23.9 C
Medan
Tuesday, January 20, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2971

Otoritas Bandara Mengaku Belum Terima SE Kemenhub, Penumpang di KNIA Masih Wajib PCR

TUNJUKKAN: Calon penumpang menunjukkan kartu vaksin kepada petugas di bandara.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru terkait persyaratan perjalanan penumpang pesawat. Jika aturan sebelumnya penumpang keberangkatan dan tujuan Jawa-Bali maupun keluar Jawa-Bali wajib tes PCR, kini dengan tes Antigen saja sudah diperbolehkan.

TUNJUKKAN: Calon penumpang menunjukkan kartu vaksin kepada petugas di bandara.istimewa/sumutpos.

Namun begitu, penumpang pesawat di Bandara Kualanamu Internasional (KNIA) tujuan Jawa dan Bali masih diwajibkan melampirkan hasil test Covid-19 dengan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) negatif. Padahal, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 56 Tahun 2021 terkait aturan syarat terbang bagi penumpang pesawat menggunakan hasil rapid test antigen berlaku antar wilayah di luar Jawa dan Bali.

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II, Agustono menyatakan, untuk saat ini para penumpang pesawat yang mau ke Jawa dan Bali di Bandara Kualanamu Internasional masih diwajibkan menunjukkan hasil test PCR. Alasannya, karena menunggu diterbitkannya Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kita belum menerima SE dari Kementerian Perhubungan terkait kebijakan baru itu (Inmendagri Nomor 56 Tahun 2021). Kita juga mengacu kepada surat edaran Satgas Covid-19, dan saat ini juga belum keluar,” kata Agustono diwawancarai saat menghadiri undangan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut (Ombudsman Sumut) terkait hasil inspeksi mendadak (sidak), Selasa (2/11).

Agustono tidak menyebutkan kapan SE Kemenhub diterbitkan. “SE Kementerian Perhubungan diterbitkan setelah SE Satgas Covid-19 terbit terlebih dahulu,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk harga test PCR di Bandara Kualanamu saat ini dipastikan sudah Rp300 ribu, sesuai dengan ketentuan yang terbaru. “Sejak tanggal 28 Oktober 2021 dikeluarkan aturan terbarunya, maka langsung diberlakukan. Ada dua provider yang melayani jasa test PCR dengan harga Rp300 ribu di Bandara Kualanamu,” ungkapnya.

Agustono mengaku, penumpang pesawat tujuan Jawa dan Bali di Bandara Kualanamu belakangan ini mengalami peningkatan selama masa pandemi. Dari total seluruh penumpang yang berangkat di Bandara Kualanamu, sekitar 60-70 persen tujuannya ke Jawa dan Bali. “Secara umum, animo masyarakat sudah cukup baik, kalau dari data kita sekarang ini ada kenaikan. Namun demikian, memang masih belum stabil atau naik turun,” ujarnya.

Terkait hasil sidak Ombudsman Sumut yang menemukan adanya diskriminasi syarat terbang bagi penumpang dengan kru pesawat, Agustono menyambut baik. “Pada prinsipnya, hasil sidak yang dilakukan Ombudsman Sumut ini adalah untuk mendorong meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai aturan yang ada terkait penanganan penumpang ataupun kru pesawat. Kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ombudsman Sumut, terbukti diterbitkan Nomor 56 Tahun 2021. Namun demikian, kita masih menunggu SE Kementerian Perhubungan terkait persyaratan penerbangan sebagaimana yang disampaikan dalam Instruksi Mendagri tersebut,” ujarnya.

Menurut Agustono, kru pesawat memiliki kesulitan juga di dalam tugasnya karena sebagai penanggung jawab dalam perjalanan transportasi udara. Artinya, punya kesulitan kalau setiap hari atau ditentukan masa waktunya dengan waktu yang pendek. Sebab, kru pesawat harus terbang dari tempat ke tempat lain sehingga harus berjalan dengan baik. “Dengan peraturan terbaru ini, maka tidak ada perbedaan dengan sebelumnya bahwa kru pesawat tetap dibolehkan menggunakan hasil rapid test antigen ataupun test PCR,” pungkasnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengakui, memang masih diberlakukan bagi penumpang yang akan terbang ke Jawa dan Bali di Bandara Kualanamu menggunakan hasil test PCR. Karena itu, pihaknya akan terus memonitor. “Kita sudah koordinasi dengan pihak berwenang Bandara Kualanamu, saat ini mereka mengaku masih menunggu peraturan turunan dari Inmendagri Nomor 56 Tahun 2021. Artinya, menunggu SE Kemenhub. Namun, yang pasti dalam beberapa hari ini atau waktu yang tidak terlalu lama surat edaran tersebut akan keluar,” ujarnya.

Abyadi menyampaikan, terkait hasil sidak yang mereka lakukan di bandara tersebut, ada perbedaan syarat penerbangan antara penumpang dengan kru pesawat. Penumpang wajib membawa hasil test PCR negatif dengan harga yang cukup mahal ketika itu. Sedangkan kru pesawat syaratnya hanya hasil rapid test antigen dengan biaya yang lebih murah. “Sidak yang kita lakukan merupakan respon atas keresahan publik, dimana masyarakat menyampaikan berbagai keluhan ke Ombudsman. Selanjutnya, kita tindaklanjuti dan melakukan sidak tersebut. Jadi, itulah dasar kita melakukan sidak,” tuturnya.

Dia melanjutkan, dari hasil sidak tersebut, memang ditemukan seperti itu bahwa para kru pesawat yang diwawancarai ternyata hanya perlu hasil rapid test antigen, bukan test PCR untuk syarat terbang. “Setelah dilakukan sidak itu, kemudian pemerintah pusat mengambil kebijakan dan memberi kemudahan bagi penumpang pesawat, yaitu dibolehkan dengan hasil rapid test antigen atau test PCR. Artinya, syarat terbang bagi penumpang pesawat tidak harus menggunakan hasil test PCR lagi, sekalipun harganya sudah turun saat ini. Kebijakan pemerintah pusat terbaru terkait syarat terbang bagi penumpang pesawat tersebut, dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Mendagri Nomor 56 Tahun 2021,” paparnya.

Abyadi menambahkan, walau telah diberi kemudahan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan. “Kita terus memantau kebijakan terbaru tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan kata lain, kita akan terus memonitor bagaimana implementasinya di lapangan,” tandasnya.

Dosis Vaksin Belum Lengkap Wajib PCR

Sebelumnya, Menko PMK, Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah kembali mengubah syarat perjalanan domestik menggunakan pesawat udara seiring dengan diterapkannya perpanjangan PPKM. Kini, pelaku perjalanan domestik menggunakan armada pesawat terbang boleh membawa hasil tes rapid tes antigen, tak lagi hasil tes PCR. “Untuk perjalanan akan ada perubahan, yakni untuk wilayah Jawa-Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR. Tetapi cukup memakai antigen,” kata Muhadjir Effendy dalam konferensi pers PPKM, Selasa (2/11).

Aturan dan syarat perjalanan ini kemudian diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021. Namun, tak semua penumpang pesawat udara bisa menunjukkan hasil rapid test antigen. Rapid tes antigen hanya bisa dipakai oleh calon penumpang pesawat yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap alias dosis dua.

Artinya, penumpang yang baru mendapat vaksinasi dosis satu tetap harus PCR. “Menunjukkan antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 kali untuk moda transportasi pesawat udara antar wilayah Jawa dan Bali,” sebutnya.

Aturan ini serupa untuk calon penumpang pesawat yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali. Jika sudah vaksin dosis lengkap, maka bisa menggunakan hasil rapid test antigen (H-1). Bila belum, maka wajib menunjukkan hasil PCR.

Syarat moda transportasi lain selain pesawat udara, syarat perjalanan tetap sama, yakni menunjukkan hasil rapid tes antigen (H-1), baik untuk transportasi mobil pribadi hingga kapal laut. “Menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut,” sebutnya.

Sedangkan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, hasil rapid tes antigen berlaku selama 14 hari untuk perjalanan domestik bila sudah mendapat vaksinasi dosis kedua. Sedangkan sopir yang baru mendapat vaksin dosis pertama, hasil rapid test antigen hanya berlaku 7 hari. Adapun sopir yang belum mendapat vaksinasi Covid-19 sama sekali, maka harus melakukan antigen selama 1×24 jam. (ris/kps)

Tinjau Vaksinasi di Sirapit, Bupati Langkat Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Kampanyekan Vaksin

Bupati Langkat, Terbit Rencana PA.ilyas effendy/ sumut pos.
Bupati Langkat, Terbit Rencana PA.ilyas effendy/ sumut pos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mengajak masyarakat segera melakukan vaksinasi, baik untuk dosis pertama maupun kedua. Serta menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan vaksinasi.

Bupati Langkat, Terbit Rencana PA.ilyas effendy/ sumut pos.
Bupati Langkat, Terbit Rencana PA.ilyas effendy/ sumut pos.

“Ayo ikuti vaksinasi. Sebarkan informasi ke semua orang, terkait manfaat divaksin untuk kebaikan tubuh kita,” imbau Rencana, saat meninjau vaksinasi massal di Halaman Kantor Camat Sirapit, Kabupaten Langkat, Senin (1/11) lalu.

Rencana pun menyebutkan, Pemkab Langkat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat terus menyelenggarakan vaksinasi di banyak lokasi, termasuk Puskesmas se-Kabupaten Langkat. Menurutnya, vaksinasi yang digelar di Kecamatan Sirapit ini, menyediakan 2.000 dosis vaksin.

Menurut Rencana, vaksinasi bertujuan untuk penanggulangan Covid-19. Dia pun berharap pandemi segera berakhir, sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan seperti biasa, dan bisa berdampak positif kepada perbaikan ekonomi.

“Ekonomi yang membaik akan menyejahterakan masyarakat dan memajukan Langkat,” tutur Rencana.

Untuk itu, Rencana pun sangat berharap, seluruh lapisan masyarakat menjadi garda terdepan mengkampanyekan vaksinasi. Hingga seluruh masyarakat Kabupaten Langkat sampai pelosok desa dapat divaksin.

Pada peninjauan ini, Anggota DPRD Langkat Edi Bahagia turut hadir, termasuk camat serta Forkopimcam Sirapit. Ikut pula mendampingi Bupati Langkat, Plt Asisten 1 Pemerintahan Basrah Pardomuan, Staf Ahli Bidang SDM, Sosial, dan Kemasyarakatan Sujarno, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Rudi Kinandung, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Subiyanto, Kepala Dinas Kominfo Syahmadi, serta sejumlah Kepala OPD Pemkab Langkat lainnya. (mag-6/saz)

Mantan Warga Binaan UPT Gepeng Dinsos Sumut Hidup Mandiri, Bisa Beli Tanah dan Membangun Rumah

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengayoman dan pembinaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Gelendangan dan Pengemis (UPT Gepeng) Kota Binjai, Dinas Sosial (Dinsos) Sumut, membuahkan hasil. Buktinya, mantan warga binaan UPT Gepeng Kota Binjai ini, kini sudah bisa hidup mandiri.

KUNJUNGI: Kepala UPT Gepeng Dinsos Sumut di Binjai, Andry Simatupang (pakaian dinas) didampingi KTU, Yudi saat mengunjungi mantan warga binaan yang sudah hidup mandiri.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

Seorang di antaranya, Rubiati, yang kini bersama suaminya sudah memiliki rumah di Gang Parmin, Dusun 6, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Meski sederhana, Rubiati mengucapkan puji syukur atas hal tersebut.

Rubiati bercerita, masuk ke UPT Gepeng Kota Binjai, Dinsos Sumut di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara, sekira 2016 lalu.

“Saya keluar dari UPT pada 2018, karena sudah beli tanah untuk dijadikan tempat tinggal,” ungkap Rubiati kepada Kepala UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut, Andry Simatupang, dan Kepala Tata Usaha, Yudi, Selasa (2/11).

Ibu 2 anak ini, sudah hidup mandiri berkat pembinaan dari UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut. Karena itu, dia pun mengucapkan terima kasih kepada UPT Gepeng KOta Binjai Dinsos Sumut.

Saat berada di UPT Gepeng KOta Binjai Dinsos Sumut, Rubiati diberikan lahan untuk digunakan bercocok tanam. Dari hasil panen yang dikumpulkan, dia pun dapat hidup mandiri, hingga membeli tanah untuk tempat tinggal.

“Dari hasil panen kami di UPT, kami bersama tetangga sebelah sini, membeli tanah untuk hidup bersama. Dari sanalah (UPT), kami bisa hidup seperti ini,” bebernya.

Saat ini, seorang anak Rubiati, sudah berumah tangga dan seorang lagi pun bekerja mencari nafkah sendiri. Mulanya dapat menginjakan kaki di UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut, ketika Rubiati tidak memiliki uang lagi untuk menyewa rumah. Dia pun harus hidup berpindah-pindah tanpa tempat tinggal.

“Ya menyewa sana-sini, dan tidak sanggup bayar akhirnya,” kenangnya.

Singkat cerita, Rubiati diajak untuk masuk dan menjadi warga binaan di UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut. “Ada yang menyampaikan, ada tempat penerimaan gelandang dan pengemis. Kemudian saya ke sana,” ujarnya.

Dan 3 bulan setelah jadi warga binaan, dia kemudian diberikan lahan untuk bercocok tanam. Dari hasil bertani itu, lanjut Rubiati, dia dapat membeli rumah dan tanah untuk meneruskan hidup.

“Setelah 3 bulan, saya dikasih lahan untuk digunakan bercocok tanam. Kemudian, saya kumpulkan uang itu untuk membeli rumah dan tanah,” katanya lagi.

Karena itu, dia berharap kepada seluruh warga binaan di UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut, agar dapat memanfaatkan hidup selama berada di sana.

Sementara itu, Kepala UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut, Andry Simatupang menjelaskan, pihaknya wajib mengunjungi setiap warga binaan yang sudah terminasi. Melalui program bimbingan lanjut, pihaknya dapat mengetahui apakah warga binaan keluar dari UPT sudah hidup secara mandiri atau belum. “Ada program bimbingan lanjut, untuk melihat warga yang sudah terminasi,” jelasnya.

Dia pun mengatakan, seluruh warga binaan mendapat didikan dan pelatihan untuk bertani selama di UPT Gepeng Kota Binjai Dinsos Sumut. Bahkan, juga ada kegiatan lain yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan.

“Dari pembinaan, ada hasil yang bisa dibawa keluar oleh seluruh warga,” tuturnya.

Kini, lanjutnya, sudah banyak warga binaan hidup mandiri setelah keluar dari UPT. Andry pun berharap, hal tersebut dapat menjadi motivasi kepada warga binaan lain untuk mencapai tahapan itu. (ted/saz)

Pabrik Aqua Langkat Bantu Pemkab Percepat Vaksinasi Masyarakat di Sei Bingai

TINJAU: Kapolsek Sei Bingai Rismanto Purba dan Camat Sei Bingai Thomas Sitepu, bersama perwakilan Pabrik Aqua Langkat, saat meninjau vaksinasi massal, Jumat (29/10).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untuk mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi, Danone Indonesia terus ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan vaksinasi. Bukan hanya di kota-kota besar, melainkan terus masuk sampai ke pelosok negeri. Satu di antaranya, Danone Indonesia melalui Pabrik Aqua Langkat, ikut membantu Pemkab Langkat dalam pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Program vaksinasi ini berlangsung pada 29-30 Oktober 2021 lalu, dengan target 4.000 masyarakat Kecamatan Sei Bingai.

TINJAU: Kapolsek Sei Bingai Rismanto Purba dan Camat Sei Bingai Thomas Sitepu, bersama perwakilan Pabrik Aqua Langkat, saat meninjau vaksinasi massal, Jumat (29/10).

“Kami berterima kasih atas dukungan Pabrik Aqua Langkat, yang turut mengambil bagian dalam percepatan vaksinasi untuk masyarakat Sei Bingai. Kami berharap dengan adanya kerja sama yang baik ini, dapat ikut membantu mendukung percepatan pembentukan herd immunity di masyarakat Namu Ukur. Serta membuat masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” ungkap Kapolsek Sei Bingai, Rismanto Purba, yang diamini Camat Sei Bingai, Thomas Sitepu, saat ditemui di lokasi vaksinasi, Jumat (29/10) lalu.

Sementara itu, External Relations Senior Manager Danone-Aqua Wilayah Sumatera, Wirnos menyatakan, program vaksinasi merupakan wujud nyata Danone Indonesia mendukung pemerintah untuk memulihkan kembali kesehatan dan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

“Masyarakat Sei Bingai perlu mendapatkan perlindungan agar terbebas dari Covid-19. Dengan adanya vaksinasi ini, tentu akan membantu masyarakat Sei Bingai dalam hal kesehatan serta keselamatan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas kembali,” ungkap Wirnos.

Antusiasme masyarakat Kecamatan Sei Bingai mengikuti vaksinasi ini, sangatlah tinggi. Mereka rela mengantre dengan tertib. Silih berganti masyarakat datang dan pergi, sehingga tidak terjadi penumpukkan di lokasi vaksinasi.

“Untuk program vaksinasi ini, Pabrik Aqua Langkat menyalurkan bantuan perlengkapan medis, nutrisi, dan hidrasi, untuk para tenaga medis yang bertugas dan para peserta vaksinasi, serta beberapa perlengkapan untuk menyemarakkan area vaksinasi,” tutur Stakeholder Relations Pabrik Aqua Langkat, Jimmi Simorangkir.

Selama pandemi Covid-19, Danone Indonesia telah menyalurkan bantuan sebesar Rp56 miliar, dengan mengalokasikan pemberian bantuan esensial berupa alat pelindung diri, masker bedah, dan vitamin, bagi tenaga medis, pasien, serta masyarakat yang rentan terkena dampak pandemi Covid-19.

Danone Indonesia  turut membantu menyukseskan pelaksanaan program vaksinasi di 88 sentra vaksin pada 19 kota besar Indonesia, dengan memberikan dukungan berupa produk hidrasi dan nutrisi sehat. Selain itu, Danone Indonesia juga memenuhi permintaan darurat dari sejumlah rumah sakit, dengan menyalurkan bantuan berupa alat medis, seperti oxygen fullset, kursi roda, dan tempat tidur rumah sakit.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi, yakni tentang bagaimana mengelola sampah dan kebersihan.

“Masyarakat dapat terus menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga kebersihan dari rumah. Kebiasaan mencuci tangan pada berbagai kesempatan adalah kebiasaan yang sangat baik. Selain itu, kita perlu membiasakan diri mengelola sampah dengan baik, apalagi kita dapat memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya pada tempatnya masing-masing,” kata Corporate Communications Danone Indonesia, Michael Liemena.

“Dengan visi kami ‘One Planet One Health’, kami percaya, kesehatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi keadaan bumi. Kami selalu berusaha untuk menghadirkan kesehatan melalui seluruh program berkelanjutan kami kepada masyarakat. Kami yakin melalui dukungan pada program vaksinasi, dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan menjalankan hidup masing-masing secara berkualitas,” pungkasnya. (rel/saz)

Permohonan PKPU PT PP Ditolak, Tim Kuasa Hukum PT Labersa akan Adukan ke Menteri BUMN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pemohon PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk (PT PP) terhadap termohon PT Labersa Hutahaean.

KETERANGAN: Tim kuasa hukum PT Labersa Hutahaean, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti sidang putusan. (IST)

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perjanjian antara PT Labersa dan PT PP bukanlah perjanjian utang piutang.

“Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.788.000,” kata Hakim Ketua Dominggus Silaban.

Menanggapi putusan tersebut, Tim Penasihat Hukum (PH) Termohon Ranto Sibarani SH; Dr Panca Sarjana Putra SH, MH; Kamaluddin Pane SH, MH; Josua Fernandus SH; dan Yudhi Syahputra Sibarani SH mengapresiasi putusan tersebut. Dikatakan Ranto putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi kliennya.

“Kita menghormati dan mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menolak permohonan PT PP,” kata Ranto kepada wartawan, Selasa (2/11).

Dijelaskannya, bahwa dalam permohonan PKPU PT PP melalui kuasa hukumnya Yudho Sukmo Nugroho, SH dan Muhammad Hamzah, SH dari kantor Nugroho & Rekan yang berkedudukan di Jakarta, memohon agar majelis hakim menerima permohonan PKPU terkait pembayaran termin terakhir bangunan hotel Labersa di Balige senilai kurang lebih Rp18 miliar rupiah dari nilai proyek sebesar Rp152 miliar.

“Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa perjanjian antara PT Labersa dan PT PP bukanlah perjanjian utang piutang, dan juga PT PP dalam hal ini mengajukan kreditur lain yakni PT kemilau Surya Abadi Jaya utama yang membangun wahana permainan di hotel Labersa. Di dalam persidangan kita membuktikan bahwa kontrak dengan PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama sudah diakhiri dengan perjanjian, sehingga yang bersangkutan tidak patut lagi menjadi kreditur lain,” jelas Ranto.

Bahkan kata Ranto, PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama lah yang punya utang sebesar Rp700 juta yang akan diangsur sebesar Rp10 juta perbulan. “Mereka sudah mengangsur atau sudah membayar 2 bulan, yakni Januari dan Februari 2021 karena itu majelis hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh BUMN tersebut,” katanya.

Selain itu kata Ranto, pihaknya jauh hari sudah mengadukan hal ini menyangkut kasus dugaan merugikan konsumen yang dilakukan oleh PT PP dalam pembangunan hotel Labersa.

“Kita juga sudah melakukan pengaduan ke kepolisian terhadap PT PP dan PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama, dan sudah dalam proses pemeriksaan saat ini. Mudah-mudahan ada perkembangan terkait proses pemeriksaan terhadap proyek wahana permainan di hotel Labersa. Karena ada dugaan bahwa barang yang diimpor oleh PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama tidak baru lagi. Kita sudah adukan itu ke Krimsus Polda Sumatera Utara dan sedang proses pemeriksaan,” bebernya.

Selain itu, katanya, pihaknya juga akan mengadukan divisi yang membangun hotel Labersa tersebut kepada komisaris PT PP dan menteri BUMN Erick Thohir. “Kita minta audit divisi yang membangun hotel Labersa. Karena setelah kita keberatan terhadap kualitas beton yang dibuat oleh PT PP. PT PP melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beton yang dilakukan oleh laboratorium beton USU. Dari pemeriksaan ini PT PP menghitung sendiri ada Rp98 juta yang ia tawarkan terhadap PT Labersa atas ketidaksesuaian kualitas beton tersebut dengan bestek yang sudah ditentukan,” terangnya.

“Artinya ada pengakuan tertulis bahwa ada yang tidak sesuai bestek. Tapi PT PP hanya menghitungnya sendiri, nilainya Rp98 juta. Selanjutnya PT Labersa juga menghitung sendiri kerugian akibat ketidaksesuaian bestek tesebut, nilainya mencapai Rp28 miliar, karena itu kita mohon agar diaudit divisi yang membangun Hotel Labersa,” sambungnya.

Dikatakannya, PT Labersa dalam hal ini Harangan Wilmar Hutahaean sangat kecewa dengan PT PP karena dinilai tidak jujur dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang sudah disepakati dalam kontrak.

“Seorang pengusaha, pemilik perusahaan swasta sudah mempercayakan Hotel Labersa di Balige untuk dibangun oleh perusahaan milik negara PT PP. Namun ternyata kualitas bangunan yang dibuatnya tidak sesuai dengan bestek, buktinya ada hitungan sendiri oleh PT PP namun dihitung dengan nilai yang sangat rendah. Karena itu bapak Harangan sangat kecewa dengan PT PP atas pembangunan ini yang tidak serius membangun hotel tersebut sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat sebelumnya,” pungkas Ranto.

Sementara itu, penasihat hukum PT PP Andrik Sugiarto membenarkan putusan tersebut. “Iya benar, kalau soal itu kita akan koordinasi lagi ke manajemen,” tandasnya. (man)

Target Pemprov Sumut di 2022, Bahorok dan Tangkahan Bakal ‘Dipermak’

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengembangan kawasan wisata Tangkahan dan Bahorok, Kabupaten Langkat, akan mulai dilakukan pada 2022 mendatang. Pembangunan juga akan meliputi perbaikan segala infrastruktur menuju objek wisata tersebut.

Menurut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Tangkahan dan Bahorok merupakan kawasan potensial pariwisata milik Sumut, selain Danau Toba, yang bila dilakukan pembenahan, tentunya semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

“Di kesempatan ini kami menyampaikan, kita mempunyai potensi wisata alam di Sumut begitu banyak, begitu luas di wilayah kita. Untuk Danau Toba, Alhamdulillah sudah menjadi proyek strategis nasional oleh Bapak Presiden. Artinya, secara anggaran dan beban kita untuk membangun itu sangat jauh-jauh berkurang, karena sudah jadi fokus pemerintah pusat,” ungkap Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, usai memimpin rapat koordinasi pengembangan kawasan wisata dimaksud, di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (2/11).

Upaya ini akan dilakukan secara sinergi dengan Pemkab Langkat dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ke depan wisatawan yang ingin berkunjung ke Tangkahan dan Bahorok bisa merasa nyaman.

“Tapi kita inginkan juga apa yang ada di daerah kita yang lain, menjadi potensi wisata yang selama ini sudah diketahui secara nasional, yakni ada di Langkat dengan orangutan di Bahorok, Bukit Lawang. Dan juga gajah di Taman Nasional Gunung Leuser di Tangkahan,” tutur Ijeck.

Selain itu, melalui rakor tersebut, dimaksudkan supaya terwujud integrasi pembangunan antara Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat beserta organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing pemerintahan. Muaranya, yakni pengembangan wisata Tangkahan dan Bahorok bisa dilakukan secara maksimal serta semakin menguntungkan, tidak hanya pemerintah, tapi juga para penggiat pariwisata setempat.

“Hal ini yang dirapatkan dengan dinas-dinas yang ada di Sumut, agar terintegrasi pembangunannya. Begitu juga dengan Pemkab Langkat, Pak Bupati dan jajaran bisa sejalan pembangunan dengan provinsi. Dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat penggiat wisata di sana,” jelas Ijeck, didampingi Bupati Langkat Terbitan Rencana Perangin-angin. 

Pihaknya pun merencanakan pembukaan jalan potong pada jalur Bahorok-Tangkahan, guna mempersingkat jarak tempuhnya. Panjang jalan potong yang dipersiapkan itu sekitar 27 kilometer. Program itu diakui Ijeck,telah dianggarkan pada 2022 mendatang. Termasuk pengangkutan dari aktivitas galian C, juga akan ditertibkan, termasuk penataan perizinannya. Selain dari pemda setempat, dukungan terkait diharapkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian PUPR.

“Ruas jalan memang milik perkebunan, tapi akan dicoba perbaiki untuk akses dari Bahorok ke Tangkahan agar lebih dekat dan cepat,” jelasnya.

Begitupun, Pemprov Sumut tetap akan memerhatikan seluruh potensi wisata lain yang ada di Sumut. Pada 2023, lanjut Ijeck, potensi pariwisata di Kepulauan Nias menjadi titik fokus untuk dikembangkan. Di samping itu, Pemprov Sumut juga akan turut memerhatikan potensi wisata yang ada di desa-desa. 

“Dan nanti di 2023 kita rencanakan fokus di Nias. Bukan berarti meninggalkan daerah lain. Yang lain tetap juga secara provinsi. Karena provinsi ingin mendorong desa-desa wisata yang ada di kabupaten kota. Kita punya anggaran, maksimal Rp200 juta per desa, dengan kriteria yang sudah ditentukan,” pungkasnya. (prn/saz)

Pertemuan Pemimpin Negara di Rangkaian COP26: Kembangkan Ekonomi Hijau dan Kuatkan Iklim Investasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah menghadiri pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, Presiden RI Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menghadiri rangkaian acara High Level Segment KTT COP26 di Glasgow-Skotlandia, pada 1-2 November 2021.

Pada rangkaian kegiatan KTT COP26 tersebut, Presiden telah menyampaikan National Statement dan berpartisipasi pada acara Forest and Land Use Summit, dan Menko Perekonomian juga turut menghadiri pada beberapa agenda pertemuan Presiden tersebut.

Kegiatan tersebut diawali agenda CEO Roundtable Forum untuk menguatkan kemitraan bisnis dan investasi dengan Inggris di sektor-sektor prioritas, dan ini sejalan dengan kepentingan Indonesia pada COP26. Forum ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan wakil perusahaan investor multinasional Inggris, seperti British Petroleum (BP), Nova Innovation, Jardines, Mars, Standard Chartered, Orbital Marine dan Citibank, dengan total potensi deliverables senilai US$9,29 miliar. Pada saat itu juga telah ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Pertamina dengan ExxonMobil dalam rangka pengembangan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Sementara itu, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson telah dibahas upaya mendorong kerja sama yang lebih erat di bidang riset dan pelatihan sektor kesehatan. Presiden juga mendorong agar Inggris dapat meningkatkan kerja sama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan penguatan perdagangan melalui forum mekanisme Komite yang sudah terbentuk, dan mengundang lebih banyak investasi Inggris di Indonesia, khususnya di beberapa sektor prioritas, seperti manufaktur, otomotif, farmasi dan kesehatan.

Ketika bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Delegasi Indonesia telah menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemerintah AS dalam penanganan Covid-19, berupa pengiriman vaksin, alat-alat ventilator serta obat-obatan therapeutic. Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi, terutama potensi pengembangan ekonomi hijau, seiring dengan langkah pemulihan ekonomi nasional dan penguatan iklim investasi melalui reformasi struktural dan UU Cipta Kerja.

“Dalam pertemuan tadi, Presiden mengharapkan AS dapat meningkatkan investasinya di Indonesia, dan harus punya kesiapan menjadi bagian dari rantai pasok produk utama, misalnya untuk material bagi kendaraan ramah lingkungan atau mobil listrik,” tutur Menko Perekonomian.

Di bidang perubahan iklim, kedua negara sepakat berkomitmen kuat dalam pengurangan emisi karbon melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), di mana Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penanganan kebakaran hutan, penurunan tingkat deforestasi dan restorasi hutan bakau.

“Langkah dan komitmen Indonesia sebagaimana yang dirangkum dalam NDC juga menyasar sektor energi, dan sektor terkait lainnya. Kedua Presiden sepakat meningkatkan kerja sama yang lebih erat, terutama dalam masa Presidensi G20 Indonesia yang mendorong kerja sama digital, transisi energi dan keuangan inklusif, terutama bagi UMKM dan kelompok rentan lainnya,” papar Menko Airlangga.

Di sela-sela agenda kegiatan yang cukup padat, Presiden Jokowi dalam kesempatan terpisah juga telah bertemu dengan Kepala Negara/Pemerintah lainnya, seperti PM Slovenia dan PM Palestina, serta beberapa perusahaan lainya seperti Amazon dan Microsoft.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi Paviliun Indonesia yang didirikan untuk kegiatan outreach capaian Indonesia di bidang penanganan perubahan iklim. Kegiatan Paviliun diisi oleh sejumlah wakil dari Kementerian/Lembaga, termasuk beberapa kalangan BUMN, perusahaan nasional dan civil society yang turut bergerak di bidang lingkungan dan biodiversitas.

Selain Menko Perekonomian, turut hadir Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya yakni Menko Marinves, Menteri LHK, Menlu, Menkeu, Menteri BUMN, Menteri PUPR, kemudian Seskab, dan dari pihak swasta yaitu Ketua KADIN. (dep7/rep/fsr/*)

Persiapan Pelaksanaan PTM di Sekolah, Labusel Sasar Penyuntikan Vaksin Siswa

Ilustrasi.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Ahmad Fadli Tanjung menerima suntikan Vaksin Covid- 19 dosis kedua di SMK Ki Hajar Dewantara Kotapinang, Senin (1/11).

VAKSINASI: Vaksinasi Covid-19-Ilustrasi. Di Sumut, vaksinasi nakes tertinggi di Medan, terendah di Pakpak Bharat.

Selain Wakil Bupati, penyuntikan vaksin juga menyasar siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantara Kotapinang sebagai upaya untuk persiapan pembelajaran tatap muka bagi pelajar serta tenaga pendidik 

Usai disuntik vaksin, Wabup berharap suntikan vaksin dapat meningkatkan immun tubuh para siswa, apabila pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka di seluruh Tanah Air para siswa telah siap mengikuti

Selain itu, Wabup mengimbau para siswa maupun tenaga pendidik agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan di lingkungan sekolah maupun  di luar sekolah. (fdh/han)

Hadiri Konas XIV Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak 2021, Bupati Taput Sambut Kunjungan Gubernur Sulawesi Utara

DIADIKAN: Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama rombongan diabadikan mendapat ulos dari Bupati Taput Nikson Nababan dan istri.

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan Msi menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bersama rombongannya Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom, MTh dan Ketua Sinode GMIM Pdt. Dr. Hein Arinaan dalam rangka menghadiri kegiatan Konsultasi Nasional (Konas) XIV Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK PKB) Tahun 2021.

DIADIKAN: Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama rombongan diabadikan mendapat ulos dari Bupati Taput Nikson Nababan dan istri.

Rombongan Gubernur Sulut disambut Bupati Taput didampingi Kadep Diakonia Pdt Debora Sinaga, para  Forkopimda Taput,  Sekretaris Daerah Drs. Indra S.H Simaremare, Ketua TP PKK Satika Simamora, Panitia Lokal Konas dan para Pimpinan Perangkat Daerah di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Taput, Tarutung. Senin (1/11). 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Taput menyampaikan selamat datang kepada Gubernur Sulawesi Utara beserta rombongan yang telah hadir di Tapanuli Utara dalam  rangka menghadiri acara Konas XIV FK PKB PGI Tahun 2021. 

“Terima kasih Pak Gubernur Sulut. Kami sangat tersanjung dan bangga atas kehadiran bapak dan rombongan. Mudah-mudahan dapat berkenan serta membawa kesan yang baik dari Taput. Mohon selalu petunjuk dan arahan selaku rekan sejawat di Kader PDI Perjuangan,” ujar Bupati Nikson.

Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK-PKB PGI) mengatakan rasa syukur bisa tiba dengan selamat di Tapanuli Utara sebagai Tuan Rumah Konas FK-PKB PGITahun 2021.

“Saya hadir di sini sebagai Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Terima kasih kepada Bupati Nikson atas sambutannya, dan juga sudah bersedia menjadi tuan rumah dan menampung kegiatan ini. Saya dan Bupati Nikson adalah rekan sejawat, semoga harapan Pak Nikson dan masyarakat Taput bisa kita wujudkan dengan kerja sama yang baik, “ujar Olly Dondokambey.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Bupati Taput Nikson Nababan bersama istri menyerahkan cinderamata dari Pemkab Taput kepada Gubernur Sulawesi Utara dan rombongan berupa seperangkat pakaian Adat Batak. (rel/des)

Kumpulkan Kepling dan Kadus, Kesra Sekdakab Asahan Sosialisasikan Pakem

SOSIALISASI PAKEM: Bupati Asahan H Surya BSc sat membuka sosialisasi Pakem di aula Melati Kantor Bupati.DERMAWAN/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan bagian Kesra menggelar sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun se-Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (02/11).

SOSIALISASI PAKEM: Bupati Asahan H Surya BSc sat membuka sosialisasi Pakem di aula Melati Kantor Bupati.DERMAWAN/SUMUT POS.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, H. Ali Mughofar, S.Sos, MAP selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan mengawasi kemurnian ajaran agama dan ketenteraman hidup beragama. Dan menjaga keamanan dan ketertiban umum di tengah tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan situasi kondisi dapat kondusif dengan melibatkan aliran kepercayaan dan keagamaan. Karena ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Ali Mughofar.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Aluwi, SH selaku Ketua Tim Pakem menyampaikan, bahwa kegiatan sosialisasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat penganut aliran kepercayaan, agar tercipta harmonisasi masyarakat di Kabupaten Asahan.

“Sesuai amanah undang-undang, kejaksaan memiliki tugas pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan agar tercipta harmonisasi masyarakat beragama khususnya di Kabupaten Asahan,” jelasnya.

Untuk itu, sambung Aluwi, para peserta dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah tumbuhnya aliran kepercayaan yang menyimpang di tengah tengah masyarakat, yang dapat menimbulkan gesekan dan ketidakharmonisan di Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan itu, Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan bahwa Kabupaten Asahan merupakan titik pertemuan dari berbagai etnis , adat budaya, paham dan penganut aliran kepercayaan serta agama. Dan kondisinya sangat rentan terhadap munculnya konflik sosial yang bersumber pada kondisi mental psikologis masyarakat.

“Perkembangan isu atau fenomena timbulnya aliran kepercayaan di tengah masyarakat perlu diwaspadai. Untui itu, perlu upaya preventif untuk menghindari perpecahan akibat dari timbulnya aliran yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan,.” Ucap Surya.

Bupati Asahan juga berharap melalui sosialisasi yang dilaksanakan hari ini dapat memberi langkah yang tepat bagi para peserta untuk mengambil peran dalam pencegahan pengaruh timbulnya aliran yang bisa menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.(dat/han)

1...2,9702,9712,972...15,749Page 2,971 of 15,749

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor