29.3 C
Medan
Tuesday, January 20, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2976

Universitas Amir Hamzah Wisuda 261 Sarjana yang Berkualitas, Unggul dan Inovatif

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Amir Hamzah mewujudkan penerapan komitmen guna menghasilkan lulusan atau alumni yang berkualitas, unggul dan inovatif serta mampu menjawab tantangan era revolusi industri.

DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS
WISUDA: Rektor bersama senat Universitas Amir Hamzah pada kegiatan wisuda di Hotel Danau Toba Internasional, Sabtu(30/10).

PENEGASAN ini disampaikan Rektor Universitas Amir Hamzah Prof Dr Tarmizi SH MHum pada wisuda 261 sarjana dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian Universitas Amir Hamzah, Sabtu (30/10).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, rektor Universitas Amir Hamzah mengutarakan bahwa hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya sebagaimana yang diharapkan dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Disebut rektor Universitas Amir Hamzah, MBKM mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Berbagai terobosan telah dan sedang dilakukan Universitas Amir Hamzah dalam rangka meningkatkan citra serta pencapaian visi dan visi universitas sehingga mutu semakin meningkatkan.

Prof Dr Tarmizi SH MHum menambahkan tujuh program studi yakni Hukum, Manajemen, Akuntasi, Agroteknologi, Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro termasuk institusi Universitas Amir Hamzah telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Rektor pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan selamat Dies Natalis ke-40 Universitas Amir Hamzah. ”Semoga Universitas Amir Hamzah semakin maju dan dapat menjadi salah satu perguruan tinggi yang sehat, terpercaya, berkualitas dan unggul serta menjadi salah satu kebanggaan di Sumut, bahkan di Indonesia.

Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah Prof Dr H OK Saidin SH MHum menambahkan bahwa masuknya isu kecerdasan artifisial dalam semua sistem kehidupan termasuk dalam perundangan-undangan saat ini tidak bisa dihindarkan lagi.

”Dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan sekarang bergerak masuk ke era Revolusi Industri 5.0. Peran manusia akan secara cepat akan segera dihubungkan dengan mechine dan robot,” katanya.

Ia menambahkan akan ada koneksi atau relasi timbal balik antara human dengan mechine. Karena itu tuntutan agar manusia ‘melek’ terhadap dunia digital tak terhindarkan lagi, jika mau eksis.

Prof Dr OK Saidin SH MHum mengingatkan lulusan perguruan tinggi harus peka terhadap perubahan akibat kemajuan teknologi informasi dan platform digital. ”Para sarjana harus mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Hanya mereka yang adaptif terhadap perubahan yang akan bertahan,” tegasnya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi menyampaikan bahwa Universitas Amir Hamzah merupakan kampus yang membanggakan di Sumut yang mewisuda 261 sarjana. Ia berharap para lulusan Universitas Amir Hamzah segera bekerja.

Diuraikan Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi, dalam kurun setahun memimpin LLDikti Sumut telah menghadiri 15 ribu lulusan perguruan tinggi. Pandemi telah menguncang kehidupan dan perubahan yang luar biasa.

Menteri Dikbud Ristek yang menggagas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengutarakan bahwa ijazah belum jaminan siap kerja dan gelar tidak menunjukkan kompetensi. Karenanya, kepala LLDikti Sumut meminta sarjana untuk melengkapi kemampuan konseptual dan kemampuan teknik dengan kemampuan adaptasi seperti kemampuan berkomunikasi dalam konteks digital. Kemudian kemampuan berkolaborasi dan berkemampuan menyelesaikan masalah serta kreatif dan inovatif.

Disisi lain, lanjut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi, globalisasi membuka kesempatan dan tantangan untuk sarjana dari Indonesia dapat bekerja diluar negeri sehingga dapat menerima penghasilan lebih besar. (dmp)

Kodim 0204 Lakukan Serbuan Vaksinasi Tahap II di Koramil 13

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kodim 0204 Deli Serdang (DS) melakukan serbuan vaksinasi tahap II sebanyak 150 dosis jenis sinovac, dengan sasaran masyarakat umum yang dilaksanakan di Koramil 13 Tebingtinggi Jalan KF Tandean, Senin (1/11).

ARAHAN: Komandan Koramil 13 Tebingtinggi, Kapten Inf Budiono memberikan arahan kepada masyarakat sebelum melakukan vaksinasi tahap II. (Sopian/Sumut Pos).

Dandim 0204 DS diwakili Danramil 13 Tebingtinggi, Kapten Inf Budiono mengatakan, petugas vaksin merupakan tenaga kesehatan dari Kodim 0204 DS. Dia berharap, dengan adanya serbuan vaksin tahap II, target vaksinasi bisa terkejar. “Target 150 orang masyarakat yang bertempat di Koramil 13 Tebingtinggi Kota Tebingtinggi,” jelasnya.

Menurut Kapten Budiono, Koramil 13 Tebingtinggi juga mendapatkan dukungan peserta vaksinasi dari pasukan orange yaitu petugas kebersihan Kota Tebingtinggi yang belum mendapatkan vaksinasi tahap II. “Sebelum dilakukan vaksinasi kepada masyarakat, petugas tenaga kesehatan melakukan skrining (pengecekan tensi, cek suhu tubuh, cek riwayat kesehatan) dan jika memenuhi persyaratan kriteria maka ke proses selanjutnya,” paparnya.

Sebelum dilaksanakan vaksinasi, Kapten Inf Budiono memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi, terutama untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas warga.

