HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak enam Fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan atas 4 (Empat) Rancangan Peraturan (Ranperda), pada rapat paripurna di Gedung DPRD Humbahas, Senin ( 25/10).

Sidang paripurna, dipimpin oleh Ketua DPRD Ramses Lumbangaol, didampingi Wakil Ketua II Labuan Sihombing. Dihadiri, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Sekdakab Tonny Sihombing, pimpinan OPD.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Kepler Torang Sianturi mengatakan, pembentukan Perda merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada Pemda dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah. Serta, terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan.

Pada kesempatan ini, PDI P mempertanyakan tentang pasal 2 ayat 4 , dinas Pemuda Olahraga digabung Dinas Pendidikan yang sebelumnya pada pembahasan dengan Bapemperda bahwa dinas pemuda olahraga digabung dengan dinas pariwisata.

Selain itu, fraksi ini juga mengharapkan agar pemerintan dapat mempertimbangkan untuk menaikkan tarif wisata Sipinsur dan Baktiraja.

“Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui adanya perubahan seperti pada point A. Namun, hal tersebut hendaknya disampaikan oleh pemerintah pada rapat paripurna penyampaian nota jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi untuk ditindaklanjuti pada rapat pembahasan gabungan komisi, dan Bapemperda bersama pemerintah,” katanya.

Sedangkan, juru bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Bantu Tambunan menambahkan, Ranperda tentang Perubahaan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Fraksi Golkar berpandangan bahwa Perubahaan tersebut sudah selayaknya dilakukan. Dengan harapan, dapat mengurangi beban keuangan daerah.

“Tapi, kami juga menekankan kepada pemerintah, walaupun terjadi pengurangan jumlah dinas, tidak menyebabkan turunnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Fraksi Golkar, juga menyinggung soal Ranperda Retribusi Daerah, meminta agar ditingkatkan penerimaan retribusi daerah dan mampu menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran belanja daerah.

Juru bicara Fraksi Gerindra Demokrat Bresman Sianturi menambahkan, disamping Ranperda tentang pencabutan Perda bidang perizinan dan non perizinan sesuai UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Fraksi Gerindra Demokrat meminta pemerintah memperhatikan berbagai aspek agar tidak merugikan rakyat.

Dan, Ranperda ini dapat memberikan nilai tambah peningkatan PAD di wilayah ini.

Sementara, Juru Bicara Fraksi Nasdem Nurmauli Simarmata meminta agar Ranperda tentang pembentukan perangkat daerah tidak semata mata hanya mengikuti peraturan perundang undangan, sehingga hasilnya hanya formalitas belaka.

Kemudian, terkait Ranperda Retribusi Daerah, sebaiknya diiringi dengan pengawasan sehingga tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan PAD.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Hanura Muslim Simamora menyampaikan saran dan masukkan terhadap Ranperda tentang pembentukan perangkat daerah.

Saran itu berupa, sesuai UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 3 ayat 1 tentang perangkat daerah nomor 6 tahun 2016, pemerintah agar merampingkan pemerataan jabatan adminitrasi kedalam jabatan fungsional yang dituangkan kedalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi nomor 17 tahun 2021.

Selain itu, usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, mengenai penggabungan dinas itu perlu dikaji ulang. Mengingat, dibeberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dinas tersebut masih berdiri dan tidak digabung dengan dinas lain karena sangat dibutuhkan.

“Untuk Ranperda Retribusi Daerah, Fraksi Hanura menyarankan agar pemerintah mengaktifkan uji kelayakan atau KIR,” katanya.

Juru Bicara Fraksi Fraksi Persatuan Solidaritas Guntur Simamora juga memberikan masukan.

Dia mengatakan, sekaitan dengan Perubahaan organisasi perangkat daerah , antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan berada di Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga digabungkan ke Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabungkan ke Dinas Kesehatan, dan lainnya. (des/ram)

TAPANULI UTARA, SUMUTPOS.CO – Bupti Tapanuli Utara Nikson Nababan, didampingi Ketua TP PKK Tapanuli Utara Satika Simamora, Asisten Pemerintahan dan Kesra Parsaoran Hutagalung, bersama Kadis Sosial Rahman Situmeang dan Kepala Balai Ronal Uli Jaya Sinaga menyerahkan bantuan ATENSI Balai Melati Jakarta kepada 180 penerima manfaat, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (28/10).

Bantuan dari Kementerian Sosial RI ini berupa 100 unit alat bantu dengar, 80 set alat pertanian seperti beko, cangkul, alat semprot hama elektrik dan pupuk, dengan total nilai bantuan sebesar Rp392.000.000.

Ketua TP PKK Tapanuli Utara Satika Simamora Satika Simamora dalam sambutannya mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian serius pemerintah daerah untuk membantu warganya.

“Terimakasih kepada Pemerintah Pusat bersama Balai atas perhatiannya kepada masyarakat Tapanuli Utara. Inilah salah satu wujud upaya yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang selalu berkoordinasi ke pusat untuk membantu warganya yang membutuhkan,” ucap Satika Simamora.

Dijelaskannya, bantuan yang diberikan kepada warga ini merupakan lobi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke pusat. Karena itu, para penerima manfaat setidaknya harus mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah.

“Ini wajib disyukuri agar memberikan dampak besar, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kedepannya warga kita yang juga membutuhkan akan memperoleh bantuan-bantuan lainnya. Kita doakan agar Pemerintah Kabupaten selalu berhasil melakukan lobi anggaran demi kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat Taput,” ucap Satika Simamora mengakhiri.

Sementara itu, Kepala Balai Ronal Uli Jaya Sinaga mengatakan pihaknya menerima bantuan proposal sekitar Maret 2021, dan setelah melalui proses akhirnya dapat disalurkan dan tepat waktu.

“Bantuan yang disalurkan ini adalah bentuk kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Proposal bantuan diterima sekitar Maret 2021 dan setelah melalui proses, hari ini bisa disalurkan. Kami berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan ini dengan optimal. Pergunakanlah sebaik mungkin agar bantuan berikutnya dapat dianggarkan dan disalurkan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” ucapnya. (rel/des)

SUMUTPOS.CO – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melaporkan hasil kunjungannya ke Chicago, Amerika Serikat (USA) beberapa waktu lalu kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Kunjungan ke negeri Paman Sam itu terkait kerjasama pengembangan sumber daya manusia, agrikultur, dan teknologi terkhusus soal kawasan food estate di Sumut.

Menurut Franc, pihaknya siap untuk mewujudkan kawasan food estate seperti yang telah berjalan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

“Kami (Pemkab Pakpak Bharat) sudah merencanakan food estate ini. Jadi kami membicarakan persiapan untuk kegiatan tersebut usai pulang studi banding dari Amerika kepada bapak gubernur,” ujarnya usai bertemu Gubernur Edy di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (25/10).

Diungkapkan Franc, dari studi banding itu banyak nanti yang akan pihaknya terapkan. Mulai dari rekayasa pembibitan hingga tingkat produktifitasnya.

“Tapi yang paling penting untuk Sumatera Utara itu adalah sumber daya manusia- manusianya yang kita persiapkan. Rencananya kita mulai di 2022. Dan kemungkinan kan, bapak presiden di 2021 datang ke Humbahas dan selanjutnya ke Pakpak Bharat di 2022. Setelah kita sampaikan tadi ke pak gubernur, beliau sangat menyambut positif dan antusias untuk datang ke sana,” katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto, yang mendampingi Gubernur Edy dalam pertemuan itu mengaku, bahwa Gubsu menyambut baik dan mendukung penuh agar food estate di Kabupaten Pakpak Bharat cepat terealisasi.

Ia menyebutkan food estate di Pakpak Bharat sudah dicadangkan seluas 1.333 hektare. Berdasarkan diskusi mereka, Bupati Franc Tumanggor ingin lokasi food estate yang telah dicadangkan itu akan dilakukan penanaman untuk tanaman kopi.

“Karena ketinggiannya itu di atas 800 atau di atas 1000. Dan jadi berdasarkan arahan dari pak gubernur, hasil kunjungan dari Amerika itu dijadikan ‘oleh-oleh’ bagi Sumut untuk pengembangan food estate di Pakpak Bharat maupun di Humbahas,” katanya.

Selain kopi, berdasarkan arahan Gubsu Edy, food estate di Pakpak Bharat juga dapat ditanam jagung. Sehingga menurut dia, food estate yang telah dicadangkan itu akan ditambah lagi dengan pencadangan oleh kabupaten itu sendiri.

