NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Selatan Hilarius Duha melantik sekaligus mengambil sumpah 5 pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, di Aula Kantor Bupati Jalan Arah Lagundri, KM 5, Senin (8/11).
Adapun kelima pejabat struktural eselon II, yakni Arifman F Fau Sekretaris DPRD Nias Selatan yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Fanayama, Fanotona Laia sebagai Kaban Kesbangpol yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum dan Risalah DPRD, Abdiel Sonasa Amazihono menjadi Kaban Bappeda yang sebelumnya menjabat Plt. Kaban Bappeda, Ridho ASK Fau menjadi Asisten bidang Administrasi Umum sebelumnya Kabag Infrastruktur dan Sawato Lase Kadis P2KBP3A yang sebelumnya Kabag Perencanaan dan Keuangan.
Bupati Nias Selatan dalam arahannya menyampaikan bahwa pelantikan pejabat struktural eselon II ini merupakan hal biasa namun yang luar biasa itu ketika dipercayakan dan dinilai bekerja baik.
“Saya memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan untuk menjabat eselon II b, tentu kepercayaan ini saudara tidak hanya bertanggungjawab terhadap saya tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Hilarius Duha yang didampingi Wabup Nisel.
Dia juga meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bisa bekerja dengan baik secara profesional dan taat terhadap aturan-aturan berdasarkan regulasi yang ada.
Hilarius Duha, juga mengingatkan para pejabat yang dilantik bahwa pekerjaan yang dikerjakan bukan hanya pekerjaan dinas itu sendiri namun itu adalah merupakan pekerjaan kepala Daerah.
“Karena rekan-rekan yang mengerjakannya, tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan kepala Daerah, bukan pekerjaan individual. Makanya semua pekerjaan mengerucut kepada pemerintah daerah,” ujar Hilarius Duha.
Dalam pelantikan eselon II b tersebut turut dihadiri Sekda, Ikhtiar Duha, Kepala OPD, asisten dan staf ahli lingkup pemerintahan Nias Selatan dengan mematuhi protokol kesehatan. (mag-10/ram)
PADANG LAWAS, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan BBKSDA Sumut, bersama aparat TNI- Polri kembali melakukan pencarian jejak Harimau Sumatera liar di sekitar lokasi perkebunan masyarakat, Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas ( Palas), Sumatera Utara.
Kapolres Palas AKBP Indra Yanitra Irawan SIK, M.Si melalui Kapolsek Barumun AKP Miptahuddin, kepada wartawan Senin ( 7/11) menjelaskan tim gabungan kembali melakukan pencarian jejak Harimau Sumatera yang masuk ke perkebunan milik warga.
Pencarian jejak, penghalauan, sekaligus pemasangan CCTV pemantau tersebut, didasari adanya informasi laporan masyarakat yang melihat kembali keberadaan harimau liar itu, di sekitar lokasi perkebunan masyarakat desa setempat.
Terkait keberadaan harimau liar itu, pihaknya kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Ulu Barumun, khususnya masyarakat desa setempat, supaya tetap tenang namun tetap waspada.
Juga mengurangi aktivitas di lahan perkebunan masing – masing kedepan. Serta saling memberi informasi dan melaporkan secepatnya, apabila ada masyarakat yang melihat harimau liar tersebut atau menemukan jejak injakan kaki yang baru, kepada pihaknya Baik melalui pemerintah desa masing – masing, atau melalui Bhabinkamtibmas Polsek Barumun, kecamatan setempat.
“Kepada masyarakat sekali lagi jangan melakukan tindakan sembarangan yang diluar aturan apabila menemukan atau melihat harimau liar tersebut. Karena selain dapat mengancam keselamatan, harimau juga salah satu satwa yang dilindungi,” katanya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Ulu Barumun, supaya mendoakan bersama, agar keresahan yang disebabkan keberadaan harimau liar tersebut dapat segera berakhir tampa ada masalah. Dan masyarakat kembali dapat melakukan aktivitas kegiatan masing – masing sebagaimana biasanya, di wilayah kecamatan setempat kedepannya.