“Bukan setelah divaksin tahap II kita bisa tahan segala-galanya terutama virus Covid-19. Vaksinasi hanya untuk memberikan herd imunity, tetapi prokesnya harus dijaga ketat,” bilangnya.

Salah seorang masyarakat, Rudi (48) mengatakan dirinya memang belum mendapatkan undangan vaksin untuk tahap II walaupun sudah lewat harinya, tetapi karena pihak Koramil 13 Tebingtinggi melaksanakan vaksinasi tahap II, maka dirinya ikut vaksinasi.

“Setelah melakukan pendaftaran dan screening, tenaga medis langsung melakukan vaksinasi. Terima kasih kepada Koramil 13 Tebingtinggi yang telah memvaksin saya untuk kedua kalinya. Semoga vaksin ini memberikan kekebalan tubuh bagi tubuh saya dalam menghadapi pandemi Covid-19,” bilangnya. (ian)

Uskup Agung Medan Pimpin Misa Arwah 40 Hari Wafatnya Opung Ode Binsar Sitompul

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Keluarga besar Binsar Sitompul, mengadakan Misa Arwah 40 Hari Wafatnya personel Group Parisma 71 bergelar Opung Ode Doli, Minggu (17/10). Ibadah dipimpin Uskup Agung Medan Mgr Kornelus Sipayung OFMCap itu dilakukan hibryd.

Di lokasi acara, Jalan Bromo Gang Bahagia Medan, hadir tiga pastor dan puluhan suster dari sejumlah kongregasi. Acara inipun bisa disaksikan dari kanal YouTube Altur Manullang, Facebook Hendrik dan Conrad Naibaho, plus zoom meeting.

Biduan kelahiran Sibaganding Pahae, Tapanuli Utara, pada 15 April 1939, berpulang pada Rabu, 8 September di Medan. Saat pemakaman, karena diatur protokol kesehatan, massa dibatasi. Bahkan keturunan pria berkharisma itu, hanya empat orang yang diizinkan. Di antaranya Ir Paskalis Sitompul/Donna Siagian SE Msi.

“Jadi, saya ini orang yang ‘dianaktirikan’ karena tidak diizinkan-Nya, mengantar orang yang paling saya kasihi dan hormati,” protes Hendrik Sitompul.

Padahal, lanjutnya, banyak rencana yang hendak dilakukan, seperti harapan Binsar Sitompul ketika masih hidup. “Dengan misa arwah ini, saya sadar… orangtua saya sudah bersama-Nya. Selama ini saya merasa, papa saya masih ada di rumahnya,” ujarnya.

Setiap kata yang diutarakan putra sulung almarhum tersebut, penuh tekanan. Terkesan emosional. Berselang beberapa detik, tangisnya pun pecah.

Sang ibu, Polonia Br Lumbantobing, justru terlihat tegar. Padahal, perempuan kelahiran 27 Desember 1941 di Doloksanggul dari pasangan K Lumbantobing dan Martaulina Pasaribu, itu ‘ditipu’ oleh anak-anaknya soal kematian suaminya. “Kami menyimpan informasi itu sampai 8 hari. Kami tak berani menyampaikan, karena khawatir mengguncang jiwanya. Pastor Selestinus Manalu OFMCap dari Naga Huta yang kami minta menyampaikannya. Maaf, Ma… anak-anakmu berbohong,” tambanya.

Ps Selestinus Manalu OFMCap memang memiliki kedekatan erat dengan Ny Binsar Sitompul. YouTuber yang berisi kidung-kidung biarawan itu sangat sejuk dan menjadi guru spiritual Polonia Br Lumbantobing.

Singkat cerita, kabar duka disampaikan. Tetapi karena situasi Covid-19, masih belum memungkinkan untuk berkumpul. Padahal sejak kematian, anak-anak, pahompu, nini-nono almarhum dari seluruh penjuru, sudah berkumpul di Medan.

Pekan kedua kematian, keluarga dalam jumlah kecil mengadakan ibadah di makam Binsar Sitompul. Tetapi, Hendrik tetap belum yakin orangtuanya wafat. “Bagi saya orang Batak, kematian itu baru ‘sah’ jika pengebumiannya diiringi doa dan adat. Sekarang ini saya baru yakin, papa saya sudah bersama-Nya,” tambahnya.

Isak tangis pun pecah karena keturunan almarhum saling berangkulan. Emosional. Itu karena tiba-tiba istri almarhum menangis ketika pihak tulangnya muncul di depan pintu. Padahal kehadirannya untuk memberi penghiburan.

Untuk menenangkan, sejumlah kidung dilantunkan. Mulai lagu religi favorit almarhum dan keluarga hingga lagu etnik yang rutin dibawakan Binsar Sitompul kala masih hidup. Satu di antaranya adalah “Tung So Hulohas Ho Marsak” ciptaan Tigor Gibsy Marpaung.
Bagi Polonia Br Lumbantobing, lagu tersebut simbol cinta sang suami padanya.

Ketika emosional terkendali, ritual dilakukan. Ucapan belasungkawa dan penghiburan silih berganti, tapi air mata tetap bercucuran seperti hujan deras yang mengguyur rumah duka.

“Hujan ini berkah buat kami. Selama ini, Medan seperti terpanggang karena Matahari cerah dan suhu mendekat 40 derajat. Doa-doa yang kami terima menjadi penyejuk, seperti hujan saat ini,” ujar Hendrik Sitompul dan berharap kiranya kidung terus dilantunkan serta doa untuk orangtuanya tak henti didaraskan.

