LANGKAT, SUMUTPOS.CO– Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon, didampingi Sekretaris Dr Sutarto, Komandan Satgas PDI Perjuangan Sumut Darmawansah Sembiring, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Langkat Ralin Sinulingga, membagikan 50 unit lampu Solar Cell dan 200 paket tali asih untuk lansia dan orang miskin di Kelurahan Kuala Bingai, Kecamatan Stabat, dan Desa Partumbukan, Kecamatan Wampu, Kamis (2/12/2021).
“Tali asih ini wujud kepedulian partai terhadap masyarakat yang sedang dalam kesusahan akibat dampak Pandemi Covid-19. Dan sebagai partainya wong cilik, PDI Perjuangan akan terus hadir untuk membantu masyarakat,” kata Rapididn di sela-sela pelantikan Satgas DPC PDI Perjuangan Langkat.
Rapidin Simbolon juga mengintruksi kepada seluruh petugas partai dan kader PDI Perjuangan untuk selalu hadir di tengah-tengah rakyat dan mencari solusi terhadap masalah yang dialami rakyat. “Kader partai harus menangis dan tertawa bersama rakyat, karena kita sejatinya adalah milik rakyat sesuai dengan amanah Ibu Ketua Umum Hj Megawati Sukarnoputri,” ungkap Rapidin.
Sebelumnya, Rapidin juga melantik Satuan Tugas Cakra Buana DPC PDI Perjuangan Langkat dalam Apel Satgas yang dilaksanakan di kantor DPC PDI Perjuangan Langkat. Turut hadir dalam apel tersebut jajaran pengurus DPD, di antaranya Djumiran Abdi, Meinarty Bangun, Samulya Surya Indra, Aswan Jaya, Syarifah Khairiyah Alatas dan Ahmad Bima Nusa, serta jajaran pengurus DPC lainnya.
Dalam amanat upacara, Rapidin mengingatkan kepada Satgas untuk bertindak secara profesional dan proporsional dalam menegakkan aturan dan kewibawaan partai. “Saudara-saudara adalah Satgas Partai. Sebagai penegak disiplin, saudara-saudara harus siap menghadapi tantangan dan ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam,” ujarnya.
Rapidin juga meminta kepada Satgas untuk ikut bahu-membahu dalam mencapai target partai untuk hattrick kemenangan dalam Pemilu 2024. “Target partai jelas, yaitu hattrick. Maka dari itu, Satgas tidak boleh loyo apalagi lemah mental. Semua harus tegas dan siap serta waspada setiap saat, dan setelah apel seluruh personel Satgas harus mengikuti pendidikan politik agar memiliki pondasi idelogi yang kokoh yaitu ideologi Bung Karno,” pungkasnya. (adz)
KETERANGAN PERS: Komisi A DPRD Sumut saat memberikan keterangan pers terkait Pemilihan Komisioner Informasi Publik (KIP) Sumut 2021-2025.bagus/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Sumatra Utara menegaskan, Pemilihan Komisioner Informasi Publik (KIP) Sumut 2021-2025 dilaksanakan profesional dan transparan berdasarkan peraturan yang ada.
KETERANGAN PERS: Komisi A DPRD Sumut saat memberikan keterangan pers terkait Pemilihan Komisioner Informasi Publik (KIP) Sumut 2021-2025.bagus/sumut pos.
Hal itu diungkapkap oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto di gedung DPRD Sumut, dalam jumpa pers digelar di Gedung DPRD Sumut, Rabu (1/12) pagi.
Ia mengatakan bahwa pemilihan berlangsung dengan prosedur yang ditetapkan.
“Proses pemilihan KIP Sumut telah memenuhi ketentuan, yakni Peraturan Komisi (Perkip) No 4 tahun 2016. Prosesnya sangat terbuka, jika ada yang mengatakan tidak terbuka, itu tidak benar. Bahkan kawan-kawan media juga mengikutinya secara langsung,” kata Hendro.
Hendro menyebutkan, memang proses pemilihan 5 anggota KIP Sumut berlangsung sampai malam, karena dinamika yang ada. Bahkan rapat sampai harus diskor 4 kali. “Dan hal itu juga mengakomodir usulan pimpinan, yang ingin pemilihan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus),” ucap Hendro merupakan anggota Fraksi PKS itu.
