24.3 C
Medan
Monday, January 19, 2026
Home Blog Page 2994

Pemkab Deliserdang Terbaik I Penurunan Stunting di Sumut

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Delserdang berhasil meraih terbaik I dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diserahkan Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Pempevsu, Dr Kaiman Turnip M.Si yang diterima langsung oleh Sekdakab Deliserdang Darwin Zein SSos didampingi Kadis Kesehatan dr Ade Budi Krista, Ka Bappeda Ir Remus Hasiholan Pardede MSi, Kadis PMD Drs Khairul Azman MAP, Kadis Ketahanan Pangan Ir. H Herry Lubis, Kadis P2KB-P3A Era Permata Sari SH. MM di Hotel Le Polonia Medan, Jumat (22/10) lalu.

Sekdakab Deliserdang Darwin Zein menjelaskan, penghargaan ini merupakan keberhasilan lintas sektoral antar OPD di jajaran Pemkab Deliserdang, di antaranya Bappeda, Dinas Perkim, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB-P3A, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dalam pidatonya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, yang diwakili Kaiman Turnip mengatakan, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (SSGI) telah menunjukkan hasil dan yang cukup baik dengan mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,20 persen atau lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 30,11 persen dan tahun 2018 yang tercatat sebesar 32,4 persen. “Ke depan kita berharap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara agar dapat lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui tim penilai kinerja telah melaksanakan penilaian kinerja pada tanggal 6 September 2021 yang lalu terhadap 15 kabupaten/kota lokus prioritas nasional stunting. Pelaksanaan penilaian kinerja kabupaten/kota bertujuan untuk mengukur, memastikan akuntabilitas, mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi penurunan prevalensi stunting berdasarkan seleksi yang ketat dan komprehensif dari tim panelis.

Maka ditetapkan peringkat terbaik yaitu. Kabupaten Deliserdang di peringkat I, Kota Medan di peringkat II, dan Kabupaten Tapanuli Tengah di peringkat III. “Semoga hal ini menjadi penambah semangat dikemudian hari,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dr Aris Yudhariansyah MM, bahwa dalam penilaian tersebut tim panelis telah melakukan review dan melakukan kesepakatan dalam penetapan kabupaten/kota dengan peringkat terbaik. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi Kabupaten/Kota lokus stunting yang telah melakukan komitmen dalam menjalankan 8 aksi konvergensi untuk penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. (rel/adz)

Menko Airlangga: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2021 mencapai 7,07% (YoY) yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 16 tahun terakhir. Berbagai perbaikan yang terjadi di sektor Ekspor-Impor, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Konsumsi Rumah Tangga harus dimaksimalkan untuk akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Momentum membaiknya kondisi pandemi Covid-19 saat ini serta capaian pemulihan ekonomi di tingkat nasional dan daerah perlu untuk dimanfaatkan.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam memanfaatkan tren ekonomi yang positif dan potensi ekonomi digital yang besar, telah ditetapkan Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong penguatan perekonomian nasional dan daerah. Satgas P2DD yang beranggotakan pimpinan dari 8 Kementerian/Lembaga nantinya akan berkoordinasi dengan 542 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diketuai oleh Kepala Daerah. Hingga 20 September 2021, telah terbentuk 465 TP2DD atau 86% dari total 542 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 33 TP2DD tingkat Provinsi dan 432 TP2DD tingkat Kabupaten/Kota.

Forum Koordinasi Pusat dan Daerah ini dibentuk untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas. “Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pilot project penerapan transaksi non-tunai yang dilakukan di 12 daerah, penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1%,” ungkap Menteri Koordinator BIdang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran Roadmap ETPD Provinsi Banten dan showcasing perkembangan ETPD se-Provinsi Banten secara virtual pada Senin (25/10).

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021 mencapai tren yang positif yaitu 8,95% (YoY) yang artinya lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata nasional.

“Pencapaian ini hasil kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan otoritas serta dukungan penuh seluruh masyarakat Indonesia. Ini perlu untuk kita lanjutkan,” tegas Menko Airlangga.

