Home Blog Page 2957

Peripurna HUT ke-15 Pemkab Batubara, Bupati: Jadikan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Religius

PIDATO: Bupati Batubara Ir H Zahir MAP saat menyampaikan pidatonya dalam rangka memperingati HUT ke-15 Batubara di Ruang Paripurna Istimewa DPRD Batubara, Rabu (8/12).

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Kabupaten Batubara tahun resmi dibuka oleh Ketua DPRD Batubara, M Syafi’i melalui rapat paripurna istimewa yang diselenggarakan di Ruang Paripurna DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Batubara, Rabu (8/12).

PIDATO: Bupati Batubara Ir H Zahir MAP saat menyampaikan pidatonya dalam rangka memperingati HUT ke-15 Batubara di Ruang Paripurna Istimewa DPRD Batubara, Rabu (8/12).

Ketua DPRD, M Syafi’i dalam sambutannya, mengajak seluruh komponen penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat agar menjadikan peringatan hari jadi Kabupaten Batubara sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batubara.

“Dengan kebersamaan, kerja keras, kekompakan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, Insya Allah berbagai hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan Kabupaten Batubara dapat diatasi bersama,” kata Ketua DPRD Batubara di hadapan hadirin yang terdiri dari Bupati Batubara dan Wakil Bupati, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Batubara, unsur Forkopimda, sekretaris daerah, para mantan Bupati Batubara, mantan Sekda Batubara, para asisten, sekwan, inspektur, kepala dinas, kepala kantor se-Kabupaten Batubara serta Kepala Kantor Kemenag Batubara, Ketua Kadin Batubara OK H Faisal SE, Pimpinan PT Socfindo Medan yang diwakili oleh Khaidir Basyrah SH MH.

Di kesempatan yang sama, Bupati Batubara Ir H Zahir turut menyampaikan sambutannya, bahwa dalam momen HUT ke-15 Kabupaten Batubara ini, seharusnya dapat disyukuri dan jadikan sebagai motivasi untuk mengisi hari-hari kita ke depan dengan karya dan prestasi serta bersama-sama mensukseskan program-program pembangunan yang kita rencanakan dalam rangka. “Menjadikan masyarat Kabupaten Batubara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, berbudaya dan religius,” terangnya.

Apalagi dengan situasi pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi kondisi perekonomian global, nasional, juga berdampak pada perekonomian daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Batubara.

“Maka dari itu, saya mengimbau kepada semua untuk senantiasa mematuhi prokes dan mari kita berdoa bersama agar Covid-19 segera berakhir,” tegasnya.

“Sebagai mewakili pemerintah kabupaten Batubara, sambung Zahir, saya turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota Batubara, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah ikut serta bersama-sama membangun Batubara serta mewujudkan Visi Misi pemerintah Kabupaten Batubara,” pungkas Zahir.

Pada sidang paripurna istimewa DPRD Batubara, Zahir mengungkapkan, tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Batubara sebesar 4,35%, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 0,31%. Hal ini akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sementara angka indeks pembangunan manusia pada tahun 2019 sebesar 68,35% meningkat pada tahun 2020 menjadi 68,36 %, sedangkan angka persentase kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 12,14% berhasil diturunkan pada tahun 2020 menjadi 11,88%.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 6,69%, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 6,48%. Berbagai upaya pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Batubara terus dilakukan secara berkelanjutan. Seperti pemenuhan kebutuhan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, bangunan, irigasi, pemberian bantuan sarana prasarana produksi, dan lain sebagainya, pungkasnya.

Lalu kemudian, Zahir memaparkan, pemenuhan atas layanan kesehatan yang dilakukan antara lain, penyediaan sarana prasarana kesehatan seperti obat-obatan, alkes, pemberian tambahan makanan, vitamin, pembinaan, pelatihan tentang kesehatan.

Dalam situasi pandemi Covid-19 juga telah dilakukan program vaksinasi Covid kepada tenaga kesehatan, pelayanan publik, masyarakat, lansia dan remaja. Dengan jumlah total peserta vaksinasi pertama sebanyak 218.348 jiwa. Dan total vaksinasi kedua sebanyak 147.263 jiwa.

Pemenuhan layanan pendidikan tahun 2021 antara lain dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan ruang guru, ruang ramah anak. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan kepada guru di Batubara dan bantuan sosial kepada mahasiswa.

