MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sat Reskrim Polrestabes Medan diminta untuk menangkap oknum notaris berinisial FN, yang sudah berstatus tersangka dan ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor :DPO/272/IX/Res 1.9/2021/Reskrim.

“Kita khawatirkan oknum Notaris FN mengulangi perbuatannya. Jadi, kita minta Polrestabes untuk menangkap oknum notaris tersebut,” ujar Hadi Yanto, SH, MH, CLA selaku kuasa hukum Jong Nam Liong, kepada wartawan di Mapolrestabes Medan, Senin (1/11).

Menurut Hadi, jika tidak dilakukan penangkapan, oknum notaris FN bisa saja mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Apalagi kasus dugaan pembuatan akta palsu tersebut sudah setahun lebih dilaporkan.

Hadi menjelaskan, FN ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Medan karena diduga membuat surat akta palsu Nomor 8/21 Juli 2008, yang telah merugikan kliennya hingga miliaran rupiah.

Kata dia, sesuai LP/877/IV/2020/SPKT Resta Medan tanggal 3 April 2020, Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan tiga orang tersangka.

“Seorang di antaranya LKL alias DP sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sedangkan dua tersangka lainnya FN dan LSL alias E tidak berada di kediaman saat dicari termasuk ketika dipanggil,” sebutnya.

Untuk itu, Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan juga telah membuat surat permohonan pencegahan keluar negeri terhadap FN dan LSL alias E dengan Nomor 217/SK/KH-HY/IX/2021 kepada Kapolrestabes Medan dengan tembusan Kapolri, Kemenkumham dan lainnya.

“Kami harap, jika tertangkap segera ditahan, dan bila sudah dilimpahkan ke kejaksaan agar ditahan,” pungkasya.

Hadi juga menyampaikan permohonan audit dan atau pengawasan terhadap surat susulan ke 9 kali kepada pejabat terkait di Polda Sumut yang tidak memperoleh tanggapan konstruktif, tentang permohonan gelar perkara untuk penghentian penyidikan LP/1920/X/SUMUT/2020/SPKT tanggal 6 Oktober 2020, pelapor atas nama Ir An, SH, terlapor JNL, patut diduga membuat laporan kebohongan.

“Karena kapasitas pelapor tidak memenuhi kebenaran syarat formil dan syarat materil. Pelapor penerima kuasa dari saudara DP yang tidak berhak memberikan surat kuasa berdasarkan minut akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 diduga palsu sebagai barang bukti dan telah disita penyidik,”jelas Hadi. (rel/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemegang saham PT Sumber Prima Lestari (SPL) Exsan Fensury dilaporkan ke Polda Sumut dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu. Hal itu diibuktikan dengan Laporan Polisi No. LP/336/II/2021/SUMUT/SPKT I dengan dugaan Tindak Pidana menggunakan surat palsu. 

Marimon Nainggolan SH MH selaku penasihat hukum Exsan Fensury kepada wartawan, Minggu (31/10) mengatakan, neraca dan laporan laba rugi PT SPL ditandatangi para pemegang saham secara sah sesuai ketentuan hukum.

Advokat dari Law Office Nainggolan & Parnerts ini menanggapi dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada  Exsan Fensury tersebut.

Dalam laporannya ada dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu menyebutkan, pada awalnya pelapor berinisial TAF merupakan Direktur di PT  Sumber Prima Lestari (SPL) dan Exsan Fensury merupakan komisaris sekaligus pemegang saham dan  dengan telah sepakat pembagian deviden sebesar 50-50 persen.

Selain hal tersebut, komisaris yang dijabat oleh Exan Fensury juga diberikan kuasa direktur untuk menjalankan operasional perusahaan PT SPL, dengan pemberian insentif atau bonus. 