“Tadi saya dengar ada 144 hektar yang dicadangkan oleh mereka. Saya juga mendapat informasi food estate yang akan diterapkan di Pakpak Bharat itu sejalan dengan yang di Humbahas. Artinya bawang juga menjadi komoditas pilihan selain komoditas-komoditas yang lain. Karena penetapan food estate itu diupayakan satu jalan. Memang penunjukan food estate di Sumut itu sambung menyambung. Mulai dari Humbahas, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan juga Tapanuli Tengah,” papar Herianto.

Adapun dalam pemenuhan food estate, pengusulan lahan 1.333 hektare itu merupakan usulan pemprov ke pusat, berdasarkan permintaan atau kebutuhan dari kabupaten.

“Dan akhirnya keluarlah izin itu. Itukan sudah ditapal batas ya. Tinggal pemkab-lah (menyusun program) lahan itu mau dijadikan jenis kondisinya apa, peruntukan tanamannya apa,” pungkasnya. (prn)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso mengikuti zoom meeting vaksinasi massal khusus pelajar dalam rangka 31 tahun AKABRI alumni tahun 1990 di Lapangan SMP Negeri 7 Jalan Syek Beringin, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa (26/10).

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan gerakan vaksinasi door to door dalam rangka pengabdian 31 tahun AKABRI 90 (Gelora Lembah Tidar 90) di Wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

Zoom Meeting dipimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kegiatan yang digelar alumni AKABRI 90, berupa santunan korban Covid-19, bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak, dan melaksanakan akselerasi percepatan vaksinasi untuk mencapai target 70 persen sampai akhir tahun 2021.

“Sinegritas TNI Polri semakin meningkat, sinergitas terbangun selama ini TNI Polri menjadi garda terdepan dengan stakeholder lain bersama dalam penanganan Covid-19. Kita melihat secara umum BOR kita sudah jauh dibawah WHO, saat ini semua dapat terkendali ini berkat sinegeritas seluruh masyarakat bersama TNI Polri,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan selama dua tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, dan dampak paling terasa adalah dari sisi kesehatan dan ekonomi. AKABRI 90 melaksanakan vaksinasi massal, dan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak.

“TNI Polri bersama Stakeholder terkait telah berupaya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan, apa yang kita hadapi semua dapat kita selesaikan. Dengan sinergi TNI Polri dan masyarakat semoga gelombang 3 Covid-19 agar tidak terjadi di Indonesia,” paparnya.

Usai zoom meeting, Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso didampingi Wali Kota Umar Zuanidi Hasibhan memberikan bantuan sosial berupa voucher kepada ibu Mice Yunika, istri dari Almarhum Aiptu Surya Tarigan, personel Polsek Rambutan yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Adapun pelaksanaan vaksinasi digelar dikhususkan kepada pelajar tingkat SMP dan SMA dengan target sebanyak 800 vaksin jenis Sinovac. “Kami mengimbau kepada pelajar se-kota Tebingtinggi agar tetap mematuhi Prokes Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan.

Jangan takut untuk divaksin karena belum ada sampai saat ini yang bermasalah,” bilangnya. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dengan dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah, Pemkab Asahan melakukan vaksinasi kepada para pelajar. Pun begitu, Bupati Asahan H. Surya BSc meminta agar orangtua pelajar memberikan kesempatan terhadap anak-anaknya untuk mendapatkan vaksin.

Hal itu disampaikan Bupati Asahan saat meninjau vaksinasi terhadap pelajar di beberapa Sekolah SMA Negeri Kisaran yakni SMA Negeri 2 Kisaran, SMA Negeri 4 Kisaran dan SMK Negeri 2 Kisaran, Senin (25/10).

Kegiatan vaksinasi massal terhadap para pelajar ini diikuti Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Administrasi Umum, beberapa OPD, Camat Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Camat Kecamatan Kota Kisaran Barat,

Bupati Asahan H. Surya, BSc di sela-sela peninjauan, menyampaikan vaksinasi Covid-19 dosis pertama jenis Pfizer ini dilaksanakan untuk meningkatkan herd immunity para siswa terhadap wabah Covid-19 dan menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan juga mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri yang ikut membantu percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Asahan.

Bupati juga mengimbau kepada para siswa-siswi untuk memvaksin dirinya, karena vaksin ini untuk kesehatan diri kita sendiri.

“Dan kepada orangtua, saya meminta agar memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mendapatkan vaksin di sekolah masing-masing,” tutup Bupati. (dat/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Permintaan Presiden RI Joko Widodo untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300 ribu mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Pun begitu, wakil rakyat dari Dapil Sumut II ini minta agar wajib tes PCR bagi penumpang pesawat dihapus.

Dalam rilis tertulis anggota DPR RI dari Dapil Sumut II itu, Selasa (26/10) menjelaskan, Presiden Jokowi mendengar keluhan yang ada di tengah masyarakat.

“Dalam konteks ini, presiden kelihatannya tidak mau membebani masyarakat di masa pandemi saat ini,” ujarnya.

Pun begitu, lanjut Saleh Partaonan Daulay, permintaan menurunkan harga PCR dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebab, biaya test PCR tetap saja akan membebani masyarakat. Apalagi yang dibebani adalah para penumpang yang menggunakan transportasi udara. Faktanya, tidak semua orang yang naik pesawat memiliki dana yang berlebih. Masih banyak orang yang merasa berat dengan beban membayar test PCR.

“Belakangan ini, tuntutannya kan menghapus persyaratan test PCR bagi penumpang pesawat. Nah, kalau hanya diturunkan dan diperpanjang masa berlakunya, akar masalahnya belum tuntas. Orang-orang tetap masih harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar test PCR-nya,” paparnya.

Sejalan dengan tuntutan itu, tambah Partaonan Daulay, Presiden diminta untuk mengevaluasi kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat. Sebab, test PCR tersebut dinilai tidak menjamin bahwa semua penumpang tersebut aman dan tidak tertular. Bisa saja, setelah ditest, katanya di antara penumpang itu melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar. Akibatnya, bisa terinfeksi dan menularkan di dalam pesawat.

“Orang yang ditest itu aman pada saat dites dan keluar hasilnya. Setelah itu, belum ada jaminan. Bisa saja ada penularan pada masa 3 x 24 jam,” ulasnya.

“Betul, tes PCR ini bisa meningkatkan kehati-hatian. Tetapi, apakah itu bisa diandalkan secara total? Rasanya tidak. Apalagi, test yang sama tidak diberlakukan bagi penumpang angkutan lainnya,” imbuhnya.

Sebagai alternatif, pemerintah diminta untuk memilih salah satu dari kebijakan berikut. Pertama, menghapus kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Aturan ini diyakini akan sangat bermanfaat untuk menaikkan jumlah penumpang pesawat yang belakangan sempat terpuruk.

Kedua, kalaupun tes PCR tetap diberlakukan, maka biayanya diharapkan dapat ditanggulangi pemerintah. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak memberatkan siapa pun. Tentu ini tidak mudah. Karena itu perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak membebani anggaran pemerintah.

Ketiga, memperpanjang masa berlaku hasil tes PCR. Kalau perlu, masa berlakunya adalah 7 x 24 jam. Meskipun ini tetap membebani para penumpang, tetapi tidak terlalu berat sebab hasil tes tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa kali penerbangan.

“Dulu masa berlakunya bisa lebih dari seminggu. Kenapa sekarang semakin diperketat? Kalau kasusnya mereda, semestinya masa berlaku hasil PCR pun diperpanjang. Nanti kalau ada kenaikan lagi, bisa dipikirkan untuk memperketat lagi,” katanya.

Keempat, kebijakan tes PCR diganti dengan tes antigen. Meski tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, namun biaya testingnya jauh lebih rendah. Para penumpang diyakini masih bisa menjangkaunya. (fdh/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) terus menggencarkan pelaksanaan program vaksinasi bagi masyarakat. Berdasarkan data terbaru per tanggal 21 Oktober, sudah 273.186 jiwa atau 44.20 persen masyarakat telah mendapatkan vaksin Covid-19.

Gencarnya gerakan vaksinasi, petugas vaksinator Pemkab Sergai melakukan vaksin terhadap masyarakat secara door to door. Bupati Sergai Darma Wijaya pun turun langsung ke rumah rumah warga dengan target sasaran para lansia di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, Selasa (26/10).

Darma Wijaya menyebut, apa yang dilaksanakan hari ini merupakan inisiatif jemput bola bagi para masyarakat yang belum divaksin.

“Sergai harus bisa kembali ke zona hijau. Tentunya untuk ini diperlukan upaya sungguh-sungguh dari seluruh pihak, salah satunya dalam menyukseskan program vaksinasi. Karena itu, pada hari ini dengan koordinasi dari Dinas Kesehatan Sergai, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun, maka digelarlah vaksinasi yang menyasar langsung ke kediaman warga,” jelasnya.