Pemenuhan layanan dibidang sosial yang mengarah kepada, program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial, seperti pemberian peralatan usaha dan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, mengoptimalkan fungsi rumah singgah, meningkatkan pelayanan terhadap layanan data dan pengaduan penerima bansos dengan fasilitas mobil layanan data keliling melalui aplikasi sistem bantuan dan informasi kesejahteraan sosial, serta tersedianya ruang layanan dan pengaduan, imbuhnya.

Selanjutnya, Zahir mengemukakan, selain itu juga dilakukan pemberian bantuan bagi keluarga veteran, bantuan logistik korban bencana, sekaligus penyediaan mobil dapur umum bagi korban bencana, pembinaan kepada pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). (aci/azw)

Dishub Medan dan Satlantas Mulai Gelar Razia, Sopir Angkot Dites Urine BNN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Polrestabes Medan, Dishub Medan dan Satlantas Polrestabes Medan, bersama menggelar razia gabungan kepada para sopir angkutan umum di Kota Medan, mulai Kamis (9/12) sore kemarin.

Pantauan Sumut Pos kemarin sore, razia dilakukan di sejumlah jalan-jalan protokol di Kota Medan, salah satunya di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Plaza Medan Fair.”Mulai sore ini Dishub Medan bersama Satlantas Polrestabes Medan melakukan razia kepada para sopir angkutan umum di Kota Medan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Kamis (9/12).

Dikatakan Iswar, razia gabungan yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan razia tahap awal berupa razia administratif.”Jadi kalau kita di Dishub yang kita periksa KIR nya, kalau teman-tman dari Satlantas yang diperiksa kelengkapan administrasi yang lainnya seperti SIM dan STNK,’ ujarnya.

Namun begitu, kata Iswar, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Dishub Medan, Polrestabes Medan, Organda, Kesper, dan para pengusaha angkutan untuk melakukan razia yang lebih tegas ke depannya, yakni razia tes narkoba berupa tes urine kepada para sopir angkutan Kota di Kota Medan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pada Rabu (8/12) lalu, Dishub Medan telah menggelar pertemuan khusus dengan Satlantas Polrestabes Medan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan, Kesatuan Sopir dan Pemilik (Kesper) dan sejumlah pengusaha angkutan umum di Kota Medan di Kantor Satlantas Lapangan Merdeka Medan, Rabu (8/12) sore.

Rapat tersebut dilakukan, sebagai tindaklanjut dari peristiwa tabrakan antara Kereta Api Srilelawangsa dengan Angkutan Kota (Angkot) Wampu Mini di Kota Medan pada Sabtu (4/12) lalu yang menelan 4 korban jiwa dan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Dari hasil rapat ini disimpulkan, mulai pekan depan kita akan melakukan razia dan tes narkoba berupa tes urine kepada sopir angkutan umum di Kota Medan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis S.SiT MT bersama Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar kepada Sumut Pos, Rabu (8/12).

Selain itu, kata Iswar, setiap perusahaan angkutan umum di Kota Medan harus ikut bertanggungjawab atas kelalaian para sopirnya di lapangan. Ke depannya, tidak boleh lagi ada alasan setiap perusahaan angkutan umum untuk ‘lepas tangan’ atas kelalaian yang dilakukan para sopir yang telah merugikan orang lain.

“Setiap perusahaan angkutan umum harus bertanggungjawab. Jadi sesuai syarat administrasi, bahwa perusahaan itu adalah pemilik izin, dan seluruh armada itu baik dalam STNK dam Buku Kepemilikan itu resmi atas nama perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memiliki hak dan kewajiban atas hal itu,” tegasnya.

Untuk menegakkan hal itu, sambung Iswar, Pemerintah tidak membutuhkan payung hukum baru atau tambahan. Pasalnya, aturan itu memang sudah tertuang dalam perundang-undangan dam legal secara hukum.

Sementara itu, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar menegaskan, bahwa pihaknya akan segera melaksanakan razia penindakan gabungan terhadap para sopir angkot di Kota Medan berupa tes urine, razia administrasi, serta KIR dari kendaraan angkutan umum. “Ini hal yang sangat urgent dan sangat mendesak sekali. Kita juga akan bekerjasama dengan mitra-mitra seperti BNN dan Jasa Raharja,” ucap Sonny.