Kegiatan pencarian jejak, penghalauan, pengusiran memakai alat jenduman dan pemasangan CCTV pemantau HS liar tersebut, turut diikuti Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI, BBKSDA Sumut Darmawan S.hut. M.Sc dan masyarakat Desa Siraisan. (ant/ram)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pengembangan wisata tidak hanya pada lokasi atau souvernir. Ada juga hal yang paling penting yaitu hal pendukungnya seperti seni pertunjukan, yang bisa menceritakan kebudayaan suatu lokasi tempat wisata.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga, Salahuddin Uno.(BAGUS/Sumut Pos).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga, Salahuddin Uno mengatakan bahwa seni pertunjukan atau pementasan adalah salah satu pendukung lokasi wisata. Apalagi seni pertunjukan menceritakan tentang Legenda atau hal lain yang ada di lokasi wisata tersebut.
“Itu pasti menariK, jadi wisatawan bisa mengetahui ceritanya,” sebut Sandi saat menghadiri ‘KaTa Kreatif Indonesia’ di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Senin (8/11) malam.
Sandi mengungkapkan, karena visual lebih menarik dibandingkan hanya mendengarkan cerita. Dengan adanya visual cerita maka wisatawan bisa berimajinasi seakan-akan menyaksikan peristiwa atau legenda tersebut di depan mata.
“Kita juga tahu, seni pertunjukan di Kabupaten Deli Serdang dinilai cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui beragam karya ekonomi kreatif yang menembus pasar nasional maupun internasional,” sebut Sandi.
Sandi berharap, Subsektor seni pertunjukan dapat menjadi lokomotif sub sektor ekonomi kreatif Kabupaten Deli Serdang lainnya yang mampu mendorong pembangunan daerah. Program Pengembangan Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia merupakan salah satu program Kemenparekraf/Baparekraf yang bertujuan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas.
“Selain itu kita berharap dapat mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensI,” pungkasnya.(gus)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi melalui Kabag Ops Kompol Burju Siahaan didampingi dari Kasi PKBA Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, Joko Purnomo meninjau sekaligus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang menjadi korban banjir putusnya tanggul Sungai Sibarau di Dusun II Desa Mariahpadang Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Senin (8/11).
Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Mariahpadang tersebut sempat menghentikan aktivitas warga yang berpenghasilan sebagai petani, karena banyak lahan sawah yang terendam sehingga menimbulkam kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Bahkan kedalaman air mencapai selutut hingga dada orang dewasa.
Tampak petugas kepolisian Polres Tebingtinggi bersama Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Sergai dan masyarakat mendistribusikan bantuan menggunakan perahu karet untuk sampai kelokasi pengungsian warga.
Kompol Burju Siahaan mengatakan bahwa sampai saat ini air masih tetap menggenangi jalan menuju Dusun II Desa Mariahpadang dan halaman rumah masyarakat di Dusun II Desa Mariahpadang Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
“Kepada masyarakat Dusun II Desa Mariahpadang yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Sibarau telah diimbau untuk mengungsi ke posko maupun ketempat keluarga masing masing, namun masyarakat tetap bertahan di rumah masing masing karena bencana banjir hampir setiap tahun terjadi,” jelas Kompol Burju Siahaan.
Kasi PKBA Kemensos RI, Joko Purnomo menyatakan bahwa wujud kepedulian pemerintah pusat melalui Kemensos RI untuk memberikan bantuan sembako kepada korban banjir dan kita harapkan bantuan sembako ini diterima langsung oleh warga yang berdampak korban banjir.