Dijelaskan Darma, dengan adanya inovasi vaksin jemput bola ini, maka masyarakat tidak perlu lagi direpotkan untuk mendatangi puskesmas atau sentra vaksinasi lainnya. “Apa yang dilaksanakan hari ini merupakan bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Bagi warga yang sudah lansia ataupun sedang sakit, tentu dengan para petugas vaksin hadir langsung ke rumahnya, akan sangat meringankan mereka.” ucapnya.

Dijelaskan Darma, berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Kesehatan, jumlah warga Sergai yang sesuai kriteria untuk divaksinasi sejumlah 504.071 jiwa. Data terbaru pertanggal 21 Oktober, sudah 273.186 jiwa atau 44.20 persen warga yang telah menjalani vaksinasi.

Sedangkan untuk warga lansia yang sudah divaksin jumlahnya mencapai 62.180 orang dan jumlah ini tentu akan terus bertambah. “Kita ketahui bersama, dengan vaksinasi ini diharapkan bisa terwujud kekebalan komunal herd immunity. Pasca berjalannya program vaksinasi, bisa kita lihat bersama sudah mulai nampak efek menggembirakan bagi proses percepatan penanganan Covid-19 di Sergai,” bilang Darma.

Darma tetap mengingatkan kepada segenap warga Sergai yang sudah divaksin agar tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi bukan berarti kita jadi kebal total terhadap infeksi virus. Maka dari itu, jangan longgar jalani protokol kesehatan. “Usaha kita bersama akan menentukan pemulihan kondisi di Kabupaten Sergai secepatnya,”pungkasnya. (ian/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Syuhada, Selasa (26/10). Ini dilakukan Lapas Binjai dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika.

Kepala Lapas Binjai, Maju Siburian dan jajaran mengikuti kegiatan tersebut sekaligus berziarah. Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh inspektur upacara yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

Lalu dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Monumen TMP Syuhada Binjai. “Ini merupakan salah satu kegiatan rutin setiap tahunnya pada hari-hari besar Kemenkumham,” ujar Kalapas usai kegiatan.

Dalam kegiatan ini, Lapas Binjai mengenang jasa para pahlawan yang telah melakukan darma bakti hidupnya untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika, Lapas Binjai melaksanakan tabur bunga dalam mengenang arwah-arwah pahwalan yang telah mendahuli kita. Semoga Kemenkumham tetap selalu mengisi dan meneruskan perjuangan-para pahlawan yang telah mendahului kita, Lapas Binjai khususnya Kementerian Hukum dan HAM jaya, merdeka,” tukasnya. (ted/azw)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Deliserdang meraih terbaik I dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Penghargaan tersebut diserahkan Staf Ahli Bidang Pendidikan,Kesehatan,Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Dr Kaiman Turnip MSi dan diterima langsung oleh Sekdakab Deliserdang Darwin Zein SSos, yang didampingi Kadis Kesehatan dr Ade Budi Krista, Kepala Bappeda Ir Remus Hasiholan Pardede MSi, Kadis PMD Drs Khairul Azman MAP, Kadis Ketahanan Pangan Ir H Herry Lubis, Kadis P2KB-P3A Era Permata Sari SH MM, di Hotel Le Polonia Medan (22/10).

Sekdakab Deliserdang Darwin Zein SSos menjelaskan penghargaan ini merupakan keberhasilan lintas sektoral antar OPD, di antaranya Bappeda, Dinas Perkim, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB-P3A, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dalam pidatonya Gubernur Provinsi Sumatera Utara H Edy Rahmayadi, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Dr Kaiman Turnip MSi, mengatakan bahwa Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (SSGI) telah menunjukkan hasil dan yang cukup baik dengan mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,20 persen atau lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 30,11 persen dan tahun 2018 yang tercatat sebesar 32,4 persen. kedepan kita berharap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui tim penilai kinerja telah melaksanakan penilaian kinerja pada tanggal 6 September 2021 yang lalu terhadap 15 kabupaten/kota lokus prioritas nasional stunting. Pelaksanaan penilaian kinerja Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengukur, memastikan akuntabilitas, mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konvergensi penurunan prevalensi stunting berdasarkan seleksi yang ketat dan komprehensif dari tim panelis. (red/azw)