Kemudian Sonny juga menuturkan bahwa dalam rapat itu pihaknya telah sepakat, apabila ke depannya ada video viral tentang pelanggaran yang dilakukan angkot, khususnya yang diambil masyarakat, maka video itu akan dijadikan alat bukti dalam rangka penindakan.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar meminta dilakukan pengawasan sopir. “Sopir harus bebas dari narkoba dan juga tidak mengonsumsi minuman keras. Pengawasan kesehatan ini harus dilakukan secara rutin di seluruh terminal. Dengan demikian, keberadaan terminal juga jadi benar-benar berfungsi. Sebab, semua angkutan akhirnya wajib masuk terminal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan (PL) Ombudsman Sumut, James Panggabean meminta dilakukan optimalisasi pelaksanaan uji kir angkot. “Kita bisa melihat banyak angkot yang kondisinya tidak baik dan tidak layak jalan. Misalnya, kondisi rem yang tidak baik, lampu sen yang banyak tidak berfungsi, kondisi mesin dan sebagainya,” ujarnya. (map/ris/ila)

TEKS: Pertemuan Dishub Medan, Satlantas Polrestabes Medan, Organda Medan, Kesper Medan, dan sejumlah pengusaha angkutan umum di Kota Medan

Masak Martabak Telur hingga Berbagi Sembako, Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Kota Medan

BUAT MARTABAK: Elemen masyarakat di Provinsi Sumut turut memperingati Hakordia 2021, melalui aksi membuat martabak dan membagikan secara gratis di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (9/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 dengan berbagai kegiatan. Mulai dari memasak martabak telur sebagai simbol komitmen mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga yang memperingati Hakordia dengan berbagi sembako.

BUAT MARTABAK: Elemen masyarakat di Provinsi Sumut turut memperingati Hakordia 2021, melalui aksi membuat martabak dan membagikan secara gratis di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (9/12).

Misalnya saja, Elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, cara memperingati Hakordia 2021 dengan menggelar aksi membuat martabak lalu membagikannya secara gratis di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (9/12).

Massa aksi sengaja menggelar kegiatan itu, sebagai komitmen mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. “Pesan kita kepada pak gubernur selamat Hari Anti Korupsi, semoga kita bisa melangkah bersama dalam memberantas korupsi menuju Sumut yang bermartabat,” kata Koordinator Aksi, Indra Mingka.

Pihaknya juga mendeklarasikan Koalisi Perlawanan Korupsi (KPK) RI. Hal tersebut untuk mendorong agar ranking kedua Provinsi Sumut terkorup di Indonesia bisa diturunkan. “Nomor dua itu bisa turun kelima dan juga harus gak ada. Jadi dia terus berinovasi. Dan kemudian berupaya menekan tindak pidana korupsi ini serendah-rendahnya,” ungkapnya.

Sementara Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun, yang hadir dalam aksi itu mengaku bangga dan menerima pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat. Dia mengatakan, aksi ini merupakan gambaran bentuk perhatian semua pihak terhadap pentingnya tata pemerintahan yang baik. “Dan ini merupakan peringatan bagi kami, Pemprov Sumut terus mengoreksi diri dan terus berkinerja memperbaiki korupsi. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan,” ujarnya.

Adapun peringatan Harkordia yang diselenggarakan ini untuk memberikan catatan dan tuntutan kepada KPK RI, gubernur dan wakil Gubernur Sumut, Kejati Sumut, Kapolda Sumut dan Ketua Pengadilan Tipikor PN Medan.

Dalam aksi yang berjalan tertib itu, massa turut membagikan hasil pembuatan martabak telor kepada masyarakat yang melintas, insan pers, dan aparatur yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan tersebut.

Berbagi 200 Paket Sembako

Sedangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) memperingati Hakordia dengan menggelar bakti sosial (baksos) dengan membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, Kamis (9/12).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Teuku Rahmatsyah mengatakan, kegiatan penyaluran paket sembako yang dilaksanakan di pelataran parkir kantor Kejari Medan ini merupakan ide bersama antara Kejari Medan dengan Forwakum Sumut. “Ini idenya datang dari kebersamaan, dimana pada hari ini bertepatan dengan hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021,” katanya didampingi Kasi Intelijen Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Agus Kelana Putra, di halaman Kantor Kejari Medan.

Lebih lanjut, kata Rahmatsyah, bantuan 200 paket sembako ini disalurkan kepada masyarakat sekitar, tukang becak, gojek, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) dan petugas melatih Bestari.”Harapannya, bantuan ini dapat memudahkan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan mudah-mudahan bisa mengurangi beban masyarakat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar mantan Aspidsus Kejati Aceh ini.

