MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumatera Utara, Tia Ayu Anggraini, menyerahkan surat rekomendasi kepada Rahayu Saraswati yang bakal maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum TIDAR di Jakarta, Sabtu (30/10).

Menurut anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra ini, Rahayu Saraswati adalah sosok yang tepat untuk memimpin TIDAR pusat. Palsanya, perempuan yang malang melintang di dunia organisasi itu merupakan kader terbaik Partai Gerindra dan cukup dekat dengan kaum millienal.

“Saya yakin, tangan dingin mbak Rahayu Saraswati mampu membawa TIDAR menjadi lebih baik lagi ke depannya. Beliau adalah panutan anak muda, khususnya kaum perempuan di Tanah Air,” ungkapnya melalui pesan singkat, Sabtu (30/10).

Tia menambahkan, selama kepemimpinan Ketua TIDAR yang sekarang ini, roda organisasi salah satu sayap Partai Gerindra itu sudah berjalan cukup baik. Namun ia meyakini, TIDAR akan lebih baik lagi apabila Rahayu Saraswati mendapat amanah untuk memimpin TIDAR pusat untuk lima tahun ke depan. 

“Kita di Sumatera Utara siap mendukung dan menjalankan amanah pimpinan TIDAR pusat, karena dari tangan pemuda lah lahir pemikiran-pemikiran positif untuk kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, menargetkan NasDem Sumut menjadi jawara di Pemilu 2024. Salah satu caranya, melalui restrukturisasi pengurusan di sejumlah kabupaten dan kota.

Menurut Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, restrukturisasi pengurus merupakan bagian konsolidasi dan memperkuat partai guna mendapat simpati rakyat menuju Pemilu 2024. ”Hari ini kami menyerahkan 7 SK (surat keputusan) pengurus DPD, dan 8 SK Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar. Ini akan kita evaluasi tiga bulan, sesuai arahan Bapak Ketua Umum, Surya Paloh, yang menargetkan NasDem Sumut sebagai pemenang Pemilu 2024,” katanya didampingi Ketua Watim DPW NasDem Sumut, Erry Nuradi menjawab wartawan usai kegiatan penyerahan SK di kantor DPW, Jl. HM Yamin No.41 Medan, Senin (1/11) sore. 

Tujuan terdekat yang bakal dihadapi, sebut Iskandar, yakni tahapan verifikasi adminitrasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Lalu verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh DPW NasDem Sumut. ”Diharapkan melalui penyegaran ini, target NasDem Sumut sebagai pemenang 2024, dapat tercapai. Kenapa dimulai baru sekarang ini, karena situasi pandemi yang mulai menurun dan kita bisa beraktivitas dengan prokes yang ketat. Makanya kita lakukan segera konsolidasi partai,” katanya. 

Adapun kabupaten/kota penerima SK kepengurusan, wantim, dan wankar itu terdiri dari; Gunung Sitoli, Nias Barat, Kabupaten Nias, Tanjung Balai, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, dan Pakpak Bharat. Ditambah Kabupaten Asahan yang hanya menerima SK untuk wantim dan wankar. 

“Setelah itu kami akan turun ke daerah-daerah untuk meninjau infrastruktur, struktur, maupun keanggotaan partai yang kita targetkan pada Juni (2022) nanti sudah siap. Jadi hari ini kami konsolidasi partai dalam rangka memenangkan Pileg 2024,” kata Iskandar. 

 Sementara Erry Nuradi menambahkan, sebagai partai baru yang akan berusia 10 tahun, NasDem telah menjelma sebagai partai besar yang berada di posisi keempat pada Pemilu 2019 lalu. 

“Kita lihat di DPR RI, NasDem berada di kursi keempat, di bawah PDIP, Gerindra, dan Golkar. Begitu juga di DPRD Sumut, NasDem dengan 12 kursi dari partai-partai yang ada kita di peringkat keempat. Demikian juga jika ditotal dari seluruh kabupaten/kota di Sumut, NasDem berada di posisi keempat. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun yang relatif pendek, NasDem sudah mampu menerobos empat besar secara nasional maupun daerah,” katanya. 

 Ia menyebut, melihat fakta-fakta itu tentu bukan hal yang mustahil bila di Pileg 2024, NasDem Sumut mampu untuk menjadi yang terbaik. “Apalagi dengan semboyan kita kali ini ‘NasDem Juara’, seperti kata ketua DPW tadi, kita mampu untuk melakukannya,” ujarnya. (prn/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kampung Lalang, Senin (1/11). Dalam sidak tersebut, ditemukan pengakuan dari pedang yang berjualan di badan jalan, kalau mereka membayar uang kebersihan dan uang jaga malam.

Berdasarkan pantauan, para Direksi seperti Dirut Suwarno, Dirops Ismail Pardede, Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, dan Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi, tiba di Pasar Kampung Lalang sekitar Pukul 07.15 WIB. Para Direksi pun disambut Kepala Cabang II Budi F Putra dan Kepala Pasar Kampung Lalang Rosmalita.

Dalam kesempatan itu, para direksi langsung menuju Jalan Klambir V yang macet akibat banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan. Dirut PUD Pasar Kota Medan Suwarno pun mengakui bukan hal yang mudah untuk menertibkan pedagang yang ada di badan jalan. Namun ia yakin, PUD Pasar Kota Medan akan mampu melakukannya.

Menurut Suwarno, butuh kolaborasi antara PUD Pasar Kota Medan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Medan Sunggal dalam melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kampung Lalang. “Insya Allah akan kita tertibkan, kami akan membangun komunikasi dengan unsur forkopimcam. Sehingga nantinya tumbuh kolaborasi antar instansi untuk membenahi Pasar Kampung Lalang ini,” ucap Suwarno.