Terkait soal sosialisasi KIP Sumut yang terpilih, Hendro mengatakan, hal itu sudah dilakukan lewat pemberitaan media. Ia menambahkan, ada 5 besar yang terpilih sedangkan urutan 6-15 adalah cadangan, jika salah satu di antara kelimanya ada yang berhalangan tetap. “Adapun yang masuk dalam urutan cadangan itu, di antaranya Galumbang Hutagalung, Chairul Huda, Amrizal,” kata Hendro.
Seperti diketahui Komisi A telah menetapkan lima nama calon anggota KIP Sumut periode 2021-2025 terpilih yakni Cut Alma, Abdul Haris, Dedy Ardiansyah, Edy Syahputra, Muhammad Syafii Sitorus.(gus/ila)
Teks foto : Komisi A DPRD Sumut saat memberikan keterangan pers.(ist)
BEDAH RUMAH: Anggota Komisi IV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat meninjau program bedah rumah Pemko Medan di Kawasan Kampung Baru.istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan yang berkenan menerima usulannya untuk membantu warga miskin dalam program perbaikan atau program bedah rumah warga.
BEDAH RUMAH: Anggota Komisi IV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat meninjau program bedah rumah Pemko Medan di Kawasan Kampung Baru.istimewa/sumutpos.
Apresiasi ini disampaikannya saat meninjau pengerjaan program bedah rumah Pemko Medan di Kawasan Kampung Baru. “Program ini sangat kita apresiasi karena sangat memberikan manfaat bagi masyarakat di bawah,” ucap Syaiful Ramadhan.
Politisi muda PKS ini, mendorong agar anggaran untuk program perbaikan rumah bisa bertambah di tahun anggaran selanjutnya. “Ke depan kiranya Dinas PKPPR dapat menambah alokasi anggaran untuk program perbaikan rumah warga tidak mampu ini. Masih banyak yg ingin mendapatkan program ini,” harapnya.
Diakui anggota DPRD Medan dari Dapil 5 ini, banyak program yang disampaikan warga melalui reses dan pertemuan-pertemuan lainnya. Saat itu banyak warga yang mengharapkan agar program perbaikan rumah dapat dimaksimalkan.
“Ini merupakan realisasi dari aspirasi yang disampaikan warga kepada saya dalam reses dan dan beberapa kesempatan lainnya. Jadi masyarakat sangat mendukung sekali program ini dan sangat layak agar program ini bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Kata dia, dari warga yang menyampaikan aspirasinya, sudah ada 4 unit rumah yang menerima program tersebut.”Kita harapkan ada lebih banyak lagi rumah-rumah warga yang tidak mampu di Kota Medan bisa mendapatkan bantuan program bedah rumah di tahun mendatang,” pungkasnya. (map/ila)
Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang memberikan Sambutan secara online mewakili Kepala Pemerintah daerah se-Indonesia pada acara Gradution Event Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. (Ist/Sumut Pos)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Tanoto Foundation berkolaborasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs) HUB dan LPEM FEB Universitas Indonesia menyelesaikan rangkaian Program Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebijakan Pendidikan Berkualitas yang berbasis SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang memberikan Sambutan secara online mewakili Kepala Pemerintah daerah se-Indonesia pada acara Gradution Event Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. (Ist/Sumut Pos)
Program yang berjalan sejak Juli hingga November 2021 ini, melahirkan 15 kabupaten/kota sebagai SDGs Champions dalam menyusun peta jalan pendidikan berkualitas yang berkelanjutan di daerahnya masing-masing.
“Program ini diharapkan membantu pemangku kepentingan di daerah dalam menyusun perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas M. Ari Widowati, Direktur Pendidikan Dasar Tanoto Foundation ketika membuka graduation event SDGs Champion, Rabu (1/12).
Menurut Ari, para peserta difasilitasi untuk memperdalam pengetahuan perencanaan pembangunan berkelanjutan pada konteks pendidikan melalui rangkaian lokakarya dan mini-project. Mereka juga didampingi menulis dokumen rencana aksi peningkatan kualitas pendidikan untuk diterapkan di daerahnya masing-masing.
Permasalahan pendidikan masih seragam.
Sementara itu Bupati Kab. Karo, Cory Sriwaty Sebayang, Perwakilan Kepala Daerah wilayah Mitra dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemitraan bersama Tanoto Foundation dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan acuan kebijakan Pendidikan di daerah.
“Ada banyak hasil penting yang dicapai program pintar dan menunjukkan dampak positif serta keberhasilan pelaksanaan program tanoto foundation di daerah dan dengan adanya workshop yang telah diikuti para peserta kami berharap bisa di implementasikan di wilayah kerja masing-masing”, jelas Cory.
Cory juga menyampaikan bahwa Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi instrumen bagi para Aparatur Sipil Negara (ANS) dan institusi birokrasi di pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Selama kegiatan lokakarya, peserta telah mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan di daerahnya masing-masing yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi untuk mengatasinya.
Seperti di Kabupaten Karo, menurut Hisyam Siregar perwakilan Bappedda Kabupaten Karo, permasalahan yang dihadapi adalah guru yang berstatus sarjana masih belum memadai.
“Guru-guru seniornya sudah terlalu nyaman dengan status yang ada sehingga enggan meneruskan ke tingkat sarjana. Persentase kepala sekolah yang bersertifikat masih rendah,” tambah Hasyim.
15 SDGs Champions untuk Pendidikan Berkualitas
Kegiatan ini diikuti perwakilan 25 kabupaten dan kota mitra Tanoto Foundation, dan terpilih 15 daerah sebagai SDGs Champions dalam menyusun peta jalan peningkatan kualitas pendidikan. Kabupaten/kota tersebut yaitu Cilacap, Kendal, Banyumas, Semarang, dan Tegal (Jawa Tengah), Karo dan Pematang Siantar (Sumatera Utara), Sarolangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur (Jambi), Bengkalis, Dumai dan Siak (Riau), serta Kutai Kartanegara dan Balikpapan (Kalimantan Timur).
Drs. Nyoto Suwignyo, MM, dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan kolaborasi adalah wajib untuk mencapai SDGs.
“Dinas Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri, Kepala Daerah pun harus dibantu oleh swasta, masyarakat dan mitra pembangunan,” tambah Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah ini,
Khoironurrofik PhD, Wakil Kepala LPEM UI Bidang Pendidikan dan Pelatihan berharap program peningkatan kapasitas berbasis SDGs menjadi suatu bentuk investasi di bidang pendidikan. Dengan membangun sumber daya manusia maka pembangunan lainnya akan mengikuti.
“Investasi yang tidak akan pernah rugi adalah investasi di bidang pendidikan sumber daya manusia,” kata Khoironurrofik (rel)
CINDERAMATA: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumut, Harvina Zuhra (tengah) berikan cinderamata kepada Bupati Samosir, Vandiko Gultom dalam memulai kunjungan jurnalistik bersama Forum Wartawan Unit Pemprov Sumut, di kantor Bupati Samosir, Senin (29/11/2021).
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Kaldera Toba memiliki 16 titik geosite. Enam di antaranya berada di Pulau Samosir. Terdiri dari Tele-Pangururan; Pusuk Buhit; Situmurun-Blok Uluan; Hutatinggi-Sidihoni; Simanindo-Batu Hoda; Ambarita-Tuktuk; Hutatinggi-Sidihoni.
CINDERAMATA: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumut, Harvina Zuhra (tengah) berikan cinderamata kepada Bupati Samosir, Vandiko Gultom dalam memulai kunjungan jurnalistik bersama Forum Wartawan Unit Pemprov Sumut, di kantor Bupati Samosir, Senin (29/11/2021).
Tepat 7 Juli 2020, Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Bahwa Danau Toba telah diakui masyarakat internasional sebagai salah satu keajaiban dunia. Yang selama rentang waktu 2024 berhak memegang sertifikat ‘pengakuan paling bersejarah’.
Ternyata pekerjaan rumah guna mempertahankan penghargaan tertinggi untuk Danau Toba itu, tidaklah mudah. Tantangannya pun begitu komprehensif. Baik soal anggaran hingga kesadaran segala aspek masyarakat di sekitaran kawasan Danau Toba.
Karenanya dibutuhkan kerjasama yang harmoni dari seluruh pemangku kewajiban termasuk masyarakat. Jangan sampai predikat berkelas untuk danau terbesar kedua di dunia itu lepas dari genggaman. Alias ditarik lagi pengakuannya oleh UNESCO. Lantas yang rugi siapa? Tentu tidak hanya rakyat Sumut, bahkan dunia.
Sederet fakta ihwal beratnya tantangan atas amanah besar ini, diungkap oleh Mangindar Simbolon. Ia merupakan ketua harian Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.