Sebagai informasi, dalam kerangka transformasi digital ditetapkan 4 sektor prioritas, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintahan digital bertujuan untuk membangun pemerintahan digital yang terbuka untuk peningkatan layanan publik.

“Kebijakan mendorong digitalisasi sektor pemerintahan di daerah tentunya tidak kita mulai dari nol. Implementasi ETPD di tingkat Pemerintah Daerah selama ini sudah dilakukan, namun masih beragam tingkatannya,” jelas Menko Airlangga.

Berdasarkan hasil kajian Satgas P2DD di Bulan Agustus 2021, penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah telah berdampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19. Pemda dengan tingkat Indeks ETPD yang lebih tinggi cenderung lebih resilien dan memiliki realisasi belanja yang cenderung lebih tinggi.

Hasil asesmen Indeks ETPD pada Juli 2021 menyebutkan terdapat 115 Pemerintah Daerah dalam kategori Digital, 270 Pemerintah Daerah dalam kategori Maju, 151 Pemerintah Daerah dalam kategori berkembang, dan 6 Pemerintah Daerah Pemda dalam kategori inisiasi.

“Kondisi perbedaan tingkatan digital ini penting dicermati dan menjadi perhatian bersama. Seluruh daerah otonom perlu terus didorong untuk bisa masuk kategori Maju dan Digital,” kata Menko Airlangga.

Selain perbedaan kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Indeks ETPD, Satgas P2DD juga telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi tantangan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu indikasinya adalah Kontribusi PAD dalam struktur pendapatan APBD yang pada tahun 2019 baru mencapai rata-rata 25%. PAD juga masih didominasi oleh Pajak Daerah sebesar 71%, sedangkan retribusi daerah masih sangat rendah 3%.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui TP2DD memiliki peran yang sangat strategis. Selain optimalisasi peran TP2DD, Dokumen Peta Jalan/Roadmap ETPD yang telah disusun dan diluncurkan oleh Provinsi Banten masih perlu diterjemahkan dalam bentuk aksi-aksi nyata.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten beserta jajaran yang telah membentuk TP2DD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan telah berhasil meluncurkan roadmap ETPD. Semangat dan inisiatif pembentukan TP2DD harus diiringi dengan upaya-upaya konkrit untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

“Kita tentunya tidak berharap dokumen roadmap yang telah disusun ini berakhir sebagai salah satu dokumen yang disimpan saja, tetapi juga diharapkan menjadi karya nyata TP2DD se-Provinsi Banten,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr/*)

Ombudsman Apresiasi Pelayanan Rutan Kabanjahe

BERKOMUNIKASI: Perwakilan Ombudsman berkomunikasi dengan warga binaan Rutan Kabanjahe, Jumat (22/10).

KARO, SUMUTPOS.Co – Ombudsman RI mengecek kesiapan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabanjahe dalam mitigasi bencana baik alam/nonalam, baik kebakaran, kerusuhan, banjir, pandemi dan lain lain, serta mengecek kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

BERKOMUNIKASI: Perwakilan Ombudsman berkomunikasi dengan warga binaan Rutan Kabanjahe, Jumat (22/10).

Hal ini dilakukan saat 4 orang perwakilan Ombudsman melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kabanjahe. Pengecekan itu sebagai bentuk transparansi dan pelayanan prima sebagai wujud Rutan Kabanjahe untuk meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam kegiatan yang berlangsung sesuai protokol kesehatan itu Tim Ombudsman disambut Kepala Rutan Kabanjahe Sangapta Surbakti beserta pejabat struktural dan jajaran, Jumat (22/10).

Yustus Yoseph Maturbongs, Asisten Madya Ombudsman Pusat mengatakan, Ombudsman akan mengecek kesiapan Rutan Kabanjahe menggunakan instrumen standar pelayanan publik. Instrumen standar itu mengacu Undang-Undang Pelayanan Publik. “Kami akan mendukung Rutan Kabanjahe untuk meraih predikat WBK. Standar pelayanan publik yang harus dipenuhi baik secara langsung di kantor maupun secara online,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia memberikan apresiasi kepada Rutan Kabanjahe, meskipun dalam situasi renovasi tetapi pelayanan yang diberikan mantap dan luar biasa. Apresiasi juga diberikan dalam pelayanan terkait makanan yang diberikan kepada warga binaaan dan menyempatkan mencicipi makanan yang akan yang akan diberikan untuk warga binaan.