“Kami mengimbau kepada Kepala Desa Mariahpadang dan perangkat Desa Mariahpadang agar tenda posko dan tenda untuk penggungsian tetap berdiri dan ditunjuk perangkat yang bertanggung jawab. Diminta juga kepada Kades Mariah Padang menyiapkan masyarakat untuk tetap memonitor perkembangan kenaikan debit air. “Kami imbau agar warga tetap waspada dan mengungsi apabila debit air Sungai Sibarau mengalami kenaikan,” pungkasnya. (ian/azw)
BALIGE, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) INALUM menyelenggarakan Lomba Potensi dan Inovasi Desa di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Perlombaan ini merupakan bentuk dukungan Inalum terhadap potensi desa yang ada di sekitar wilayah operasional Perusahaan dan berkolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta beberapa dinas terikat lainnya.
Vice Presiden CSR / PKBL INALUM, Zainuddin Iqbal Sidabutar mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama Pemkab Toba dan seluruh pihak terkait sehingga kegiatan Lomba Inovasi Desa ini dapat berjalan dengan sukses dan berharap bahwa program ini bisa menggali potensi dan inovasi terbaik dari desa-desa di Kabupaten Toba dan Sumatera Utara pada umumnya.
“Lomba Inovasi Desa merupakan kegiatan perdana yang dilakukan PT INALUM (Persero). Kegiatan ini merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility INALUM untuk memotivasi semua pihak dalam peningkatan potensi yang ada di desa – desa di Kabupaten Toba”, ujar Zainuudin Iqbal Sidabutar dalam sambutannya.
Program ini berlangsung sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebagai bagian dari perayaan HUT RI ke-76. Masyarakat khususnya Kabupaten Toba menyambut dengan antusias perlombaan ini. Hal ini dilihat dari jumlah desa yang berpartisipasi untuk turut serta memeriahkan perlombaan.
Ada tiga kategori lomba yang diadakan yakni kategori perekonomian, lingkungan, dan pariwisata. Perlombaan ini diawali dengan desa yang ikut serta mengirimkan video terkait inovasi desa. Video yang terpilih selanjutnya dilakukan penilaian dan survey ke lapangan oleh Tim Penilai.
Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus dalam sambutannya mengucapkan syukur dan berterima kasih atas inisiasi kegiatan inovasi desa yang dilakukan PT INALUM (Persero) dalam mendorong potensi dan inovasi desa.
“Program ini tepat sasaran dan berharap kepada desa-desa pemenang dalam kegiatan inovasi desa dapat terus mengembangkan dan mempertahankan potensi dan prestasinya serta membudayakan atau menyebarkan inovasinya ke desa lain dan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Poltak.
Pengumuman dan penyerahan hadiah kepada para Juara lomba potensi dan inovasi desa di Kabupaten Toba dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Toba dan PT INALUM (Persero) pada 28 Oktober 2021 di Kantor Bupati Toba – Balige yang juga bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Untuk kategori lingkungan lomba inovasi desa di wilayah kabupaten Toba dimenangkan oleh Kelurahan Pardede Onan – Kecamatan Balige (juara 1), disusul Desa Lumban Gaol – Kecamatan Balige (juara 2), kemudian diikuti oleh Desa Siantar Utara – Kecamatan Parmaksian (juara 3), dan Desa Parsuratan – Kecamatan Balige (harapan 1) serta Desa Tarabunga – Kecamatan Tampahan (harapan 2).
Adapun untuk kategori Ekonomi, Desa Tambunan Sunge – Kecamatan Balige berhasil meraih juara pertama, diikuti Desa Tarabunga – Kecamatan Tampahan pada posisi kedua dan Desa Hutabulu Mejan – Kecamatan Balige di urutan ketiga serta Desa Meat – Kecamatan Tampahan, dan Desa Banjar Ganjang – Kecamatan Parmaksian pada harapan 1 dan harapan 2.
Serta Desa Tarabunga – Kecamatan Tampahan berhasil meraih nilai tertinggi untuk kategori pariwisata disusul Desa Lumban Gaol – Kecamatan Balige di urutan kedua, dan Desa Meat – Kecamatan Tampahan sebagai pemenang ketiga dan Desa Siantar Utara – Kecamatan Parmaksian sebagai harapan 1.
Acara dihadiri oleh Bupati Toba, Ir.Poltak Sitorus, Wakil Bupati Toba, Tonny M.Simanjuntak, SE, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toba beserta jajaran, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa bersama dengan Manajemen PT INALUM (Persero) – Vice Presiden CSR & PKBL, Zainuddin Iqbal Sidabutar dan Vice Presiden Public Relations, A.Iqbal Harahap. (rel)
BINJAI, SUMUTPOS.CO -Pembangunan Gedung DPRD Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, sudah masuk tahap terakhir atau penyelesaian. Diprediksi, Gedung DPRD Binjai yang dilakukan rehabilitasi total ini, bakal dapat digunakan awal 2022 mendatang.
“Desember ini sepertinya sudah bisa digunakan,” ungkap Sekretaris DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring, Senin (8/11).
Saat ini, lanjut Putri, Sekretariat DPRD Binjai tengah melakukan persiapan untuk pengadaan isi dalamnya. Seperti kursi, meja, hingga komputer.
“Sudah ada perusahaan yang ikut lelang terbuka dan prosesnya sudah kualifikasi,” tuturnya, yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan tersebut.
Pengadaan tersebut dianggarkan sekitar Rp2 miliar. Barang-barang baru ini, nantinya akan mengisi ruangan paripurna dan unsur pimpinan.
“Sementara perlengkapan yang sudah ada, diberdayakan untuk ruang fraksi dan ruangan lainnya, yang berada di lantai 3,” jelas Putri lagi.
Sekretariat DPRD Binjai, sambung Putri, juga meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri setempat dalam pengadaan tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari adanya kerugian negara.
“Mudah-mudahan cepat dipakai gedung DPRD Binjai yang baru ini,” harapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai, Zulfan mengaku, pembangunan gedung DPRD Binjai sudah mencapai tahap akhir. Artinya, pembangunan fisik tersebut bakal rampung pada akhir tahun.
“Pada akhir tahun ini sudah selesai dikerjakan. Pengerjaan sudah sekitar 90 persen lebih,” bebernya.
Dia mengatakan, kemungkinan tahun depan seluruh anggota dewan dapat menggunakan gedung tersebut untuk bekerja.
“Kemungkinan tahun depan sudah dapat digunakan untuk seluruh anggota dewan,” jelas Zulfan.
Gedung ini ditargetkan selesai pada November 2019, tapi molor. Dan pembangunan dilanjutkan kembali pada 2020 lalu, namun tak juga selesai. Alasan utama Pemko Binjai, karena adanya refocusing dana terkait pandemi Covid-19. Dalam pembangunan gedung DPRD Binjai ini, Pemko Binjai menghabiskan anggaran Rp20 miliar.
Gedung baru untuk legislator ini, dibangun berlantai 4. Fasilitas yang ada pada gedung baru itu, yakni satu ruang rapat paripurna, 3 ruang rapat komisi, 10 ruang fraksi, satu ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), satu ruang rapat pleno, satu ruang wartawan, ruang kerja Setwan, hingga 3 ruangan untuk unsur pimpinan DPRD Binjai.
Pembangunan gedung ini, awalnya dikerjakan PT Cahaya Artha Indonesia sebagai kontraktor. Namun dalam pengerjaanya, perusahaan ini terbilang lambat, berdasar batas waktu yang ditentukan oleh Pemko Binjai. Karena itu, perusahaan tersebut dikenakan pinalti.
Karena tidak juga selesai, Dinas PUPR Kota Binjai kembali menganggarkan Rp25 miliar untuk pembangunan, dan pengerjaannya dilanjutkan PT Manel Star asal Kota Medan. Total, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk membangun gedung DPRD Binjai ini, mencapai Rp45 miliar. (ted/saz)
Teks Foto
TEDDY AKBARI/SUMUT POS
DIBANGUN: Gedung DPRD Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota.
KUALA, SUMUTPOS.CO -Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menerima audiensi Camat Kutambaru, Edi Suratman, didampingi Kepala Desa Kuta Gajah, Jiman Tarigan di kediaman pribadi Bupati Langkat, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Sabtu (6/11) lalu.
Adapun audiensi ini, dalam rangka rencana persiapan serah terima Jembatan Sei Wampu dari PT Aek Simonggo Energi (ASE) kepada Pemkab Langkat, yang berlokasi di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru.
Camat Kutambaru, Edi Suratman mengatakan, Jembatan Sei Wampu yang dibangun PT ASE kini sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Sebelumnya, pun telah dilakukan peninjauan kesiapan dan kelengkapan oleh Dinas PUPR Kabupaten Langkat, yang didampingi olehnya, Kepala Desa Kuta Gajah, Kepala Desa Perkebunan Marike, serta pimpinan PT ASE.
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin yang menerima langsung audiensi tersebut, menyampaikan terima kasih serta menyambut baik rencana penyerahterimaan Jembatan Sei Wampu tersebut, dari PT ASE kepada Pemkab Langkat.
Rencana meyakini, dengan selesainya pembangunan Jembatan Sei Wampu tersebut, akan mempermudah akses masyarakat, khususnya Dusun Kuta Gajah, dan masyarakat lainnya, untuk membawa hasil perkebunan dan urusan lainnya, dari Desa Kuta Gajah melalui Desa Perkebunan Marike, menuju Kecamatan Kutambaru.
“Saya yakin, melalui jembatan ini akan mempermudah akses kegiatan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian,” ungkap Rencana.
Lebih lanjut, Rencana berharap, dari adanya kegiatan perusahaan pembangkit listrik milik PT ASE, ke depannya dapat memberikan kompensasi, berupa layanan listrik gratis. Sehingga masyarakat sekitar ikut merasakan dampak positif, serta membantu peningkatan perekonomian, dengan berkurangnya beban masyarakat.
Turut hadir pada audiensi tersebut, Staf Khusus Bupati Sedar Sembiring, Syahrul, Kepala Dinas Pendidikan Saiful Abdi, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Romlan Harahap. (mag-6/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU) menjalin kerja sama Memorandum of Understanding (MOU) dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelatihan dewan pengawas koperasi syariah Masjid. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara Wali Kota Medan, Bobby Nasution dengan Rektor UIN Sumatera Utara, Syahrin Harahap di Kampus UINSU, Senin (8/11).
Dengan adanya MOU ini diharapkan dapat mendukung program Pemko Medan khususnya dalam mewujudkan Program Masjid Mandiri yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Medan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan juga menerima penghargaan dari Rektor UINSU sebagai tokoh yang peduli ekonomi islam melalui Program Masjid Mandiri.
Dalam sambutan Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyampaikan rasa terimakasih kepada UINSU yang telah mendukung program Pemko Medan, di antaranya mewujudkan seluruh masjid di Kota Medan menjadi Masjid Mandiri. Sebab untuk menjadikan Masjid Mandiri harus memenuhi 16 poin yang harus diselesaikan baik oleh Pemko Medan, BKM Masjid dan stakeholder terkait lainya.
“Kita ingin menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja tetapi juga tempat pradaban dan pusat ekonomi syariah yang harus dimulai dari Masjid sehingga kita dapat bersaing,”kata Bobby Nasution.
Selanjutnya, Bobby Nasution juga mengapresiasi UINSU yang telah berkenan membantu Pemko Medan dalam memberikan kesempatan bagi para anak-anak Kota Medan yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Medan di bidang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) untuk melanjutkan pendidikan di UINSU tanpa harus mengikuti seleksi.
“Alhamdulillah UINSU mau membantu Pemko Medan menerima adik-adik kita yang berprestasi diajang MTQ agar dapat melanjutkan pendidikan di UINSU tanpa tes seleksi.”Ucap Bobby Nasution yang hadir didampingi pimpinan OPD terkait diantaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial, M. Sofyan, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Regen, Kabag Kerjasama, Ummy Wahyuni, dan Kabag Kesejahteraan Rakyat, Khoiruddin.
Sementara itu Rektor UINSU, Syahrin Harahap turut mengapresiasi langkah Wali Kota Medan yang memajukan Masjid melalui program Masjid Mandiri. Sebab, menurutnya pembangunan tidak bisa terlepas dari spritualitas.
“Dari Masjid Mandiri tersebut nantinya ada dua poin penting yakni ekonomi dan pendidikan di Masjid, karena itu kami siap mendukung program ini sekaligus menobatkan Bapak Wali Kota Medan sebagai tokoh yang peduli dengan ekonomi islam,” pungkasnya. (rel/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Universitas Sumatera Utara (USU) menduduki peringkat ke 19 sebagai universitas terbaik di Indonesia. Hal itu berdasarkan data yang dirilis Quacquarelli Symonds Asia University Rankings (QS AUR) 2022. Sementara di Asia, USU menjadi yang terbaik di peringkat 501-550 dari 687 institusi pendidikan yang dinilai.
QS AUR 2022 pertama kali dirilis pada 2009. Dalam pemeringkatan ini, digunakan sejumlah metodologi, yakni reputasi akademik berdasarkan survei global 30%, reputasi lulusan berdasarkan survei global 20%, rasio fakultas/mahasiswa 10%, sitasi penelitian terindeks scopus 10%, jejaring penelitian internasional 10%.
Riset per fakultas yang terindeks scopus 5%, reputasi akademik berdasarkan survei global 30%, reputasi lulusan berdasarkan survei global 20%, rasio fakultas/mahasiswa 10%, sitasi penelitian terindeks scopus 10%, jejaring penelitian internasional 10%, riset per fakultas yang terindeks scopus 5%, jumlah staf dengan gelar doktor 5%, jumlah mahasiswa internasional 2,5%, jumlah fakultas internasional 2,5%, proporsi mahasiswa pertukaran masuk 2,5% dan proporsi mahasiswa pertukaran keluar 2,5%.
QS Asia University Rankings menyoroti universitas-universitas top di Asia setiap tahun. Metodologi yang digunakan untuk membuat peringkat serupa dengan yang digunakan untuk QS World University Rankings.
Rektor USU Dr Muryanto Amin mengatakan, untuk memantapkan program internasionalisasi USU melakukan pemetaan keunggulan universitas. Ada lima keunggulan USU yang bisa dijadikan modal untuk memperbaiki peringkat USU ke depan, yaitu keunggulan di bidang Agricultural and Biological Sciences, Business, Management, and Accounting, Environmental Science, Biochemistry, Genetics, and Molecular Biology dan Earth and Planetary Sciences.
Keunggulan USU itu pada bidang itu didasari pada jumlah sitasi dan jurnal ilmiah yang banyak dirujuk oleh peneliti lainnya. Bidang Agricultural and Biological Sciences misalnya, meraih ranking 445 di world ranking, peringkat 133 di asian ranking dan peringkat satu di Indonesian ranking.
“Dengan pemetaan yang kita lakukan, maka kita bisa dapat fokus meningkatkan bidang apa yang menjadi prioritas kita ke depan. Kita akan dorong sehingga keunggulan itu menjadi ciri khas USU dalam menapaki internasionalisasi,” sebutnya, Senin (8/11).
Terkait capaian USU di QS AUR 2022, rektor berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja khususnya peningkatan pada indikator-indikator penilaian dalam pemeringkatan internasionalisasi.
“Program internasionalisasi ini setiap tahun akan menjadi perhatian universitas untuk terus dioptimalkan dan disosialisasikan sehingga target internasionalisasi sesuai Renstra USU pada 2025 dapat tercapai,” katanya.(gus/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2022 pada 21 November ini, sejumlah elemen buruh/serikat pekerja kembali berteriak minta naikkan upah.
Kali ini mereka lakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (8/11) siang. Adapun tiga elemen buruh yang berunjuk rasa; Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI), DPC F SB KIKES KSBSI dan PPMI.
“Kami hadir di sini untuk mengingatkan Bapak Gubernur agar upah yang ditetapkan tahun 2022, adalah upah yang memang layak untuk pekerja buruh Sumut,” kata Koordinator Serikat Pekerja/Buruh Sumut, Rintang Berutu di sela-sela aksi menjawab wartawan.
“Kita tau semua bahwa upah 2021 sesuai instruksi menteri tidak naik. Sehingga banyak daerah-daerah upahnya tidak naik. Hanya di Sumut, Kota Medan mengalami kenaikan walaupun sangat kecil,” sambung dia.
Di samping memerhatikan kesejahteraan bagi buruh, pihaknya pun mendesak agar Gubernur Edy Rahmayadi dapat menginstruksikan atau memberi pengarahan kepada Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) se-Sumut agar penetapan UPM memedomani prinsip keadilan. “Karena bagi kami melewati masa pandemi hampir dua tahun ini yang mengalami kesulitan adalah pekerja buruh,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyebut, tindakan berbeda justru ditunjukkan pemerintah kepada pengusaha maupun investor selama pandemi Covid-19 berlangsung. “Sangat jelas kita tau untuk pengusaha untuk investor di back-up pemerintah dengan berupa kebijakan tidak menaikkan upah pekerja buruh. Sedangkan pekerja buruh mengalami kesulitan dan tak ada perhatian dari pemerintah,” ungkap Rintang.
Di akhir tuntutannya, ketiga elemen serikat pekerja itu mendesak kenaikan UMP Sumut sebesar 8 persen. “Kami menegaskan kepada Bapak Gubernur untuk menunjukkan keseriusannya kepada pekerja buruh Sumut demi rakyat sumut yang bermartabat. Naikkan UMP sebesar 8 persen. Naikkan UMK Medan dan Deliserdang masing-masing 10 persen,” pungkasnya.
Aksi tersebut berlangsung damai dan tertib. Terlihat aparat kepolisian dan Satpol PP Sumut, berjaga-jaga di lokasi aksi untuk mencegah kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Usai berorasi, perwakilan masing-masing serikat buruh diakomodir oleh Pemprov Sumut guna menyampaikan aspirasi mereka secara resmi. Adapun Pemprov Sumut, mengaku siap menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Edy Rahmayadi.
Selain menggelar aksi di Kantor Gubernur, ratusan buruh ini juga menyambangi Balaikota Medan. Mereka meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution agar mengajukan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2022 sebesar 10 persen dari nilai UMK saat ini.
Pantauan Sumut Pos, ratusan buruh tersebut hadir di Balai Kota Medan sekitar Pukul 10.00 WIB. Setibanya di depan pintu gerbang Balai Kota Medan, para buruh langsung meneriakkan tuntutannya. “Kami minta kepada Pak Bobby Nasution, supaya Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) dapat mengajukan kenaikan UMK Medan di tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi. Kami minta, agar kenaikan UMK tidak kurang dari 10 persen, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan,” teriak Ketua Umum SBMI Rintang Berutu SH.
Apalagi katanya, di tahun 2021 ini, UMK Medan tidak naik sama sekali bila dibandingkan dengan UMK Medan Tahun 2019. Dengan kata lain, UMK Medan Tahun 2019 sama besarnya dengan UMK Medan tahun 2020, yakni senilai Rp3.222.556. Alasan tidak naiknya UMK di tahun 2020, tak terlepas sebagai imbas dari Pandemi Covid-19. Akibat pandemi, ekonomi sempat terpuruk dan berakibat kepada tidak naiknya UMK di tahun ini.
“Selama pandemi, upah tak naik, tapi justru disaat itu juga harga bahan-bahan pokok meningkat. Apalagi di penghujung tahun seperti ini. Dengan harga-harga yang terus naik tapi upah kami tidak naik-naik, bagaimana kami bisa hidup? Kami minta kepada Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution, tolong naikkan upah kami tahun depan, setidaknya 10 persen. Jangan lagi upah kami tidak naik, anak istri kami butuh makan, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Beri kami para buruh hidup yang layak,” tegasnya.
Minta Kadisnaker Medan Dicopot
Selain itu, para buruh juga meminta Wali Kota Medan segera mencopot Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Hannalore Simanjuntak dari jabatannya. Meskipun para buruh mengetahui masa jabatan Hannalore hanya tinggal satu bulan lagi, sebab Hannalore akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember mendatang.
“Kami minta kepada Pak Wali Kota, copot Ibu Kadisnaker Kota Medan Hannalore dari jabatannya. Kami tahu Ibu Kadis akan pensiun bulan depan, Bulan Desember, tapi kami butuh Kadisnaker yang berkompeten secepatnya,” kata Ketua BPC SBMI Kota Medan, Saiful Amri.
Alasannya, para buruh menilai jika Hannalore tidak pernah bekerja dengan baik, terutama dalam memperjuangkan nasib para buruh di Kota Medan. Sebaliknya, Hannalore justru disebut selalu membuat gab (jarak) antara para buruh dengan Dinas Ketenagakerjaan. “Ibu Kadis tidak pernah melakukan apa-apa, dia selalu mempercayakan semuanya kepada bawahannya yang tidak berkompeten. Copot Hannalore sebagai Kadisnaker Kota Medan, ganti dengan yang berkompeten,” ujarnya.
Pantauan Sumut Pos, Pemko Medan menerima sejumlah perwakilan dari para buruh untuk bertemu Wali Kota Medan Bobby Nasution di kantornya. Usai melakukan pertemuan, para buruh pun beranjak dari kantor Wali Kota Medan menuju kantor Gubernur Sumatera Utara.
Pemko Medan Tunggu UMP
Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak menanggapi tuntutan Serikat Buruh terkait kenaikan UMK Medan sebesar 10 persen. Hannalore mengatakan, penetapan UMK dilakukan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pekerja, pemerintah dan pelaku usaha.
“Jadi kalau untuk penentuan upah yang akan dibicarakan itu, ada dewan pengupahan. Dewan pengupahan ini yang akan membicarakan pengupahan yang akan ditetapkan. Di dewan pengupahan unsur pemerintah ada, unsur pengusaha ada, unsur pekerja juga ada,” jawab Hannalore, Senin (8/11).
Ditanya mengenai sikap Pemko Medan terkait tuntutan tersebut, Hannalore mengaku pihaknya menunggu peraturan dari pemerintah pusat dan provinsi. “Jadi ketentuan dari pusat belum kita terima, belum dapat kita, peraturan nya itu harus ada petunjuk dari kementrian. Karena dari provinsi juga belum ada ketentuan UMP, untuk menentukan UMK kita harus ada ketentuan UMP terlebih dahulu,” tuturnya.
Dijelaskannya, kenaikan upah tersebut nantinya akan berdasarkan keputusan dari dewan pengupahan. “Kita tetap mematuhi mekanisme dan kita belum membahas karena upah minimum provinsi belum ditetapkan gubernur. UMK itu tidak boleh di bawah provinsi, kalau sesuai mekanisme (naik 10 persen) ya silakan. Kita lihat saja nanti, bukan pasrah, itu yang menentukan bukan kita, ada dewan pengupahan yang menentukan kita tetap mematuhi ketentuan,” pungkasnya. (prn/map)