Suwarno yang didampingi para direksi lainnya juga langsung meninjau drainase yang ada di bagian depan pasar. Setelah itu, ia pun menyinggahi para pedagang yang berjualan di badan jalan. Saat itu, Suwarno tampak mengajak para pedagang untuk masuk dan berjualan di lapak-lapak yang ada di dalam pasar.”Kalau ini kan mengganggu arus lalu lintas, di dalam masih ada lapak kok. Kan lebih enak lagi kalau di dalam jualannya. Mau ibu ke dalam pasar kan,” ajaknya.

Saat itu, para direksi pun mengaku terkejut. Sebab dari para pedagang yang ada di badan jalan, ia memperoleh informasi bahwa para pedagang yang berada di badan jalan juga harus membayar uang kebersihan dan uang jaga malam kepada sejumlah oknum.”Kami di sini (badan jalan) pun bayar juganya pak uang kebersihan sama uang jaga malam,” tutur salah seorang pedagang.

Mendengar hal itu, Suwarno pun menegaskan jika Pemerintah tidak mengutip retribusi dari para pedagang yang ada di badan jalan karena badan jalan tidak dibenarkan sebagai lapak untuk berjualan.Para direksi pun langsung meminta agar para pedagang tidak lagi berjualan di badan jalan, namun berjualan di dalam lapak-lapak yang ada di dalam Pasar Kampung Lalang.

Selain meninjau PKL di sepanjang Jalan Klambir V, para direksi juga berkeliling di seluruh lingkungan pasar. Selepas itu, para direksi pun mengadakan pertemuan dengan para karyawan PUD Pasar di Pasar Kampung Lalang dan pengurus P4B Unit Kampung Lalang selaku perwakilan pedagang. 

Pada kesempatan itu, Dirops Ismail Pardede juga menyampaikan, bahwa manajemen turun ke lapangan untuk mengurai persoalan secara bertahan. “Pada prinsipnya pedagang dan pengelola harus berkolaborasi supaya Pasar Kampung Lalang bisa lebih nyaman bagi pedagang dan konsumen,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Sumatera Utara (Sumut) sudah bebas dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, bahkan turun ke level 1, sejak pertengahan Oktober 2021 lalu, namun pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) gabungan masih terus menggencarkan kembali Operasi Yustisi Pendisiplinan protokol kesehatan (Prokes) dan penyekatan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Hal itu dilaksanakan tim gabungan, yang terdiri dari personel Polda Sumut dan Kodam I/BB. Mereka dikerahkan dalam Ops Yustisi yang digelar di Kompleks MMTC, Jalan Willem Iskandar Medan dan Jalan Pancing Medan, pada Minggu (31/10) kemarin.

Sasaran Ops Yustisi masih sama yaitu pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pedagang, pengunjung pasar, rumah makan dan pelaku usaha. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 11.15 WIB-16.00 WIB. Tim terus bergerakn

dengan sasaran pusat-pusat keramaian, tim juga menegur dan memberikan masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker dan memberikan himbauan bahkan memberikan sanksi agar selalu mematuhi Prokes, guna mengantisipasi penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19).

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, dari hasil pelaksanaan Ops Yustisi Covid-19 masih ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak, khususnya pengunjung rumah makan, pasar dan di pertokoan secara umum.”Secara umum masyarakat telah memahami dan mematuhi pentingnya penerapan prokes,” ujar Hadi, Senin (31/10) malam.

Pihaknya berharap, agar masyarakat Sumut tetap mematuhi Prokes. Tim Ops Yustisi akan terus bergerak mengingatkan serta menegur bagi masyarakat yang mengabaikan Prokes.”Kami harap kesadaran masyarakat untuk patuhi prokes terus ditingkatkan, jangan lengah walaupun sudah di vaksin,” ujarnya. (dwi/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Besara N upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022 yang akan segera dibahas, diminta Gubernur Edy Rahmayadi agar berjalan harmoni. 

Penetapannya akan dilakukan paling lambat pada 21 November ini, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tertanggal 2 Februari 2021.

Menurut Gubsu, besaran nilai UMP Sumut 2022 harus dibahas terlebih dahulu antara Pemprov Sumut, pengusaha (asosiasi pengusaha), dan buruh (serikat buruh/pekerja). “Itu nanti dihitung dulu, bukan main sembarang-sembarang saja. Yang penting kalian beri tau kepada seluruh masyarakat, yakinkan (pemprov) akan memberikan yang terbaik,” ujarnya menjawab wartawan usai Salat Zuhur di Masjid Gubsu, Senin (1/11).

Diharapnya agar pendapat pengusaha dan pekerja bisa sinkron dan harmoni dalam pembahasan nilai UMP kali ini. Sehingga ada azas keadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

 Gubsu pun belum bisa memastikan naik, tetap atau malah turun UMP Sumut 2022.

Soal itu, menurutnya tergantung pada pembahasan nantinya. Diketahui UMP Sumut 2021 sebesar Rp 2,499 juta.”Tergantunglah di situ, tau-tau malah turun kan bisa jadi nanti kalau dihitung, kan tak bisa juga dipastikan itu. Kau paksakan naik semua, perusahaannya tutup, PHK semua nanti,” ujar mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu. 

Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagian, mengatakan sebenarnya sudah mulai dilakukan pembahasan awal penentuan UMP Sumut 2022. Kata dia, pembahasan masih berproses dan tetap melibatkan ketiga pihak (tripartit) yakni pemprov, pengusaha dan pekerja. ”Kita ingin mencari yang terbaik seperti yang disampaikan gubernur tadi,” katanya. (prn/ila)