MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Padanglawas (Palas), Ike Taken Hasibuan ST MT, menyampaikan kondisi Bupati Palas H Ali Sutan Harahap (TSO), yang telah 6 bulan mengalami sakit struk. Ia berharap, melalui acara Bimtek/Orientasi dan Tugas DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, masa jabatan 2019-2024, mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Palas dapat terjawab.
Dalam sesi tanya jawab dengan Andi Bataralifu selaku Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggota Komisi C dari Fraksi PAN itu menanyakan mengenai surat dari Gubernur Sumut, tentang pendelegasian sebagian tugas bupati kepada wakil bupati.
“Sebagian tugas ini menjadi kendala bagi pemerintahan Padanglawas, karena banyak hal yang tidak bisa diambil dan diputuskan oleh wakil bupati sebagai orang yang menerima pendelegasian tersebut. Antara lain, sudah satu setengah bulan belakangan kami membahas KUA PPAS tidak kunjung putus-putus,” ucapnya, di Hotel Le Polonia, Medan, Rabu (10/11).
Menurutnya, wakil bupati tidak bisa memutuskan dikarenakan adanya keterbatasan sebagai orang yang menerima pendelegasian tersebut.
“Kalau kami tidak salah, mungkin dua minggu kedepan pak bupati sudah 6 bulan berturut-turut sakit. Dan kalau tidak salah juga, di UU No 23 Tahun 2014 mekanisme kemungkinan pergantian daripada yang bersangkutan diatur dalam UU tersebut,” katanya.
Atas pertanyaan itu, Andi Bataralifu menjawab UU yang mengatur tentang kepala daerah sebagaimana yang disebutkan Ike Taken, diatur dalam penjelasan Pasal 78 ayat 2 huruf b. Menurutnya, yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan adalah sakit yang dimana dan mentalnya tidak dapat lagi melakukan apapun.
“Kemudian dikuatkan dengan surat keterangan dokter. Nah katanya kuncinya adalah surat keterangan dokter,” katanya.
Kemudian, lanjut Andi, pemerintah provinsi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan pelayan publik agar lebih optimal menyarankan delegasi kepala daerah kepada wakil.
“Itu penting. Masalah keuangan itu penting,” jelasnya.
Mengenai surat medis seperti yang dikatakan Andi, Ike Taken ragu bahwa bisa saja surat medis direkayasa.
“Bagaimana kita menentukannya pak kalau nanti sakit sampai tanggal 17 (November), ini tinggal hitungan hari bahwa bupati kami itu sudah tidak menjalankan tugas. Dan kami sendiri anggota DPRD mohon maaf pak, sakit beliau itu seperti dirahasiakan,” imbuhnya.
Atas dasar itu pula, wakil bupati yang menerima delegasi, menurut Ike Taken, dianggap tidak mampu memerintah OPD.
Kembali Andi menjawab, berkutat pada Pasal 78 tentang penjelasannya. Dalam waktu dekat, kata dia, keterangan dokter juga harus clear.
“Supaya status kesehatan dari bupati itu bisa teridentifikasi dengan baik. Karena kasus ini gak hanya di Palas pak, di kabupaten Bener Meriah pun juga terjadi,” sebutnya.
Lebih jauh, kata Andi, kasus-kasus ini banyak terjadi di daerah lain di Indonesia, salah satunya yang disebutkan lagi di Lampung Utara dan Cirebon.
“Artinya, ini lebih kepada perhatian kalangan pemerintah daerah, agar ada kondisi yang meyakinkan dalam pengambilan kebijakan strategis,” pungkasnya. (man)