“Sedang menikmati singkong goreng hasil gorengan warga binaan Rutan Kabanjahe, ini mantap kurang kopinya saja,” kata Yustus Yoseph Maturbongs sambil tertawa.

Berbagai saran dan masukan langsung diberikan kepada Tim WBK/WBBM Rutan Kabanjahe untuk dilakukan perbaikan sebelum mendapat penilaian dari Tim Penilai Nasional. Sangapta Surbakti selaku Kepala Rutan Kabanjahe mengakui pihaknya harus terus berbenah untuk memperbaiki sarana dan prasarana dalam mengantisipasi mitigasi bencana alam dan non alam serta pelayanan publik dan integritas internal.

Pelayanan secara online juga sudah dilakukan oleh Rutan Kabanjahe. Masukan Ombudsman diakui sangat membantu dan akan dinilai kembali oleh Tim Penilai Nasional. (deo/azw)

Dewas PDAM Tirtamalem Diminta Kerja Maksimal

LANTIK: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang saat melantik Dewan Pengawas PDAM Tirtamalem Karo di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (25/10).

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang melantik Jusup Sukatendel sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamalem Kabupaten Karo masa jabatan 2021-2025. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (25/10).

LANTIK: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang saat melantik Dewan Pengawas PDAM Tirtamalem Karo di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (25/10).

Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang dalam sambutannya menyampaikan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirtamalem Kabupaten Karo yang baru dilantik agar dapat bekerja secara maksimal dalam hal pengawasan dan memberikan masukan yang inovatif kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamalem.

“Saya sangat mengharapkan adanya perubahan yang signifikan, dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamalem Kabupaten Karo ke depan, perbaikan dalam manajemen keuangan, operasional serta manajemen kepegawaian, terlebih terpenuhinya kebutuhan air di Kabupaten Karo,” unggkap Bupati Karo.

“Saudara diharapkan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan, serta memaksimalkan pemenuhan target yang ditetapkan dalam menyusun struktur organisasi PDAM Tirtamalem Kabupaten Karo yang efektif dan efisien,”sambungnya.

Jusup Sukatendel sendiri lahir di Kabanjahe pada 27 September 1971 pernah menjalani pendidikan di Istitut Teknologi Bandung jurusan Arsitektur dan lulus tahun 1995 dan University of Melbourne jurusan Urban Design dan lulus pada tahun 1998.

Memiliki pengalaman kerja di beberapa perusahaan/instansi, di antaranya : Cita Enviro Medica, Farquhar Group, Group Logistic, MPK Indonesia dan lain sebagainnya, serta memiliki pengalaman berorganisasi, di antaranya pada organisasi KMDT Karo, ABB dan SPSA Australia.

Acara pelantikan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan/hand sanitizer dan mengukur suhu tubuh.

Turut hadir dalam Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit dan Davit K Sitepu, Sekda Karo Drs Kamperas Terkelin Purba MSi, Asisten Pemerintahan Caprilus Barus, Asisten Administrasi Umum Mulianta Tarigan, para kepala perangkat daerah, Direksi PDAM Tirtamalem Jonatan Tarigan, dan tamu undangan lainnya. (deo/azw)

Ketua Pendowo Langkat Ajak Pendowo Hurus Guyub Kompak

SILATURAHIM: DPD Pendowo Kabupaten Langkat menggelar anjangsono/silaturahim atau arisan yang setiap bulannya dilaksanakan dari rumah ke rumah.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Wargo Jowo (DPD Pendowo) Kabupaten Langkat menggelar anjangsono/silaturahim atau arisan yang setiap bulannya dilaksanakan dari rumah ke rumah. Pada Minggu (24/10) arisan Pendowo Kabupaten Langkat digelar di Rumah Guru Senam Pendowo Ani Suwandi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatere Utara. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pengurus dan anggota dari Pendowo.

