Siap Bongkar Nama Mafia PCR, Menteri Terlibat Harus Mundur

3 November 2021 14:09 PM

TES PCR: Petugas medis melakukan tes Covid-19 dengan metode RT-PCR. Mulai kemarin, pemerintah resmi menurunkan harga tes PCR Rp275 ribu untuk Pulau Jawa-Bali, dan Rp300 ribu untuk luar Pulau Jawa-Bali.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Jokowi Mania (JoMan) Imanuel Ebenezer mengaku memiliki data sejumlah menteri yang bertanggung jawab urusan pengadaan PCR. Ia sangat marah setelah membaca laporan tentang persekongkolan elite dalam pengadaan alat tes PCR.

TES PCR: Petugas medis melakukan tes Covid-19 dengan metode RT-PCR.

“Data saya ada menteri terlibat. Beruntung bagi kita, Indonesia memiliki Jokowi yang cepat tanggap menurunkan harga PCR hingga di bawah 300 ribu. Di India saja bisa 200 ribu, kenapa di Indonesia tidak bisa,” ucap kata aktivis yang biasa disapa Noel itu, Selasa (2/11).

Menurut dia, para pejabat pemerintah dan konglomerat yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya. “Satu setengah tahun lalu harga PCR mahal. Bahkan pernah di atas 1.2 juta di awal Pandemi. Sekarang terbongkar semua, ada kongsi pengusaha dan politisi cari cuan,” kata Noel itu.

Dia menegaskan dalang dan mafia bisnis kesehatan ini harus menyetop aksi cari cuan mereka. Mereka bisa berbisnis energi, tambang, sawit dll yang tidak merugikan masyarakat terdampak pandemi. “Apalagi menterinya yang terlibat. Dia harus mundur,” kata Noel.

Noel mengaku akan mempertanggungjawabkan pernyataannya ini dengan merilis nama para pejabat dan pengusaha yang bikin harga tes PCR mahal. Dirinya menegaskan akan membawa data tersebut ke lembaga hukum. “Dari kepala sampai ekor harus tanggung jawab. Siapa pun yang memiskinkan rakyat terdampak pandemik harus dihukum mati. Saya akan kawal itu apa pun resikonya,” pungas Noel.

Seperti dikeathui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dicurigai bisnis tes PCR di Indonesia.

PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid di RI itu disebut didirikan Luhut dan 8 pemegang saham lainnya. Namun, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menegaskan tak ada konflik kepentingan dari keterlibatan Luhut di PT GSI.

Jodi mengakui memang sebelumnya ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020. Para pengusaha tersebut mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang fokus melayani tes Covid-19. Jodi menyampaikan PT GSI tidak pernah membagikan deviden, termasuk untuk Luhut. Keuntungan digunakan untuk menggelar tes Covid-19 gratis secara massal. “GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial,” ujar Jodi.

Sedangkan beredar kabar terkait Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR, hal itu ditepis oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Menurutnya, isu tersebut sangat tendensius.”Isu bahwa pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/11).

Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang dikaitkan ada keterlibatan Erick Thohir tersebut, tes PCR yang dilakukan sebanyak 700 ribu. “Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain,” ucapnya.

Arya menekankan, jika ada pihak yang mengatakan Erick Thohir terlibat permainan bisnis PCR sangat aneh. “Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ucapnya.

Kemudian, Arya melanjutkan, dalam tubuh GSI sendiri, memang ada yayasan perusahaan besar yaitu Adaro sebagai pemegang saham. Namun, hal tersebut merupakan bentuk kemanusiaan karena sahamnya hanya 6 persen. “Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” jelasnya.

Kemudian dalam yayasan kemanusiaan Adaro ini, Arya menambahkan, Erick Thohir sejak menjabat sebagai menteri sudah tidak aktif lagi pada urusan bisnis dan yayasan.”Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperi itu kita harus lebih clear melihat semua,” pungkasnya.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi alias Baidowi, mendesak agar dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis tes PCR untuk dibuka ke publik.

“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya, apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis di balik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga. kecurigaan publik harus dijawab secara profesional, benar atau tidak yang dicurigai publik,” ujar Awiek kepada wartawan, Selasa (2/11).

Anggota Komisi VI DPR ini menuturkan, wajar masyarakat punya kecurigaan bahwa tes PCR ini dijadikan ladang bisnis bagi pejabat pemerintah. Hal ini lantaran berubah-ubahnya aturan pemerintah mengenai syarat penerbangan. (jpnn/ila)

Sidang Perdana Korupsi Dana Desa, Mantan Camat Natal Rugikan Negara Rp887 Juta

3 November 2021 14:02 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Camat Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Riplan menjalani sidang perdana di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/11). Warga Komplek Johor Mas Blok D, Medan Johor/Jalan Pahlawan Pasar II, Kabupaten Madina ini, didakwa atas dugaan korupsi dana desa (DD) yang merugikan negara Rp887 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini menguraikan dalam dakwaanya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Riplan bersama-sama saksi Nirwana selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Natal, Tahun Anggaran (TA) 2019-2020.

“Di mana terdakwa Riplan memerintahkan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Natal untuk memuat beberapa kegiatan yang wajib ditampung didalam APBDes 2019, yaitu kegiatan Pengadaan/Pembelian HT, Buku Perpustakaan Milik Desa, Pelatihan PKK TA 2019 dan Pelatihan Tanggap Bencana Alam,” ujarnya dihadapan hakim ketua, Sulhanuddin.

Lebih lanjut, kata dia, usulan itu kemudian ditolak oleh dua kepala desa (kades), yakni saksi Tasmil selaku Kades Sundutan Tigo dan Nurul Mahmudi selaku Kades Sikira-kira I.

“Saat itu terdakwa menentang keputusan para kepala desa tersebut dengan mengatakan bahwa kegiatan yang diperintahkannya, wajib ditampung didalam APBDes Tahun 2019,” katanya.

Bahwa setelah itu, para Kades melaksanakan musyawarah desa dengan masing-masing masyarakat yang dihadiri badan permusyawarahan desa (BPD) masing-masing desa. Pada saat itu, terdapat beberapa masyarakat serta BPD yang tidak setuju dengan kegiatan yang diperintahkan oleh terdakwa. Atas hal itu, Kades Sikirakira I menyusun APBDes tahun 2019 sesuai dengan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan saat itu.

Namun, lanjutnya, terdakwa menolak menandatangani APBDes TA 2019 yang disodorkan saksi Nurul, hingga empat kali penolakan. Lantas oleh saksi Nurul, menyampaikan hal itu dalam musyawarah desa.

Selanjutnya, saksi Nirwana diperintahkan oleh terdakwa untuk meminta uang kepada 11 Kepala Desa untuk pengadaan/pembelian Handly Talk (HT) TA 2019 dan Pengadaan Buku Perpustakaan Desa TA 2019 sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sendiri oleh terdakwa.

Dimana, sebutnya, setiap Kades untuk pembelian HT, menyerahkan uang sebesar Rp13.425.000. Dan pengadaan buku perpustakaan milik desa, terdapat 22 desa menyetorkan uang ke saksi Nirwana sebesar Rp5-7,5 juta total Rp136,5 juta.

“Namun sampai akhir Tahun Anggaran 2019, terdakwa tidak ada menyerahkan buku perpustakaan tersebut kepada kades yang telah menyerahkan uang untuk pembelian buku perpustakaan tersebut (fiktif),” ungkapnya.

Kemudian, pada pelaksanaan PKK dan pelatihan tanggap bencana alam TA 2019, kembali saksi Nirwana diperintahkan terdakwa mengumpulkan uang dari setiap Kades se-Kecamatan Natal. Uang yang dikutip dari 28 kades, masing-masing menyerahkan Rp6 juta dengan total keseluruhan sebesar Rp168 juta.

“Berdasarkan keterangan saksi Nirwana, menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000 kepada terdakwa di rumah dinas Camat Natal yang yang disaksikan oleh saksi Hendra, Nori dan Netty (istri terdakwa),” bebernya.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan tanggap bencana alam, saksi Nirwana menerima Rp274 juta dari beberapa Kades. Kemudian, urainya JPU, kegiatan berlanjut hingga tahun 2020, terdakwa mengumpulkan para kades lagi untuk memerintahkan memasukkan kegiatan titipan terdakwa agar dimuat dalam PAPBDes Tahun 2020.

“Yang mana kegiatan titipan tersebut adalah Kegiatan Pelatihan 3 Pilar, Kegiatan BPD, Kegiatan LPM, dan PKK TA 2020,” sebutnya.

Bahwa atas seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa juga memerintahkan panitia kegiatan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dengan nilai pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan nilai anggaran yang tertuang dalam PAPBDes TA 2020.

“Namun SPJ tersebut ditolak oleh para Kepala Desa karena SPJ tersebut belum ditanda tangan (kosong),” katanya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Riplan selaku Camat Natal TA 2019-2020, telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yang bersumber dari Dana Desa (DD) se-Kecamatan Natal sebesar Rp877.055.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

“Atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” pungkasnya.

Usai mendengarkan dakwaan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan nota keberatan atas dakwaan (eksepsi), pada sidang pekan depan. (man/azw)

Parulian Simanungkalit, Perkenalkan Kota Pematangsiantar

3 November 2021 13:58 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tumbuh dan besar tanpa kasih orang tua tidak membuat dirinya menjadi sosok yang minder. Sebaliknya, bertambahnya umur membuat dirinya terus memupuk rasa percaya diri dengan tujuan untuk menjadikan dirinya berprestasi dalam bidang yang digelutinya. Dan rasa percaya diri inipula yang mengantarkan Parulian Simanungkalit menjadi Grand Finalis pada ajang Male Peagent The Most Man International Indonesia 2021.

“Kekurangan dalam satu sisi hidup tidak harus membuat kita terpuruk dan menyalahkan nasib. Sebaliknya, kita harus bangkit untuk membuat kita melupakan apa yang menjadi kekurangan kita,” ujar pria kelahiran 31 Maret 1990 ini.

Lian, panggilan akrabnya mengakui bukan hal yang mudah untuk mewujudkan prestasi tersebut dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Tetapi, dukungan dari orang yang menyayanginya dengan tulus, yaitu opung (nenek, red) dan adiknya membuat diri Lian mulai menorehkan prestasi, seperti menjadi anggota Paskibraka Indonesia Pematangsiantar 2007.

“Aku hanya dibesarkan oleh opung, dengan segala keterbatasan biaya dan lainnya. Dan saat aku terpilih menjadi Paskibraka Indonesia Kota Pematangsiantar 2007, aku melihat senyum opung yang diiringi dengan air mata. Aku tahu, aku telah membuat dirinya bangga. Dan inilah langkah awal aku untuk meraih prestasi lainnya. Dan yang menjadi cambuk, adalah saat aku mengikuti The Most Man International Indonesia,” ungkapnya.

Ya, ajang Male Peagent ini membuat dirinya harus belajar berbagai hal, salah satunya adalah bagaimana menjaga diri dan hati dan bersosialisasi dengan berbagai hal dalam hidup ini. Karena tidak bisa dipungkiri, para peserta lainnya dalam ajang ini adalah pria yang berbakat dan memiliki prestasi melebihi dirinya.

Walau sempat merasa minder, tetapi Lian mampu mengalahkan rasa kurang percaya dirinya tersebut dengan tekad yang sudah bulat dalam dirinya. Baginya, ajang ini bukan hanya untuk menaikkan nama saja, tetapi lebih dari itu, yaitu memperkenalkan kota kelahirannya, yaitu Pematangsiantar.

“Aku merasakan kasih sayang yang tulus di sana. Aku menjadi Paskibraka pada 2007 yang lalu juga karena Pematangsiantar. Selain alasan pribadi tersebut, saat ini Pematangsiantar telah berkembang menjadi salah satu tolak ukur pendidikan di Sumatera Utara. Dan aku bangga menjadi orang yang lahir dan besar di sana,” lanjutnya.

Lian juga ingin menjadi pioner bagi pemuda di Pematangsiantar, bahwa banyak bakat dan talenta yang ada di kota terbesar kedua di Sumatera Utara ini.

Dari ajang The Most Man International Indonesia ini pula, kini Lian telah memiliki berbagai prestasi, seperti tampil dalam Man Fashion Style 2021 di Surabaya, Jember Fashion Society 2021 di Jember, dan Surabaya Fashion Week 2021. Bahkan, berkat dari ajang ini, Lian berpastisipasi menjadi designer pada Mucha X Lian di Jember Fashion Society 2021.

“Dan satu lagi, visi misi The Most Man International Indonesia sangat cocok denganku. The Most Man International ini konsen pada wisata yang cocok dengan hobiku travelling, dan mengurangi polusi plastik yang cocok dengan hidup sehat yang mulai saya terapkan,” tutupnya. (ram)

Perkuat Silaturahim dan Keistimewaan Wanita dalam Islam, Pengajian Khadijah Undang UAS

3 November 2021 13:50 PM

AKRAB: Mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap sedang berbincang akrab dengan Ustad Abdul Somad.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pengajian Khadijah yang sudah berdiri sejak 17 tahun yang lalu menghadiri penceramah, Ustad Abdul Somad pada Senin (1/11). Diharapkan, kehadiran penceramah yang dikenal kocak ini dapat meningkatkan silaturahim para anggota pengajian dan warga Medan.

Ratusan orang hadir di kediaman mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Kehadiran mereka untuk menyaksikan ceramah Ustad Abdul Somad yang merupakan penceramah yang dikenal kocak.

Founder Pengajian Khadijah, Rita Wizni mengatakan kehadiran Ustad Abdul Somad diharapkan dapat mengobati rasa rindu anggota pengajian yang sudah lama tidak mendengarkan secara langsung ceramah dari Ustad Abdul Somad.

“Dengan kehadiran Ustad Abdul Somad diharapkan dapat meningkatkan semangat para anggota untuk mengaji. Karena, bagaimanapun seorang ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya,” ujar istri dari Rahudman Harahap ini.

Dijelaskannya, seorang ibu menjadi tumpuan keluarga dan negara. Dari seorang ibu akan mendidik anak untuk menjadi orang saleh atau hanya menjadi sampah di masyarakat. Seorang ibu pula yang memenuhi kebutuhan keluarganya, mulai dari makanan, kesehatan, dan lainnya.

Oleh karena itu, bila seorang ibu adalah orang yang cerdas maka besar kemungkinan anak yang dididik bisa menjadi baik, dalam sisi agama maupun dunia.

“Sekolah itu berawal dari seorang ibu, karena ibu yang mendidik anak, mulai beradaptasi dengan sekitar, berpikir, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa seorang ibu yang menjadikannya sukses seperti saat ini. Bahkan, orang yang membuat dirinya berduka adalah ibu dari anak-anaknya.

“Saya berharap, ceramah Ustad Abdul Somad membekas di hati kita. Dan membuat kita lebih hormat dan menyayangi ibu kita,” ujarnya.

Ustad Abdul Somad dalam ceramahnya mengatakan bahwa Islam sangat menghargai seorang ibu. Terbukti dalam sebuah hadis yang mengatakan untuk menghormati ibu, ibu, dan ibu dan setelah itu ayahmu.

“Kenapa 3 kali, karena seorang ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah,” ujarnya.

Abdul Somad mengatakan seorang ibu yang membesarkan 3 anak perempuan, merawat mereka dengan baik, dan menikahkan mereka dengan orang baik maka surga menjadi tempatnya.

“Ini membuktikan bahwa wanita, perempuan, dan ibu itu memiliki nilai penting dalam Islam,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada para peserta yang hadir untuk tidak membedakan jenis kelamin anaknya. Karena, seorang anak adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

“Rawatlah mereka untuk menjadi anak yang saleh, dan dapat membesarkan agama,” ungkapnya.

Abdul Somad juga mengatakan seorang ibu yang membesarkan anak yatim, maka akan mendapatkan Rahmat dunia akhirat baginya.

“Apalagi anak itu menjadi hafiz. Bukan hanya mendapatkan mahkota, maka ibu itu akan mendapatkan hidayah,” tutupnya. (ram)

Sidang Jual Vaksin secara Ilegal, Pemberi Suap Dituntut 2,5 Tahun Penjara

3 November 2021 10:50 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengusaha asal Medan, Selviwaty alias Selvi dinilai terbukti menyuap dua dokter berstatus aparatur sipil negera (ASN) untuk melakukan vaksinasi berbayar, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (2/11) sore. Dalam persidangan terdakwa diganjar tuntutan selama 2 tahun 6 bulan penjara.

TUNTUTAN: Selviwaty alias Selvi seorang, terdakwa kasus penyuapan vaksin menjalani sidang tuntutan secara virtual, Senin (2/11) sore.agusman/sumut pos.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison dalam nota tuntutannya menyatakan, terdakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 junto (jo) Undang Undang (UU) No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Meminta supaya majelis hakim menjatuhkan terdakwa Selviwaty alias Selvi dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta, subsider 4 bulan kurungan,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua Saut Maruli Tua Pasaribu.

Menurut JPU, terdakwa Selviwaty telah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN dalam hal ini kepada dr Indra selaku Kepala Klinik Pratama Rutan Tanjunggusta dan dr Kristinus Saragih yang merupakan ASN di Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut).

Usai memdengarkan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Selvi untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Dalam nota pembelaan secara lisan, terdakwa Selvi memohon agar majelis hakim memberikan hukuman seadil-adilnya.

“Saya mohon yang mulia agar hukuman saya diputus yang seringan-ringannya,” ucapnya.

Sementara itu, JPU menanggapi pembelaan terdakwa, langsung menyatakan tetap pada tuntutannya. Selanjutnya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dalam agenda pembacaan putusan.

Mengutip surat dakwaan, perkara yang menjerat ketiga terdakwa, bermula saat terdakwa Selviwaty meminta dr Kristinus, memvaksin orang-orang yang akan dikoordinir olehnya.

Selanjutnya, Selvi mengumpulkan uang dari orang-orang yang akan divaksin tersebut, dan dr Kristinus mendapat Rp250.000 perorang sekali suntik. Mereka berdua pun melaksanakan vaksinasi berbayar tersebut.

Ketika dr Kristinus tidak sanggup lagi karena kehabisan stok vaksin, maka ia menyuruh Selviwaty meminta bantuan ke temannya dokter yang ditugaskan di klinik Rutan Tanjunggusta Kelas I Medan yakni terdakwa dr Indra. Selanjutnya, Selviwaty membuat kesepakatan dengan terdakwa dr Indra yakni akan diberikan uang sebesar Rp250.000 perorang untuk sekali suntik vaksin.

Dari hasil penjualan vaksin itu, ketiga terdakwa memperoleh keuntungan yang bervariasi. Untuk dokter Kristinus Sagala memperoleh Rp142.750.000 dari 570 orang. Sedangkan yang diterima Selviwaty sebesar Rp11 juta, Dokter Indra memperoleh Rp134.130.000 rupiah dari 1.050 orang. Yang diterima Selviwaty sebesar Rp25 juta. (man/azw)

Kejari Hentikan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Peraga Pemko Binjai, Mantan Napi: Kami Diproses, Kenapa Dia Tidak?

3 November 2021 10:47 AM

Binjai-Ft-Kajari — KANTOR KEJARI: Kantor Kejari Binjai di Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara.teddy akbari/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Mantan terpidana (napi) kasus korupsi pengadaan alat peraga Tahun Anggaran 2011, Bagus Bangun menyoroti profesionalitas tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada oknum pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Pasalnya, oknum kepala dinas berinisial IG tersebut sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik.

KANTOR KEJARI: Kantor Kejari Binjai di Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara.teddy akbari/sumut pos.

Namun hingga Bagus yang merupakan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Pemko Binjai ini, IG tak kunjung diadili di Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Malah, penyidik telah menerbitkan Surat Penetapan Pemberhentian Perkara (SP3).

“Saya kecewa melihat kinerja tim penyidik Kejari Binjai yang diduga tidak profesional dan melanggar SOP (standar operasional prosedur),” kata dia, Senin (1/11).

Bagus sendiri sudah dijatuhi hukuman selama satu tahun dua bulan oleh majelis hakim. Dia kecewa lantaran IG yang juga ditetapkan tersangka malah ditutup kasusnya oleh penyidik.

Ditambah lagi, Bagus selaku pejabat pembuat komitmen dengan IG selaku kuasa pengguna anggaran yang menjabat Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Binjai dan Direktur CV Aida Cahaya Lestari, Dodi Asmara selaku rekanan ditetapkan tersangka pada gelombang pertama. Jumlah total tersangka dalam kasus tersebut ada 11 orang.

Artinya, penyidik ada menetapkan tersangka pada gelombang kedua sebanyak delapan orang. Tiga orang berasal dari panitia pengadaan pelelangan berinisial JM, AB, dan HS.

Sementara lima tersangka dari panitia pemeriksa hasil pengadaan pelelangan barang berinisial RS, EN, AR, OA dan RSN. Namun yang diadili hanya dua orang yakni, Bagus dan Dodi.

Karenanya, Bagus merasa ditumbalkan dalam perkara tersebut. “Saya dengan Dodi (kami, Red) sama hukumannya. Baiklah delapan orang tidak diproses, tapi kenapa dia (IG) yang sama kami ditetapkan tersangka tidak diproses (diadili),” beber pensiunan ASN Tahun 2018 lalu ini.

Dia sedikit bercerita tentang pribadinya. Bagus merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang baru pindah dari Dinas Kesehatan ke Dinas Pendidikan tahun 2011. Sebagai orang baru, dia kaget langsung ditunjuk sebagai Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan yang berujung korupsi tersebut.

“Pekerjaan itu (pengadaan alat peraga) merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya, 2010. Kepada penyidik juga saya bilang bahwa saya masih baru dan yang saya lakukan seperti buat spek dan harga untuk pengadaan itu, sudah saya lakukan sesuai Perpres (Peraturan Presiden),” urai dia.

Seiring berjalannya waktu, IG yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberi petunjuk untuk menggunakan perusahaan CV Aida Cahaya Lestari. Karena Bagus baru dan tidak merasa ada hal aneh, dia menjalankan saja petunjuk dari IG.

“Kadis (IG) memberi petunjuk pakai lah perusahaan ini (CV Aida Cahaya Lestari). Saya diperintahkan pakai spek dan harga dari perusahaan itu,” serunya.

Namun demikian, penyidik malah menerbitkan SP3 terhadap IG dan delapan orang lainnya yang ditetapkan tersangka pada gelombang kedua. “Maka dari itu saya minta penyidik profesional, ya diproses lah tersangka. Sudah tahap penyidikan namun kenapa bisa SP3,” kata dia.

“Dalam hukum saya merasa tidak diberlakukan adil. Makanya saya minta keadilan. Saya sudah menjalani hukuman namun ternyata tersangka lain yang sampai sekarang ini menjabat kadis (IG) dan pelaksana tugas kadis (RS) tidak tersentuh, bahkan masih menjabat. Saya merasa tidak ada keadilan ketika IG ditetapkan tersangka tapi tidak diproses,” tambah pria yang dikaruniai dua anak dan sudah memiliki empat cucu ini.

Diketahui, Kejari Binjai melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat peraga SD pada 2018 lalu. Pengadaan alat peraga tersebut sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus dengan pagu Rp1,2 miliar.

Kerugian negara mencapai Rp500 juta. Modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara menggelembungkan harga atau markup hingga pengadaannya fiktif. (ted/azw)

Liverpool vs ATL Madrid: Awas Salah

3 November 2021 10:41 AM

SUMUTPOS.CO – LIVERPOOL akan kembali menghadapi pertandingan penting di ajang Liga Champions pekan ini, menghadapi Atletico Madrid di Anfield, Kamis (4/11) dini hari WIB. Kedua tim memiliki komposisi pemain yang sangat baik, keduanya juga membidik kemenangan dalam pertandingan ini.

Liverpool saat ini masih bertengger di puncak klasemen Grup B dengan koleksi 9 poin. The Reds mampu meraih poin sempurna dalam 3 laga terakhir yang dilakoni di fase grup.

Sementara, Atletico Madrid masih membuntuti di bawahnya dengan selisih cukup jauh, 5 angka. Karenanya, Los Colchoneros harus mampu mencuri poin penuh dari Anfield agar bisa memperpendek jaraknya dengan sang pemuncak klasemen.

Meraih kemenangan di Stadion Alfield, bukan sesuatu yang mudah Euforia pendukung The Reds tak bisa dipungkiri bakal memengaruhi performa para pemain Atletico. “Kami tahu betapa bagusnya Liverpool dalam serangan balik ketika mereka maju dengan penyerang cepat mereka. Kami tahu bahwa mereka memiliki beberapa kelemahan yang bisa kami manfaatkan untuk keuntungan kami, dan kami harus memanfaatkannya lagi di pertandingan berikutnya,” kata Luis Suarez, striker Atletico Madrid, dilansir AS Diario.

“Kami harus memperhatikan, karena selain menggunakan kekuatan itu, mereka memiliki satu pemain lagi, yaitu kerumunan Anfield, dan itu menyulitkan kami,” tambahnya.

Selain itu, The Reds punya rekor bagus saat bermain di kandang sendiri. Sejak Maret lalu, mereka tak pernah sekalipun menelan kekalahan di Anfield. Rinciannya, pasukan Jurgen Klopp meraih 9 kemenangan dan 6 hasil imbang.

Lini serang Liverpool saat ini juga sedang tajam-tajamnya. Salah satu pemain yang kian menunjukkan peningkatkan performa adalah Mohamed Salah. Striker sayap asal Mesir itu tercatat selalu berkontribusi, baik dalam gol maupun assist, dalam 10 laga beruntun semua ajang.

Kepiawaian Salah dalam menggocek bola dan melesakkan tembakan tak boleh dibiarkan begitu saja oleh barisan pertahanan Atletico. Buktinya dapat dilihat saat Salah mengobrak-abrik tembok Atletico di leg pertama. Gawang Ja Oblak saat itu jebol 2 kali gegara ulah pemain yang masuk nominasi Ballon d’Or 2021 tersebut.

Namun, Atletico sedikit bisa bernapas lega. Semua bek tengah yang dimilikinya tersedia. Stefan Savic dan Jose Gimenez sudah pulih dari cedera dan siap diturunkan.

Kemenangan 3-0 atas Betis dalam lanjutan jadwal La Liga pekan lalu juga bisa jadi dorongan moral tersendiri bagi Los Rojiblancos. Apalagi, Joao Felix, yang sudah lebih dari 5 pekan puasa gol, akhirnya mampu membukukan 1 gol dalam laga tersebut.

Liverpool dipastikan akan kehilangan Naby Keita di laga kontra Atletico, nanti malam. Gelandang 26 tahun itu mengalami cedera otot saat bermain melawan Brighton, Sabtu (30/10) kemarin. Liverpool diprediksi bakal kekurangan pemain tengah. Sebab tidak hanya Keita yang absen. James, Milner, Harvey Elliott, dan Thiago juga absen. Fabinho yang biasanya jadi andalan di lini tengah juga diragukan bisa tampil.

Masalah cedera pemain juga menyerang kubu lawan, Atletico Madrid. Antoine Griezmann menjadi salah satu pemain andalan Diego Simeone yang bakal absen. Mantan penyerang Barca tersebut diskors setelah kartu merahnya di leg pertama.

Selain itu, Marcos Llorente dan Thomas Lemar juga masih menderita cedera. Tidak mungkin memaksakan salah satu di antaranya untuk tampil di laga nanti. Kabar baiknya, bek tengah Stefan Savic dan Jose Gimenez sudah pulih dari cedera. Barisan pertahanan Los Galacticos ditengarai bakal sulit dijebol oleh The Reds dengan kembalinya kedua pemain. (trt)

Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Dimulai Tahun Depan, Gratis, Ditarget 27 Juta Anak

3 November 2021 10:37 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui vaksinasi untuk anak usia 6–11 tahun menggunakan vaksin Sinovac. Ini menjadi kabar baik bagi para orang tua, di mana sebelumnya pemberian vaksin baru diizinkan untuk remaja 12–17 tahun. Lantas, kapan pelaksanaannya?

Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan, keputusan kapan pemberian vaksin untuk anak dilaksanakan, itu akan diputuskan Kementerian Kesehatan. Ranah BPOM hanya memberikan persetujuan vaksin kemudian selebihnya menjadi ranah Kemenkes. “Kapannya itu bukan ada di ranah BPOM. Kami sudah berikan persetujuan, selanjutnya terserah Kemenkesn

Tergantung keputusan Kemenkes. Yang 12-17 sudah bergulir kan. Ini berita yang ditunggu para orang tua tentunya,” kata Penny secara daring, kemarin.

Selain Sinovac, Penny menyebutkan, ada beberapa vaksin lainnya yang akan diberikan untuk anak. Di antaranya, Pfizer dan juga Sinopharm. “Kami butuh Pfizer mendaftarkan produk tersebut untuk anak. Itu yang kami tunggu, namun kami proaktif kejar juga. Sehingga vaksin untuk anak ada alternatif. Ada juga Sinopharm, ini juga butuh proses, ini bertahap, butuh waktu ya. Kami menunggu kelengkapan data-data,” jelasnya.

Sementara, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi menyebut, vaksin anak ini akan masuk ke dalam program vaksinasi pemerintah yang diberikan secara gratis. Dengan target yang ditetapkan sekitar 25-27 juta. “Iya (vaksinasi anak) masuknya ke skema gratis, tentunya ada penambahan target pastinya sebesar 25-27 juta,” kata Nadia dalam keterangannya, Selasa (2/11).

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun akan dimulai pada tahun depan. Saat ini, sebut Nadia, pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan target sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. “Kita sedang menyiapkan pelaksanaan teknisnya, termasuk prosedur skrinning dan prosedur pemberian vaksin,” lanjutnya.

Nadia juga menegaskan, Kemenkes turut meminta rekomendasi dari ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 anak.”Sambil kita upayakan ketersediaan vaksin tambahan untuk usia 6-11 tahun,” tukas Nadia.

Di sisi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik kabar program vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun. Dengan dikeluarkannya izin penggunaan dalam keadaan emergensi vaksin Coronavac produksi Sinovac untuk anak berusia 6–11 tahun oleh BPOM, serta telah dimulainya pembelajaran tatap muka, maka IDAI mengeluarkan rekomendasi pembaruan terkait vaksinasi Covid-19 (Coronavac) untuk anak usia 6 tahun ke atas.

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso SpA(K) mengatakan, anak juga dapat tertular dan menularkan virus Corona dari dan ke orang dewasa di sekitarnya. “Anak bisa menjadi OTG atau Orang tanpa Gejala. Maka kalau ada orangtua, orang lain yang tinggal serumah, orang yang datang ke rumah, teman atau guru di sekolah pada pembelajaran tatap muka walau tanpa gejala bisa ketularan,” katanya, Selasa (2/11).

Oleh karena itu, kata Piprim, pentingnya mengontrol secara terus-menerus penularan dan transmisi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, sejumlah laporan dari hasil pembelajaran tatap muka dari beberapa negara dunia yang menyatakan adanya peningkatan kasus rawat inap pasien anak dengan Covid-19. “Maka penting sekali anak untuk segera divaksinasi,” ungkapnya.

Karenanya, Piprim meminta agar orangtua tak ragu membawa buah hatinya untuk menjalani vaksinasi Covid-19. “Agar mereka sehat dan pandemi bisa segera selesai,” ujarnya.

Piprim menambahkan, sejatinya kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. Meski, secara persentase, hanya sekitar 1 persen. Hal itu diamini dokter spesialis anak Prof Aman Bhakti Pulungan.

Menurut dia, 66 persen keluarga Indonesia tinggal dan berhubungan erat dengan lansia. Risiko penularan pun besar. Terlebih, anak-anak sudah mulai mengikuti PTM terbatas. Karena itu, semua pihak harus terlindungi.

Selain itu, lanjut dia, vaksinasi ini bisa dijadikan modal untuk pelaksanaan PTM. Sebab, hingga saat ini ada 50 persen orang tua yang belum mau anaknya pergi ke sekolah untuk PTM. Sementara, PTM sudah mendesak dilakukan karena anak-anak sudah ketinggalan pelajaran. “Kalau ini bisa segera kita lakukan, development index anak yang menurun setahun terakhir bisa meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Data Satuan Tugas Covid-19 Nasional per 1 November 2021, proporsi kasus anak terinfeksi Covid-19 sebesar 13 persen. Lalu bagaimana dengan dosisnya? Maka IDAI merekomendasikan pemberian imunisasi Covid-19 Coronavac pada anak golongan usia 6 tahun ke atas. Vaksin Coronovac diberikan secara intramuskular dengan dosis 3ug (0,5 ml). Diberikan dengan dua dosis sebanyak dua kali pemberian. Dan jarak dosis pertama ke dosis kedua yaitu 4 minggu.

Jangan Ada Paksaan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, untuk vaksinasi anak ini perlu dilakukan edukasi secara intensif kepada orangtua agar tidak ada kekeliruan. “Ini sebenarnya edukasi juga, jangan pula vaksin dipaksa-paksa,” ungkapnya ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (2/11).

Edukasi berupa bagaimana dan kenapa harus divaksin. Hal ini dilakukan guna membangun kesadaran orang tua bagaimana vaksin itu bisa berdampak pada peningkatan pembelajaran. “Karena dengan sendirinya nanti masyarakat kalau sudah teredukasi dengan baik, sendirinya mereka akan sadar untuk melakukan vaksinasi itu,” jelasnya.

Pasalnya, jika menggunakan cara paksa, masyarakat bisa frontal dalam menyampaikan aspirasinya. Bahkan, bisa sampai membuat narasi anti vaksin. “Sehingga proses literasi vaksin dan membangun jembatan diskusi dengan Disdik, sekolah, orang tua, masyarakat itu juga penting sekali peranannya. Dengan begitu masyarakat akan sadar anaknya perlu divaksin atau tidak,” ujarnya.

Ubaid juga menyampaikan, langkah ini dapat memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa sekolah merupakan tempat yang aman. Pasalnya, saat ini orang tua masih ragu untuk memberikan izin kepada anaknya melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. “Ini juga bisa menjadi jembatan supaya orang tua juga percaya bahwa anaknya terprotektif dengan baik,” ungkapnya.

Dengan adanya vaksinasi anak, sekolah pun juga dapat memberikan pembelajaran secara aman dan baik bagi para murid. Mengingat sebelumnya banyak kekhawatiran yang dirasakan ketika melaksanakan PTM. “Dari sisi sekolah juga bisa menjadi tempat yang aman pula bagi anak-anak untuk bisa belajar, karena sebelumnya anak-anak itu belum divaksin dan kejadian (penularan) di beberapa sekolah,” terang dia.

Selain itu, vaksinasi ini juga diminta untuk memiliki road map. Sehingga implementasi vaksinasi di lapangan dapat dijalankan secara tepat sasaran serta menghindari kecurangan oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti menjual vaksin. “Menjadi penting bagaimana mekanismenya supaya semua bisa divaksin sehingga program ini tidak meresahkan masyarakat, seperti vaksin habis, karena ini pasti dibutuhkan orang tua untuk menjamin keselamatan anak-anaknya,” pungkas Ubaid.

Tunggu Kemenkes

Sementara, Pemko Medan masih menunggu instruksi, arahan ataupun izin dari Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun ini. Kepada Sumut Pos, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Mardohar Tambunan mengatakan, BPOM hanya merekomendasikan dapat atau tidaknya vaksin (Sinovac) untuk dipergunakan, termasuk untuk anak usia 6 sampai 11 tahun.

“Tapi yang berhak mengizinkan bisa atau tidaknya vaksin itu digunakan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun adalah Kementerian Kesehatan. Jadi, selama belum ada izin dari Kemenkes, ya tentu belum bisa kita lakukan. Kita ikuti aturan yang ada saja, sebelum ada izin dari Kemenkes, maka belum bisa kita lakukan,” ucap dr Mardohar kepada Sumut Pos, Selasa (2/11).

Namun begitu, kata Mardohar, begitu Kemenkes telah mengizinkan agar anak usia 6 sampai 11 tahun divaksinasi Covid-19, maka pihaknya akan langsung melakukan vaksinasi kepada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun di Kota Medan.

Apalagi, anak usia 6 sampai 11 tahun merupakan anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Sedangkan saat ini, siswa SD di Kota Medan khususnya kelas 4, 5 dan 6 telah mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sejak 1 November lalu. Sebelumnya, siswa SMP di Kota Medan telah terlebih dahulu melaksanakan PTMT sejak 11 Oktober 2021. “Begitu dapat izin dari Kemenkes, vaksinasi untuk siswa SD akan kita lakukan. Kalau SMP kan memang sudah kita vaksin, bahkan sekarang SMP sudah vaksin dosis kedua. Selama ini siswa SD kan belum kita vaksin, itu karena belum ada izin. Tapi bila sudah ada izin dari Kemenkes, maka kita siap menggelar vaksinasi pelajar untuk tingkat SD,” pungkasnya. (map)

Alternatif Atasi Kemacetan Lalin dan Longsor, Segerakan Jalan Layang Medan-Berastagi

3 November 2021 10:35 AM

Diskusi-Jalan-Tol-Medan-Berastagi — DISKUSI: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat diskusi dengan Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) Sumut membahas pembangunan jalan Tol Medan-Berastagi di Medan Club, Senin (1/11).ISTIMEWA/SUMUTPOS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembangunan jalan layang di jalur Medan-Berastagi. Sebelum proses pembangunan jalan tol Medan-Berastagi dimulai, menurutnya jalan layang dan aktivasi jalan alternatif, idealnya turut jadi atensi untuk segera diselesaikan.

DISKUSI: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat diskusi dengan Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) Sumut membahas pembangunan jalan Tol Medan-Berastagi di Medan Club, Senin (1/11).ISTIMEWA/SUMUTPOS.

Terlebih mengingat, jalur alternatif yang sudah ada saat ini biayanya lebih murah dan dapat segera dirampungkan pembangunannya. ”Kebutuhannya sangat mendesak, mengingat sudah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Jalur Medan-Berastagi adalah jalur yang sangat vital menurut saya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/11).

Lebih lanjut dia menilai, jalan layang seperti pada pengertian umumnya, yakni jalur yang dibangun dengan menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalulintas. “Di beberapa titik pada ruas tersebut yang rawan macet agar segera dibangun jalan layang,” katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalur Medan-Berastagi terkhusus kawasan Sembahe dan Sibolangit acapkali menjadi titik parah kemacetan. “Kalau ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalulintas,” katanya.

DPRD Sumut sangat mendukung penguatan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Sebab, pembangunan itu merupakan solusi dari problem yang kerap terjadi pada jalur dimaksud. ”Saya mendukung agar rencana tersebut dapat dimatangkan. Bagaimanapun sudah sangat dibutuhkan akan adanya jalan tol ini,” ujarnya.

Di samping itu, ruas Medan-Berastagi sangat vital bagi sektor pertanian serta pariwisata di Sumut. Dengan adanya jalan tol, maka distribusi produk pertanian dari Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat hingga ke Medan dan sekitarnya lebih lancar. ”Jalur itu salah satu gerbang untuk kawasan strategis pariwisata Danau Toba juga destinasi wisata yang ada di Tanah Karo, Dairi dan Pakpak. Kalau jalur utama itu sering terganggu baik karena macet, longsor, maka itu bisa juga berpengaruh dengan pasokan sayur yang diangkut ke Medan dan sekitarnya,” katanya seraya berharap rencana pembangunan jalan tol tersebut dapat langsung terealisasi demi kepentingan bersama.

Cendikiawan Karo Bahas Jalan Tol Medan-Berastagi

Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo Cory S Sebayang, Ketua DPRD Sumatera Utara Drs Baskami Ginting dan Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu SH di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Senin (1/11). Pertemuan ini untuk mencari solusi jalan Medan-Berastagi dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Pada pertemuan itu, Dr Ir Budi Derita Sinulingga MSi selaku Ketua ICK Sumut, memaparkan sejumlah poin penting terkait pembangunan infrastruktur berskala nasional di Jalan Letjen Djamin Ginting Medan–Kabupaten Karo. Dia mengutarakan, proyek pembangunan jalan tol Medan-Brastagi dapat segera terealisasi jika semua kompak dan bersatu melobbi ke pusat.

Mengingat kepadatan volume kendaraan beberapa tahun ke depan tidak akan terelakkan. “Miliaran rupiah terbuang percuma setiap tahun akibat seringnya terjadi kemacetan,” sebutnya.

Demikian juga titik-titik kemacetan dan rawan longsor akan semakin bertambah. Sehingga kemacetan yang semakin parah tidak akan terhindarkan lagi. “Otomatis berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Karo maupun sejumlah daerah lainnya,” terang Budi yang juga mantan Kepala Bappeda Pemrpovsu itu.

Dia menyayangkan program pemerintah tentang infrastruktur seperti yang diatur dalam Perpres No 117 Tahun 2015 yang hanya menetapkan akses cepat ke kawasan Selatan Danau Toba yaitu, jalan tol dan jalan kereta api ke Parapat, serta Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Sedangkan ke kawasan Utara Danau Toba sama sekali tidak ada akses cepat. Padahal, jalan Medan-Berastagi merupakan akses utama ke kawasan Utara Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun (bagian atas) dan Pakpak Bharat, juga akses utama ke wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.

“Karena itulah, ICK selama ini selalu menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangannya seperti pembangunan tol atau jalan layang,” kata Budi Sinulingga yang selama ini getol menyuarakan pentingnya pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi.

“Menyikapi kabar terakhir, bahwa Kementerian PUPR belum mengakomodir usulan pembangunan tol Medan – Berastagi, sungguh sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Sumatera Utara yang sudah melewati tahapan kelayakan studi yang dibuat oleh dewan pakar ICK,” tandasnya.

Sementara, Bupati Karo Cory S Sebayang mengucapkan terima kasih kepada Cendekiawan Karo Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan ini guna membahas jalan Medan- Berastagi. ”Apa yang kita bicarakan pada hari ini, semoga berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rencananya, gagasan perbaikan jalan ini akan disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kita bersama-sama untuk berjuang ke pemerintah pusat untuk meloloskan apa yang kita inginkan ini,” ungkap Cory.

“Saya yakin dan percaya dengan kerja keras kita semua, terutama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Anggota DPR RI Bob Andika beserta Gubernur Sumatera Utara dan Cendekiawan Karo semua ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya. (prn/deo)

Bendungan Lau Simeme Ditarget Rampung Akhir 2022, Gubsu: Jangan Ada yang Ganggu

3 November 2021 10:32 AM

Proyek-Bendungan-Lau-Simeme-Dikebut — TINJAU BENDUNGAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut, Putra Panca Simanjuntak, Pangdam I/BB, Hasanuddin meninjau lahan untuk pembangunan bendungan Lau Simeme, di Jambur Sada Arihta, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Birubiru, Deliserdang, Selasa (2/11) siang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Birubiru, Kabupaten Deliserdang, ditargetkan rampung akhir tahun 2022. Saat ini, sudah berprogres 60 persen. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menegaskan, jangan ada lagi pihak yang mengganggu proyek strategis nasional bernilai Rp1,7 triliun itu.

TINJAU BENDUNGAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut, Putra Panca Simanjuntak, Pangdam I/BB, Hasanuddin meninjau lahan untuk pembangunan bendungan Lau Simeme, di Jambur Sada Arihta, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Birubiru, Deliserdang, Selasa (2/11) siang.

“Hari ini kita sudah sosialisasi. Masyarakat yang hadir di sini saya kira sudah mewakili. Jangan ada lagi setelah ini, mengganggu. Saya lihat tidak ada yang hadir orang-orang yang selama ini kita ketahui mengaku-ngaku punya lahan,” kata Edy saat sosialisasi lahan untuk pembangunan bendungan Lau Simeme, di Jambur Sada Arihta, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Birubiru, Selasa (2/11) siang.

Edy ingin, proyek itu selesai paling lama akhir Desember 2022. Menurut dia, semakin cepat pekerjaan bendungan Lau Simeme selesai, maka rakyat Sumut terkhusus Kecamatan Birubiru, akan segera menikmati dan merasakan manfaatnya.

“Bilanglah 2023 pelaksana proyek bisa selesai, tapi saya ingin tahun depan selambatnya di Desember, harus siap. Supaya rakyat Sumut segera menikmati hasil pembangunan bendungan ini. Makanya butuh dukungan dan doa dari kita semua, dan saya janji proyek Lau Simeme besar sekali manfaatnya bagi kita semua,” tegasnya.

Disampaikan Gubsu, jika nanti bendungan Lau Simeme beroperasi, maka dapat menampung 17 juta kubik air. Selain untuk kebutuhan air bersih mandi, cuci, kakus (MCK), bisa sebagai energi listrik dan irigasi untuk lahan pertanian masyarakat. ”Saat ini kita kurang 4.000 liter/detik air bersih. Bendungan ini sanggup memberikan air 3.000 liter/detik, dan yang 1.000 lagi nanti kita cari dari sungai-sungai (lain) sehingga terpenuhilah kebutuhan ini untuk anak cucu kita. Selanjutnya paling terpenting untuk kesejahteraan rakyat juga, dia akan menjadikan tempat pariwisata,” katanya.

Hadir dalam acara, Kapolda Sumut, Irjen Pol Putra Panca Simanjuntak, Pangdam I/BB, Mayjend TNI Hasanuddin, Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, Kepala BWSS II, Maman Noprayamin, Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi, Forkopimda Deli Serdang, Muspika Biru Biru, dan elemen masyarakat di enam desa yang terdampak pembangunan.

“Jadi kalau sudah sepakat kita menyukseskan bendungan ini, jangan ada lagi yang coba-coba mengganggu. Saya sudah bawa deking ini Bapak Kapolda dan Pak Pangdam, nanti urusannya sama beliau-beliau ini,” kata Edy disambut tawa para audiens.

Di awal paparannya, Gubsu menyebut bahwa rencana pembangunan bendungan Lau Simeme dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama. Bahwa di Sumut akan dibangun sebanyak tujuh bendungan, namun sampai kini tak ada yang rampung dilakukan. Khusus Lau Simeme, anggaran pembangunannya sekitar Rp1,7 triliun.

“Salah satunya Lau Simeme ini, tapi tidak tau kesulitannya apa dan ini yang selalu saya diskusikan dengan Kapolda serta Pangdam. Besar ini anggarannya dari pusat, hampir Rp1,7 triliun. Progresnya saat ini sudah 60 persen. Harusnya di 2016 sudah dikerjakan, namun dengan segala kendala yang ada (di lapangan), pada 2018 baru bisa berjalan,” ungkap mantan Pangkostrad.

“Kita kalah jauh sama Pulau Jawa sana. Di Jawa Barat itu ada 10 bendungan yang terdaftar. Di Jawa Timur ada 11 bendungan. Jawa Tengah 35 jumlahnya. Nah di Sumut akan dibangun tujuh, tak jadi-jadi. Baru satu inilah mau berjalan,” imbuh Edy.

Bentuk Satgas

Kapolda Panca Simanjuntak meminta pihak Pemkab Deliserdang dan Muspika Birubiru untuk membentuk tim satuan tugas (Satgas), guna membuka saluran komunikasi bagi warga yang benar-benar terdampak pembangunan. ”Dari pertanyaan yang diajukan masyarakat, saya melihat sebenarnya ada masalah komunikasi yang terputus selama ini. Apalagi ini sudah sejak 2016 direncanakan pembangunan. Harusnya tidak lagi ada sosialisasi seperti ini. Untuk itu saya minta dibentuk satgas agar segala aspirasi dan keluhan atas proyek ini, dapat dijawab oleh aparatur pemda. Dan pada prinsipnya, kami siap membantu agar bendungan kita ini selesai seperti yang diinginkan bapak gubernur,” katanya.

Ia menegaskan, jangan ada pihak-pihak yang mengklaim lahan lagi apalagi sampai menghambat pekerjaan bendungan. ”Saya sepakat Pak Gubernur, bagi pihak yang coba mengganggu soal ini akan kami tindak tegas. Apalagi disampaikan lahan ini merupakan areal milik negara. Mari sama-sama kita sukseskan pembangunan di kampung kita ini. Karena semakin cepat selesai, masyarakat cepat menikmatinya,” katanya.

Ashari Tambunan meminta kepada Gubsu dan BWSS II selaku leading sector, supaya diberikan nilai tambah kepada masyarakat terdampak pembangunan. ”Baik itu lapangan kerja untuk rakyat yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, supply listrik yang masih kurang di daerah kami ini, atau bantuan lain kepada masyarakat saat dalam pengerjaan maupun nanti setelah selesai pembangunan,” katanya seraya turut mengajak rakyatnya untuk suksesi bendungan Lau Simeme.

Adapun di sesi tanya jawab, segala keinginan dan harapan warga akan menjadi perhatian serius untuk diakomodir oleh pemprov maupun pemda setempat. Antara lain soal ganti rugi tanah, ekses dari pembangunan seperti jalan dan irigasi persawahan yang rusak, air menjadi kotor, hingga aspek lainnya, ditekankan semua itu bakal menjadi atensi untuk diselesaikan. (prn)