Keluarga terberkati tersebut dikaruniai 20 cucu dan 4 cicit berasal dari buah hatinya: Berta br Sitompul/S Lubis, Drs Hendrik H Sitompul MM/Ir Rospita T Br Marpaung MM, si teknokrat yang jadi ekonom, Ir Paskalis Sitompul/Donna Siagian SE Msi, Maria Rynelda br Sitompul SE/A Saragih SE, Yenita V br Sitompul AMD/S Manulang SE MSi, Daniel Sitompul/J Br Manullang, Andriani br Sitompul/TMA Panggabean. (rel/adz)

Pembangunan Medan Islamic Center Segera Dimulai

KETERANGAN: Wali Kota Medan Bobby Nasution diwancarai wartawan, saat meninjau lahan untuk pembangunan Medan Islamic Center.istimewa/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah digagas sejak tahun 2010 silam, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution akhirnya akan segera melakukan pembangunan fisik Medan Islamic Center di Kota Medan dengan luas mencapai 21 hektare. Hal ini terungkap ketika Bobby Nasution memimpin rapat rencana pembangunan Medan Islamic Center di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (29/10).

KETERANGAN: Wali Kota Medan Bobby Nasution diwancarai wartawan, saat meninjau lahan untuk pembangunan Medan Islamic Center.istimewa/sumu tpos.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, Kakan Kemenag Kota Medan, dan seluruh pimpinan Organisasi Islam di Kota Medan ini Bobby Nasution menyampaikan gambaran DED Medan Islamic Center tersebut.

Dikatakan Bobby Nasution, gagasan pembangunan Medan Islamic Center di Kota Medan sudah ada sejak tahun 2010 dan di tahun 2015 DED-nya sudah disiapkan yang awalnya seluas 48 hektare, namun kini berubah menjadi seluas 21 hektare. Pemko Medan sendiri juga telah membeli lahan seluas 21 hektare tersebut sehingga pembangunan secara fisik Medan Islamic Center ini dapat segera dilakukan. “Di lahan seluas 21 hektare ini kita ingin membangun Medan Islamic Center, kita ingin mengobati kerinduan umat islam di Kota Medan yang ingin memiliki islamic center,” kata Bobby Nasution.

Oleh sebab itu, untuk memperlancar terwujudnya pembangunan Medan Islamic Center yang nantinya akan menjadi icon baru di Kota Medan tersebut, maka Bobby Nasution meminta pendapat dari seluruh pimpinan organisasi islam di kota Medan. Sehingga apabila disetujui maka biaya pembangunan Medan Islamic Center tersebut akan ditampung pada anggaran Pemko Medan di tahun mendatang.

Menanggapi pertanyaan dari Bobby Nasution tersebut, para pimpinan organisasi islam tersebut pun secara serentak menyatakan kesepakatanya dan mendukung penuh pembangunan Medan Islamic Center yang telah dinantikan umat Islam Kota Medan sejak tahun 2010 silam. Bahkan para pimpinan organisasi islam ini mengaku siap mengawal jalanya pembangunan Medan Islamic Center ini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Hasan Matsum memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan yang memiliki tekad kuat dalam mengaplikasikan terwujudnya Medan Islamic Center. Menurutnya Medan Islamic Center ini nantinya akan menjadi lokasi wisata religi yang tidak hanya di kunjungi oleh umat islam saja melainkan juga seluruh agama lainya.”Saya berharap Medan Islamic Center ini segera dibangun sehingga menjadi icon baru di Kota Medan,” harapnya. (map/ila)

Bobby Atasi Banjir Rob: Alirkan Air Pasang, Bangun Drainase

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada janji  yang disampaikan Bobby Nasution saat kampanye Pilkada Medan 2020, jika terpilih menjadi Wali Kota Medan periode 2020-2024, ia akan berkantor di wilayah Medan Utara. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Janji itu pasti direalisasikannya, tapi sebelum berkantor di sana, orang nomor satu di Pemko Medan ini terlebih dahulu ingin mempersiapkan solusi sebagai modal untuk berkantor di kawasan Medan Utara tersebut.

Ilustrasi.

Dengan begitu  saat  berkantor di wilayah Medan Utara, Bobby Nasution sudah membawa solusi yang konkret sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan. Salah satu permasalahan yang ada di kawasan Medan Utara  yakni banjir rob.

Dikatakannya, banjir rob sering di  Belawan sehingga  menjadi menjadi perhatian utama bagi Pemko Medan. “Untuk menyelesaikan permasalahan banjir rob ini, banyak yang harus dipersiapkan,” kata Bobby Nasution baru-baru ini.

Tidak hanya meninggiklan jalan, Bobby Nasution juga tengah  merencanakan pembangunan drainase untuk mengalirkan air pasang. Guna mewujudkan hal itu, menantu Presiden Joko Widodo itu sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu.

 ”Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, tentang rencana pembangunan tanggul. Saat ini, kami juga tengah melakukan revisi Detail Engineering Design (DED). Sebab, kemarin solusi dari permasalahan ini hanya meninggikan jalan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya tidak hanya mau jalan saja yang di tinggikan, tetapi drainase untuk mengalirkan air pasang ini juga harus dibangun untuk mengatasi banjir rob di Belawan,” jelasnya.

Langkah dan upaya Bobby Nasution dengan mempersiapkan solusi dari permasalahan saat berkantor di Medan Utara pun langsung mendapat tanggapan positif dari Dosen FISIP USU Fredick Broven Ekayanta MIP.