Sementara itu, Ketua Forwakum Sumut, Aris Rinaldi Nasution mengucapkan terimakasih kepada Kejari Medan khususnya Kepala Kejari Medan yang sudah mau bekerjasama dengan Forwakum Sumut untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Terimakasih buat pak Kajari Medan atas kegiatan hari ini. Semoga di hari Anti Korupsi Sedunia ini, Kejaksaan Negeri Medan tetap konsisten untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan semoga bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat bermanfaat,” ujarnya.

Camat Medan Timur, Noor Alfi Pane yang hadir dalam kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan dan Forwakum Sumut atas pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Timur.

“Pemberian sembako ini diharapkan bermanfaat bagi warga di masa pandemi ini dan bertepatan di Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Mudah-mudahan pemberian sembako ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan kita semua selalu diberikan kesehatan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan pemberian bansos tersebut dihadiri Kejari Medan Teuku Rahmatsyah SH MH, Kasi Intelijen Bondan Subrata, Kasi Pidsus Agus Kelana Putra, Kasi Pidum Riachad Sihombing, Kasi Datun M. Ilham, Kasi PB3R Ida Mustika Napitupulu, Camat Medan Timur Noor Alfi Pane dan Pengurus serta Anggota Forwakum Sumut. (prn/man/ila)

Foto: Kajari Medan Teuku Rahmatsyah didampingi Ketua Forwakum Sumut membagikan paket sembako kepada masyarakat, memperingati hari anti korupsi Sedunia, Kamis (9/12).

Hermansyah Siap Bawa Peradi Medan Lebih Maju

Hermansyah Hutagalung SH MH

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dengan modal pengalaman dan kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Advokat, Hermansyah Hutagalung SH MH optimis dan percaya diri tinggi mencalonkan diri sebagai Calon Sekretaris DPC PERADI Medan Periode 2022 – 2026. Bersama Dr Azwir Agus SH M Hum sebagai calon ketua. “Mudah – mudahan bisa membawa PERADI Medan lebih maju, eksis, dan bisa menjadikan PERADI wadah pengembangan SDM para advokat di Medan,” kata Hermansyah di Medan, Kamis (9/12).

Hermansyah Hutagalung SH MH

Meski berusia muda, Hermansyah telah memiliki segudang pengalaman. Dia mengawali karirnya sebagai advokat sejak tahun 2008 dan menamatkan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Hermansyah merupakan sosok advokat muda yang memiliki jiwa loyalitas dan spirit tinggi.

Usai lulus dengan gelar magister (S2) ilmu hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013, Hermansyah memberanikan diri untuk masuk dalam kepengurusan Perhimpuhan Advokasi Indonesia (PERADI) Medan, tepatnya periode 2015 – 2022. Menjabat sebagai koordinator bidang olahraga, Hermansyah mulai tunjukkan eksistensinya.

Pria yang sejak tahun 2008 menjadi anggota PERADI ini pernah didaulat sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal DPC PERADI MEDAN Pada Desember 2019. “Tahun 2019 saya ditunjuk langsung sebagai ketua panitia perayaan natal DPC PERADI Medan pada 2019. Ini adalah sebuah kepercayaan bagi saya sekaligus amanah yang diberikam PERADI Medan untuk terus menjaga eksistensi organisasi di bidang rohani,” ujar Hermansyah.

Selain lulusan magister hukum, dalam pendidikan informal, Hermansyah juga baru saja menyelesaikan pendidikan Kurator dan Pengurus Indonesia yang diselenggarakan oleh AKPI. Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Hermansyah telah banyak menangani berbagai permasalahan hukum klien, baik yang berbadan hukum maupun perorangan.

Saat ini dia merupakan tenaga ahli komisi III DPR RI Dapil Sumut 3 yang menjaga konstituen Dr Hinca IP Pandjaitan SH MH ACCs agar aspirasi bisa langsung sampai dan diserap. Selama menjadi advokat, Hermansyah juga turut mengawal tugas kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah Sumut.

Pria kelahiran Pematang Siantar, 10 Februari 1983 ini, memiliki motivasi besar untuk menciptakan para advokat yang tidak hanya unggul, namun juga memastikan advokat bisa menciptakan hukum berkeadilan bagi rakyat kecil. Alumni Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan ini menginginkan profesi advokat yang ia geluti tidak sekadar profesi individu, namun juga berguna untuk sesama manusia.

