MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertamina menyerahkan bantuan kepada Yayasan Harapan Generasi Madani berupa satu unit ambulans. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh SVP CSR Pertamina Region I, T Muh Rum didampingi Rein Nadapdap selaku Small Medium Enterprise & Partnership Supporting di kantor yayasan dihadiri beberapa pengurus, tokoh masyarakat Kecamatan Medan Timur, Ketua STM, dan beberapa bilal jenazah yang ada di Kota Medan.
T Muh Rum mengatakan, saat ini Pertamina terus berupaya memberikan energi positif bagi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial di tiap daerah operasional Pertamina. Melalui bantuan satu unit ambulans ini, mereka harap dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan mempermudah masyarakat yang sedang mengalami kedukaan dalam hal mobilisasi jenazah.
“Pertamina akan terus berbagi energi positif bersama masyarakat. Bantu kami untuk dapat menyebarkan energi positif tersebut melalui program dan masukan yang mampu menggugah rasa kebersamaan dan kepeduliaan di tengah tengah masyarakat,” pinta Rum.
Subanto ST, selaku ketua sekaligus pendiri Yayasan Harapan Generasi Madani, menerima bantuan ambulans tersebut dengan penuh haru. “Yang kita terima hari ini dari Pertamina bukanlah sekadar sebuah barang berupa mobil ambulans, tapi sebuah amanah yang besar. Saya berharap, kepada diri saya khususnya, dan seluruh penjenengan jajaran pengurus yayasan semua, untuk mampu menyebarkan energi positif sebagaimana yang diharapkan Pertamina di tengah tengah masyarakat,” katanya.
Dia juga mengajak seluruh pengurus Yayasan Harapan Generasi Madani untuk sama-sama bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah ini. “Menjadi tekat kita semua, masyarakat yang ada di Kota Medan harus bisa merasakan manfaat dari keberadaan ambulans yang telah diamankan Pertamina kepada kita hari ini,” pungkasnya.
Acara serah terima ambulans yang dilaksanakan selepas Salat Jumat ini, diawali dengan mengirim doa dipimpin Ustadz Edi Prayitno kepada Alm Abdul Wahab Dalimunthe yang dirasakan seluruh pengurus yayasan telah banyak berjasa dalam perjalanan dan perkembangan Yayasan Harapan Generasi Madani selama ini. (adz)
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro.(ist).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi COVID-19 dalam kategori masyarakat rentan. Artinya, masyarakat rentan adalah mereka yang harus pertama-tama dilindungi karena rentan mengalami komplikasi penyakit berat apabila tertular COVID-19.
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro.(ist).
Hal itu, diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12).
Melalui Keterangan Pers yang ditayangkan dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN, Reisa mengatakan pemerintah memang menjadikan salah satu fokus penanganan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
“Sosialisasi dan diseminasi informasinya kerap dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat,” kata Reisa.
Reisa mengutarakan bahwa selama 76 tahun Indonesia merdeka, undang-undang selalu menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, menjunjung prinsip bahwa setiap orang berhak atas akses pelayanan umum dan perlindungan, terutama di masa pandemi COVID-19.
Kementerian Kesehatan, Reisa memperkirakan lebih dari setengah juta atau 562.242 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia telah masuk sasaran vaksinasi. Pemerintah dikatakannya menjamin penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan, sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP.
“Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan,” jelasnya.
Kegiatan vaksinasi pun dikatakan Reisa dapat berjalan salah satunya dengan gotong-royong bersama berbagai komunitas, organisasi, dan pihak swasta untuk memobilisasi penyandang disabilitas dan juga lansia.
Karena pandemi belum usai, ia juga mengingatkan bahwa informasi pencegahan dan perkembangan terkini COVID-19 harus dipastikan sampai ke semua orang di seluruh pelosok Indonesia, termasuk mereka yang merayakan International Day of Disabled Persons pada 3 Desember 2021 ini.
“Pemerintah khususnya KPCPEN dan Satgas Penanganan COVID-19 sejak awal pandemi COVID-19 di awal 2020 lalu selalu memastikan juru bahasa isyarat selalu ada untuk membantu menyampaikan pesan-pesan pemerintah diterima dengan baik oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat,” kata Reisa.
Saat ini kerja sama Biro Pers, media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia mencoba memfasilitasi dialog dengan para penyandang disabilitas, tentang perkembangan terkini COVID-19 dan persiapan menghadapi Natal dan tahun baru.
Pada kesempatan ini Reisa juga menyebutkan tentang varian baru Omicron dan betapa banyak yang belum diketahui tentang varian tersebut. Varian baru ini, katanya, masih dipelajari dan makin banyak negara-negara di dunia yang melaporkan adanya varian ini di pasien mereka. Ia tegaskan, pencegahan ketat lebih baik daripada penyesalan kemudian
“Namun yang kita ketahui adalah cara pencegahannya sama. Disiplin protokol kesehatan terutama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ujarnya.
Mengingat akan datangnya libur Nataru, Reisa juga mengajak masyarakat dukung pemerintah mengatur perjalanan luar negeri, menerapkan karantina yang sesuai, dan patuhi peraturan PPKM selama Nataru. Tak kalah penting, Reisa meminta masyarakat untuk mempercepat vaksinasi.
“Ayo vaksinasi bagi yang belum. Semua vaksin yang ada di Indonesia dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat, karena disetujui Badan POM dan WHO. Terutama bagi kelompok disabilitas, partisipasi kita semua dalam program vaksinasi COVID-19 menunjukkan respon pandemi negeri ini inklusif tidak membeda-bedakan,” tegasnya.
“Tutup tahun ini dengan perlindungan diri yang makin kuat terhadap COVID-19. Pertahankan kondisi yang membaik ini,” tandasnya.(gus)
CINDERAMATA: Direktur Digital Business Telkom, M Fajrin Rasyid (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey usai kegiatan audiensi Telkom dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna mendukung digitalisasi pemerintahan dan UMKM, Kamis (9/12/2021). ISTIMEWA.
MANADO, SUMUTPOS.CO—PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara aktif terus mendukung digitalisasi berbagai sektor termasuk pemerintahan melalui penyediaan konektivitas, platform dan layanan digital.