Menurutnya, langkah Bobby Nasution ini sebagai upaya mendekatkan Pemko Medan dengan wilayah dan masyarakat di Medan Utara. Dengan kedekatan yang terbangun, Fredick optimis pembangunan bisa lebih mudah dicapai.

“Memindahkan kantor ke lokasi tertentu patut kita apresiasi, sebab  hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang ada, terutama di wilayah Medan Utara. Saya berharap, pemindahan kantor nantinya betul-betul bisa bermanfaat dan langsung menghasilkan solusi yangg konkret kepada masyarakat. Jadi bukan lagi mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, tetapi langsung mengeksekusi solusi yang ada,” ungkap Fredick.

Itu sebabnya Fredick sangat  mendukung upaya Wali Kota yang terlebih dahulu mempersiapkan solusi yang konkret untuk masyarakat di Medan Utara. Dengan begitu  saat Bobby Nasution berkantor di sana, ungkapnya,  langsung membawa solusi yang konkret  sehingga masalah-masalah yang ada dapat dituntaskan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Apalagi dalam menyelesaikan salah satu persoalan di wilayah Medan Utara yakni banjir rob dengan cara membangun drainase untuk mengalirkan air pasang, saya nilai sebagai langkah yang cukup baik dan harus diapresiasi. Semoga hal ini mampu mengatasi persoalan banjior rob yang selama ini dikeluhkan masyarakat di sana. Artinya, Pak Wali tidak hanya sekedar berkantor saja tetapi membawa solusi konkret bagi warga Medan Utara,” ungkapnya. (map/ila)

Rizki Lubis Bersama Sushi Mentai Bagikan 300 Paket Beras ke Warga Pangkalan Masyhur

BANTUAN: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis menyerahkan bantuan paket beras kepada warga Pangkalan Masyhur.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis SM M.IP menggandeng Sushi Mentai Grup Indonesia untuk berbagi kepada masyarakat Kota Medan yang membutuhkan.

BANTUAN: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis menyerahkan bantuan paket beras kepada warga Pangkalan Masyhur.

Bersama perwakilan Sushi Mentai Grup Indonesia yang bergerak di bidang restoran tersebut, Rizki membagikan 300 paket beras kepada warga di Jalan Karya Tani Lingkungan 8, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Minggu (31/10).

“Alhamdulillah, saya bersama Pak Harry dari Sushi Mentai baru saja membagikan 300 paket beras untuk warga di Kelurahan Pangkalan Masyhur ini. Harapan kami, bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini,” ucap Rizki kepada Sumut Pos, Minggu (31/10).

Dikatakan politisi muda yang duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Medan itu, selain untuk meringankan beban masyarakat, pembagian paket beras tersebut juga dilakukan sebagai bentuk peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober lalu.

Menurut Rizki, semangat Hari Pemuda jangan hanya dirasakan saat hari peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober saja. Tapi setiap hari, setiap pemuda di Kota Medan harus punya semangat sebagai Pemuda Indonesia yang peduli kepada sesama, bangsa dan negara.

Saat ini, lanjut Rizki, pemuda tidak dipanggil untuk berjuang melawan penjajah dalam merebut kemerdekaan, tapi pemuda dipanggil untuk mengisi kemerdekaan, salah satunya dengan berbagi dan menolong masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan Sushi Mentai Grup Indonesia Harry Chandra, mengaku turut bahagia karena bisa berpartisipasi dalam pembagian 300 paket beras kepada masyarakat yang berjalan dengan memenuhi prorokol kesehatan Covid-19 tersebut. (map/ila)

Cuan PCR Tembus Rp23 Triliun, Dinilai Sarat Kepentingan Bisnis

TES PCR: Petugas medis mengambil sampel untuk tes PCR terhadap seorang wanita. Saat ini, tes PCR menjadi syarat wajib bagi calon penumpang pesawat.

SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengeluarkan aturan wajib tes PCR dan vaksin untuk penerbangan pesawat. Kebijakan tersebut dinilai kental bermuat bisnis. Apalagi, saat ini menjamur penyedia layanan tes PCR di sejumlah tempat dengan menawarkan harga berlapis, tergantung pada kecepatan hasil tes.

TES PCR: Petugas medis mengambil sampel untuk tes PCR terhadap seorang wanita. Saat ini, tes PCR menjadi syarat wajib bagi calon penumpang pesawat.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memandang, ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali. Pada saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh Pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta.

“Kemudian pada Oktober 2020 Pemerintah baru mengontrol harga tersebut PCR menjadi Rp900.000. Bahkan, 10 bulan kemudian harga PCR kembali turun menjadi Rp495.000-Rp525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir, 27 Oktober lalu Pemerintah menurunkan harga menjadi Rp275.000 – Rp300.000,” kata Wana dalam keterangannya, Minggu (31/10).

Perlu diingat, ketika lonjakan angka positif Covid-19 pada Juli 2021, harga pemeriksaan PCR saat itu berada pada harga Rp900.000/test yang mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut. Meskipun sebulan setelahnya, turun akibat desakan masyarakat dan perbandingan biaya pemeriksaan dengan India, sudah jelas pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu. Terlebih penurunan terakhir ini pada Rabu (27/10) lalu, terkesan hanya untuk menggenjot mobilitas masyarakat.

“Kami melihat bahwa penurunan harga ini seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya. Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi,” tegas Wana.

