MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sudah menandatangani penetapan UMK tahun 2022 untuk 22 kabupaten/kota (UMK) se-Sumatera Utara. Penetapan UMK tersebut, merupakan usulan dan penetapan yang disampaikan bupati dan wali kota masing-masing daerah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut, Baharuddin Siagian menjelaskan, penetapan UMK itu, sudah disampaikan kembali kepada masing-masing Pemkab dan Pemko tersebut. “UMK tahun 2022 untuk 22 kabupaten/kota sudah ditandatangani Pak Gubernur,” kata Baharuddin kepada wartawan, Kamis (22/12).

Menurutnya, kenaikan tertinggi adalah UMK Kota Medan sebesar Rp Rp40.778,08 atau 1,22 persen. Dengan itu, UMK Medan tahun 2022 dari Rp3.222.556 menjadi Rp3.370.645,08. Sementara, UMK dengan kenaikan terkecil yakni Kota Sibolga sebesar Rp2.826,50 (0,09 persen) atau menjadi Rp3.006.826,50.

Sementara, ada enam daerah yang tidak menaikkan UMK untuk tahun depan, yakni Deliserdang Rp3.188.592,42, Serdangbedagai Rp2.869.292, Langkat Rp2.711.000, Batubara Rp3.191.570,99, Tapanuli Selatan Rp2.903.042,34, dan Tapanuli Tengah Rp2.830.884,32.

Baharuddin juga mengungkapkan, ada 6 kabupaten yang tidak mengusulkan UMK 2022. Alasannya, berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku, nilai UMK-nya berada di bawah UMP Sumut tahun 2022. Di mana diketahui, UMP Sumut 2022 sebesar Rp2.522.609,94. Adapun keenam daerah itu adalah Dairi, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Samosir, Nias Utara dan Nias Barat.

Karena tidak mengusulkan, maka keenam kabupaten itu menggunakan UMP Sumut 2022 sebagai UMK yang berlaku untuk tahun 2022. “Jadi UMK mereka di 2022 adalah sama dengan nilai UMP Sumut 2022,” sebut Baharuddin.

Lebih lanjut Bahar menyebutkan, UMK 2022 untuk 5 kabupaten/kota, sejauh ini belum diteken Gubernur. Namun 3 daerah yaitu Simalungun, Madina, dan Tanjungbalai baru saja menyampaikan usulan UMK 2022.

Kesepakatan Bersama

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, pengesahan UMK Medan 2022 didasari pada proses musyawarah Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang sudah ditetapkan. “UMK Medan sudah diketuk dan disahkan naik sekitar 1,22 persen. Kalau secara nilai ini di atas UMP (0,93 persen) yang sudah disahkan kemarin oleh Pemerintah Provinsi,” kata Bobby, Kamis (2/12).

Menurutnya, penetapan UMK tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dengan melibatkan tiga pihak terkait yakni pemerintah, pengusaha dan serikat buruh yang tergabung di dalam dewan pengupahan. Untuk itu, Bobby mempertegas jika hasil nilai kenaikan UMK Medan 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Itukan hasil diskusi tentunya, hasil diskusi, bukan pemko pengennya segini itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi, namun itu kesepakatan bersama. Jadi jangan bilang Pemko mau sekian, para serikat sekian, yang penting ini adalah kesepakatan dari Pemerintah Kota Medan dan serikat pekerja. Hasilnya seperti itu, kenaikannya 1,22 persen,” ujarnya.

Menurut Bobby, kesepakatan yang diambil sudah sesuai dengan aturan, yakni sama atau lebih tinggi dari UMP. “Sehingga, diambil keputusan dari hasil pembahasan bersama perwakilan itu. Kita putuskan UMK Medan naik sebesar 1,22 persen atau sebesar Rp40.778,08,” katanya.

Menurut Bobby, keputusan tersebut telah diambil dengan pertimbangan yang matang. Meskipun begitu Bobby mengakui, jika para buruh sebelumnya meminta agar UMK Medan naik sebesar 10 persen. Permintaan buruh tersebut pun telah menjadi masukan saat pembahasan terkait penetapan upah. Namun dalam hasil rapat pembahasan terakhir, UMK Medan final dinaikkan 1,22 persen.

“Kalau yang demo kemarin banyak yang menuntut UMP, bahkan yang demo kemarin ada sebagian minta di sebagian wilayah Deli Serdang, kan enggak mungkin wewenangnya ke kami, tentu kita tetap berlandaskan keputusan dewan pengupahan yang berkomunikasi dengan serikat pekerja hasilnya juga bersama kita sepakati,” pungkasnya.