CINDERAMATA: Direktur Digital Business Telkom, M Fajrin Rasyid (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey usai kegiatan audiensi Telkom dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna mendukung digitalisasi pemerintahan dan UMKM, Kamis (9/12/2021). ISTIMEWA.
Berbagai solusi dan layanan dihadirkan bagi pemerintahan baik pusat maupun daerah demi memudahkan aktivitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuan besarnya yakni mendorong terwujudnya kedaulatan digital nasional.
Terkini, PT Telkom mengakomodir Satu Data Indonesia dan Pasar Digital (PaDi) UMKM pada lingkup pemerintah provinsi dan kota/kabupaten di Sulawesi Utara. Bahwa turut dilakukan penandatanganan Minute of Meeting (notulensi) Satu Data antara General Manager Witel Sulut Malut, Lonely Baringin Mangaranap dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pemko Manado, Pemko Tomohon, dan Pemkab Minahasa Utara, Jumat (10/12/2021).
Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid mengapresiasi Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey terkait inisiatif pemanfaatan solusi digitalisasi di wilayah nyiur melambai tersebut, saat beraudiensi pada Kamis (9/12).
“Ini wujud komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat digitalisasi ekosistem dan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara,” katanya. Fajrin akui, saat ini Telkom terus mengakselerasi transformasi digital yang tengah dilakukan.
Guna mendukung Pemprov Sulut dalam pengelolaan data yang terintegrasi, Telkom menyediakan digitalisasi Satu Data melalui BigBox, platform full stack big data untuk korporasi dan pemerintah. Platform BigBox dilengkapi dengan kemampuan untuk menjadi repository yang mendukung pengolahan data yang terstandarisasi dalam memberikan dukungan khususnya program Satu Data Indonesia. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyatukan data yang tersebar dalam Satu Manajemen Data, serta pengambilan dan pengelolaan data eksternal untuk memperkaya data internal.
“Sejalan dengan pernyataan presiden RI terkait data merupakan kekayaan baru dan berharga bagi bangsa sehingga kedaulatan data harus diwujudkan, digitalisasi Satu Data merupakan upaya Telkom untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada,” terang Fajrin.
“Peranan BigBox dalam mengelola dan mengartikan data merupakan kunci penting yang dapat dioptimalkan sebagai competitive advantages bagi instansi maupun korporasi di Indonesia”.
Selanjutnya untuk digitalisasi UMKM, Telkom memiliki PaDi UMKM yaitu ekosistem berbasis platform digital yang berfungsi untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN guna meningkatkan peluang untuk memeroleh transaksi dan pembiayaan dari BUMN. PaDi UMKM merupakan inisiatif Kementerian BUMN yang didukung oleh beberapa BUMN dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Kehadiran PaDi UMKM memberikan beragam keuntungan baik bagi UMKM, BUMN maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Bagi UMKM kemudahan yang diperoleh antara lain akses pasar yang lebih luas hingga BUMN, e-Commerce skala lokal dan global, pembiayaan/permodalan, dan insight bagi UMKM untuk peningkatan kualitas produk. Bagi BUMN, PaDi UMKM memudahkan melakukan perbelanjaan kebutuhan kantor dengan penjual yang terverifikasi dan monitoring procurement yang jelas.
Sedangkan bagi pemerintah, adanya PaDi UMKM dapat menjadi dasar yang kuat untuk program peningkatan ekonomi rakyat, dengan memberikan data valid terkait profil UMKM dan pemetaan usaha rakyat. Kementerian BUMN terutama dapat memonitor kontribusi belanja BUMN terhadap UMKM seluruh Indonesia.
“Dengan solusi Satu Data dan PaDi UMKM, dapat semakin mempercepat geliat ekonomi masyarakat dan daerah Sulawesi Utara,” katanya. Pihaknya meyakini bahwa dengan digitalisasi ini dapat menjadikan Indonesia terkhusus Provinsi Sulut tak lebih baik lagi dengan ekonomi digital nasional terkuat di Asia Tenggara.
Olly Dondokambey mengaku pihaknya siap untuk bersinergi bersama Telkom dalam rangka mendigitalisasi Sulawesi Utara. Gubernur menyampaikan hal ini sejalan dengan misi Provinsi Sulawesi Utara 2022 yang berfokus pada pengembangan digital untuk menghadapi ketidakpastian dari pandemi Covid yang masih berlangsung. (rel/prn)
Telkomsel mendukung peluncuran Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) dengan menghadirkan 5G Experience Center dan beragam solusi teknologi telekomunikasi digital untuk mendukung roadmap Making Indonesia 4.0 sebagai program prioritas nasional.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud konsistensi Telkomsel dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan implementasi pemanfaatan teknologi terdepan untuk berbagai lintas sektor industri di Indonesia, Telkomsel menjalin kolaborasi bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis industri dan teknologi. Inisiatif strategis ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan peluncuran Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) yang diprakarsai oleh Kemenperi RI (2/12). Pada kesempatan tersebut, Telkomsel menghadirkan 5G Experience Center dan beragam solusi teknologi telekomunikasi digital terdepan yang telah dihadirkan oleh Telkomsel Enterprise dan Telkomsel IoT dengan dukungan jaringan 5G untuk mendukung roadmapMaking Indonesia 4.0 sebagai program prioritas nasional.
Telkomsel mendukung peluncuran Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) dengan menghadirkan 5G Experience Center dan beragam solusi teknologi telekomunikasi digital untuk mendukung roadmap Making Indonesia 4.0 sebagai program prioritas nasional.
Senior Vice President Enterprise Account Management Telkomsel Dharma Simorangkir mengatakan, “Sebagai bagian dari perusahaan BUMN TelkomGroup yang konsisten mengakselerasi transformasi digital bangsa di segala aspek kehidupan, Telkomsel turut mendukung hadirnya PIDI 4.0 yang dibangun oleh Kemenperin RI sebagai upaya mendorong perkembangan seluruh industri di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Melalui ragam showcase yang dihadirkan Telkomsel, kami berharap dapat membuka peluang lebih luas bagi berbagai sektor industri nasional untuk dapat menemukan solusi teknologi terdepan yang dibutuhkan dalam menghadirkan efisiensi dan peningkatan produktivitas perusahaan. Melalui showcase tersebut, Telkomsel juga berupaya mendukung visi PIDI 4.0 untuk menjadi jendela Indonesia 4.0 bagi dunia serta menjadi wujud dukungan Telkomsel kepada pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu unsur perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 melalui percepatan transformasi Industri 4.0.”