Dia mengungkapkan, dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, mencatat setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp10 triliun lebih.

“Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga,” papar Wana.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mendesak agar, Pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan. “Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta dengan besaran persentasenya. Pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi seluruh masyarakat,” pungkas Wana.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyebut, kebijakan wajib PCR bagi pelaku perjalanan udara cukup aneh dan terlalu jelas motifnya. “Data Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai impor alat tes PCR hingga 23 Oktober 2021 mencapai Rp2,27 triliun melonjak drastis dibandingkan dengan bulan Juni senilai Rp523 miliar,” kata Sukamta.

“Para importir kit tes PCR ini luar biasa. Berani dan punya terawangan jitu bisa menduga bahwa kebutuhan kit PCR akan meningkat. Padahal bulan lalu belum ada kebijakan soal kewajiban tes PCR dikeluarkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Dalam keterangan resminya ini, Anggota Badan Anggaran DPR RI itu kemudian memberikan perhitungan kasar gurita bisnis tes PCR. Dari perhitungan yang dibuat, Sukamta menilai bisnis tes PCR itu memang menggiurkan. “Kebutuhan alat tes PCR per hari sekitar 100 ribu-200 ribu kit. Artinya, sebulan bisa mencapai 2,8-5,6 juta kit. Jika harga tes PCR Rp300 ribu saja, potensinya mencapai Rp800 milliar sampai Rp1,6 triliun per bulan. Bahkan sejak pandemi Covid-19 telah dilakukan tes Covid-19 mencapai 45,52 juta dengan total estimasi nilai pasar bisnis tes Covid-19 sudah menembus angka Rp15 triliun. Ini jelas bisnis menggiurkan di tengah pandemi yang bikin ekonomi lesu,” ujarnya.

Sukamta kemudian membeberkan data bahwa perusahaan swasta yang paling banyak menikmati bisnis ini. Pertama yang diuntungkan menurutnya, negara eksportir. Dia lantas mengacu pada data BPS impor reagent untuk tes PCR. Pada periode Januari-Agustus 2021 mencapai 4.315.634 kg (4.315 ton) dengan nilai 516,09 juta dolar AS atau setara Rp7,3 triliun. Tiongkok dan Korea, dalam keterangan Sukamta, disebut menjadi negara eksportir terbesar senilai masing masing USD 174 juta dollar dan USD 181 juta dollar, disusul AS sebesar USD 45 juta dollar, Jerman USD 33 juta dollar.

Pihak lain yang diuntungkan, kata Sukamta, yakni perusahaan importir swasta dalam negeri. Data Bea dan Cukai, perusahaan swasta—menurutnya—entitas yang mendominasi kegiatan impor PCR mencapai 88,16 persen, lembaga non profit hanya 6,04 persen, dan pemerintah 5,81 persen.

Oleh karena itulah, anggota Komisi I DPR ini menilai kebijakan mewajibkan PCR karena motif bisnis lebih kuat dibandingkan dengan motif kesehatan. “Persyaratan perjalanan dalam negeri khususnya wilayah Jawa Bali dengan mewajibkan test PCR dan sudah vaksin menjadi kebijakan aneh dan di duga motif ekonomi lebih kuat dibandingkan alasan kesehatan,” ujarnya.

Sukamta lalu membeberkan kejanggalan di balik kebijakan ini. Pertama, kondisi di Indonesia status Covid telah menjadi pandemi. Kasusnya menyebar merata di semua wilayah. “Test PCR juga bukan jaminan bahwa penumpang benar-benar terbebas dari virus Covid-19. Maka mewajibkan PCR dengan kondisi persebaran massif tidak akan berdampak signifikan,” ujarnya.

Kejanggalan lain, menurut Sukamta, syarat PCR dibarengi dengan syarat sudah vaksinasi. Kebijakan dinilai kontraproduktif dengan kebijakan vaksinasi. “Syarat PCR tes membuat rakyat berpikir ulang ikut vaksinasi yang harus susah payah, panas-panasan, antrian panjang. Namun setelah vaksin tetap saja harus PCR untuk melakukan perjalanan dan kegiatan secara normal. Setelah edaran ini dijalankan rakyat menjadi malas untuk ikut vaksinasi,” ujarnya.

“Vaksin telah terbukti membuat resiko kematian lebih rendah bagi orang yang terpapar Covid-19 namun vaksinasi masih jauh dari target. Seharusnya pemerintah lebih gencar mendorong pencapaian target vaksinasi bukan membuat kegaduhan,” ujar Sukamta. (jpc/dtc)

Tren Bencana Naik 8 Kali Lipat

Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kondisi Indonesia berada di daerah cincin api, membuat negara ini sebagai daerah yang rawan bencana. Hal ini terlihat disepanjang tahun 2021 sampai Bulan Oktober ini telah terjadi 2.148 kejadian bencana, dimana 98 persennya merupakan bencana hidrometeorologi.

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Kejadian bencana hidrometeorologi tersebut didominasi oleh bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Selain itu, terdapat tren kenaikan bencana hidrometeorologi yang hampir delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2005 silam.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengatakan, penanggulangan bencana hidrometeorologi harus menjadi fokus perhatian bersama, khususnya pada tahap kesiapsiagaan bencana.