SILATURAHIM: DPD Pendowo Kabupaten Langkat menggelar anjangsono/silaturahim atau arisan yang setiap bulannya dilaksanakan dari rumah ke rumah.

Supriadi selaku Ketua DPD Pendowo Kabupaten Langkat pada kesempatan itu mengajak seluruh pengurus maupun anggota Pendowo harus guyub,rukun, kompak serta bersatu untuk membesarkan Pendowo Kabupaten Langkat.

Supriadi juga berharap para pengurus Pendowo Kabupaten Langkat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan mengembangkan panji -panji Pendowo sampai kepelosok desa.

“Perlu saya ingatkan Pendowo ini bukan organesasi politik, Pondowo hanyalah paguyuban Perkumpulan Wargo Jowo agar dapat kompak dan bersatu di Kabupaten Langkat.Kita jangan mudah terpropokasi orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memecah belah.Oleh karena Pendowo harus jaga kekompak yang selama ini sudah terjali dengan baik dan tetap bersatu,” pungkas Supriadi.

Selain Ketua DPD Pendowo Langkat Supriadi dan ibu, hadir juga pengurus lainnya, yakni, Wakil Ketua Sabarudin/Ucok, Wakil Ketua Suwadi, Sekretaris Zaenal serta Ibu, Humas Prawito serta Ibu, dan pengurus serta anggota lainnya. (mag-6/azw)

Taput Sambut Kunjungan 5 Finalis Putri Otda

FOTO BERSAMA: Ketua TP PKK Taput Satika Simamora foto bersama lima Finalis POD 2021 usai disambut di Bhinneka Cafe Resto Kecamatan Sipoholon, Minggu (24/10).

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs Nikson Nababan MSi diwakili Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Taput Yunus Caesar Hutauruk menyambut rombongan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan 5 Finalis Putri Otonomi Daerah (POD) 2021 di Bhinneka Cafe Resto Kecamatan Sipoholon, Minggu (24/10).

FOTO BERSAMA: Ketua TP PKK Taput Satika Simamora foto bersama lima Finalis POD 2021 usai disambut di Bhinneka Cafe Resto Kecamatan Sipoholon, Minggu (24/10).

Kelima Finalis POD 2021 yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Mega Diana Zam Zam dari Kabupaten Tanggamus yang merupakan Pemenang POD 2021, Devi Purnamasyari asal Bogor, Jelita Gabriella Putri asal Musi Banyuasin, Ni Putu Meysanthi Angela Putri Artita asal Berau dan Eliza Permata Sary asal Dharmasraya).

Rombongan dipimpin oleh Kadiv Kerjasama Apkasi Tiara Purnamasari bersama panitia pelaksana pemilihan POD 2021 yaitu Brian Hezron, Andreano Ishak Philip, Alfons Setiadhi dan Diori Hizkia serta Tabitha Vivi Wijayanti yang merupakan Putri Otonomi Daerah 2019.

Kepala Dinas Pariwisata Taput YC Hutauruk dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi kehadiran para finalis POD 2021 dan berharap kehadiran para Putri Otonomi berkunjung ke Taput akan turut memperkenalkan potensi wisata dan budaya yang ada di Taput.

“Silakan mengenal dan melihat secara langsung adat istiadat dan kearifan lokal daerah kami. Warisan budaya dan potensi alam yang kami miliki mohon untuk dipromosikan ke dunia luar agar kunjungan wisata bisa meningkat,” ujar YC Hitauruk didampingi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Taput Satika Simamora SE MM dan Marsaulina Lumbantobing serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Ketua TP PKK Taput Satika Simamora menilai kehadiran Putri Otonomi harus mampu berbagi disisi positif. “Hal-hal baik di Taput dapat di eksplor demi kebaikan bersama. Semoga dalam kunjungan singkat ini bisa betah dan memberi kesan bermakna,” ujarnya.

“Bapak Bupati berharap Tapanuli Utara akan semakin dikenal luas atas budaya, pariwisata, dan karya produk UMKM. Semoga kunjungan 3 hari ini akan memberi masukan bagi kita semua. Silahkan mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi sentra budaya dan objek wisata yang ada di Tapanuli Utara,” imbuh Satika Simamora.