Selain mendukung peluncuran PIDI 4.0, hadirnya 5G Experience Center juga dipersiapkan Telkomsel untuk menunjukkan kapabilitas ekosistem teknologi digital yang dimiliki Indonesia kepada delegasi Sherpa G20 yang akan berkunjung ke PIDI 4.0 pada Rabu (8/12). Melalui 5G Experience Center, Telkomsel akan menghadirkan beragam solusi digital yang meliputi Virtual Reality untuk kebutuhan tur pabrik virtual, pelatihan digital, dan sparepart identification); Augmented Realityuntuk kebutuhan maintenance dan quality, SOP Digital, parameter data dan dokumen secara real-time; Digital Remote Assistance untuk kebutuhan bantuan ahli jarak jauh secara real-time dengan menggunakan smart glasses;Robot Otonom (Smart AGV) untuk kebutuhan simulasi penanganan proses material secara rutin di production shop floor; Robot Patrol untuk menjaga keamanan atau mengawasi lingkungan sekitar tanpa adanya operator secara langsung, yang memungkinkan penghematan manpower secara efisien; IoT CyberSecurity & Smart Lock untuk solusi keamanan siber bagi perangkat dan jaringan IoT; IoT Mobility & Supply Chain untuk kebutuhan Fleet Management, Fleetsense driver behavior and fatigue analytical system, dan Control Tower and Order Management System.
Kemudian ada juga layanan InTank sebagai solusi pemantauan tangki penyimpanan untuk CPO bahan bakar atau cairan apa pun; ekosistem Telkomsel IoT Smart Manufacturing sebagai One Stop Solution End-to-End Supply Chain yang di dalamnya mencakup overall equipment efficiency (OEE), quality control using computer vision, manufacturing execution system (MES), dan energy management; Industrial Wearables Tracking sebagai pemantauan kinerja karyawan dan aset Industri untuk memastikan kondisi dan lokasi kinerja terbaik;ekosistem Telkomsel IoT Smart Connectivity yang meliputi Narrow-Band IoT Connectivity, Control Center, dan SD-WAN; Enterprise Mobility Solution sebagai solusi Enterprise Mobility Telkomsel yang meliputi aplikasi Video Conference Cloud X dan Touch To Talk; solusi untuk segmen UKM 99% Usahaku; dan solusi untuk sektor games yang meliputi cloud gaming, games publishing, dan platform DuniaGames.
Sementara itu, pada momen kunjungan delegasi Sherpa G20, diharapkan seluruh showcase yang dihadirkan Telkomsel tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan global, khususnya negara-negara yang tergabung dalam G20 , untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor, serta dapat mendorong daya tarik investasi yang lebih besar sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi di kawasan Asia Tenggara untuk saat ini maupun di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, insan Telkomsel, GM Industrial IoT Fadli mendapatkan penghargaan di kategori Digital Transformation Manager, sebagai salah satu penerima dari 25 perusahaan/perorangan yang memberikan kontribusi positif terhadap percepatan implementasi program Making Indonesia 4.0 di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada ajang INDI 4.0 Award 2021. Penghargaan ini merupakan capaian Telkomsel yang memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan seluruh talenta digitalnya, agar dapat berdaya dan bersaing serta berkontribusi dalam membangun negeri.
“Ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di sektor teknologi digital dan untuk menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan sektor perindustrian dan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna di berbagai bidang. Kegiatan ini turut mendorong semangat Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler untuk terus berinovasi dalam menghadirkan beragam solusi digital terbarukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, terutama di sektor industri dan enterprise,” pungkas Dharma.
Informasi lebih lanjut tentang bagaimana portofolio yang lengkap dari Telkomsel IoT dan Telkomsel Enterprise yang mampu mentransformasi operasional sebuah organisasi serta meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensinya dapat diakses di telkomseliot.comdan telkomsel.com/enterprise.
DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS
MELIHAT: Wagubsu Musa Rajekshah melihat Persemaian Modern Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Ajibata, Rabu (8/12) sore.
SUMUTPOS.CO – Upaya penghijauan di kawasan Danau Toba diharapkan bisa menormalkan kembali debit air Danau Toba, serta memberi tambahan pemasukan warga sekitar dari tanaman pohon yang ditanam.
MELIHAT: Wagubsu Musa Rajekshah melihat Persemaian Modern Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Ajibata, Rabu (8/12) sore.DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS.
Ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah saat melihat Persemaian Modern Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Rabu (8/12) sore.
“Kita berharap ada income yang bisa didapatkan masyarakat dari tanaman pohon tersebut,” katanya didampingi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun, Dwi Januanto Nugrohon dan Bupati Toba, Poltak Sitorus.
Lokasi tersebut terdiri dari sarana persemaian seluas 10 hektare, sarana pendukung (kebun benih, arboretum dan Eco Edu Forest) seluas 15 hektare, dan hutan kota 12,5 hektare. Luas Persemaian Modern Toba total 37,5 hektare dengan sarana dan prasarana yang tengah proses pengerjaan diantaranya laboratorium kultur jaringan, mother plant, rooting dan germination, aclimatization area, shaded area, open area, tempat pengelolaan media, gudang, reservoar dan ruang pompa, mess, pos jaga, ruang genset dan ruang penyimpanan benih.
“Persemaian Modern Toba ini sangat baik sebagai upaya penghijauan di wilayah Sumut karena nanti ada lima juta bibit lebih per tahun dengan berbagai jenis pohon hutan dan pohon buah-buahan yang akan disebar,” terang Wagubsu yang akrab disapa Ijeck ini.
Dwi Januanto Nugroho menyampaikan, saat ini Persemaian Modern Toba tengah dalam pengerjaan dan masuk tahap pengembangan kedua. “Target kita akhir tahun 2022 yang sudah hitungan hari sudah operasional sehingga bisa cepat meningkatkan kualitas lingkungan daerah wisata Danau Toba,” katanya.