“Profesi advokat yang kami jalani selama ini tidak hanya menjadi pendamping bagi klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum, tapi juga harus menjadi penyambung hukum berkeadilan bagi rakyat kecil,” ujar Hermansyah.

Disamping sebagai Advokat, saat ini Hermansyah merupakan Tenaga Ahli Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membawahi Hukum, HAM dan Keamanan, sehingga telah mendukung Hermansyah dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat untuk membantu masyarakat pencari keadilan. (rel/dek)

Selain berkarir sebagai advokat, pria berusia 38 tahun ini juga doyan dengan olahraga angkat berat. Maka, pada tahun 2020, Hermansyah sukses menjabat Ketua Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Sumatera Utara periode 2020-2024. Baru beberapa bulan dilantik, Hermansyah mampu menciptakan prestasi tim Sumut pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 Papua. Cabor angkat berat turut menyumbangkan satu medali perak.

“Tahun 2024 saat Sumut dan Aceh menjadi tuan rumah PON bersama, kita akan meningkatkan prestasi angkat berat menuju emas. Kita bina atlet – atlet muda yang selama ini tidak terpantau,” optimis Hermansyah.

Kini, Hermansyah merupakan Managing Partners Hermansyah Hutagalung SH MH & Associates yang beralamat di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28 D Lt. 5 F, Durian, Medan Timur, Kota Medan. Disamping sebagai Advokat, saat ini Hermansyah merupakan Tenaga Ahli Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membawahi Hukum, HAM dan Keamanan, sehingga telah mendukung Hermansyah dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat untuk membantu masyarakat pencari keadilan. (rel/dek)

Logo Disahkan Kemenkumham, BKAG Optimis Menyongsong Tahun 2022

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah mengesahkan penggunaan logo dan merek perkumpulan Bina Kerjasama Antar Generasi (BKAG). Pengesahan penggunaan logo ini sekaligus melengkapi legalitas badan hukum BKAG sebagai organisasi kemasyarakatan, sosial dan keagamaan.

Sekjen DPP BKAG Pdt Dr Artinius Sihotang berfoto bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan DPK BKAG, usai rapat Rabu (8/12) malam.

Sekjen DPP BKAG Pdt Dr Artinius Sihotang M.Hum mengungkapkan, pengesahan oleh pemerintah memberikan optimisme kepada mereka segenap pengurus BKAG untuk membawa organisasi ini semakin lebih baik ke depannya. Pengesahan ini sekaligus menegaskan bahwa mereka adalah yang organisasi yang memiliki hak untuk menggunakan logo BKAG yang selama 2 tahun ini mereka gunakan.

“Dengan pengesahan ini artinya tidak ada yang lain BKAG,” kata Artinus, usai rapat bersama jajaran pengurus DPD BKAG Sumut DPC kabupaten/kota, Rabu (8/12) malam.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pengurus diantaranya Ketua DPD Sumut Pdt Ferry Siahaan,STH, Pengawas DPD Sumut, Guntur Marbun, pengurus DPC dan DPK (kecamatan) dan para tokoh lainnya.

Menurut Artinius, hal ini penting untuk ditegaskan karena menurutnya ada banyak orang-orang yang membawa nama BKAG berikut logo tanpa hak.

“Ini sangat penting karena logo ini tidak seenaknya saja dipakai. Setelah berjalan 18 bulan mengigat mungkin di daerah lain ada yang menggunakan itu tapi tak ada dasar, tanpa legalitas. Kita kan negara hukum. Berorganisasi harus ada dasarnya,” tegasnya.

Karena itu, Artinus meminta orang-orang yang selama ini tanpa hak menggunakan BKAG untuk menghentikannya.

“Kalau kami tidak melakukan tindakan apa-apa selain daripada berdasar hukum. Kalau ada yang memakai, otomatis dong ada aturan hukum yang mengatur bagi orang yg memakai tanpa seizin kami. Berlaku hukum formal,” jelasnya.

Artinus menjelaskan, BKAG adalah organisasi kemasyarakatan, sosial, agama, keimanan, yang bermitra kepada pemerintah. Dibawah kepemimpinan Ketua Umum Pdt Dr Denny Win Marcus Tumiwa, Artinius menyebut saat ini BKAG telah terbentuk di sejumlah kabupaten/kota di Sumut antara lain Dairi, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Medan, Deliserdang. BKAG juga sudah terbentuk di sejumlah kecamatan di Kota Medan. (man)

Puluhan Warga Minta Pilkades Sipituhuta Dibatalkan

TUNTUTAN: Massa pendukung calon kades nomor urut 3 minta DPRD membatalakan Pilkades Sipituhuta di Halaman Kantor DPRD Humbahas, Kamis (9/12) .

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga dari Desa Sipituhuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumut mendatangi kantor DPRD Humbahas, Kamis (9/12).Massa dari pendukung calon kades nomor urut 3 itu meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humabahas agar segera membatalkan Pemilihan Kepala Desa (Kades) Sipituhuta pada 22 November 2021 lalu.

TUNTUTAN: Massa pendukung calon kades nomor urut 3 minta DPRD membatalakan Pilkades Sipituhuta di Halaman Kantor DPRD Humbahas, Kamis (9/12) .

Jaminter Lumbangaol koordinator aksi menyampaikan , bahwa dalam pemilihan kepala desa di daerah mereka adalah cacat hukum.

Ia menyebut, mulai pencoblosan, adanya diskriminasi hingga ke pengumuman pencalonan pemenang.

“Kami dari pendukung calon nomor 3, telah menyampaikan sanggahaan, pada Senin 6 Desember 2021 ke DPRD bahwa Pilkades tidak fair, tidak netral. Kami meminta kepada bapak yang terhormat sebagai tempat pengaduan kami atas pengaduan kami. Kami ingin mendengar,” kata Jaminter.

Dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, puluhan warga ini menuntut agar pilkades di daerahnya dibatalkan sembari membawa spanduk dan bendera merah putih.

“Kami menolak keras hasil Pilkades Sipituhuta 22 November 2021. Pesta demokrasi Pilkades Sipituhuta cacat hukum. PPKD Sipituhuta tidak netral dalam Pilkades,” teriak massa.

Selain itu, kebanyakan warga pendukung calon nomor 3 ini yang ikut menuntut hak untuk pembatalan Pilkades dari lansia (lanjut usia).

Kepler Torang Sianturi, satu dari 25 orang anggota DPRD Humbang Hasundutan yang menerima massa menyampaikan , permintaan maafnya karena dari 25 orang anggota dewan di Humbahas hanya seorang dirinya menerima massa. Dia mengatakan, 24 orang rekannya lagi tugas luar. “Kebetulan hanya aku yang di kantor ini,” kata Kepler dari Politisi PDI Perjuangan.

Terkait tuntutan, sambung Kepler, bahwa DPRD sudah bekerja. Dan, Komisi A saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah sudah ada solusinya. “Saya pantau sejauh mana, kalau egak salah sudah ada surat untuk menyelesaikan,” beber Kepler.

Untuk itu, Kepler berharap kepada warga Sipituhuta untuk mempercayakan kinerja DPRD setempat.

“Sepanjang memang persoalan ini benar tidak sesuai aturan, kami (DPRD) mendukung,” ujar Kepler.

Massa akhirnya membubarkan diri, yang kemudian lanjut ke kantor Bupati Humbahas.

Sekedar diketahui, Pascapilkades Sipituhuta pada 22 Desember ada 3 calon. Calon urutan pertama, Ungkap Lumbangaol meraih 665 suara, urut dua bernama Insan Lumbangaol meraih suara 353 suara, sementara No Urut 3 bernama Abiden Pasaribu meraih 375 suara. (des/azw)

Menko Airlangga Terima Kunjungan Wamenlu Republik Ceko, Indonesia Memperkuat Kerjasama Bilateral Kedua Negara

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Republik Ceko memuji keberhasilan Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Langkah Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Ceko Y.M Martin Tlapa dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (7/12). Pada kesempatan tersebut Wamenlu Ceko Martin didampingi oleh pejabat terkait dan wakil delegasi bisnis dari sektor kesehatan.

Republik Ceko merupakan salah satu negara mitra dagang utama dari Indonesia, khususnya di kawasan Visegrad di Eropa Tengah. “Sebagai partner strategis, masih banyak potensi perdagangan dan investasi yang bisa dieksplorasi lebih dalam dari kedua negara,” kata Menko Airlangga.

Salah satu yang menjadi perhatian kedua negara adalah pentingnya untuk segera mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah memasuki putaran ke-11. Dengan adanya CEPA, diharapkan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara negara di kawasan Uni Eropa (UE) akan semakin meningkat.

Digarisbawahi oleh Wamenlu Ceko Martin bahwa Ceko akan mengawal dan mendorong agar perjanjian CEPA tersebut dapat segera difinalisasi, terlebih pada saat Ceko memegang Presidensi UE pada paruh kedua di 2022 dan Indonesia memegang Presidensi G20 di tahun yang sama. Kesepakatan ini akan memberikan sinyal positif pada komunitas internasional dan turut mendorong dalam upaya menuju global economic recovery di masa post pandemi.

Di samping isu perdagangan, keduanya juga mengidentifikasi beberapa potensi kerjasama investasi yang dapat dikerjasamakan. Beberapa area kerjasama yang diidentifikasi dan akan di dorong ke depannya adalah kerjasama kesehatan, khususnya untuk obat – obatan terapeutik, riset dan teknologi pendeteksian virus dan mobile hospitals, renewable energy (hydro energy), digitalisasi ekonomi termasuk pengamanan cyber dan kerjasama alutsista yang merupakan kerjasama flagship kedua negara.

“Kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara harus mulai dilaksanakan beyond defence cooperation, mengingat kerjasama pertahanan dan pengadaan alutsista Indonesia merupakan flagship kerjasama kedua negara,” ungkap Menko Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Republik Ceko akan terus mempelajari kebutuhan Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mengundang expert visit dari Indonesia ke Ceko guna mempelajari berbagai keunggulan expertise dan teknologi yang telah diadopsi di berbagai sektor.

Selain membahas berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, keduanya juga membahas berbagai perkembangan di kawasan dan global yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.

Nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar US$ 164 juta pada periode Januari – September 2021, atau turun sekitar 33,68% jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (US$ 248 juta). Terkait investasi, total investasi Ceko di Indonesia pada TW III tahun 2021 mencapai US$ 332,7 ribu dalam 23 proyek.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi Deputi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Staf Khusus Menko Perekonomian; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afika, dan Timur Tengah.

Sementara itu, Wamenlu Republik Ceko didampingi oleh Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Deputi Junior Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Direktur Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Ceko, dan Board of Members Asosiasi Manufaktur dan Supplier Alat Kesehatan Republik Ceko. (dep7/ltg/*)

Yayasan Harapan Generasi Madani Gelar Raker Tahunan, Pengurus Diminta Kerja Cerdas dan Ikhlas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Harapan Generasi Madani menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan di kantor yayasan yang terletak di Jalan Bilal Ujung Medan, Kamis (9/12). Raker yang diikuti puluhan pengurus ini, merumuskan arah kebijakan dan program kerja yayasan selama satu tahun mendatang.

Raker yang digelar sehari penuh itu, menghasilkan beberapa program kerja untuk satu tahun ke depan, diantaranya program sosial, program dakwah, dan program pendidikan. Ketua sekaligus pendiri Yayasan Harapan Generasi Madani, Subanto ST, mengajak seluruh pengurus untuk bisa bekerja dengan ikhlas dan dan bekerja dengan cerdas.

Menurutnya, dengan didasari kekompakan dan kerjasama antar pengurus yayasan program kerja yang nantinya akan dibuat, dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan. “Saya bukan siapa-siapa tanpa panjenengan semua. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh pengurus untuk dapat bekerja ikhlas dan mampu bekerja dengan cerdas. Jadikan yayasan ini menjadi yayasan yang maju, profesional, dan berkualitas. Panjenengan semua sebagai pengurus yayasan adalah merupakan corong perpanjangan tangan yayasan di tengah tengah masyarakat. Harapan saya keberadaan yayasan ini bisa dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat Kota Medan,” ungkap Subanto.

Lebih lanjut Subanto berharap, program kerja yang telah dirumuskan dalam raker tahunan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan seluruh pengurus yayasan. (adz)

Sikapi UU Cipta Kerja, CP Nainggolan: Bangun Komunikasi, K-SPSI tak Perlu Turun ke Jalan

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut, CP Nainggolan meminta seluruh anggota SPSI untuk bersikap arif dan terukur dalam menyikapi keberadaan UU Cipta Kerja, menyusul keluarnya putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.

“Bagi SPSI, yang prioritas adalah bangun komunikasi dengan pengusaha dan pemerintah. Tidak perlu harus turun ke jalan, habis waktu dan energi. Bangun komunikasi dan kemitraan tanpa harus mengganggu kenyamanan publik,” tegas CP Nainggolan pada Konferda yang dibuka Plt Sekjen DPP K-SPSI Siti Nur Azizah Azis mewakili Ketua Umum Yorrys Raweyai, Kamis (9/12) di Siantar Hotel.

Konferda mengambil tema Konferda IX K SPSI Sumut Adalah Sarana Kajian Strategis Konsolidasi Untuk Membangun Kemitraan Dengan Pengusaha Dan Pemerintah Daerah Menuju Sumut yang Bermartabat”.

Hadir mewakili Gubsu, Kadis Tenaga Kerja Provsu Baharuddin Siagian, Wakil Sekretaris DPP Syafril, Wakil Ketua Bidang OKK Arnold Sihite, Kadis Tenaga Kerja P Siantar, anggota DPRD Sumut H Armyn Simatupang, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu serta peserta berasal dari 6 federasi dan 20 DPC K SPSI kabupaten/kota se-Sumut.

CP Nainggolan juga menegaskan, lebih elegan bagi SPSI untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah serta pengusaha serta memberikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh dan iklim investasi di Sumut. “Apalagi pandemi Covid 19 telah memukul kehidupan para buruh. Baik yang terkena pemutusan kerja, pengurangan upah dan sebagainya yang menuntut SPSI harus bersikap arif,” ucapnya.

Kadis Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian dalam sambutannya sangat mengapresiasi sikap K SPSI Sumut yang memilih untuk tidak turun ke jalan menyikapi dinamika UU Cipta Kerja. “Pemerintah propinsi berharap agar SPSI bersama pengusaha dan pemerintah membangun komunikasi untuk terciptanya hubungan industrial yang baik. Jika komunikasi terus dibangun, saya yakin persoalan apa pun yang dihadapi buruh pasti akan didapat solusi terbaik,” ucapnya.

Baharuddin menyebut selama ini hubungan SPSI dengan pemerintah propinsi telah berjalan dengan baik. Ia optimis ke depan kolaborasi SPSI dengan pemerintah maupun pengusaha tetap terjalin.

Plt Sekretaris Siti Nur Azijah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah propinsi, para pengurus SPSI dan panitia musda. “Silahkan disusun program strategis 5 tahun ke depan serta lakukan musyawarah untuk menyusun kepengurusan terbaik,” ucapnya. (adz)

Ruben Tarigan Bantu 3 Ribu Pasutri Dapatkan Akte Perkawinan

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Cukup banyak masyarakat, khususnya Umat Kristiani di Kabupaten Deliserdang, belum mendapatkan akte perkawinan. Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Ruben Tarigan SE, merasa terpanggil untuk membantu pengurusan akte tersebut dengan menghadirkan langsung petugas Disdukcapil ke desa-desa.

Hingga saat ini, sudah lebih dari 3 ribu pasangan suami istri (Pasutri) beragama Kristiani di 60 desa se-Kabupaten Deliserdang, mendapatkan Akte Perkawinan tersebut. Hal itu disampaikan Ruben Tarigan saat memberikan sambutan di acara Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi dan pencegahan Narkoba di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Kamis (9/12/2021).

Menurut Ruben, pencatatan akte perkawinan ini penting sebagai bukti administrasi untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan lainnya seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. “Kalau masyarakat dari desa datang ke Lubukpakam tentu jauh, memerlukan biaya banyak dan memakan waktu yang lama. Karena itu, di setiap kesempatan kegiatan Sosper atau Reses, saya selalu mendatangkan langsung petugas Disdukcapil untuk membuat akte perkawinan maupun akte kelahiran. Inilah bentuk perhatian saya terhadap kebutuhan penting dari masyarakat” lanjut Ruben.

Ruben menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sudah dilakukan beberapa tahun dan menjangkau kurang lebih 60 desa yang tersebar di Deliserdang. Hadir dalam acara Sosper tersebut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Aswan Jaya, Meynarti R Bangun, Syarifah Alatas, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sunggal Brunai Karno Panjaitan, Kepala Desa Sumber Melati Diski, Petugas Dukcapil Deliserdang Saham dan beberapa pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan serta yang bertindak sebagai Narasumber Sekretaris Kecamatan Namorambe. (adz)

1...2,9562,9572,958...15,829Page 2,957 of 15,829