Buruh Tolak UMK

Sama seperti saat penetapan UMP 2022 lalu, penetapan UMK 2022 ini juga mendapat penolakan dari elemen buruh. Seperti yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut yang menolak tegas kenaikan UMK Medan yang hanya 1,22 persen, atau sebesar Rp40.778,08. “Kami buruh di Medan sangat menyayangkan Wali Kota Medan menaikkan UMK-nya hanya 1,22 persen atau hanya naik sebesar Rp40.778,08,” kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada Sumut Pos, Kamis (2/12).

Willy menilai, hal ini jelas membuktikan Wali Kota Medan tidak peka terhadap kondisi kehidupan para buruh yang tingkat kebutuhannya sangat tinggi, hampir sama dengan kota metropolitan di Jakarta. “Kita jelas menolak kenaikkan UMK tersebut dan akan menggelar aksi pada 6, 7 dan 8 Desember 2021 mendatang, yang ditujukan ke Kantor Wali Kota Medan dan Kantor Gubernur Sumut. Tuntutannya agar Wali Kota dan Gubsu merevisi UMK Medan Tahun 2022,” bebernya.

Dikatakannya, buruh sudah cukup mengalah selama ini. Tahun lalu, alasan pandemi sehingga kenaikan UMK Medan juga minim dan diterima kaum buruh. “Tetapi mengapa kebijakan kepala daerah dan pemerintah pusat malah terus-menerus selalu tidak punya hati nurani? Wahai kepala daerah lihat buruhmu sudah semakin miskin. Kami menuntut kenaikan untuk UMK Medan minimal 7-10 persen. Kita sudah siapkan dasar-dasarnya nanti jika diminta,” tegasnya.

Willy juga menyikapi statemen Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, yang meminta buruh berjiwa besar menerima upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan Pemerintah. Menurut Willy, hal ini sangat menyakiti hati kaum buruh di Indonesia.

Apalagi, lanjut Willy, selama di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kebijakannya justru 99 persen berpihak kepada pengusaha dan investor dengan mengatasnamakan investasi. “Di awal kepemimpinan Jokowi, upah layak bagi buruh tidak pernah terpenuhi, baik UMP atau UMK. Apalagi saat ini setelah ada UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, saat baru menjabat Presiden pada 2014, Jokowi langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Normor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, di mana upah zaman Jokowi periode pertama tersebut, tidak pernah naik di atas 10 persen. Rata-rata hanya naik 5-7 persen, hanya berdasarkan hitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi saja.

PP 78 tersebut saja, lanjut Willy, sudah sangat mengebiri dan memiskinkan buruh. Padahal sebelum PP itu dikeluarkan, upah buruh Indonesia bisa tembus di atas 10-20 persen. “Kami juga dulu menolak tegas dengan aksi-aksi besar, namun lagi-lagi Jokowi tak menggubris. Bisa Bapak Bahlil bayangkan, sejak 2015, upah buruh sudah dimurahkan. Kami sudah mengalah, suara kami tidak digubris hingga Pemilu 2019,” tegasnya.

Belum lagi, dalam periode pertamanya, Jokowi juga telah memberikan kebijakan pengampunan pajak pada pengusaha pengemplang pajak yang dinamakan Tax Amnesty, dan kebijakan ekonomi lainnya untuk kemudahaan pengusaha. “Bahkan untuk bayar tunjangan hari raya (THR) buruh saja, boleh dihutang pengusaha kala itu, Menaker-nya Muhaimin Iskandar. Itu artinya, buruh terus dikalahkan dan mengalah,” bebernya.

Kemudian, sambung Willy, masuk ke periode kedua Jokowi pada 2019, baru saja dilantik, lagi-lagi dalam pidato pertamanya menyampaikan, akan menggabungkan Undang-undang untuk kemudahan investasi dan ekonomi yang disebut Omnibus Law, hingga lahirlah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. “UU tersebut sudah jelas menghancurleburkan perjuangan pahlawan buruh yang sudah sejak zaman Belanda memperjuangkan hak dasar hak normatif kaum buruh, yaitu meliputi upah, jam kerja, jaminan sosial, perbudakan dan hak normatif lain sebagainya,” beber aktivis buruh yang juga masuk daftar 10 tokoh buruh paling vokal versi Indonesia Indicator Tahun 2021 ini.

Terkait alasan pandemi Covid 19, sebut Willy, ingat hampir 75 persen buruh di berbagai daerah di Indonesia Tahun 2021 ini tidak naik upahnya sama sekali, kalau pun sisanya yang naik tidak lebih dari 5 persen.

“Saya ambil contoh di Sumut, karena alasan pandemi demi mementingkan pengusaha, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, atas surat edaran Menaker Ida Fauziyah, yang mengatakan UMP Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020 atau tidak naik, bukan hanya UMP bahkan UMK di 32 Kabupaten/Kota di Sumut tidak mengalami kenaikan sama sekali, hanya Kota Medan yang mengalami naik 3,3 persen. Hal yang sama dialami daerah lain di Indonesia. Nah, kurang sabar apalagi buruh untuk menahan penderitaannya,” imbuhnya.