“Khususnya pada tahap pra bencana ini, upaya antisipasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi harus kita dorong dan menjadi fokus perhatian kita bersama,” katanya, Minggu (31/10)

Menurutnya, upaya antisipasi tersebut tidak hanya untuk mengurangi risiko kerugian dan korban jiwa, namun juga akan memberikan manfaat kestabilan ekonomi, sosial dan lingkungan yang ujungnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan negara. “Upaya penanggulangan tersebut dapat memberikan manfaat kestabilan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ujungnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan negara serta masyarakat,” tuturnya.

Muhadjir menyadari pentingnya peranan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang sangat strategis dalam mengendalikan pola perilaku alam secara berkelanjutan. “Karena itu kita berupaya keras untuk mengendalikan pola perilaku alam yang negatif oleh rekayasa yang kita buat dengan baik yaitu dimana merupakan misi dari BMKG yang sangat strategis dalam membangun perilaku alam dalam artian yang positif,” tukasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemangku kebijakan untuk menyadari betapa pentingnya mengikuti, memantau, dan mencari informasi yang bersumber pada BMKG ini terkait dengan pembuatan keputusan strategis dalam kesiapsiagaan bencana.

“Marilah kita adakan edukasi kepada masyarakat terutama kepada pemangku kebijakan akan pentingnya keberadaan BMKG ini dengan segala informasi-informasi yang sangat berharga dalam membuat keputusan strategis terutama untuk kepentingan kita bersama,” pungkas dia. (jpc)

Antisipasi Gelombang III Covid-19, Pemko Medan Kebut Vaksinasi

VAKSINASI: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi. Untuk mengantisipasi gelombang III Covid-19 jelang akhir tahun, Pemko Medan terus mengebut vaksinasi kepada masyarakat.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan siap menghadapi potensi gelombang III Covid-19 yang diprediksi bakal terjadi akhir tahun ini. Selain percepatan vaksinasi, upaya lain mengatasinya dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) serta pembatasan kegiatan masyarakat.

VAKSINASI: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi. Untuk mengantisipasi gelombang III Covid-19 jelang akhir tahun, Pemko Medan terus mengebut vaksinasi kepada masyarakat.istimewa/sumutpos.

Itu sebabnya Wali Kota Medan Bobby Nasution gencar melaksanakan akselerasi vaksinasi, yang hingga saat ini capaiannya sudah berada di angka 65,25 persen  dari target 70 persen. Karenanya, orang nomor satu di Pemko Medan tersebut terus mengebut vaksinasi di masyarakat. Bahkan, seraya menunggu instruksi dan arahan terkait wacana anak di bawah usia 12 tahun hingga 5 tahun dapat ikut divaksin.

Apabila anak usia 5 sampai 11 tahun diperbolehkan, Bobby optimis, jumlah target masyarakat yang dapat divaksin dari 1,9 juta warga Kota Medan akan bertambah dan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus kematian dan derajat kesakitan.

“Alhamdulillah, saat ini capaian vaksinasi sudah di angka 65,25 persen dari 1,9 juta warga Kota Medan. Dari total itu, kemungkinan akan ada penambahan total target jika wacana anak di bawah usia 12 tahun hingga batas 5 tahun dapat ikut divaksinasi. Kita masih menunggu arahan. Namun, vaksinasi akan terus gencar dilakukan untuk persiapan antisipasi terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19,” kata Bobby, baru-baru ini.

Upaya Bobby untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga Covid-19 mendapat tanggapan positif akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) Indra Fauzan SHI MSoc Sc Phd. Apalagi, dikatakan Indra, Bobby dinilai cukup mampu mengendalikan Covid-19 dan dibuktikan dengan turunnya level PPKM Kota Medan dari Level 4 menjadi 2 dalam waktu 3 bulan.

“Tentunya kita semua harus waspada terhadap ancaman gelombang ketiga ini, salah satunya dengan memperkuat vaksinasi guna membentuk herd immunity. Masifnya vaksinasi yang dilakukan Wali Kota sangat baik dan harus dilakukan untuk mencapai target yang dicanangkan, pastinya Wali Kota punya target dan kekuatan untuk menyegerakannya,” ujar Indra.

 Terkait adanya wacana vaksinasi bagi anak usia 12 tahun ke bawah oleh pemerintah, imbuh Indra, maka akan sangat baik jika hal tersebut dapat diwujudkan. Dirinya pun optimis, Bobby Nasution hal itu pun juga dapat dilakukan Bobby Nasution jika wacana tersebut diberlakukan. “Namun, yang harus diingat adalah perlunya dilakukan edukasi ke masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga diri. Sebab, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity di Kota Medan,” tambahnya.

Yang terakhir, Indra kembali menekankan pentingnya kolaborasi dengan semua pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat tetap waspada dan jangan lalai, terlebih dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga Covid-19. “Upaya dan langkah-langkah serta kolaborasi menjadi hal penting untuk bersama memerangi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Genjot Vaksinasi di Kepulauan Nias

Tak hanya Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) juga terus menggenjot target vaksinasi guna mencapai kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity di wilayah ini. Terutama pada daerah-daerah yang sampai kini masih rendah persentase vaksinnya, seperti di Kepulauan Nias. 

“Berdasarkan data dari kabupaten/kota, hanya Kota Medan yang tingkat vaksinasinya 65 persen. Sementara kabupaten/kota lain seperti di Kepulauan Nias dan beberapa daerah lainnya banyak yang dibawah 30 persen vaksin pertamanya,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam rapat koordinasi tindakan lanjut pengendalian Covid-19 Sumut, Jumat pekan lalu. 