Pada tanggal 15 Oktober 2014, TAF secara pribadi mengirimkan surat kepada Exan Fensury yang pada pokoknya menyampaikan perihal adanya keberatan dari hasil pemeriksaan data keuangan PT SPL dan koreksi-koreksinya berupa laporan keuangan, dengan klausul berupa kalimat “Bila ada data-data lain yang belum disampaikan, mohon kiranya segera disampaikan ke saya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2014. Bilamana sampai tanggal yang ditentukan diatas tidak ada data-data lain, maka koreksi-koreksi di laporan keuangan PT. SPL tersebut yang saya sampaikan bersama surat ini dinyatakan sah oleh kita berdua sebagai pemegang saham, “ paparnya.

Dan kemudian berlanjut pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Kota Batam, Exan Fensury menghadiri undangan RUPS sebagaimana yang telah diagendakan dalam undangan rapat sebelumnya, namun sepanjang berjalannya rapat Exan Fensury, TAF sudah menyusun neraca dan laporan laba rugi dan telah ditanda tangani dan dicap stempel perusahaan, namun kliennya (Exan Fensury) belum tanda tangan neraca dan laporan laba rugi tersebut, karena masih membutuhkan validasi atas neraca dan laporan laba rugi yang telah dibuat dan disusun oleh TAF. 

Jadi, sambungnya,  sehingga dalam daftar hadir rapat dituliskan  dengan tulisan tangan catatan: “Masih ada perhitungan yang perlu diselesaikan diperkirakan 1 minggu dari hari ini, “ tambahnya. 

Bahwa setelah kliennya melakukan pengecekan terhadap pembukuan PT SPL, ternyata dalam neraca dan laporan keuangan tersebut telah dicantumkan nilai pasiva dan aktiva yang dibuat dan disusun oleh TAF, dan karena telah sesuai dengan yang diketahui oleh kliennya, sehingga Exan Fensury menyetujui nilai pasiva dan aktiva yang dicantumkan dalam neraca dan laporan tersebut, maka Exan Fensury selaku pemegang saham sekaligus komisaris menandatangani neraca dan laporan laba rugi periode Januari 2011-Agustus 2014 serta Neraca Per 31 Agustus 2014 yang sebelumnya telah ditandatangi oeh pelapor dan cap stempel perusahaan dan neraca serta laporan keuangan tersebut, tidak pernah diubah dan tidak ada yang berubah dengan yang dibuat dan disusun oleh TAF. 

Dan kliennya Marimon hanya menandatangi neraca dan laporan yang diberikan pelapor kepada Exan Fensury selaku komisaris dan tidak ada yang berubah dan berbeda, baik model tulisan maupun susunan kata, nilai dan nominal. “Klien Marimon tidak ada melakukan perubahan data apapun, kecuali hanya menandatangani neraca dan laporan keuangan tersebut yang telah ditandatangani oleh TAF selaku Direktur dan telag dicap stempel perusahaan, maka penandatangan neraca dan laporan keuangan oleh klien Marimon adalah sah secara hukum dan bukan perbuatan pidana,” terangnya.

Selain hal tersebut, ada juga putusan pernyataan pailit atas permohonan pelapor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pailit-Pdt.Sus/2021/PN. Niaga-Mdn. Di mana permohonan pailit yang dimohonkan pelapor telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan. Alasan penolakan karena tidak terpenuhinya syarat formil atas permohonan pailit, yang dilakukan oleh pelapor.

Dalam hal ini maka pelapor sendirilah yang patut diduga memalsukan surat atau menggunakan surat palsu atau surat yang diduga keadaannya palsu, sehingga jika ada pihak yang merasa RUPS tidak dilakukan adalah keliru dan apabila ada pihak yang tidak menerima hasil RUPS tersebut, maka bisa mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan hasil/keputusan RUPS, bukan melaporkan dugaan pemalsuan ataupun menggunakan surat palsu atau keadaannya palsu.  

Katanya, TAF atau pelapor merupakan terpidana yang melakukan penggelapan dalam jabatan sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/Pid/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 (telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan), sehingga Penasihat Hukum berharap laporan polisi yang ditujukan kepada kliennya, agar lebih teliti dengam hati hati dan profesional dalam melakukan penegakan hukum dan tidak menimbulkan asumsi kriminalisasi dengan cara mempidanakan persoalan keperdataan. “Dan kita akan tetap kawal kasus ini dan akan kita minta perlindungan hukum kepada Instansi penegak hukum,” pungkasnya. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi main kroyok di Kota Medan kian merajalela. Tak tanggung-tanggung, korban kebrutalan sekelompok pemuda kali ini adalah anggota Polri, Aipda Eko Sugiawan. Anggota Polsek Medan Timur ini dikeroyok dan dibacok puluhan preman di Perumahan Kalpatara Indah, Jalan Setia Budi, Helvetia Timur, Medan Helvetia, Jumat (22/10) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Beruntung, korban masih selamat lalu dilarikan dan dirawat di rumah sakit. Tak hanya melukai, para pelaku yang disebut-sebut dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) tersebut juga merusak rumah, mobil dan sepeda motor milik keluarga korban.

Menurut abang korban, Edy Susanto, kejadian bermula pada Rabu (13/10) dimana agen rental yang bernama Didi Kurniawan datang ke kantor CV Intech Powerindo Perkasa ingin merental dump truck sebanyak 7 unit untuk mengangkut tanah dalam waktu 6 hari. Harga rental 1 unit Rp900 ribu, sehingga total biaya Rp37,8 juta dan ditambah uang mobilisasi ke lokasi sebesar Rp125 ribu dikali 7 unit menjadi Rp875 ribu.

Namun, dikarenakan tidak ada unit dan kebetulan lagi kerja semua, Edy pun memberitahu kepada Didi. Akan tetapi, Didi tetap memohon dan meminta tolong untuk dicarikan dump truck sebanyak 7 unit. “Saya lalu menghubungi kedua teman saya (Pohan dan Anto) untuk menawarkan pekerjaan rental tersebut dan mereka setuju untuk merental unitnya (dump truck) kepada Didi melalui saya,” ungkap Edy, Senin (1/11).

Singkat cerita, lanjut Edy, sore harinya, datang 2 pria yang tidak dikenalnya mengendarai mobil taft datang. Belakangan, salah satu dari kedua pria itu disebut oknum ketua ormas. Didi dengan mereka punya kesepakatan mengambil pekerjaan angkutan tanah. “Pada saat transaksi, saya tidak ada di tempat dan Didi berurusan staf adiministrasi saya di kantor. Terjadilah transaksi di mana dari Rp54 juta, dibayar tunai sebesar Rp25 juta dan sisanya Rp29 juta ditransfer ke rekening saya. Didi lalu meminta bantu untuk membuat tanda terima atas nama perusahaan saya,” sambungnya.

Setelah esok hari, 4 unit dumtruk bergerak pada pukul 06.00 WIB dan 3 unit lagi bergerak dari gudang Edy pukul 11.00 WIB. Usai bekerja selama dua hari, Didi menghubungi Edy ingin mengembalikan seluruh unit dengan alasan kesulitan bahan bakar.

“Saya iyakan karena kasihan melihat dia (Didi) merugi dan unit kembali. Selang dua hari, dia meminta unit bekerja lagi tapi yang bisa hanya 5 unit karena 2 unit lagi dalam perbaikan. Namun, secara sepihak Didi menyatakan bahwa pekerjaan ini dihentika. Selanjutnya, pada Jumat (22/10) sekitar pukul 11.00 WIB datang dua pria ke kantor (CV Intech Powerindo Perkasa) dengan tujuan ingin bertemu saya,” sebut Edy.

Namun, pada saat itu, Edy sedang ada di kantor notaris. Karena itu, kedua pria tersebut bertemu dengan pegawai CV tersebut. Kedatangan keduanya untuk meminta kembali uang terkait pekerjaan rental dump truck angkutan tanah timbun. “Mereka berkata kasar sewaktu saya tidak berada di kantor. Sekitar pukul 13.00 WIB, saya akhirnya tiba di kantor dan tidak lama kemudian datang Didi. Kemudian, kami melakukan perhitungan atas rental tersebut,” ujar Edy.

Dia menyebutkan, perhitungan pun selesai dan disetujui lalu ditanda tangani oleh Didi. Sekitar pukul 18.05 WIB, dia izin pulang. “Sewaktu saya sampai di depan pintu kantor, ternyata Didi memanggil saya dan merasa hitungannya ada yang belum pas karena terjadi selisih Rp2.660.000. Menurut Didi, saya harus bayar. Namun, saya tidak terima dan memaksa untuk pulang dikarenakan semuanya sudah selesai dan sudah disetujui oleh Didi,” jelasnya.

Sekira pukul 19.00 WIB, Didi bersama dua pria itu dan dua orang lagi mendatangi rumah Edy dan memaksanya harus bayar atas selisih uang Rp2.660.000. Karena itu, terjadi perdebatan mulut antara mereka dengan Edy. “Sekitar 15 menit kemudian, datang staf saya dan 3 temannya ke rumah dengan tujuan mengusir Didi bersama rekannya. Namun, terjadi percekcokan hingga berujung perkelahian antara staf saya dengan mereka. Setelah itu, Didi bersama rekannya pergi meninggalkan lokasi,” terang Edy.

Merasa khawatir urusannya akan panjang, Edy lalu menghubungi adiknya, Aipda Eko Sugiawan untuk bertemu di kantor CV Intech Powerindo Perkasa, tak jauh dari rumah. “Saya lalu menceritakan kejadian yang terjadi kepada Eko selama kurang lebih 1 jam. Lalu sekitar pukul 21.56 WIB, istri saya menelepon dan mengadu sembari ketakutan bahwa rumahnya sudah diserang oleh puluhan orang bersenjata tajam. Saya pun panik dan langsung bergegas pulang ke rumah didampingi Eko. Saat itu, saya mengendarai mobil dan adik saya mengendarai sepeda motornya,” kata Edy.

Akan tetapi, tepat di depan perumahan, Edy dan Eko menepi dikarenakan di depan jalan masuk rumah Edy sudah ramai mobil dan sepeda motor pelaku. Edy memilih menunggu berharap pelaku berlalu tidak mengetahuinya. Tidak lama berselang, saya mendengar dua kali letusan diduga senjata api dan mobil pelaku mulai bergerak pulang. “Salah seorang dari rombongan pelaku melihat mobil saya di pinggir jalan. Seketika, rombongan berhenti dan para pelaku berhamburan sambil membawa senjata tajam, seperti parang, klewang, tombak, samurai dan sebagainya membacoki mobil saya secara membabi buta. Selain itu, mengejar dan membacok adik saya (Aipda Eko Sugiawan) serta merusak sepeda motornya,” bebernya.

Edy berhasil menyelamatkan diri dan lari ke dalam perumahan dengan dibantu masyarakat setempat. Sedangkan Aipda Eko Sugiawan dihajar habis-habisan oleh para pelaku. Setelah puas, para pelaku lalu pergi.

Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan, pihaknya sudah mengantongi identitas para pelaku. “Pelaku akan dikenakan pasal 170 junto 351 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara,” kata Irsan saat memaparkan kasus tersebut di Mapolrestabes Medan, Senin sore.

Disinggung ada informasi sebelumnya para pelaku sudah diperiksa tetapi tidak ditahan, Irsan beralasan karena alat buktinya belum cukup. “Kalau alat bukti belum cukup, kami juga belum berani menetapkan tersangka,” akunya. Terkait pelaku disebut oknum anggota ormas, Irsan mengaku sedang didalami. “Masih dalam penyelidikan,” tukasnya. (ris/azw)

Plt Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Rafles Langgak Putra Marpaung menuturkan, sebanyak 8 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Selain itu, mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam jenis klewang. “Motif karena sewa menyewa dumtruk tidak berjalan lancar untuk digunakan di kawasan Kabupaten Langkat hingga kemudian terjadi perselisihan,” kata Rafles.

Dia menyatakan, terkait penyelidikan belum bisa dijelaskan secara detail karena masih dalam proses. “Nanti kalau sudah ada perkembangan, pasti kami akan sampaikan,” tandasnya. (ris/azw)