Mega Diana Zam Zam yang mewakili rombongon merasa terharu dengan sambutan yang diberikan dari Pemkab Taput dan Ketua TP PKK Taput Satika Simamora, melebihi dari apa yang mereka harapkan dan berjanji akan memberitakan pengalaman mereka selama kunjungan bersama teman-teman Putri lainnya.

“Saya terkesan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Internasional Silangit, walau matahari sangat terik namun udaranya sejuk dan segar, masyarakat ramah walau suaranya keras namun humoris dan penuh kasih. Yang paling berkesan saat Ibu Satika menjamu kami ternyata susu kerbau itu bisa dijadikan makanan enak dengan bumbu yang khas dan baru pertama kali saya makan,” ungkap Mega.

Usai penyambutan tersebut, rangkaian kunjungan akan dilanjutkan dengan jalan sore di sekitar pinggir sungai Aek Sigeaon dan kemudian menikmati wisata alam permandian air panas yang menjadi icon wisata di kecamatan Sipoholon.(rel/des/azw)

AC Milan vs Torino: Rebut Puncak

REBUT: Zlatan Ibrahimovic siap membawa AC Milan merebut puncak klasemen Serie A.

SUMUTPOS.CO – LAGA Milan kontra Torino akan menjadi pertandingan menentukan bagi Rossoneri yang kini sedang berusaha menjaga tren positif mereka. Ya, sejauh ini Milan masih belum terkalahkan di sembilan laga awal Liga Italia 2021-2022. Bahkan di lima laga terakhirnya di Serie A, Milan sanggup melibas semuanya dengan kemenangan.

REBUT: Zlatan Ibrahimovic siap membawa AC Milan merebut puncak klasemen Serie A.

Milan yang saat ini berada di posisi kedua, hanya kalah selisih gol dari Napoli yang berada di puncak klasemen meski memiliki jumlah poin yang sama, termotivasi untuk bisa terus menempel Napoli bahkan menyalipnya dari puncak klasemen. Karenanya, Milan wajib memenangkan laga melawan Torino di Stadion San Siro pada Rabu (27/10) dini hari pukul 01.45 WIB.

Bermain di kandang jelas bisa memberikan keuntungan untuk skuad asuhan Stefano Pioli. Dengan berbekal hasil pada laga sebelumnya, di mana Rossoneri dapat menang meyakinkan atas Bologna dengan skor 4-2 pada Minggu (24/10), Milan diprediksi bisa mengatasi perlawanan Torino.

Masalahnya, Torino juga baru merasakan kemenangan di pekan sebelumnya. Torino mampu menghajar Genoa dengan skor 3-2. Kemenangan itu tiga poin pertama Torino dari lima laga terakhirnya di Liga Italia 2021-2022.

Torino memperlihatkan bahwa mereka asat ini sedang bangkit. Tapi, Milan tetap bisa mencari celah agar Torino bisa tumbang lagi saat mereka berjumpa di San Siro.

Apalagi Milan baru saja mendapatkan kabar baik setelah sejumlah pemain akhirnya kembali ke tim. Sebut saja seperti Theo Hernandez yang mulai pulih dari Covid-19, Franck Kessie yang sudah sembuh dari cedera, begitu juga Sandro Tonali dan Ismael Bennacer. Dengan kembalinya beberapa pemain itu, Milan jelas akan semakin kuat lagi. Milan juga tentu tak ingin sampai terpeleset dalam balapan di papan atas dengan Napoli. Untuk itu, Torino wajib mereka taklukkan. (bbs)

PTMT Tingkat SD Rencana Mulai 1 November, Hari Ini Pemko Medan Gelar Simulasi

TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama istri Kahiyang Ayu meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap pelajar di SMP Negeri 40 Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan terus mematangkan rencana pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) untuk anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) kelas 4, 5, dan 6. Bahkan hari ini, Disdik Medan akan menggelar simulasi guna melihat persiapan yang telah dilakukan pihak sekolah.

Ilustrasi PTM.

“Besok (hari ini) rencananya kita buat simulasi PTMT tingkat SD,” kata Plt Kadis Pendidikan Kota Medan, Topan OP Ginting kepada Sumut Pos, Senin (25/10) malam.

Namun begitu, Topan belum dapat memberitahukan, sekolah mana yang akan dijadikan lokasi simulasi PTMT pada hari ini yang rencananya akan ditinjau langsung oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Kemungkinan kalau Pak Wali berkenan, Pak Wali yang akan meninjau langsung kegiatan simulasi PTMT tingkat SD besok (hari ini). Soal di mana sekolah yang akan kita jadikan lokasi simulasi PTMT-nya, itu nanti akan dikabari,” jawabnya.

Sekaligus kata Topan, pihaknya ingin menekankan kepada setiap pihak sekolah tingkat SD di Kota Medan, untuk benar-benar menyiapkan sarana protokol kesehatan di sekolah. Pasalnya, PTMT untuk tingkat SD rencananya akan dimulai pada 1 November mendatang.

“Basicnya tetap harus prokesnya, yaitu setiap sekolah wajib menerapkan prokes 5M. Hanya saja pengawasannya harus lebih ketat dari tingkat SMP, nantinya mungkin ada teknis yang sedikit berbeda. Semua nanti akan dipertegas kembali,” katanya.

Topan kembali mempertegas, simulasi PTMT tingkat SD yang akan digelar hari ini adalah khusus untuk siswa kelas 4, 5 dan 6. Sebab yang masih diizinkan Pemko Medan untuk menggelar PTMT tingkat SD pada 1 November nanti adalah siswa SD kelas 4, 5 dan 6.

“Sekali lagi yang direncanakan untuk mulai menggelar PTMT pada 1 November nanti adalah siswa SD kelas 4, 5 dan 6. Khusus untuk siswa SD 1, 2 dan 3, belum ada izin, maka jelas belum boleh menggelar PTMT. Siswa PAUD, TK, dan SD kelas 1, 2 dan 3 wajib belajar secara daring dari rumah,” pungkasnya.

Genjot Vaksinasi Perlajar

Untuk memperluas pelaksanaan PTMT di Sumut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus meningkatkan vaksinasi pelajar. Hingga Senin (25/10), sekitar 47 persen sekolah di Sumut telah melakukan PTM, namun masih didominasi tingkat SMP dan SMA. Ke depannya SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan diupayakan untuk melakukan PTM.

“Kita akan upayakan mempercepat vaksinasi untuk pelajar, sejak kurang lebih tiga bulan lalu kita terus dorong ke pelajar agar PTM semakin luas. SD dan PAUD kita akan pertimbangkan karena anak-anak ini sangat butuh tatap muka di usianya,” kata Gubernur Edy Rahmayadi, usai rapat dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (25/10).

Hingga 23 Oktober 2021, ada 22 kabupaten/kota di Sumut yang berada di level 3, kemudian sembilan kabupaten/kota level 2 dan dua kabupaten/kota level 1. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri PTM bisa dilakukan daerah di bawah level 4. Karena itu, Pemprov Sumut akan mendorong peningkatan PTM terbatas dan memperkuat pengawasan protokol Kesehatan.

“Tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti vaksinasi tenaga pengajar dan pelajar. Belajarnya juga dua kali seminggu dan dua jam per hari, dan tidak diperbolehkan buka kantin. Kita akan dorong sekolah-sekolah untuk memenuhi syarat-syarat PTM,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Menteri Nadiem Makarim berharap, PTM terbatas di Sumut bisa segera meningkat ke angka 80 persen. Dia juga menekankan agar SD dan PAUD segera diberlakukan PTM, karena menurutnya dampak sekolah jarak jauh sangat besar untuk anak-anak SD dan PAUD.

“Riset kita dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) kita kehilangan 1 tahun pembelajaran. Bisa permanen dampaknya dan ini bisa menyebabkan learning loss terbesar dalam sejarah Indonesia, belum lagi yang putus. Dan ternyata dampak terbesar PJJ paling besar pada anak SD dan PAUD, mereka yang paling butuh tatap muka, dampaknya bisa permanen,” kata Nadiem, pada pertemuan yang juga dihadiri Bupati/Walikota se-Sumut secara virtual.