Diakuinya, soal ketersediaan vaksin Covid-19 merupakan domain pemerintah pusat. Namun siapa saja pihak yang mampu membawa vaksin itu datang ke Sumut, sangat diapresiasinya sebab tujuannya untuk kesehatan rakyat. ”Memang kita akui persoalan vaksinasi ini menunggu kiriman vaksin dari pusat. Oleh karenanya siapapun yang bisa membawa vaksin ke Sumut, itu yang sangat kita harapkan. Terserah mau pakai bendera kuning, hijau, merah, biru atau apapun yang terpenting rakyat Sumut dapat vaksin,” katanya. 

Atas dasar itu pula, Edy meminta Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis, harus lebih proporsional dalam membagi kebutuhan vaksin terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Artinya, lebih diutamakan untuk daerah yang masih begitu rendah persentase vaksinasinya. ”Kadis Kesehatan tolong jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada 100 (dosis vaksin), 25 di tangan Kapolda dan 25 Pangdam, sisanya dibagi untuk daerah-daerah. Hanya saja sering Menkes itu mau kirim 100 tapi tidak langsung 100, tapi dicicil. Tapi ini intinya untuk memaksin rakyat kita. Nanti akan kita prioritaskan ke daerah yang masih jauh di bawah target,” tegas mantan Pangkostrad. 

Begitupun untuk kelompok Pekerja Imigran Indonesia (PMI), Gubsu ingatkan agar mereka tetap harus divaksin. “Kalau dipakai persyaratan memang mereka tidak masuk (kategori yang divaksin). Intinya persoalan Covid ini pelik, makanya butuh kerjasama kita semua,” imbuhnya.

Apalagi kata Edy, sekarang pembelajaran tatap muka (PTM) sudah dimulai. Ia hanya minta kantin di sekolah jangan ada yang buka dulu. ”Karena kasihan anak-anak kita nanti harus melepas masker atau duduk berkumpul dan akhirnya terpapar pulang ke rumah membawa virus. Selain itu PTM hanya dua kali seminggu. Dan hanya dua jam seharinya. Termasuk kepada pelaku usaha. Silakan pelaku usaha ini dibuka. Tapi nanti harus diatur bagaimananya,” pungkasnya. 

Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam rakor tersebut sebelumnya meminta supaya Dinkes Sumut memberikan informasi konkret mengenai stok vaksin yang ada. ”Tentang vaksinasi, kalau boleh juga terbuka. Kami rasakan sebagai pemerintah daerah, informasi dari Dinas Kesehatan Sumut sering tidak jelas. Terakhir karena kami masuk level IV kami koordinasi langsung ke Kementerian Kesehatan. Dan Alhamdulillah kami dapat. Beberapa kejadian Kota Medan kami mendapat informasi jatah 50 ribu tapi yang dikasih oleh Dinkes Sumut 20 ribu. Informasi-informasi ini yang perlu kami minta dengan jelas,” kata Bobby. 

Selain itu, ungkap dia, masalah vaksinasi ada beberapa kelompok di Kota Medan akibat data diri. Termasuk para imigran kurang lebih ada 1.500 orang. “Kami sudah koordinasi ke pemerintah pusat untuk memberikan vaksin gotong royong. Sebab imigran ini sehari-hari beraktivitas di Kota Medan,” katanya. 

Selain penekanan soal vaksinasi, rakor yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, dan FKUB Sumut tersebut, membahas tentang persiapan menghadapi pandemi jelang hari besar Natal dan Tahun Baru 2022, serta pentingnya mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), meski kondisi Covid-19 di Sumut semakin melandai. ”Tentang persiapan libur Natal dan tahun baru. Prinsipnya kami menunggu arahan dari bapak gubernur. Izin saran, ke depannya kalau boleh kita berdiskusi juga soal libur Natal dan tahun baru untuk pekerja,” kata Bobby. 

 Adapun terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2022 di Sumut, Gubsu Edy diketahui  akan kembali mengundang Forkopimda Sumut dan pihak-pihak terkait lainnya. (map/prn)

Mulai Hari Ini, SD di Medan Gelar PTMT, Wajib Diantar dan Dijemput Orangtua

CUCI TANGAN: Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
CUCI TANGAN: Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini, Senin (1/11), siswa Sekolah Dasar (SD) kelas 4, 5 dan 6 di Kota Medan, akan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di sekolahnya masing-masing. Hal ini seiring dengan kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang telah mengizinkan siswa SD mengikuti PTMT di sekolah.

CUCI TANGAN: Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Ilustrasi.

“Iya sudah fix, mulai besok (hari ini) PTMT untuk siswa SD kelas 4, 5 dan 6 di Medan sudah bisa digelar. Sudah ada izin dari Pak Wali, bahkan sudah ada SOP untuk pelaksanaannya. SOP-nya sudah kita sampaikan ke seluruh sekolah,” kata Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Topan OP Ginting kepada Sumut Pos, Minggu (31/10).

Menurut Topan, tidak ada perbedaan yang mencolok antara SOP PTMT tingkat SD dengan PTMT tingkat SMP. Hanya saja, jumlah kapasitas siswa di dalam kelas saat PTMT berlangsung di tingkat SD lebih sedikit bila dibandingkan dengan siswa SMP. “Ini kembali kita pertegas, supaya sekolah SD juga semakin tahu. Kalau SMP kan maksimal 10 siswa satu kelas saat PTMT, kalau SD maksimal 8 siswa. Kalau SMP yang sedang tidak ikut PTMT wajib hybrid dari rumah, kalau SD tidak wajib, tergantung dari kesiapan sekolahnya, artinya bisa daring seperti bisa saja. Karena kita kan tahu, SD Negeri dan siswa nya kan tidak semua mampu atau siap untuk hybrid. Untuk sekolah swastanya juga begitu, tidak semua mampu baik sekolah maupun siswanya,” ujarnya.

Lalu untuk jam belajar, kata Topan, tidak ada perbedaan maksimal jam belajar setiap pertemuan, yakni sama-sama maksimal 3 jam. Namun disarankan, sekolah SD cukup menggelar PTMT selama 2 jam setiap kali pertemuan.

Tak cuma itu, Disdik bersama Satgas Covid-19 Kecamatan dan Kelurahan juga telah meninjau kesiapan setiap sekolah SD di Kota Medan dalam menerapkan prokes dalam menyambut gelaran PTMT mulai hari ini. Topan juga mengaku, jajarannya telah meminta setiap sekolah di Kota Medan untuk menyiapkan petugas Satgas Covid-19 sekolah.

“Dan kita setuju, Satgas sekolah yang dibentuk itu harus bertanggungjawab atas sukses atau tidaknya pelaksanaan prokes di lingkungan sekolah. Kita ingatkan, Satgas sekolah harus awasi prokes secara ketat. Disarankan juga, agar setiap siswa diantar dan dijemput oleh orangtua/wali siswanya masing-masing. Jadi pulang sekolah ya langsung pulang, gak berkeliaran lagi,” katanya.

Kembali ditegaskan Topan, PTMT tingkat SD hanya berlaku untuk siswa kelas 4, 5 dan 6. Sedangkan untuk siswa SD kelas 1, 2 dan 3, wajib melanjutkan sistem pembelajaran secara daring. “Belum ada pembicaraan untuk kelas 1, 2 dan 3, apalagi untuk PAUD dan TK. Fokusnya untuk SD kelas 4, 5, 6 dan tingkat SMP dulu. Bila nanti berjalan lancar, maka mungkin akan dibahas soal itu. Jadi saat ini jangan ada dulu siswa SD kelas 1 sampai jelas 3 yang ikut-ikutan PTMT, bertahap dulu lah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan jika PTMT tingkat SD khusus kelas 4, 5 dan 6, akan digelar di Kota Medan mulai 1 November mendatang. Dengan catatan, setiap kelas hanya boleh di isi maksimal 8 siswa dan maksimal 3 jam belajar dalam satu hari.

Tak cuma itu, Bobby juga meminta setiap sekolah untuk wajib menyiapkan infrastruktur prokes. Sebelum dimulai PTMT tingkat SD, setiap sekolah juga diminta untuk wajib memiliki Satgas Covid-19.

“Setiap sekolah harus punya satgas sendiri,” pesannya.

Bantah Siswa Madrasah Nongkrong tanpa Masker

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumatera Utara (Sumut) Syahrul Wirda memastikan tidak ada siswa madrasah di Kota Medan yang keluyuran di luar jam belajar, apalagi tanpa mengunakan masker. Hal ini disampaikan Wirda, terkait pemberitaan adanya siswa madrasah di Medan yang nongkrong di pinggir jalan tanpa menerapkan protokol kesehatan. 

“Kami sudah koordinasi dengan Kakankemenag Kota Medan dan menelusuri pemberitaan tersebut. Hasil sidak Kakankemenag Kota Medan bersama Kadis Pendidikan, Camat Medan Amplas, Gugus Covid-19, Kapolrestabes Medan tidak didapati adanya siswa dan siswi madrasah yang berada di komplek Universitas Al Washliyah (Univa) Medan tanpa mengunakan masker,” kata Syahrul Wirda, sebagaimana dikutip dari website Kementerian Agama, Minggu (31/10).

Kanwil Kemenagsu menjelaskan, di komplek Univa terdapat sejumlah sekolah termasuk di bawah Dinas Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, STM, SMEA, SMK hingga mahasiswa perguruan tinggi. Sementara di bawah Kementerian Agama, yakni MTs dan MA swasta.

“Kami mengimbau kepada seluruh siswa madrasah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Jika ada yang tidak mematuhi, seperti arahan Walikota Medan, sekolah tersebut bisa ditutup. Sebelumnya Kami juga sudah melayangkan surat ditujukan kepada Kakankemenag se Sumatera Utara untuk senantiasa melakukan pemantauan, pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kakankemenag Kota Medan, Impun Siregar menambahkan kronologi adanya siswa nongkrong tanpa masker itu bermula saat Walikota Medan Bobby Nasution menghadiri acara Penyerahan Piagam Penghargaan Adiwiyata Kota Medan Tahun 2021 di SDN 060995.

Dalam sambutannya, Walikota Medan sempat menegur guru yang tidak menggunakan masker dan Plt Kadis Pendidikan Kota Medan usai melihat siswa yang nongkrong di depan kampus Universitas Al-Washliyah (Univa) tanpa mengunakan masker.

“Kami akan rapat koordinasi bersama pihak sekolah dan madrasah, Dinas Pendidikan serta pihak kecamatan di kawasan Medan Amplas untuk meningkatkan pengawasan siswa dan pelajar selama PTM. Imbauan agar selalu melakukan pengawasan dan pemantauan dalam proses pembelajaran tatap muka di madrasah jauh hari sudah kami terima dari Kakanwil Kemenagsu,” tegasnya. (map/man)

1...2,9752,9762,977...15,749Page 2,976 of 15,749

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor