KARO, SUMUTPOS.CO – Setelah melakukan aksi demo beberapa waktu lalu, perwakilan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, didampingi kuasa hukumya Imanuel Elihu Tarigan, dan Ketua Projo Kabupaten Karo Lloyd Reynold Ginting, memenuhi undangan Kapolres Tanah Karo, Sabtu (30/10) lalu.

Pertemuan ini berlangsung di Mapolres Tanah Karo Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menurut Lloyd, kehadiran pihaknya atas undangan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, guna membahas pengaduan dan laporan masyarakat Desa Sukamaju, atas dugaan perusakan dan penyerobotan lahan oleh PT Bibit Unggul Karobitek (BUK).

Menurut Lloyd, dari hasil pembahasan itu, diputuskan, pengaduan masyarakat Desa Sukamaju akan tetap dilanjutkan. Mengenai kasus penyerobotan lahan Desa Sukamaju juga akan tetap dilanjutkan oleh Polres Tanah Karo, dan akan dilakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dalam waktu dekat ini ke Puncak 2.000 Siosar.

“Kami berharap Polres Tanah Karo tetap konsisten dalam penegakkan hukum di kabupaten ini. Kalau tidak, masyarakat Karo harus siap bangkit untuk melawan,” ungkap Lloyd.

Sementara itu, Sekretaris DPC Projo Kabupaten Karo Imanuel Elihu Tarigan, pun berharap, ada titik terang dalam kasus ini. Dia mengatakan, pihaknya siap membantu siapa saja warga di Kabupaten Karo ini, yang dalam menghadapi masalah-masalah hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk ketiga kalinya ratusan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, kembali ‘menggeruduk’ Kantor BPN/ATR Kabupaten Karo. Karena belum ada kejelasan dan tanggapan yang serius dari pihak BPN Kabupaten Karo, masyarakat Desa Sukamaju sempat bertahan di ruas jalan depan Kantor Bupati Karo, dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas, Rabu (27/10) lalu.

“Persoalan ini harus dituntaskan. Tanah ulayat warga Desa Sukamaju harus dikembalikan, bukan malah dikuasai pihak penguasa luar dengan membawa perseroan terbatas (PT) yang mengklaim memiliki HGU seluas 89,5 hektare diterbitkan instansi BPN/ATR pada 1997,” tegas warga.

Dalam kasus ini, ada dugaan penerbitan peta bidang HGU PT BUK pada Desember 2020 lalu, yang dilakukan secara diam-diam, karena tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat petani Desa Sukamaju, Desa Kacinambun, dan Desa Lau Riman, yang berbatasan langsung dengan areal PT BUK. Sehingga telah terjadi tumpang tindih kepemilikan warga atas lahan areal Puncak 2.000 Siosar yang diklaim PT BUK.

Warga juga mendesak BPN Kabupaten Karo menunjukkan prosedur penerbitan peta bidang HGU PT BUK pada Desember 2020, apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam PP No 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur tentang syarat dan mekanisme pengukuran bidang tanah. “Tunjukkan surat-suratnya kepada kami. Kalau sesuai, kami mundur. Dan kalau tidak (sesuai), kami minta batalkan peta bidang tersebut. Dan lakukan pengukuran kembali areal HGU PT BUK,” desak warga. (deo/saz)

PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, menggelar kegiatan donor darah, dan menyantuni duafa serta anak yatim sebanyak 100 orang, dengan memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Kegiatan ini digelar di Yayasan Pendidikan Daarul Istiqlal, Jalan Pantai Rambung, Gang Cakra 2, Pasar 3, Desa Marindal 1, Minggu (31/10).

Ketua LPM Desa Marindal 1 Boge Juniardi, yang juga pemilik Yayasan Pendidikan Daarul Istiqlal, dalam sambutannya mengatakan, rangkaian kegiatan yang digelar LPM Desa Marindal 1 sebelumnya telah melakukan penanaman pohon sebanyak 1.500 batang bibit tanaman besar dan buah. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, LPM Desa Marindal 1 menggelar donor darah, santunan dhuafa dan anak yatim. “Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan berbagi kepada kaum dhuafa serta anak yatim,” ungkap Boge.

Boge juga menjelaskan, asal mula berdirinya Yayasan Pendidikan Daarul Istiqlal. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun tanpa ada kredit dari bank dan mengusung tema jangan ada anak yang tidak sekolah, serta memberi beasiswa gratis sampai tamat bagi masyarakat yang tidak mampu serta anak yatim.

“Saat ini kami sudah memiliki 1.200 siswa, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Semua ini dibangun dengan semangat dan doa bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, dalam pidatonya menyampaikan, dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, sudah saatnya para pemuda bersatu, bangkit, dan tumbuh, serta harus mampu berinovasi, kreatif untuk menjadi pemimpin di masa depan.

“Saat ini, stok darah yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) berkurang. Dan harapan kami, mari sama-sama masyarakat mendonorkan darah, untuk membantu keluarga yang membutuhkan,” imbaunya.

Camat Patumbak, Syahdin Setia Budi Pane menyebutkan, saat ini sudah 6 desa yang menggelar donor darah, tinggal 2 desa lagi segera menyusul. “PMI harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk memudahkan masyarakat jika membutuhkan darah. Kami juga akan membangun sekolah berkebutuhan khusus di Patumbak, bersama Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan. Begitu saya masuk Patumbak, saya mengusung motto ‘Bersama Kita Bisa’, yakni dengan membangun komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Boge menerima piagam penghargaan dari Kepala Desa Marindal 1 Ardianto, sebagai tokoh masyarakat dan tokoh peduli pendidikan. (azw/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Piagam penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sumut Tiarta Sebayang, kepada Bupati Karo Cory S Sebayang di Ruang Rapat Bupati Karo, Jumat (29/19) lalu.

Kepala Kanwil DJPb Sumut, Tiarta Sebayang mengatakan, sebagai wujud apresiasi pemerintah pusat atas capaian opini WTP, Menkeu RI memberikan penghargaan kepada Pemkab Karo berupa piagam, karena telah berhasil mengelola keuangan daerahnya. Baik dalam pengelolaan, pelaporan, maupun pertanggungjawabannya dengan capaian opini WTP. “Saya secara khusus, ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Karo, yang terus berusaha menjaga pengelolaan keuangan yang baik,” ungkap Tiarta.

“Setelah capain opini WTP berhasil didapat, tantangan berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pertanggungjawabannya,” imbuhnya.

Sementara Bupati Karo, Cory S Sebayang menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Menkeu RI melalui Kanwil DJPb Sumut, atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Karo, dalam capaian opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. “Kami percaya penghargaan ini untuk menyemangati kami agar senantiasa memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap bimbingan, khususnya strategi mempertahankan opini WTP, peningkatan kualitas APBD, maupun arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan yang perlu kami sikapi,” jelasnya. (deo/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Binjai H Rizky Yunanda Sitepu, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah At-Tanwir di Jalan Gatot Subroto, Simpang Tanjung Jati, Binjai Barat, Sabtu (30/10) lalu. Peletakan batu pertama ini, dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah.

Pada kesempatan itu, Rizky mengajak anak-anak madrasah untuk menelusuri lebih dalam dan menghayati perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kecerdasan hingga perangainya yang sempurna.

“Teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Beliau merupakan nabi terakhir, yang jadi acuan umat Islam dalam berkehidupan sehari-hari,” imbau Rizky.

Rizky pun berharap, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala serta Rasulnya, mencintai-Nya serta membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan.

Rizky menyampaikan, Pemko Binjai berharap, Madrasah At-Tanwir ini nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Binjai. Pembangunan Gedung Madrasah At-Tanwir ini, turut jadi dukungan bagi Pemko Binjai mewujudkan SDM unggul yang dibekali ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. (ted/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana proyek pembangunan bebas hambatan di Kota Binjai menuju Aceh, berinisial PT HK, dikabarkan melakukan perbaikan Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat, Kota Binjai, beberapa waktu lalu. Ini dilakukan untuk kepentingan mereka membawa material pembangunan yang diduga berasal dari pertambangan ilegal di wilayah Langkat Hulu.

DARI pantauan wartawan, jalan lintas Kota Binjai-Kabupaten Langkat yang berstatus milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini, sudah kembali berlubang. Disinyalir hal tersebut terjadi karena banyak dam truk membawa material yang diduga melebihi tonase melintasi ruas jalan itu. Akibatnya, lubang kembali terlihat di sejumlah ruas jalan. Karena itu pula, pengendara yang melintasi ruas jalan tersebut, harus ekstra berhati-hati.

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kota Binjai-Kabupaten Langkat, Azwar menilai, perbaikan yang dilakukan PT HK tidak sesuai dengan perencanaan. Dia pun menilai, perbaikan yang dilakukan asal-asalan. “Mereka (PT HK) memperbaiki itu juga tidak ada koordinasi dengan kami. Sehingga jalan tersebut rusak lagi. Entah bagaimana kerjanya. Makanya jalan itu rusak kembali,” ungkap Azwar, akhir pekan lalu.

Azwar pun mengaku, perbaikan jalan yang tanpa koordinasi itu, berbuntut kembali rusak. “Coba kalau mereka berkoordinasi dengan kami untuk perbaikan jalan, pasti enggak begitu,” tegasnya.

Dia merasa, perbaikan yang dilakukan PT HK terkesan buru-buru.

“Karena material diangkut melalui jalan itu, makanya dilakukan (diperbaiki) dengan cara cepat. Lihatlah itu, bukan sedikit yang dibawa (material), begitu banyak,” beber Azwar.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Tol Kota Binjai-Kota Langsa, Hestu Budi Husodo, saat dikonfirmasi belum mau menjawab panggilan wartawan, terkait kendaraan bermuatan berat yang merusak Jalan Gatot Subroto. (ted/saz)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIA Rantauprapat memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021, Sabtu (30/10). Dalam kesempatan itu digelar beberapa kegiatan seperti bakti sosial dengan berbagi kepada warga terdampak Covid-19, donor darah Kumham, serta vaksinasi.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Rantauprapat Jayanta mengatakan, dalam rangka HDKD tahun 2021 pihaknya berupaya melaksanakan beberapa hal terbaik.

“Harapannya di HDKD ini kami insan Kemenkumham akan lebih pasti untuk melayani masyarakat, lebih transparan, dan sesuai arahan bapak Menteri akan selalu menghindarkan hal-hal yang negatif,” katanya.

Dalam mendukung program pemerintah terkait vaksinasi, Kalapas mengungkapkan, saat ini Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 70 persen telah tervaksin.

“Kita telah telah koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan Kapolres dan Dandim yang sudah tervaksinasi 70 persen, sisa 30 persen kami sedang berkoordinasi dengan bapak Bupati untuk yang tidak mempunyai NIK atau tidak mempunyai KTP agar didata Dukcapil,” ujarnya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Rantauprapat juga mengikuti Upacara Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 secara virtual. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang memimpin upacara ini meminta jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai capaian prestasi yang diraih Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat terus memberikan citra positif di masyarakat.

“Jajaran Kemenkumham jangan cepat berpuas diri dengan prestasi yang sudah dicapai. Kemenkumham harus menjadi pionir dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, membuat birokrasi lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan juga dirangkai dengan dialog Menkumham bersama petugas di wilayah perbatasan, mulai dari wilayah Barat, Utara, bagian Timur Indonesia hingga dialog dengan petugas yang berada di luar negeri. (fdh/han)