Dalam kunjungan jurnalistik Forum Wartawan Unit Pemprov Sumut, Senin (29/11/2021) di Panguruan, Kabupaten Samosir, ia menyatakan meski berbagai upaya tetap terus dilakukan pihaknya demi mempertahankan sertifikat UNESCO, faktanya sejauh ini belum memberikan progres yang signifikan. Adapun penyebab utamanya karena keterbatasan anggaran. “Mudah-mudahan tahun depan mulai bertambah (pendanaan),” ungkapnya.
Ditengarai, hal ini dampak pandemi Covid-19. Bahkan untuk membuat logo UGG pada penunjuk geosite pun tidak bisa dilakukan. Padahal ada 16 titik geosite pada Kaldera Toba. Terdiri dari 16 manajer geosite pula.
“Mereka (para manajer) bekerja untuk mencukupi keluarga, namun di sisi lain harus tetap bekerja untuk Kaldera Toba. Mereka nyambilah istilahnya,” ujar dia.
Belum lagi soal hal teknis lainnya. “Sebenarnya ini berbicara ‘merah putih’, soal kewibaan Bangsa Indonesia juga. Maka sepatutnya semua pihak ikut berpartisipasi,” imbuh mantan bupati Samosir dua periode ini.
Revalidasi atau validasi atas indikator pengelolaan Kaldera Toba sebagai UGG, menurut dia, akan dilakukan pada 2023. Setahun kemudian, dilakukan asesmen yang akan melahirkan rekomendasi hijau (tetap berstatus UGG), rekomendasi kuning (peringatan) dan rekomendasi merah (tidak diperpanjang).
“Edukasi soal kaldera sangat minim, misalnya untuk konservasi budaya, sangat jarang kita temukan adanya belajar manortor. Yang ada itu kerap hanya mengandalkan naluri alamiah,” ungkapnya seraya akui kelemahan pihaknya terkait aplikasi ini di lapangan.
Padahal objek Kaldera Toba memiliki tiga fungsi yakni fungsi konservasi, edukasi dan ekonomi. Bahwa Kaldera Toba menjadi pusat konservasi untuk menjaga biodiversity dengan konsep pengelolaan yang terukur. Kemudian, fungsi edukasi karena menjadi tempat penelitian kelas dunia yang juga diharapkan dapat dikelola untuk kepentingan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Hanya saja dalam memanfaatkan tiga fungsi tersebut masih kerap ada kendala. “Salah satunya yakni edukasi kepada masyarakat mengenai status dan fungsi dari Kaldera Toba itu sendiri,” pungkasnya.
Robintang Naibaho, Kepala Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Samosir, mengutarakan hal senada. Ia menekankan, sudah saatnya proses ‘bottom up’ dijalankan untuk tidak sekadar mempertahankan predikat itu, melainkan kemajuan bagi Danau Toba dan masyarakatnya.
“Artinya dari atas ke bawah sudah coba kita lakukan, tetapi dibutuhkan dukungan yang mengakar sehingga Kaldera Toba benar-benar besar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya menjawab wartawan usai berkunjung di Gedung Pusat Informasi Kaldera Toba, Desa Sigulatti, Kecamatan Sianjur Mulamula, Selasa (30/11/2021).
Kesadaran penuh akan hal ini, menurut dia, belum dimiliki oleh masyarakat Samosir. Padahal kehadiran Danau Toba sebagai anggota UNESCO, begitu besar sebenarnya berdampak terhadap perekonomian bahkan kesejahteraan rakyat.
“Melalui kehadiran rekan-rekan pers Medan ke sini, kami tentu berharap sosialisasi ini tersampaikan dan memberi dampak positif buat Danau Toba ke depan,” ujar koordinator geosite Tele-Pangururan ini.
Sisi lain, kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara pasca Kaldera Toba ditetapkan sebagai UGG, sebenarnya cukup signifikan. Terlebih bagi kalangan akademisi dan masyarakat perguruan tinggi.
“Kita doakan pandemi ini segera berakhir sehingga ke depan kunjungan wisatawan ke Pulau Samosir khususnya, dapat kembali normal bahkan semakin bertambah,” sebut Robintang.
Sosialisasi Prokes Tiga hari press tour di Samosir, jurnalis unit Pemprov Sumut turut menyosialisasikan disiplin protokol kesehatan (prokes). Dirangkai pula dengan bakti sosial; membagikan masker dan hand sanitizer. Baik ke sekolah-sekolah hingga sejumlah titik keramaian di kota Panguruan.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kominfo Sumut ini, membawa pesan Gubernur dan Wakil Gubernur, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, bahwa ‘Obat Covid’ paling mujarab adalah selalu mematuhi prokes. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Apalagi saat ini kita berada dalam ancaman gelombang ketiga seperti yang tengah dihadapi negara-negara di Eropa,” tutur Harvina Zuhra, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Sumut, sekaligus pimpinan rombongan press tour. Pihaknya pun mengingatkan, jelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Indonesia masih berada dalam bayang-bayang virus Corona varian baru.
Menyambut kedatangan peserta press tour, Bupati Samosir, Vandiko Timoteus Gultom, sebelumnya sangat mengapresiasi kegiatan dimaksud.
“Kami merasa terhormat menjadi pilihan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Selamat datang di Samosir, kami siap bersinergi dengan insan pers baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya. Ia berharap kerjasama dengan insan pers dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan pemerintah. Terlebih semakin mempopulerkan Kaldera Toba ke seantero dunia.(PRAN HASIBUAN)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tetap tenang dan berhati-hati terakit varian baru Omicron. Meskipun bukti awal penelitian menyatakan kemungkinan varian baru ini dapat menularkan penyintas Covid-19.
“Namun sampai saat ini Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG – VE) dari WHO menyatakan, terkait efek transmisibilitas dan keparahan gejala yang ditimbulkannya, masih belum pasti dan perlu diperdalam dengan studi lanjutan,” kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (1/12).
Sedangkan berdasarkan bukti awalan para peneliti mensinyalir varian ini dapat menimbulkan reinfeksi pada penyintas Covid-19. Walaupun demikian, masyarakat diminta menunggu hasil studi lanjutannya.
Dari sisi pemerintah sendiri, berdasarkan Surat Edaran Satgas Nomor 23 Tahun 2021 melakukan penundaan sementara kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari beberapa negara. Ditetapkannya kebijakam ini dilatarbelakangi atas terjadinya transmisi komunitas kasus bervarian Omicron.
Meski terjadinya kondisi penularan antar penduduk dalam satu negara atau wilayah yang sumber penularannya berasal dari dalam negara atau wilayah itu sendiri. “Pemerintah akan terus memantau penyesuaian daftar negara yang tercantum jika diperlukan,” ucap Wiku.
Sementara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, virus Corona varian Omicron diduga memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi daripada varian Delta. Tapi, hingga kini belum ada bukti bahwa varian Omicron dapat meningkatkan efek keparahan terhadap orang yang terpaparnya.
“Terutama pada individu yang telah divaksinasi dan deteksi virus yang kita lakukan melalui pemeriksaan laboratorium saat ini masih sangat efektif,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/12).
Siti mengatakan, hingga kemarin telah lebih dari 20 negara melaporkan adanya varian Omicron. Rata-rata negara yang melaporkan varian tersebut ada di Eropa. “Saat ini, per 1 Desember sudah lebih dari 20 negara yang melaporkan adanya varian Omicron ini, seperti Inggris, Austria, Italia, Jerman, Australia, dan lain sebagainya. Hari ini ditambah negara Jepang yang melaporkan tambahan kasus Omicron,” ucapnya.
Menurut Nadia, tentu kondisi tersebut akan terus berubah dan negara-negara yang melaporkan temuan varian Omicron pun mungkin akan bertambah. “Kita melihat terjadi peningkatan kasus konfirmasi dari 161 kasus menjadi 249,” ujarnya.
Meski demikian, Nadia meminta masyarakat di Tanah Air tidak perlu panik. Nadia mengungkap beberapa upaya yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menanganinya. “Ada beberapa upaya yang dapat kita sama-sama lakukan di antaranya adalah memastikan protokol kesehatan selalu ditetapkan meskipun kita sudah divaksinasi, upaya penemuan kasus yang dilanjutkan dengan pemeriksaan jenis varian, tetap perkuat pelacakan kontak dan investigasi kasus-kasus klaster dan tentu kita terus berupaya meningkatkan serta percepatan vaksinasi kita,” jelasnya.
Adapun negara-negara yang melaporkan varian Omicron hingga 30 November 2021 yakni, Afrika Selatan, Botswana, Belanda, Inggris, Israel, Kanada, Hong Kong, Australia, Denmark, Austria, Italia, Belgia, Republik Ceko, Jerman, Perancis, Swiss, Portugal, Brasil, Jepang, Reunion (France), Swedia, Spanyol, dan Finlandia. (jpc/dtc)
IMBAUAN: Personel Polantas mengangkat plang imbauan kepada pengemudi untuk menyiapkan dokumen perjalanan.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah memutuskan akan menerapkan Pembatasan Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan survei kepada masyarakat yang dilakukan pada Oktober dan November 2021 terkait dengan mobilitas masyarakat di tengah libur Natal dan Tahun Baru.
IMBAUAN: Personel Polantas mengangkat plang imbauan kepada pengemudi untuk menyiapkan dokumen perjalanan.
Ia menuturkan, berdasarkan hasil survei di Bulan Oktober, terdaapat 12,8 persen secara nasional atau 19,9 juta orang Indonesia ingin melakukan perjalanan mudik di Natal dan Tahun Baru 2022.
“Masih ada terjadi pergerakan secara 12,8 persen atau kalau di Jabodetabek sebanyak 13,5 persen. Kalau secara nasional ada 19,9 juta, dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (1/12).
Kemudian survei kedua yang dilakukan pada November 2021 yang menyebutkan, masyarakat yang ingin melakukan pergerakan juka diperketat sebanyak 10 persen atau 16 juta. Kemudian, jika ditetapkan PPKM menjadi level 3 atau 4 jumlah yang ingin mobilisasi menurun menjadi 9 persen atau 15 juta. “Tapi kalau kita melakukan pelarangan mobilitas makan turun lagi menjadi 10 juta atau 7 persen,” katanya.
Karena itu, Budi menjelaskan, hasil survei ini menunjukan ada kesadaran masyarakat ingin bergerak saat hari libur Natal dan Tahun Baru. Sehingga ini akan mengakibatkan lonjakan Covid-19. “Jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan Covid-19 di daerah atau di Jakarta,” ungkapnya.
Terapkan Ganjil-Genap
Budi juga mengatakan, untuk mendukung PPKM level 3 di libur Natal dan Tahun Baru, maka pemerintah bakal menerapkan ganjil-ganjil genap di wilayah aglomerasi, jalan tol dan jalan perbatasan provinsi. Budi Karya mentatakan, penerapan ganjil-genap tersebut akan dilakukan mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Diharapkan ini dapat mencegah lonjakan mobilitas masyarakat. “Strategi pengaturan lalu lintas perseorangan akan dilakukan sistem ganjil-genap di wilayah aglomerasi, jalan tol, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah peningkatan mobilitas,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, ada empat ruas jalan tol yang akan diberlakukan ganjil-genap oleh pemerintah. Sehingga hal ini menjadi opsi untuk menghindari kenaikan angka kasus positif Covid-19 usai libur Natal dan Tahun Baru. “Sistem ganjil-genap diterapkan di ruas jalan tol Tangerang-Merak, ruas tol Bogor-Ciawi Cigombong, ruas tol Cikampek-Palimanan-Kanci, ruas tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi,” katanya.
Budi menjelaskan, untuk pengaturan kendaraan di jalan tol dilakukan skema ganjil-genap, buka-tutup rest area, dan one way, dan contraflow. “Selain itu juga melaksanakan random sampling di rest area atau di tempat-tempat yang ditetapkan,” ungkapnya.
Budi menuturkan, kebijakan ganjil-genap juga akan diterapkan di kawasan wisata dengan diimbangi pembatasan kapasitas masyarakat yang berkunjung. “Pada kawasan wisata akan diterapkan skema ganjil genap, pembatasan kapasitas, penggunaan PeduliLindungi,” tuturnya.
Budi menegaskan, tempat wisata yang tidak memiliki pengelolanya, maka pemerintah akan melakukan penutupan sementara. Pasalnya tempat wisata yang tidak memiliki pengelola tidak bisa menjamin penerapan protokol kesehatan. “Serta penutupan sementara wisata yang tanpa pengelola. Jadi yang diizinkan untuk beroperasi hanyalah wisata yang berpengelola, kita bisa me-manage jumlah dan protokol kesehatan yang berlaku di sana,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah RI memutuskan menetapkan seluruh wilayah di Indonesia berstatus PPKM Level 3 saat momen libur Natal dan Tahun Baru.
Menurut Muhadjir kebijakan ini untuk mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus positif Covid-19. Kebijakan ini akan berlangsung mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Keputusan itu dikeluarkan guna memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia, baik yang saat ini berstatus PPKM Level 1 dan 2 juga akan menerapkan aturan PPKM Level 3. (jpc)
SERAHKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan saat menyerahkan bantuan.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang Ashari Tambunan meresmikan dimulainya program gerakan ‘Anak Panti Asuhan Mengaji’. Program tersebut merupakan pengembangan inovasi baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang. Bertempat di Panti Asuhan Yayasan Amal Sosial Al Jam’iyatul Washliyah, Jalan T Raja Muda Kelurahan Lubukpakam, Kecamatan Lubukpakam, Selasa (30/11) lalu.
SERAHKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan saat menyerahkan bantuan.
Peresmian dimulainya program ‘Anak Panti Asuhan Mengaji’ tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak panti asuhan, yakni Panti Asuhan Yayasan Amal Sosial Al Jam’iyatul Washliyah Lubukpakam, dan Panti Asuhan Umar Bin Khattab Cabang Muhammadiyah Lubuk Pakam.
Pada kesempatan tersebut, Ashari menjelaskan, program ‘Anak Panti Asuhan Mengaji’ merupakan program yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang.
“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas inovasi yang dilakukan. Program ini merupakan perluasan dari program yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan dan dianggap sebagai satu inovasi terbaik sehingga mendapat penghargaan, dan masuk dalam 99 inovasi terbaik se-Indonesia, yakni program bagaimana anak-anak yang selama ini tidak bersekolah di kawasan pesisir, mereka yang berada dalam pembinaan karena tersangkut masalah narkoba, dan anak-anak marjinal lainnya, dapat disekolahkan,” ungkap Ashari. Program itulah, pada saat ini diperluas dengan mengajak anak-anak yang ada di panti asuhan untuk memastikan mereka dapat membaca dan memahami isi Alquran. Kegiatan ini dilaksanakan dan sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan bersama , yakni bercita-cita agar Kabupaten Deliserdang menjadi wilayah dan masyarakat yang maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebhinekaan.
Bupati berharap, program yang diresmikan ini, bias diperluas. “Insya Allah nantinya seluruh panti asuhan harus mendapatkan fasilitas yang sama. Dan lebih luas lagi, bagaimana memastikan, seluruh anak-anak marjinal terutama mereka yang sesungguhnya berhak mendapatkan pendidikan dan kita pastikan mereka bisa dapatkan. Sehingga nanti pada saatnya hidup mereka berarti,” katanya.
“Mereka tidak hanya mampu hidup untuk kesejahteraan dirinya, tapi bahkan lebih jauh dari itu mereka mampu memajukan dan mensejahterakan orang lain. Mari bersama-sama kita doakan semoga program ini berjalan dengan baik dan mendapat rida dari Allah Subhanahu wa Taala,” harap Ashari.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang, Yudi Hilmawan menjelaskan, program ‘Anak Panti Asuhan Mengaji’ merupakan pengembangan dari Inovasi Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang sudah meraih Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2021 oleh MenPAN-RB, yakni Inovasi Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas: Kembali bersekolah, Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Lokasi Rehabilitasi Narkoba, Anak Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Sebuah Model Pemberdayaan Masyarakat Marginal di Bidang Pendidikan).
“Pencanangan gerakan ‘Anak Panti Asuhan Mengaji’ sebagai sebuah gerakan yang akan dijadikan sebagai momentum meningkatkan literasi membaca , menghafal dan mendalami Alquran di panti asuhan, di tengah keluarga, dan di lembaga pendidikan yang ada di Deliserdang,” kata Yudi.
Pada kegiatan ini diberikan bantuan kepada 100 anak panti asuhan sebagai bagian dari gerakan ‘Anak Panti Asuhan Mengaji’ dalam bentuk tas sekolah, buku, alat tulis dan penghapus, penggaris, sepatu dan kaos kaki, baju kaos, kain sarung, sajadah, beasiswa bagi 100 anak sebanyak Rp 200.000 selama 3 bulan, dan pemberian honor kepada 4 guru tahfiz sebesar Rp1.000.000 selama 3 bulan. (btr/saz)
DIABADIKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan diabadikan bersama Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri, usai menandatangani APBD Deliserdang TA 2022.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Deliserdang , di Ruang Sidang Paripurna DPRD Deliserdang, Selasa (30/11). Hal itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri, beserta Wakil DPRD Deliserdang, Amit Damanik, T Achmad Tala’a, dan Nusantara Tarigan Silangit.
DIABADIKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan diabadikan bersama Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri, usai menandatangani APBD Deliserdang TA 2022.
