BINJAI, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Jembatan Bandar Senembah yang menghubungkan Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Kota, semakin mengkhawatirkan. Bahkan, jembatan yang akrab disebut Titi Besi Bandar Senembah oleh masyarakat Kota Binjai, sudah mencapai tahap mengerikan.

Ditambah lagi, kondisi cuaca belakangan buruk. Tak ayal, pondasi jembatan kian tergerus derasnya arus Sungai Bingai. Pantauan Sumut Pos di lokasi, pondasi yang terbuat dari batu coran itu pun sudah runtuh dan pecah menjadi beberapa bagian. Antisipasi sementara pun dilakukan dengan meletakkan beberapa karung pasir.

Pun demikian, karung pasir yang tersusun untuk menahan derasnya arus Sungai Bingai tak mampu bertahan. Susunan karung pasir akhirnya ambruk karena tak mampu menahan.

Pengguna jalan yang melintas pada Titi Besi Bandar Senembah yang terletak di belakang Rumah Dinas Wali Kota Binjai ini juga khawatir. Sebab, Titi Besi dapat saja rubuh dan kondisi pernah terjadi pada beberapa tahun silam.

Warga sekitar juga merasakan kekhawatiran yang sama. Apalagi mereka yang bermukim di sekitar Titi Besi. Menurut warga, pondasi batu coran ini rubuh pada Jum’at (10/12) dini hari kemarin.

“Getarannya pun kami rasakan sampai sini,” ujar Iqbal, warga sekitar. “Karung-karung itu juga enggak mampu menahannya. Ikut runtuh, sama pasir yang di dalam karung,” tambahnya. (ted/han)

Pemerintah Kota Binjai sudah mengambil langkah awal sebagai antisipasi dini dengan menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan di dekat Titi Besi Bandar Senembah. Tujuannya, untuk menghalau dan memerintahkan truk bermuatan maupun tidak, agar putar balik.

Artinya, truk bermuatan atau tidak dilarang melintas Titi Besi Bandar Senembah. Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Sumut, H Edy Rahmayadi terkait pondasi Titi Besi Bandar Senembah, agar segera diperbaiki pada kesempatan kunjungan kerja orang nomor satu di Sumut itu, ke Binjai. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Menjelangn libur Natal dan Tahun Baru, Pemkab Karo mengimbau warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, drg Irna Safrina Meliala, Mkes.

Dikatakan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo ini, meski situasi penanganan pandemi Covid-19 makin membaik, namun harus tetap disikapi dengan hati-hati.

Kewaspadaan dan antisipasi dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga penyebaran Covid-19 harus terus dilakukan. Perlu penegakan aturan pengendalian Covid-19 yang konsisten. Apalagi saat ini ada kenaikan tren kasus Covid-19 di dunia. Dia menjelaskan bahwa tren kenaikan kasus tersebut masalahnya ada pada tiga hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan. Kedua, protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi, misalnya kebijakan lepas masker. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah.

Menurut Irna, protokol kesehatan di sekolah harus dijalankan secara disiplin dan ketat terutama di sejumlah area seperti kantin dan tempat parkir. Selain itu, ia juga meminta agar para kepala daerah dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo untuk mengingatkan pihak sekolah. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sumut, lebih memilih jalur dialog ketimbang turun ke jalan. SPSI akan terus mengawasi perubahan apa yang dilakukan para stakeholder untuk memenuhi putusan MK yang tentunya harus mengakomodir kepentingan buruh.

“K-SPSI Sumut akan terus membangun jalur dialog guna memperjuangkan hak-hak buruh di daerah ini,” kata Ketua K-SPSI Sumut, CP Nainggolan didampingi Wakil Ketua H Armyn Simatupang kepada wartawan, Sabtu (11/12).

Dikatakan CP Nainggolan, K-SPSI Sumut akan bersikap realistis dalam memperjuangkan hak-hak buruh di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid. “Jalur dialog menjadi pilihan bijak kita agar hubungan antara buruh dan pengusaha serta pemerintah berjalan baik,” tegasnya.

Berkaitan dengan itu, CP Nainggolan menyebut, ikut bergabungnya salah satu tokoh Sumut yang juga anggota DPRD Sumut, Armyn Simatupang dalam kepengurusan K SPSI Sumut, merupakan salah satu strategi organisasi ini dalam mengoptimalkan membangun jalur dialog tersebut. “Tentu dengan ketokohan yang dimiliki Pak Armyn Simatupang, ketika beliau berbicara atas nama buruh sebagai Wakil Ketua SPSI Sumut yang juga melekat sosoknya sebagai anggota DPRD Sumut, maka akan lebih didengar,” tegasnya

CP mengaku masuknya Armyn Simatupang sebagai wakil ketua DPD sangat disambut gembira oleh pengurus lainnya. “Beliau selama ini berkiprah di Federasi Pariwisata SPSI Kabupaten Asahan. Dengan bergabung ke DPD K SPSI Sumut tentu bisa lebih maksimal memperjuangkan kepentingan buruh,” ungkap CP.

Sementara itu, Armyn Simatupang mengaku sangat surprise dan bahagia diberi amanah sebagai Wakil Ketua DPD. “Terus terang buruh itu adalah kekuatan besar yang ada di tengah masyarakat. Maka sudah sepatutnya apa yang menjadi harapan buruh itu harus diperjuangkan dan didengar oleh pemerintah maupun pengusaha,” ucapnya.

Armyn juga sangat sependapat dalam memperjuangkan kepentingan buruh, SPSI mengutamakan jalur dialog. “Dengan membuka jalur dialog tentu bisa dikomunikasikan apa yang diinginkan buruh serta apa pula yang menjadi harapan pengusaha. Saya akan ikut aktif membangun jalur dialog itu bersama teman-teman pengurus K SPSI lainnya,” ucapnya. (adz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pascaditahan karena tersandung kasus dugaan korupsi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Syahrial yang mengabdi sebagai abdi negara ternyata sudah memasuki pensiun dari Aparatur Sipil Negara.

“Yang bersangkutan tahun ini memasuki purnabakti. Bulan dua (Februari) tahun depan, dia sudah pensiun,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Rahmad Fauzi, akhir pekan lalu.

Pascaditahan, kata dia, BKD Binjai juga akan mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan Syahrial sebagai pucuk pimpinan di Dinas Perhubungan. Hal tersebut dilakukan BKD karena mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini sudah ditahan Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai.

Pria yang akrab disapa Fauzi ini bilang, surat rekomendasi dinonaktifkannya Syahrial boleh dikeluarkan ketika BKD Binjai sudah menerima sudah penonaktifan yang bersangkutan dari Dishub. Dalam hal ini, tambah Fauzi, Sekretaris Dishub yang akan menjemput berkas penahanan dari penyidik Kejari Binjai untuk diserahkan kepada BKD.

Setelah diserahkan ke BKD, sambung dia nantinya Syahrial secara otomatis tidak menjabat sebagai Kepala Dinas. “Nantinya rekomendasi akan segera dikeluarkan setelah surat diterima BKD,” tukasnya.

Sebelumnya, Kadishub Syahrial merupakan satu dari tiga tersangka dugaan korupsi di tubuh Dishub Binjai yang ditahan penyidik. Syahrial ditahan usai diperiksa perdana sebagai tersangka selama 7 jam dengan 54 pertanyaan yang dicecar kepadanya.

Tersangka yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan dalam pengadaan tersebut dan dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai selama 20 hari ke depan sejak Kamis (9/12) lalu. Adapun dua tersangka lainnya yakni, Juanda Prastowo yang berstatus Aparatur Sipil Negara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Agata Inti Mulia berinisial CSA.

Diketahui, dugaan korupsi ini pada 4 kegiatan masing-masing, Pengadaan CCTV PTZ senilai Rp199.100.000 dengan rekanan CV Agata Inti Mulia, pemeliharaan video kontroler senilai Rp199.221.000 oleh CV Tunas Asli Mulia, persiapan lahan pool bus Rp179.000.000 oleh CV Tunas Asli Mulia, pemeliharaan perangkat pengaman bus Rp47.575.000 dengan rekanan CV Agata Inti Mulia serta adanya kegiatan serupa yang dimasukan dalam item perangkat pengaman bus yakni pembelian 50 unit ban dalam, ban luar dan selendang ban untuk Bus Trans Binjai. Total anggaran pada 4 kegiatan tersebut senilai Rp776.941.000 pada tahun 2019

Akibat ulah para tersangka, negara dirugikan Rp388.978.739. Ini berdasarkan penghitungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Saat ini, Juanda tengah diburon penyidik dan statusnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, Juanda akan disidangkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan secara inabsensial atau tanpa kehadiran terdakwa. Sedangkan Direktur CV Agata Inti Mulia berinisial CSA akan dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. (ted/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Personel Sat Binmas Polres Asahan melaksanakan pembinaan pelatihan Teknis dan Taktis Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) Barokah di wilayah Kabupaten Asahan, Jumat dan Sabtu (10-11/12).

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Pos Kamling Barokah dan Wilayah Dusun III Desa Tanjungasri Kecamatan Seidadap Asahan ini dipimpin Kanit Bin Polmas Ipda Devi Endah Susanti, Kanit Bintibmas Aiptu Ono Taryono serta personel Brigadir Sat Binmas Aiptu R Sinaga dan Brigadir Sat Binmas Aiptu R Purba.

Hadir Kepala Desa (Kades) dan para Kepala Dusun Tanjungasri, Kapos Kamling Barokah Dusun III Desa Tanjungasri, serta 7 petugas Pos Kamling dan yang Karang Taruna Dusun III Desa Tanjungasri.

Dalam kegiatan ini disampaikan beberapa materi yang diawali dengan pemberian bimbingan teknis berupa pemeriksaan kelengkapan serta peran dan fungsi Pos Kamling Barokah oleh Kanit Bin Polmas Ipda Devi Endah Susanti.

Yang dilanjutkan dengan materi teknik pelaksanaan tugas di pos, ronda keliling serta kegiatan dan tindakan petugas pada saat ronda yang disampaikan oleh Kanit Bintibmas Aiptu Ono Taryono.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan materi pembinaan oleh Brigadir Sat Binmas Aiptu R. Sinaga dan Aiptu R. Purba dengan mendampingi petugas Pos Kamling Barokah melakukan perondaan di wilayah Dusun III Desa Tanjungasri, dari pukul 22.00, 23.00, dan 24.00 WIB.

Mewakili Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, Kasat Binmas Polres Asahan AKP FR Saragi SH menjelaskan maksud dari tujuan kegiatan ini untuk memberikan pembinaan kepada petugas Pos Kamling Barokah dalam meningkatkan kemampuan dari pada petugas pos dengan harapan dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas untuk mencegah ganguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Asahan.(dat/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Hujan yang terjadi hampir merata di Sumatera Utara (Sumut) mengakibatkan meluapnya sungai Bahilang yang melintasi Kota Tebingtinggi. Hal ini menyebabkan banjir terutama di pemukiman yang terletak di sekitar aliran sungai, seperti di Lingkungan VI Kelurahan Tualang.

“Hujan deras yang terjadi beberapa hari yang lalu menyebabkan meluapnya air sungai ke pemukiman masyarakat. Hal ini mengakibatkan terhentinya aktivitas masyarakat. Meskipun air cepat surut, namun aktivitas ekonomi masyarakat sempat terhenti karena sibuk membersihkan rumah dan perabotan pasca banjir. Sehingga ada beberapa hari masyarakat tidak produktif,” ujar Muhammad Zein, Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang.

Menanggapi keadaan yang terjadi di masyarakat, Asian Agri melalui PT Nusa Pusaka Kencana (NPK) diwakili oleh Asisten Kepala Jaimin, KTU Sukamto, dan asisten kebun Hasudungan Silalahi memberikan bantuan 40 karung beras untuk 40 KK terdampak banjir di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Rabu, (8/12).

“Kami melihat adanya aktivitas ekonomi di masyarakat yang terhenti pada saat banjir dan pasca banjir. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari segala pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu, melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang berupa bantuan beras untuk masyarakat terdampak banjir di Lingkungan VI Kelurahan Tualang oleh PT NPK, dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kondisi ini,” ujar Jaimin.

“Banjir ini merupakan banjir yang terjadi setiap tahunnya. Sebelumnya PT NPK bersinergi dengan Dinas PUPR Kota Tebingtinggi, Kodim 0204/Deliserdang, pemerintah Kecamatan Padanghulu, dan masyarakat Kelurahan Tualang mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan parit kelurahan Tualang, dalam upaya antisipasi musim hujan. Sehingga memperlancar aliran air menuju sungai khususnya saat hujan deras,” tambah Jaimin.

Masyarakat Kelurahan Tualang khususnya Lingkungan VI sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh PT NPK, di antaranya adalah Ibu Rodiah.

“Terima kasih atas kepedulian PT NPK kepada kami juga kepada bapak lurah, dan bapak kepling, saat banjir kemarin kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, sehingga pemasukan tidak ada. Semoga bantuan bapak-bapak dibalas dengan yang lebih baik oleh Yang Maha Kuasa,” ujar Rodiah.

Pemberian bantuan ini langsung diserahkan dari rumah-ke rumah oleh manajemen PT NPK didampingi Kepling Lingkungan VI Kelurahan Tualang. (mea/rel/azw)