Willy juga berharap kepada Presiden Jokowi, agar terbuka pintu hatinya, dan semoga kaum buruh bersatu untuk membuat perubahaanya sendiri. “Tidak mungkin kami minta lagi Bahlil ngomong jiwa besar pengusaha, karena dia bagian dari pengusaha itu juga. Semoga Pak Jokowi dapat hidayah untuk dapat merasakan penderitaan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Jangan hanya selalu pidato atas kepentingan dunia usaha dan investasi saja. Ingat pak, kedaulatan itu ada di tangan rakyatmu, sejahterahkanlah buruhmu dan rakyat yang memilihmu kemarin, atau minimal berbuat adil lah, bukan hanya untuk pengusaha. Dan semoga ke depan seluruh buruh di Indonesia dapat bersatu untuk merubah nasibnya sendiri melalui perjuangan politik kaum buruh, yaitu merebut kekuasaan secara konstitusional,” pungkasnya. (gus/dwi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakatm (PPKM) level 3 jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Melalui instruksinya Nomor 188.54/50/INST/2021, Gubsu Edy Rahmayadi melarang pesta kembang api, pawai, arak-arakan dan kerumunan besar. Bahkan, alun-alun dan fasilitas umum seperti lapangan terbuka juga ditutup.

Khusus pelaksanaan ibadah dan peringatan Natal, gereja diminta membentuk Satgas Prokes bersama dengan Satgas daerah. Pelaksanaan ibadah juga dilakukan secara offline di gereja dan daring, jumlah yang diperbolehkan offline tidak lebih 50 persen.

“Kita perlu antisipasi, karena selama ini usai hari besar terjadi kenaikan penyebaran Covid-19. Kita tentu tidak ingin kejadian seperti Agustus lalu terjadi lagi, itu akan sangat menyulitkan pemerintah dan juga masyarakat,” kata Gubernur Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (2/12).

Sesuai ketentuan PPKM level 3, maka tidak ada libur khusus selama periode Nataru, begitu juga dengan pembagian rapor anak sekolah semester 1, diimbau dilakukan pada Januari 2022. Tidak diperbolehkan untuk mudik dan dilakukan pengetatan di perbatasan.

Melalui instruksi Nomor 188.54/50/INST/2021 itu juga, Gubsu meminta kepada bupati/wali kota daerah tujuan wisata seperti Medan, Deliserdang, Binjai, Langkat, Karo, Samosir, Simalungun dan lainnya agar meningkatkan kewaspadaan. Bila terjadi kepadatan pengunjung wisata maka Pemkab/Pemko diminta untuk menerapkan pengaturan ganjil genap.

“Cuti juga tidak diperbolehkan bagi ASN, TNI, Polri, BUMD, BUMN agar menekan mobilitas masyarakat. Selain itu, kita juga perketat arus dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena ada tradisi mudik dari PMI selama Nataru. Ini berlaku terhitung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari,” tambah Edy.

Ketentuan-ketentuan lainnya secara garis besar sesuai dengan ketentuan PPKM Level 3. Edy Rahmayadi berharap Bupati/Walikota bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh budaya berperan aktif memonitor berjalannya PPKM Level 3 selama Nataru.

“Saya harap bupati/walikota, Forkopimda tokoh agama, masyarakat aktif memonitor berjalannya ini. Kita tidak mau kecolongan yang akan memberikan dampak besar kepada kita semua karena di luar negeri penyebaran Covid-19 masih tinggi,” tegas Edy Rahmayadi.

6 Daerah di Sumut Zona Hijau

Sementara, zona hijau (tidak ada kasus) penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara secara perlahan mulai meningkat. Sebelumnya, ada lima kabupaten/kota, kini telah bertambah 1 lagi sehingga jumlahnya menjadi 6 daerah. Selebihnya, 27 kabupaten/kota masih bertahan di zona kuning (risiko rendah).

Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat melalui website resminya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko, kabupaten/kota di Sumut yang masuk zona hijau antara lain Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Utara, Nias Selatan, Sibolga, dan Labuhanbatu Utara (Labura). Dari 6 daerah tersebut, 1 diantaranya yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang baru masuk zona hijau dalam pekan ini. Sedangkan 5 daerah lainnya sejak minggu sebelumnya.

Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 daerah tersebut, dihitung berdasarkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya sesuai update pertanggal 28 November 2021.

Sementara itu, data terkini perkembangan Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (2/12), Sumut disebutkan kembali menambah empat kasus konfirmasi positif baru sehingga totalnya naik menjadi 106.041 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah 6 orang menjadi 103.059.

Lalu untuk kasus kematian masih tetap bertahan di angka 2.889 orang. Karena itu, melalui data tersebut, maka saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 Sumut tinggal menyisakan 93 orang. Jumlah tersebut tentunya menurun dibanding sehari sebelumnya 95 orang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengimbau, agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru yang masuk dalam variant of concern (voc) oleh WHO, seperti Omicorn. “Memang kalau varian virus corona terus bermunculan, karena yang namanya virus termasuk Covid-19 ini akan terus bermutasi,” ujarnya.

Menurut Aris, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Makanya protokol kesehatan tetap harus dijaga dan tetap dimonitor oleh pemerintah. Sampai saat ini Satgas Covid-19 masih terus bekerja agar jumlah kasus tidak naik lagi,” katanya.

Guna mencegah penyebaran Covid-19 saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Aris menambahkan, pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III secara serentak. Meskipun, ada daerah yang telah Level I ataupun Level II. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, memastikan tidak ada libur semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 pada Desember ini. Pasalnya, jadwal pembagian rapor dan libur semester akan diundur hingga Januari 2022.

Padahal sebelumnya, Disdik Medan sudah membagikan surat edaran (SE) ke setiap sekolah terkait jadwal pembagian rapor dan libur semester untuk tingkat SD dan SMP, yakni pada bulan ini, Desember 2021. “Kemarin itu memang kami ada buat dan edarkan jadwal pembagian rapor dan jadwal libur semester, yaitu Bulan Desember ini. Tapi sekarang akan diubah jadwal terima rapor dan liburnya akan digeser ke Januari nanti,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kadis Pendidikan Medan, Topan OP Ginting kepada wartawan, Kamis (2/12).

Menurut Topan, pengunduran jadwal bagi rapor dan libur semester ganjil ini, guna mendukung program pemerintah dalam mencegah mudik dan peningkatan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Topan juga mengaku, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemenristek) soal perubahan jadwal libur semester tersebut. “Kita baru terima surat edaran dari Kemenristek soal perubahan jadwal libur semester ini,” ujarnya.

Untuk itu, terang mantan Camat Medan Tuntungan itu, pihaknya di dinas pendidikan akan segera membuat dan menyampaikan surat edaran tentang perubahan jadwal pembagian rapot dan libur semester. “Kami akan buat surat edaran barunya untuk disampaikan ke sekolah-sekolah, libur semester dan pembagian rapor akan diadakan pada Bulan Januari,” terangnya.

Topan pun mengimbau kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. “Kami akan terus mendukung program pemerintah pusat. Jika Kemendikbud menyatakan libur semester dan pembagian rapor ditunda, maka kita di sini juga akan lakukan hal yang sama,” katanya.

Oleh karena itu, Topan kembali memastikan bahwa sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Medan akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) sampai akhir 2021 ini. Namun Topan kembali mempertegas, pemerintah bukan menghapus libur semester para siswa, melainkan hanya menggeser jadwal pembagian rapor dan libur semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022. “Bukan tidak ada libur semester ya, tapi ditunda atau digeser ke Januari. Jadi tolong jangan salah dipahami, tetap akan ada pembagian rapor dan libur semester, tapi di Januari,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk menunda jadwal pembagian rapor dan libur semester ke Januari 2022. “Tak bisa kita pungkiri, selain libur keagamaan dan tahun baru, libur sekolah juga sangat berpotensi dalam meningkatkan mobilitas masyarakat. Apalagi saat kedua moment itu berada di saat yang sama atau berdekatan, pastinya akan berpotensi lebih besar lagi dalam meningkatkan mobilitas. Jadi saya fikir, apa yang dilakukan pemerintah untuk menunda jadwal libur semester ini sudah cukup tepat,” kata Sudari.

Mengurangi mobilitas masyarakat, lanjut Sudari, diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Pasalnya, angka penyebaran Covid-19 kerap meningkat usai libur panjang yang dijadikan masyarakat sebagai moment untuk bepergian. “Jadi apapun yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas dan menekan angka Penyebaran Covid-19, pasti kita dukung. Kita mau penyebaran Covid-19 in benar-benar bisa ditekan semaksimal mungkin, supaya bisa juga bisa menekan angka penyebaran Covid-19 semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Apalagi saat ini, sebagian belahan dunia sedang berjuang melawan penyebaran mutasi Covid-19 dengan jenis Omicron. “Meskipun sampai saat ini tidak ditemukan penyebarannya di Indonesia, tapi kita tetap harus waspada. Mari kita semua sama-sama menahan diri, tetap di rumah, tidak perlu bepergian untuk hal-hal yang tidak terlalu penting,” pungkasnya. (map)