Dalam kata sambutannya, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam seluruh proses dan tahapan penyusunan APBD TA 2022 yang dimulai dari pembahasan hingga disetujuinya Ranperda APBD TA 2022.
Adapun hasil Rancangan APBD TA 2022 yang telah disepakati, yakni Pendapatan Daerah Kabupaten Deliserdang pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.202.535.350.834 yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, belanja daerah sebesar Rp4.229.535.350.834, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45.000.000.000. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Rp18.000.000.000, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp27.000.000.000,”jelas Ashari.
Lebih lanjut Ashari mengatakan, pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir ini, tentunya masih memberikan dampak bagi proses pembangunan terutama di sektor perekonomian. Namun harus tetap optimis situasi ini akan semakin membaik.
“Bank Indonesia meyakini perekonomian Sumatera Utara pada 2021 diperkirakan tumbuh positif dan optimis akan meningkat pada 2022 mendatang. Akselerasi ini didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi global yang menguat. Selain itu, optimisme pencapaian herd immunity pada Maret 2022 seiring akselerasi vaksinasi mendorong perbaikan ekonomi. Meskipun begitu tantangan akan tetap ada dan harus menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder,“ jelasnya.
“Semua tantangan tersebut dapat kita atasi jika kita saling bahu membahu untuk dapat memecahkan berbagai persoalan pembangunan yang akan kita hadapi. Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama yang harus dilakukan secara bersinergi, guna mewujudkan Deliserdang, yang menjadi tempat pengabdian kita bersama, menjadi kabupaten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Ashari.
Hadir pada rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Deliserdang M Ali Yusuf Siregar, anggota DPRD Deliserdang, Kasdim 0204/DS Mayor Inf Toto Triyanto, unsur Forkopimda, Sekda Darwin Zein, bersama para staf ahli, asisten, kepala OPD, dan kabag. (mag-1/saz)
SAMBUT: Waki Bupati Langkat Syah Afandin disambut pada acara pelantikan PWRI Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, melalui Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Langkat masa bakti 2021- 2026.
SAMBUT: Waki Bupati Langkat Syah Afandin disambut pada acara pelantikan PWRI Langkat.
Pelantikan ditandai dengan pembacaan SK Pengurus Wredatama Republik Indonesia Sumatera Utara No. 023/PWRI-SU/X/2021 di Gedung PKK Stabat, Selasa (30/11) lalu.
Ketua PWRI Kabupaten Langkat, Aswin Zukhrah, pada sambutanya menyampaikan, tujuan PWRI meningkatkan keekonomian para pensiunan, turut serta membangun daerahnya dan bersinergi dengan pemerintah.
Azwin juga menyampaikan, para pensiunan yang merupakan para ahli dalam bidangnya sewaktu masa tugasnya, siap membantu pemerintah desa khususnya dalam menyusun program pembangunan, menata keuangan, kesehatan, kepemudaan serta program lainnya sebagai upaya memajukan desa dan daerahnya.
Sementara itu Hasban Ritonga, Ketua PWRI Sumut, meminta pengurus cabang Kabupaten Langkat membangun kebersamaan dengan pemerintah daerah, jajaran kedinasan dan lintas sektoral yang ada untuk bersama membangun daerahnya.
Hasban meyakini, melalui semangat optimisme kepengurusan PWRI Langkat, organisasi ini akan besar kiprah dan kemanfaatannya untuk masyarakat dan pemerintah daerah.
Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin, memberikan selamat atas pelantikan pengurus persatuan Wredatama Republik Indonesia cabang Langkat masa bakti 2021- 2026. Secara umum pengurus dan anggota PWRI merupakan pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman bidang tugas, baik sebagai birokrat maupun sebagai guru dan tenaga ahli lainnya.
“Keberadaan organisasi ini sangat memberikan hal positif bagi pembangunan di Langkat,“ tuturnya.
Wabup juga berharap PWRI dapat memberikan masukan dan saran dalam membangun pemerintah demi kemakmuran masyarakat, serta terwujudnya visi misi pemerintah daerah.
Wabup mengajak peran serta semua pihak untuk senantiasa mendengarkan aspirasi warganya, untuk mencapai terwujudnya pembangunan yang hasilnya dapat di rasakan oleh seluruh komponen masyarakat.
Turut hadir Plt Kepala BNN Rusmiati, mewakili Ketua IPHI Syahrizal, mewakili Ketua MUI Ustad Ismail, Bank Syariah Indonesia cabang Stabat M Fahrizal, dan tamu lainnya. (mag-6/saz)