Sementara Poltak Sitorus, mengaku sangat berbahagia atas kehadiran Persemaian Modern Toba di wilayahnya. Ia berharap, lokasi persemaian ini bukan hanya menghasilkan bibit pohon saja tapi juga bisa menjadi pusat edukasi dan wisata. “Kami sangat senang dengan kunjungan wagub hari ini, masyarakat sangat welcome karena keramahan beliau. Sama halnya juga kami sangat berbahagia batas kehadiran lokasi persemaian ini dan berharap bisa juga jadi tempat edukasi dan wisata,” katanya.
Selain itu juga, ia harapkan, semoga Kabupaten Toba semakin lestari dan debit air Danau Toba bisa normal kembali karena saat ini harus dibuat hujan buatan untuk menormalkan debit air. Adapun Wagubsu bersama rombongan sebelumnya melaksanakan aksi penanaman pohon, sekaligus pembagian bibit produktif kepada warga di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kata Ijeck, Danau Toba sebagai danau air tawar terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang sangat indah mengantarkannya menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) harus sama-sama dilestarikan, baik itu pemerintah dan masyarakat. “Kegiatan penanaman pohon ini jangan hanya sekadar menanam saja, tapi dipetakan dahulu wilayahnya yang mau ditanam karena tak semua area bisa ditanami tumbuhan karena batuan,” katanya. Setelah itu, sebut dia jangan setelah ditanam kemudian ditinggal, harus ada edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pohon sehingga bisa sama-sama dijaga. “Contohnya, dulu katanya di sini pohon kemiri banyak, coba dikembangkan bibitnya sehingga di sini bisa dikenal jadi penghasil kemiri,” imbuh dia.
Ia telah berkomunikasi dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan terkait penghijauan Danau Toba yang harus dilakukan cepat seiring dengan hujan buatan yang sudah diinisiasi Inalum sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan Danau Toba dan membantu operasional PLTA.
Kemudian harus dipikirkan bagaimana agar tidak ada erosi dan longsor karena jumlah pohon yang makin terbatas dampak perkembangan masyarakat yang butuhkan lahan untuk hidup. “Dari situlah Bapak Menteri Luhut juga sudah memerintahkan seluruh perusahaan-perusahaan memberikan CSR-nya untuk penghijauan,” katanya.
Mengenai luas areal, Dwi Januanto menyebut sesuai peta batas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 293 unit DAS dengan luas 4,5 juta hektare. Area terluas meliputi Barumun, Asahan, Batang Gadis, Kualuh dan Batang Toru. “Dari lima besar ini ada kawasan yang dinamakan DAS Asahan-Toba yang menjadi super prioritas bersamaan dengan upaya pemerintah yang menjadikan wilayah ini sebagai DPSP dengan isu-isu lingkungan yang melekat di dalamnya,” ujarnya.
DAS Asahan Toba, lanjutnya, diklasifikasikan sebagai DAS yang dipulihkan dan dipertahankan. “Maka harus ada intervensi-intervensi yang dilakukan dan tantangan kami sendiri ada pada wilayahnya yang kering, terjal, lahan curam dan sangat curam,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya terus melakukan upaya pemulihan diantaranya dengan melihat kondisi fisik lahan, ketersediaan lahan, pola tanam dan melihat kapasitas kelola sumber daya baik SDM, finance, sarana prasarana dan kelembagaan. BPDASHL Asahan Barumun juga melakukan terobosan rehabilitasi dan lahan Danau Toba dengan membuat kompos blok dan lainnya.
Penanaman pohon dan pembagian bibit produktif juga menjadi upaya pemulihan dan peningkatan fungsi lahan serta pelestarian lingkungan. “Jenis vegetasi tanaman yang kita kembangkan ada kacang macadamia yang disebar dengan cara ditembak melalui drone pada kawasan yang terjal, aren, tabebuya, pinus, kopi dan bibit Multi Purposes Tree Species (MPTS) lainnya,” ujarnya.
Wabup Humbahas Oloan P Nababan mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah untuk kemajuan daerahnya. “Pelestarian DAS dan lingkungan tugas kita bersama, harus mempunyai hati dan nurani untuk menjaga dan melestarikan, apalagi ada lahan kritis yang cukup luas, mari menanam pohon agar menjadi areal hijau, bibit yang ditanam juga harus multifungsi seperti mangga alpukat dan lainnya,” katanya. (prn)
SAMBUT
Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan istrinya Wury Ma’ruf Amin di Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (9/12).
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin beserta rombongan, tiba di Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara (Taput), Kamis (9/12). Mendarat sekitar pukul 15:15 WIB, Wapres Ma’ruf Amin disambut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kabinda Sumut Brigjen Asep Jauhari Pujalaksana.
SAMBUT
Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan istrinya Wury Ma’ruf Amin di Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (9/12).
Turun dari pesawat Boing 737-400 TNI AU, Wapres Ma’ruf Amin yang didampingi istrinya Wury Ma’ruf Amin dan Menteri Pertanian Yasin Limpo disambut dengan cara adat Taput dan dikenakan ulos khas daerah ini. Sambil menuju ruang transit VIP Bandara Internasional Silangit, Wapres Ma’ruf Amin tampak berbincang-bincang dengan Gubsu Edy Rahmayadi yang didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.
Wapres beserta rombongan kemudian bertolak ke Parapat, Kabupaten Simalungun, melalui jalan darat. Dijadwalkan, hari ini Wakil Presiden ke-13 RI ini akan membuka Acara Rempah Nasional dan Indonesian Spicies Forum & Pameran Business Expo (ISFBE) di Niagara Hotel Lake Toba & Resort, Jalan Pembangunan Nomor 1, Parapat.
ISBFE 2021sendiri merupakan sebuah acara yang diinisiasi Dewan Rempah Indonesia sebagai momentum mengembalikan kejayaan rempah nusantara di masa lalu untuk diduplikasikan guna meraih kejayaan rempah di masa depan. Acara ini juga menjadi sarana komunikasi langsung para petani, pengusaha, UMKM, dan pengolah rempah dalam satu forum bisnis yang konkret, terukur, dan meningkatkan ekonomi nasional melalui perniagaan rempah baik di Indonesia maupun mancanegara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selaku tuan rumah acara ini bekerja sama dengan Kementan RI, Kadin Sumut dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengusung tema Rebut Kembali Kejayaan Rempah Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2021.
Diketahui, penetapan tanggal 11 Desember sebagai Hari Rempah Nasional (HRN), diputuskan dalam pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bersama DRI di Hotel Bumi Wiyata Depok, 8 Desember 2020 lalu. Pertemuan dan diskusi saat itu dibuka Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono dan dihadiri sejumlah narasumber, yang berkompeten dengan rempah.
Tujuan pertemuan ini untuk mendapatkan masukan tentang penetapan Hari Rempah Nasional, sebagai titik kesinambungan yang dapat melahirkan spirit mengembalikan kejayaan rempah di masa lalu, dalam meningkatkan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketua Dewan Rempah Indonesia (DRI) Gamal Nasir mengatakan, rempah mempunyai peran strategis dalam pengembangan ekonomi nasional, dari aspek ekonomis, teknis, historis maupun ekologis dan geografis.
Selain lada, pala, cengkeh, tercatat lebih dari 7.700 jenis rempah di Nusantara. Rempah-rempah ini mempunyai cita rasa spesifik, dan tidak tergantikan oleh produk sejenis lain dari negara lain. Kekuatan ini membuat rempah nusantara mempunyai comparative advantages di pasar dunia dan menarik bangsa asing untuk datang ke Nusantara dan akhirnya menjajah. “Rempah Nusantara pernah mengalami keemasan di abad XIII-XIX, dari jaman Majapahit, kemudian era Kesultanan negeri kita dikenal sebagai Spices Island Country,” kata Gamal Nasir.
Konsultan Hukum dan Dewan Pakar DRI, Anna Mariana, mencatat pandemi Covid -19 sejak Maret 2020 menjadi ‘a blessing in disguise’ bagi rempah-rempah Indonesia. “Karena kita diingatkan untuk kembali mengonsumsi rempah-rempah, meminum ramuan empon-empon. Ini memang bukan untuk menyembuhkan Covid-19, namun bisa menjaga imunitas tubuh. Nenek moyang kita sudah mengajarkan ini,” ujarnya.
Di tengah situasi Covid-19 pula, Anna Mariana mendengar, nilai perdagangan ekspor Indonesia meningkat lebih dari 20 persen. “Kita punya sesuatu yang diamanahkan Tuhan dalam bentuk beragam jenis rempah. Ini bukan sekadar warisan masa lalu, tapi kita harus pandai menggunakan warisan ini menjadi modal kuat dalam membangun bangsa di masa sekarang,” jelasnya.
Di dalam Industri fashion, terutama tenun dan songket yang digelutinya, Anna Mariana, menyebut sudah sejak lama memanfaatkan rempah-rempah dalam proses perawanan pembuatan benang tenun dan songket. “Kita biasa menggunakan kunyit sebagai salah satu jenis pewarna alam,” katanya.
Indonesia bisa terus mengembangkan industri berbasis rempah di setiap daerah yang potensial sebagai penghasil sekaligus pemasok rempah. Misalnya di Sumatera, banyak menghasilkan getah kemenyan (styrax benzoin), rempah ini penting dalam industri farmasi sebagai bahan pengawet dan campuran obat batuk serta dalam industri parfum sebagai bahan baku wewangian.
Beragam rempah yang bisa digerakkan di segala bidang industri. Mulai dari industri gastronomi, kesehatan, fashion juga kosmetika. “Bahkan untuk kepentingan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa manfaatkan Merica untuk mengawetkan pakaian. Masukan merica dalam kantong kecil, gantung di lemari. Ini bisa mengusir hama sekaligus beragam penyakit di almari. Coba deh!” tutur Anna Mariana.
Tanggal 11 Desember dicatat dalam sejarah sebagai waktu di mana Kesultanan Tidore melakukan ekspor 27 ton rempah ke Eropa. Tanggal ini sekaligus memperlihatkan diplomasi dan perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.
Menurut Anna Mariana, penting bagi pemerintah menetapkan Hari Rempah. “Ini menjadi momentum kita untuk menyemangati kembalinya kejayaan rempah sesuai instruksi Presiden Jokowi di Banda Aceh. Penetapan hari Rempah akan diawali dengan terbitnya surat rekomendasi dari UNESCO. Ini karena bisa jadi pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah penghasil rempah terbaik dan terbesar di dunia,” ujar dia.
1.784 Personel Gabungan
Sebanyak 1.784 personel gabungan dari TNI dan Polri melakkan pengamanan kunjung kerja Wapres KH Ma’ruf Amin di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sebelum melakukan pengamanan, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, menggelar apel pengamanan.
Dalam arahannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, berharap kepada seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tangung jawab dan sebaik-baiknya, sehingga berbagai potensi gangguan dapat diminimalisir. “Laporkan setiap perkembangan situasi, tanggung jawab dalam tugas, terus bangun sinergi dan komunikasi dengan unsur pengamanan lainnya, TNI Polri dan Pemda, jangan lupa berdoa, sehingga selalu diberikan kelancaran selama pengamanan VVIP ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra juga memberi penekanan kepada seluruh jajaran personel dalam menyukseskan kegiatan Kunker Ma’ruf Amin ke wilayah Sumut. “Tugas ini jangan kita anggap sebagai tugas rutin biasa, tapi ini adalah tugas luar biasa untuk memberikan pengamanan terhadap Pimpinan Negara, namun demikian aktivitas masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya. (prn/dwi/bbs)
MEMADAI: Seorang ibu menggendong anaknya di pool bus kawasan Medan Amplas. Organda Sumut mengklaim, kesiapan armada menyambut libur Natatu sudah memadai.istimewa/sumutpos.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah membatalkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan pembatalan itu, diperkirakan ada potensi 11 juta orang akan melakukan mobilitas saat Nataru.
MEMADAI: Seorang ibu menggendong anaknya di pool bus kawasan Medan Amplas. Organda Sumut mengklaim, kesiapan armada menyambut libur Natatu sudah memadai.istimewa/sumutpos.
Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terhadap 49.000 responden di Indonesia. “Hasil dari survei ini memperlihatkan, dengan dibatalkannya PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, masih terdapat potensi pergerakan sebesar 7,1 persen atau sekitar 11 juta orang yang akan melakukan mobilitas atau perjalanan,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers secara daring, Kamis (9/12).
“Khususnya setelah diumumkannya pembatalan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Survei yang dilakukan secara online,” lanjut Adita.
Selain temuan secara nasional, survei juga mencatat potensi mobilitas warga di Jabodetabek sebesar 7 persen atau setara dengan 2,3 juta orang. Adita menjelaskan, responden paling banyak berada di wilayah Jawa dan Bali. Survei bertujuan mengenali, sejauh mana animo masyarakat melakukan perjalanan atau mobilitas dan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada Oktober, November dan Desember 2021.
Adita menambahkan, selain melakukan survei ini, Kemenhub juga telah minta masukan ke berbagai pihak, antara lain pengamat transportasi, sosiolog dan juga stakeholder lainnya. Tujuannya agar kebijakan pengendalian transportasi untuk masa Natal dan Tahun Baru dapat disusun secara cermat.
Guna mengantisipasi kecenderungan mobilitas masyarakat yang masih tinggi saat Nataru ini, sebut Adita, akan ada pembatasan mobilitas pada tiap moda transportasi. Menurutnya, pembatasan ini menjadi poin pertama dari empat poin dalam aturan umum untuk periode Natal dan Tahun Baru. “Akan ada pembatasan mobilitas di masing-masing moda transportasi,” ujarnya.
Adita menuturkan, pembatasan mobilitas akan merujuk kepada level PPKM masing-masing daerah. Secara teknis, pembatasan ini juga akan didukung Instruksi Mendagri (Inmendagri) maupun surat edaran (SE) Satgas Covid-19.
Aturan kedua, yakni Kemenhub akan memberlakukan kepada semua pelaku perjalanan untuk memenuhi syarat antara lain kartu vaksin, hasil negatif tes PCR atau swab antigen dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Aturan ketiga, Kemenhub akan memastikan kesiapan angkutan umum dengan cara melakukan pengecekan kesiapan armada di setiap moda transportasi melalui ram check terhadap moda yang akan dioperasikan. Selain itu, Kemenhub melakukan pengaturan kapasitas masin-masing moda transportasi. Dan aturan keempat, Kemenhub melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan dan ketentuan terkait pengaturan transportasi.
Sesuai Karakteristik Wilayah
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus yang dapat dipicu aktivitas masyarakat dan dinamika varian Covid-19, Pemerintah menerapkan strategi pengendalian berlapis selama berlangsungnya Nataru. Strategi pengendalian diterapkan mulai dari pintu masuk kedatangan internasional, hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Prof Wiku menjelaskan, upaya strategi mitigasi di Indonesia, telah disesuaikan karakteristik masing-masing wilayah yang beragam. Ditinjau sisi geografisnya, mulai dari dataran tinggi hingga rendah, serta jumlah penduduk yang bervariasi mulai dari 600 ribu jiwa hingga 46,7 juta jiwa per provinsi. “Dalam melakukan pengendalian hingga ke tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Pusat menggunakan pedoman tingkat daerah yang diadopsi dari pedoman World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia,” kata Wiku dalam keterangannya, Kamis (9/12).
Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan strategi pengendalian Covid-19 secara nasional. Hal ini ditujukan untuk menjaga penurunan kasus nasional dan menekan tren kenaikan kasus yang mulai terjadi di beberapa kabupaten/kota.
Strategi pengendalian tersebut diantaranya, pertama pembatasan mobilitas domestik situasional. Penerapan sistem ganjil genap di kawasan aglomerasi, ibukota provinsi, kawasan wisata, dan kawasan lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas lokal. “Membatasi mobilitas domestik dengan pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk perjalanan jarak jauh, rutin dan logistik.
Selain itu, dibentuk Komando Pos Pemeriksaan di wilayahnya masing-masing oleh instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama TNI dan Polri untuk melakukan uji acak dan pemantauan mobilitas di jalur darat yang sering luput dari pengawasan,” ucap Wiku.
Kedua, Penyesuaian Kegiatan Sosial Masyarakat dengan pengaturan operasional dan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah termasuk himbauan agar perayaan atau perkumpulan dilakukan secara virtual, pengaturan kegiatan di tempat wisata dan fasilitas umum, serta pengendalian cuti Natal dan Tahun Baru, mudik dan liburan sekolah.
Ketiga, memantau kegiatan sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Protokol Kesehatan 3M di Fasilitas Umum sebagai persyaratan pengajuan izin operasional pada masa Natal dan Tahun Baru. Selain itu, optimalisasi kembali Gugus Tugas Covid-19 di setiap wilayah administrasi wilayah mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa/Kelurahan. Jika belum terbentuk, pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti pembentukannya dan memastikan untuk melaporkan pemantauannya ke sistem terpusat di Gugus Tugas Covid-19 nasional.
Sementara untuk mengantisipasi peningkatan kasus akibat masuknya kasus dan varian Covid-19 diantaranya, pertama, perpanjangan masa karantina kedatangan internasional yang masuk Indonesia menjadi 14 hari. Masa karantina ini bagi WNI yang selama 14 hari terakhir transit/berpergian dari negara yang diketahui memiliki penularan kasus dengan varian Omicron, varian baru Covid-19.
Negara-negara yang dimaksud ialah Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong. Serta Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Sementara itu, bagi WNI atau WNA yang pernah transit/berpergian dari negara selain yang disebutkan di atas, wajib dikarantina selama 10 hari.
Kedua, penundaan sementara kedatangan orang asing. Kecuali yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas, setingkat menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan.
Selain yang disebutkan diatas tetap diperbolehkan. Yaitu bagi pemegang KITAS/KITAP, serta wisatawan asing dengan riwayat perjalanan dari negara tanpa riwayat kasus varian Omicron dan yang dapat memenuhi persyaratan perjalanan lainnya di Indonesia.
Sementara bagi pemudik yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik yang juga dibebaskan dari kewajiban karantina, akan tetap diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat, yakni penerapan bubble system. Sekaligus ditekankan, bahwa upaya penyaringan untuk wisatawan internasional lainnya masih terus dilakukan, seperti skrining dokumen dan kondisi kesehatan umum serta tes ulang.
“Tes masuk harus dilakukan pada hari kedatangan dan tes keluar pada hari ke-9 bagi yang wajib karantina selama 10 hari dan pada hari ke-13 bagi yang wajib karantina selama 14 hari,” ujar Wiku.
Selain itu, untuk mencegah ambruknya pertahanan, pemerintah mewajibkan spesimen dari turis asing dari negara dengan penularan komunitas Omicron untuk dilakukan sequencing. Dan untuk spesimen dari negara lain juga akan diintensifkan.
Untuk itu, Wiku menekankan 2 hal dalam penanganan pandemi menjelang periode Nataru. Pertama, pengendalian pada 3 aspek untuk mencegah lonjakan kasus. Yaitu mencegah masuknya kasus, terutama kasus dengan Variant of Concern, mengontrol mobilitas yang aman, dan menegakkan protokol kesehatan. Kedua, kebijakan menjelang libur Nataru akan bersifat dinamis. “Mohon diperhatikan perkembangannya beberapa hari kedepan,” pungkas Wiku.
Perlu Pembatasan Mobilitas
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria menyayangkan pembatalan PPKM level 3 selama libur Natal dan tahun baru (nataru) yang dilakukan pemerintah. Menurut Bayu, salah satu alasan pembatalan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 sudah membaik dan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali telah mencapai target, kurang sesuai. “Alasan vaksin mencapai target itu kurang setuju. Kondisi Covid-19 membaik memang tapi vaksinasinya masih belum bagus,” urai Bayu seperti dikutip dari laman UGM, Rabu (8/12).
Bayu mengungkapkan, Indonesia belum memenuhi target WHO untuk mencapai vaksinasi Covid-19 sebesar 40 persen populasi. Saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di tanah air baru sekitar 37 persen populasi dengan kondisi yang belum merata. Misalnya, jumlah lansia masih kurang sekali dibandingkan dengan masyarakat umum dan pekerja.
Bayu menilai, meski PPKM level 3 dibatalkan, masih ada beberapa kebijakan yang diadopsi untuk memperketat mobilitas. Salah satunya orang dengan status vaksin lengkap yang boleh bepergian dengan pesawat maupun jalur lainnya ditambah dengan kebijakan antigen 1×24 jam.
Menurutnya, hal ini sangat bagus untuk membatasi mobilitas masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Karena mereka berisiko lebih tinggi untuk tertular dibandingkan yang sudah divaksin. Selain itu, aturan terkait perjalanan internasional juga diperketat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kasus impor. (kps/jpc)
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah diminta untuk mengawasi para spekulan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga.
Pemerintah diminta agar tetap menjaga ketersediaan bahan pokok untuk warga yang merayakan hari besar keagamaan.
“Pemerintah harus bisa menjamin warga tak kesulitan mendapatkan bahan pokok sehari hari,” kata Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, Jumat (10/12).
Karena biasanya, sambungnya, spekulan kerap menimbun bahan pokok jelang hari besar, seperi Natal dan Tahun Baru.
“Awasi para spekulan agar tak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok,” ujarnya.
Dia juga menekankan agar pemerintah melakukan operasi pasar jika sewaktu-waktu bahan pokok menghilang dari pasaran.
“Lakukan operasi pasar untuk mencegah spekulan bermain. Usahakan agar warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru tidak kesulitan mendapatkan pasokan,” tegasnya.
Biasanya, kata David, kebutuhan pokok yang sering hilang dari pasaran menjelang hari besar keagamaan seperti beras, tepung, minyak goreng dan gula.
Dia juga mengingatkan kepada warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya kluster baru covid 19.
“Tetap jaga kesehatan dan patuhi protol kesehatan selama merayakan Natal dan Tahun Baru. Jangan abaikan, jangan biarkan terjadi lonjakan kasus baru covid 19,” tuturnya. (rel)
SELAMAT: Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu, mengucapkan selamat kepada Eka Edi Saputra yang dilantik sebagai Inspektur Kota Binjai.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 6 pejabat eselon 2 setara dengan kepala dinas atau kepala badan, turun jabatan. Ini diketahui dari pelantikan yang dilakukan Wali Kota Binjai Amir Hamzah kepada 52 pejabat, yang dihadiri Wakil Wali Kota Rizky Yunanda Sitepu dan jajaran di halaman apel Balai Kota Binjai, Rabu (8/12).
SELAMAT: Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu, mengucapkan selamat kepada Eka Edi Saputra yang dilantik sebagai Inspektur Kota Binjai.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
Adapun mereka yang turun jabatan atau demosi, yakni pertama, Kepala Dinas Pariwisata Mukramah, dilantik sebagai Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai. Kedua, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana drg Lilik Rosdewati, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jabatan yang ditinggalkan Lilik diisi Afwan dari staf ahli.
Ketiga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Binjai Dahnial Reza, dilantik sebagai Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jabatan yang ditinggalkan Dahnial diisi oleh Affan Siregar, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keempat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani Sundari, dilantik sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kelima, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Agustawan Karnajaya, dilantik sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Ahmad Ilham, dilantik sebagai Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
“Itu namanya berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian maupun mutasi jabatan tinggi pratama, diawali dengan uji kompetensi. Berkompeten atau tidak dia dengan jabatan itu. Setelah dari persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, barulah kami melakukan eksekusi ini. Melakukan mutasi, rotasi maupun demosi,” ungkap Amir, usai pelantikan.
Dalam amanatmya, Amir menegaskan, pejabat yang baru saja dilantik agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, loyalitas, jujur, berinovasi, dan menunjukan prestasi yang baik, serta meningkatkan produktivitas hingga kualitas kerjanya.
“Fokus pemerintah saat ini tidak hanya mengatasi pandemi, namun juga mendorong percepatan reformasi birokrasi peningkatan kualitas kinerja aparatur,” tegasnya.
Kepada pejabat baru, Amir meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. Pahami tugas dan fungsi jabatan yang diemban.
“Karena itu, tidak hanya berkewajiban untuk memahami tugas-tugas yang ada di kantor, namun juga harus mampu menyerap berbagai aspirasi di masyarakat. Merangkul para tokoh, melakukan pendataan kebutuhan masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan ditingkat kelurahan,” imbaunya.
“Kami berharap, pelantikan ini semakin memperkuat kinerja dan tatanan birokrasi Pemko Binjai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan Pemko Binjai,” imbuh AMir.
Pejabat eselon 2 yang turun jabatan dalam pelantikan ini, telah mengikuti uji kompetensi atau asesmen pada awal September 2021 lalu. Ada 14 pejabat yang ikut dalam uji kompetensi tersebut.
“Ya, ada pegawai eselon 2 yang turun berdasar hasil asesmen kemarin. Yang kosong itu, nanti bakal dilakukan seleksi terbuka,” beber Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Binjai, Rahmad Fauzi.
Sayangnya, pria yang menjabat definitif sebagai Sekretaris BKD Kota Binjai ini, tak mengetahui kapan seleksi terbuka itu digelar.
“Yang kosong nanti akan diisi oleh pelaksana tugas. Mengenai seleksi terbukanya kapan, masih belum tahu, menunggu perintah dari Pak Wali,” pungkasnya.
Sejalan dengan pelantikan, menambah deretan dinas atau badan di lingkup Pemko Binjai yang tidak ada pejabat definitifnya. Adalah BPKAD, Diskominfo, Dispora, Dispar, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sebelumnya juga ada Disdukcapil, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Inspektorat, Dinsos, BKD, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Perdagangan, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. (ted/saz)
PENGUNGSI: Warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, membuka dapur umum di depan Kantor DPRD Karo, saat perwakilan mereka mengikuti RDP dengan Bupati Karo dan Forkopimda.
SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bosan nasib mereka terus digantung dengan janji-janji palsu Pemkab Karo. Ratusan pengungsi erupsi Gunung Sinabung asal 3 desa dan 1 dusun, kembali turun ke jalan, Kamis (9/12).
PENGUNGSI: Warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, membuka dapur umum di depan Kantor DPRD Karo, saat perwakilan mereka mengikuti RDP dengan Bupati Karo dan Forkopimda.
SOLIDEO/SUMUT POS.
Pengungsi berjumlah 892 kepala keluarga asal Desa Sukanalu, Sigarang-Garang, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Naman Teran, dan Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket ini, kembali mempertanyakan kepastian pengadaan Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi tahap ketiga di Siosar.
Karena sudah habis kesabaran, dalam aksi ini, warga memaksa Bupati Karo Cory S Sebayang, segera mengambil keputusan akan nasib mereka hari itu juga. Jika tidak, pengungsi memilih bertahan di Kantor DPRD Karo. Selain menginap, warga juga akan berangkat ke Jakarta, seperti yang dilakukan warga Desa Liang Melas, beberapa waktu lalu.
Bahkan, saking kecewanya ditelantarkan selama 6 tahun, pengungsi yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) ini, juga lebih memilih mati tertimbun awan panas Gunung Sinabung. “Hilangkan status Gunung Sinabung, kami lebih baik kembali ke desa masing-masing. Kami tidak takut mati tertimbun awan panas, daripada nasib kami terus digantung,” protes warga, yang diwakili juru bicaranya, Ikuten Sitepu.
RDP itu sempat memanas, karena Bupati Karo dan BPBD, dianggap tak melakukan tugasnya. Warga kecewa, karena dalam RDP sebelumnya, Pemkab Karo berjanji segera menyurati Pemerintah Pusat. Namun kenyataannya, surat menyangkut nasib pengungsi ini, baru dikirim BPBD Karo pada 3 Desember 2021 lalu.
Warga juga makin emosi, karena Pemkab Karo mengaku sudah menganggarkan dana pengadaan LUT di APBD. Padahal LUT seluas 480,11 hektare yang diperuntukkan bagi pengungsi, belum dikuasai/masih bermasalah. “Kami hanya meminta kepastian. Kami sudah bosan dengar janji-janji palsu. Hari ini (kemarin, red) juga harus ada keputusan,” tegas warga.
Karena terus didesak, Bupati Karo terpaksa mengambil keputusan, dan akan menemui KSP di Jakarta. Cory dan pihak BPBD akan berangkat bersama Dandim, Kapolres, serta perwakilan warga pada Senin (13/12) mendatang. Cory juga memastikan, lahan seluas 480 hektare tersebut, akan tetap diperuntukkan bagi warga pengungsi.
Dalam kesepakatan tertulis itu, Bupati Karo meminta waktu penyelesaian LUT tersebut selama 6 bulan. Karena sewa Huntara dan lahan sudah akan berakhir bulan ini, pihak BPBD akan membayar sewa Huntara dan lahan warga. Mendengar keputusan itu, warga akhirnya melunak dan membubarkan diri secara tertib.
Sekadar mengingatkan, LUT seluas 480,11 hektare, seyogianya diperuntukkan bagi warga Desa Sukanalu, Sigarang-Garang, dan Dusun Lau Kawar, Kecamatan Naman Teran, serta Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket. Namun lahan tersebut diklaim warga Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek.
Mirisnya, karena ketidakbecusan Pemkab Karo, dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pengadaan LUT, berasal dari dana hibah Rekontruksi dan Rehabilitasi tersebut, ditarik kembali oleh pemerintah pusat tertanggal 27 Juli 2021 lalu.
Akibat masalah klaim-mengklaim lahan tak kunjung selesai, anggaran dari BNPB pusat yang belum terealisasi menjadi penalti (jatuh tempo) dan mau tidak mau harus dikembalikan ke pusat.
Lahan tersebut diklaim warga Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek. Padahal lahan tersebut berada di areal pelepasan kawasan hutan sesuai SK Menteri No: SK.547/MenLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Rangka TMKH untuk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung. Persoalan itu mencuat terkait adanya saling klaim antara pihak BPBD Karo dan warga asal Desa Portibi Lama, yang menyatakan lahan tersebut adalah tanah ulayat milik nenek moyang mereka. (deo/saz)