Nadiem meminta agar vaksinasi di Sumut semakin dipercepat, karena bukan hanya masalah pembelajaran, ini juga terkait keberlangsungan sekolah-sekolah swasta. “Kita harus percepat sekolah bisa PTM, termasuk yang swasta. Banyak sekolah swasta yang kesulitan finansial karena orang tua murid banyak yang tidak mau membayar uang sekolah,” kata Nadiem.

Hadir secara langsung pada pertemuan ini Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Walikota Medan Bobby Nasution. Juga hadir jajaran Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi serta OPD terkait Pemprov dan Pemda se-Sumut secara langsung dan virtual. (map/rel)

Mulai Hari Ini, Pesan Tiket KA Wajib Sertakan NIK

STASIUN KA: Suasana di Stasiun Besar Kereta Api Medan, belum lama ini. Mulai hari ini, pembelian tiket KA wajib menyertakan NIK.Diskominfo Sumut for Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini, Selasa (26/10), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divisi) I Sumatera Utara mewajibkan calon penumpangnya menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom nomor identitas saat pemesanan tiket kereta api.

STASIUN KA: Suasana di Stasiun Besar Kereta Api Medan, belum lama ini. Mulai hari ini, pembelian tiket KA wajib menyertakan NIK.Diskominfo Sumut for Sumut Pos.

Menurut Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono, aturan baru ini untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penggunaan NIK di semua sektor layanan publik.

“Mulai 31 Agustus 2021 lalu, pelanggan KA Lokal diharuskan memasukkan NIK pada kolom nomor identitas saat melakukan pemesanan tiket. Sedangkan untuk KA antarkota berlaku mulai 26 Oktober 2021,” kata Mahendro kepada wartawan, Senin (25/10) sore.

Mahendro menjelaskan, penggunaan NIK ini juga bertujuan untuk memvalidasi status vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 calon pelanggan. Dikatakannya, PT KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI. Hal itu, berlaku kepada seluruh calon penumpang kereta api. “Untuk pemesanan offline atau di stasiun kereta api. Calon penumpang dapat memberikan NIK kepada petugas kita saat memesan tiket,” sebutnya.

Kemudian, sesuai surat edaran Kemenhub No 69 Th 2021, penumpang KA antarkota diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Penumpang juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2×24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Sedanglan Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan.

KAI telah mengintegrasikan sistem boarding KAI dan aplikasi Peduli Lindungi sehingga data vaksinasi dan hasil tes Covid-19 pelanggan akan otomatis muncul pada layar komputer petugas. Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, dan menghindari pemalsuan dokumen.

Bagi penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Untuk naik kereta api, penumpang harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

Kereta Api merupakan moda transportasi yang mengutamakan keselamatan, memastikan pelanggan dalam kondisi aman dan sehat, serta konsisten menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. “KAI mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan screening deteksi Covid-19 pada moda transportasi Kereta Api guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tandas Mahendro.(gus)

Pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi Belum Dianggarkan, Gubsu Kaji Penerapan Ganjil-Genap

PELEBARAN: Sejumlah kendaraan melintas di jalur Medan-Berastagi yang sedang proses pengerjaan pelebaran di setiap tikungan tajam.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain dibutuhkan percepatan pembangunan jalan tol atau jalan layang, ruas Medan-Berastagi sedang dikaji agar diberlakukan ganjil-genap untuk kendaraan berat atau tonase tinggi, yang kerap melintas jalur tersebut. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku tengah mengkaji kemungkinan skema ganjil-genap nomor kendaraan bermotor yang diperkenankan melalui jalan menuju objek wisata itu.

PELEBARAN: Sejumlah kendaraan melintas di jalur Medan-Berastagi yang sedang proses pengerjaan pelebaran di setiap tikungan tajam.istimewa/sumutpos.

“Sedang dikaji Paling bagus nanti kita atur mungkin seperti ganjil-genap, ini yang akan kita evaluasi,” katanya menjawab wartawan, Senin (25/10).

Diakui Edy, rencana penerapan pelarangan kendaraan tonase tinggi semisal setiap akhir pekan atau Minggu di ruas Medan-Berastagi, sangat dilematis dilakukan saat ini. “Dilema itu ya, karena truk-truk ini kan yang membawa logistik pertanian. Kedua mereka menurunkan logistik. Kalau itu tak boleh tak kita jalankan, nanti jadi persoalan. Tetapi kalau itu kita jalankan, itu daerah pariwisata. Nanti terganggulah semua,” katanya.

Di samping mempertimbangkan skema ganjil-genap, Gubsu menyebut saat ini tengah dilakukan pelebaran jalan pada ruas tersebut. Katanya, ke depan bakal dilakukan juga penguatan tebing-tebing di sepanjang jalur Medan-Berastagi untuk mencegah longsor.

“Itu kan dilebarkan, jalan itu diperkeras, diperkuat. Inilah ada perbaikan-perbaikan tanah, rute infrastruktur yang dari sini menuju Berastagi. Memang itu belum sempurna, tau-tau hujan seperti itu hingga longsor dia,” pungkasnya.

Belum Dianggarkan

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Mangapul Purba menyatakan, perkembangan terbaru atas wacana pembangunan jalan tol/jalan layang Medan-Berastagi, belum dianggarkan melalui APBN. “Terakhir kita kunjungan ke Kementerian PUPR masih sebatas usulan, yang sudah dan sedang berjalan dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah, pelebaran di beberapa titik yang rawan macet. Sampai hari ini masih sampai di situ,” katanya.

Kata dia, soal realisasi jalan tol masih membutuhkan kajian komprehensif, sebab selain kesiapan anggaran, juga faktor topografi wilayah pegunungan yang didominasi tebing di sana. “Maka jalan tolnya juga kan bukan tol biasa, lebih dominan harus seperti tol layang,” ungkapnya.

Begitupun, sebut Mangapul, saat ini yang harus dilakukan ialah pemetaan wilayah yang rawan longsor kemudian melakukan penanganan dini terhadap titik-titik tersebut supaya tidak terjadi longsor. “Lalu perlu dibuatkan pos siaga yang bisa memberi kode siaga ketika cuaca tidak baik, misalnya papan board seperti di jalan tol,” pungkasnya.

Kolega Mangapul di Komisi D, Yahdi Khoir Harahap juga menguatkan, perlu segera dilakukan upaya-upaya strategis agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sebab wilayah itu sangat rawan terjadi bencana alam tanah longsor.

“Daerah itu memang rawan longsor dan lokasinya di titik itu-itu juga. Jadi, harus ada langkah serius yang dilakukan khususnya di ruas jalan tersebut sebagai upaya agar ruas itu aman dan nyaman bagi keselamatan masyarakat pengguna jalan,” katanya.

Ia menyebut ada beberapa solusi misalnya, membangun jalan alternatif menghindari jalur dimaksud. Lalu membangun jalan layang dan melebarkan dengan mengikis tebing sekaligus melakukan inforcement/penguatan tebing pada jalur tersebut.

Paling krusial yakni, menurut Yahdi, mewujudkan jalan tol Medan-Berastagi. “Memang semua alternatif tersebut membutuhkan biaya besar, tapi kan harus ada langkah-langkah serius dan konkret sebagai upaya untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Pihak-pihak terkait ia minta harus melakukan studi komprehensif terhadap alternatif-alternatif itu. Apalagi ruas jalan itu adalah jalur vital menuju kawasan wisata dan penghasil utama sayur dan buah untuk Sumut. “Sementara merumuskan alternatif yang tepat, langkah temporer perlu segera dilakukan dengan melakukan penguatan-penguatan pada sisi tebing yang rawan longsor yang secara teknis tentu pihak terkait lebih memahaminya. Yang jelas jangan dibiarkan nyawa sia-sia terus berjatuhan di lokasi sekitar PDAM Tirtanadi dan lokasi lainnya yang rawan longsor. Kejadian tersebut yang sudah berulangkali terjadi. Jalur Medan-Berastagi juga adalah jalur yang ramai dan padat yang sering terjadi kemacetan,” pungkasnya. (prn)