, generasi emas yang produktif,” pungkas Zumri.
Berikut pemenang Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021. Juara pertama judul film Bekah Bulu asal daerah Tigabinanga, Kabupaten Karo, juara kedua dengan judul film Rudi dan Suri asal daerah Sidikalang, dan juara ketiga dengan judul film Bucin asal daerah Kabupaten Padangsidimpuan.
Juara harapan pertama dengan judul film Debata Na Hulda asal daerah Stabat, Kabupaten Langkat, juara harapan kedua dengan judul film Rapalan asal daerah Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang dan juara harapan ketiga, dengan judul film Markusip asal daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Seluruh pemenang dalam Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021, memperoleh piagam dan uang tunai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut.(gus)
Teks foto: Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sumut, Zumri Sulthony saat menyerahkan piagam kepada pemenang yang meraih juara pertama dalam Festival Film Pendek Sumatera Utara 2021 di Ball Room Hotel Grand Mercure, di Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos)
JAMAAH UMRAH: Para jamaah umrah bersiap akan bertolak ke Tanah Suci, tahun lalu. Keberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci tahun ini menunggu keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci dipastikan menunggu keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA). Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut), H Abd Amri Siregar, saat temu ramah dengan awak media belum lama ini.
JAMAAH UMRAH: Para jamaah umrah bersiap akan bertolak ke Tanah Suci, tahun lalu. Keberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci tahun ini menunggu keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA).
“Kapan dimulainya, jadi harus dibuat peraturan menyangkut seperti ini. Kalau Nanti di Arab yang pakai vaksin ini harus karantina dulu begini dan di Saudi harus begini. Kan harus dibuat dulu PMA-nya kan. Kalau nggak nanti diberlakukan kepada orang dia marah,” ujarnya.
Menurut Amri, PMA ini penting sebagai dasar hukum terselenggaranya ibadah umrah. Karena PMA ini, kata dia, tidak hanya mengatur tentang ibadah umrah saja, namun juga meliputi ibadah haji dimasa pandemi. “Sekarang sesederhana apapun yang kita lakukan harus ada payung hukumnya. Kalau tidak akan menjadi n
persoalan hukum dikemudian hari. Jadi kita masih menunggu,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah masih terus melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar tidak memberatkan para jamaah umrah tentang masa karantina disana. “Yang saya dengar-dengar antara lain, agak menyulitkan. Namanya juga tidak normal atau normal baru. Yang selama ini kita dari sini bisa langsung ke Jeddah, nanti akhirnya bisa dari Jakarta. Pulangnya pun, inilah nanti apakah bisa langsung ke tempatnya atau masih harus turun ke Jakarta. Inilah yang masih kita tunggu PMA nya,” pungkasnya.
Sebelumnya, dari Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (FKPPIU-HK) Sumut juga menyampaikan belum adanya kepastian keberangkatan jamaah umrah. Namun, dari Asosiasi Muslim Perjalanan Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sumbagut, yakin bahwa umrah bisa terlaksana pada awal tahun depan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah Indonesia, bagi jamaahnya yang ingin melaksanakan ibadah umrah, dengan standart protokol kesehatan mengikuti aturan di Arab Saudi. (man)
