28 C
Medan
Friday, January 16, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 3033

Membanggakan Sumut, Film parHEREK Masuk Nominasi FFI 2021

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Film parHEREK yang disutradarai Onny Kresnawan dan diproduseri Ria Novida Telaumbanua asal Sumatera Utara, berhasil masuk nomine kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2021 pada malam nominasi Piala Citra, Minggu (10/10). Pengumuman dilakukan di Jakarta dan disiarkan secara daring bersama Ketua Bidang Penjurian FFI, Garin Nugroho dan Ketua Komite FFI, Reza Rahadian serta sejumlah Duta FFI.

“Apresiasi tertinggi bagi insan perfilman di Indonesia tersebut cukup membanggakan sekaligus menjadi ‘daya kejut’ akan kerinduan panjang pada kejayaan perfilman masa silam di Sumatera Utara,” kata Onny Kresnawan kepada wartawan usai nonton bareng malam nominasi di Sekretariatan Asosiasi Dokumentaris Nusantara (ADN) Korda Medan, Jalan Jati 2 Medan.

Betapa tidak, kata Onny, era tahun 60-an perfilman di Sumut yang sempat berjaya seakan “mati suri”. Setelah film Turang yang diproduksi oleh PH lokal dan disutradarai Bactiar Siagian meraih penghargaan sebagai Film Terbaik (1960), tak ada lagi keterwakilan film dari Sumut yang berhasil menembus FFI.

Berkat kebersamaan antara orang film, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, tahun 1983 di Medan berhasil diselenggarakan Festival Film Indonesia (FFI). Untuk mendukung FFI, Sumatera Utara memproduksi tiga film bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Film layar lebar Setulus Hatimu diproduksi Surya Indonesia Medan Film, Film Batas Impian (Sinar Film Medan/Pemprov Sumut) dan Film Butet (Mandala Film Medan/Pemprov Sumut).

Sederet judul film produksi PH lokal lainnya yang sempat menggeliat berjaya mengangkat nama Sumatera Utara di kancah perfilman nasional masa itu, seperti Kuala Deli, Baja Membara, Piso Surit, Musang Berjanggut, Buaya Deli, Sungai Ular, dan lainnya. Nama Studio Film Sunggal menjadi saksi bagaimana gigihnya insan-insan film di Sumatera Utara memproduksi film kala itu. Studio Film Sunggal tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, namun juga masyarakat pecinta film di Indonesia dan Asia Tenggara, bahkan Studio Sunggal sempat menjadi satu-satunya studio film yang refresentatif di luar Jakarta, di masa itu.

“Untuk itu, parHEREK yang sudah masuk di nominasi terbaik FFI 2021, tak boleh berhenti setelahnya. Sebagaimana harapan Wagubsu Musa Rajekshah, bahwa film ini paling tidak bisa menjadi trigger kemajuan perfilman di Sumatera Utara ke depan,” kata Onny.

Onny berharap semoga film-film bermutu lainnya, baik fiksi dan dokumenter, akan lahir dari Sumatera Utara untuk mewarnai perfilman nasional bahkan internasional. “Minimal, setelah ini akan ada agenda tahunan Festival Film Dokumenter bertema kearifan lokal skala nasional di Sumatera Utara yang akan menjadi kebanggaan kita bersama,” harap Onny.

Film dokumenter parHEREK merupakan kisah hidup keseharian Datim Manik (29), yang meneruskan cara hidup unik sepeninggalan ayahnya, Umar Manik, sebagai pawang monyet di Hutan Sibaganding, Simalungun, Sumatera Utara, sejak 1980-an.

Sekadar informasi, beberapa film yang disutradarai Onny Kresnawan telah menerima penghargaan kompetisi film berskala nasional dan internasional, antara lain film Berharap Air Di Atas Air mendapat penghargaan di Kompetisi Manusia dan Air FORKAMI, Jakarta (2008), Pantang di Jaring Halus sebagai Nominasi Konfiden Jakarta dan film terbaik di JEFIVAL, Jatim (2008).

Lalu, film Perempuan Nias Meretas Jalan Kesetaraan mendapat penghargaan tayang di CST Confrence ECPAT di Bali (2009), Smong menerima penghargaan Film Terbaik di Festival Film Kearifan Budaya Lokal, Kemendikbud (2011), Omasido Sekola sebagai Special Jury’s Mention di Erasmus Huis International Documentary Film Festival (2013).

Film Pulang mendapat fasilitasi produksi oleh Kemendikbud (2014), Raonraon Medan sebagai Video Pariwisata Nusantara Terbaik di Toraja Film Festival, Toraja (2018) dan terakhir Film Surat Buat Ananda yang di persembahkan oleh Bank Sumut sebagai Nominasi di FVE Kemendikbud serta meraih Film Terbaik di Festival Film Pendek Sumut Bermartabat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut (2019). (rel/adz)

BPSDM Sumut Bina Mental ASN dan Keluarga

SAMBUTAN: Kepala BPSDM Sumut, Asren Nasution, beri sambutan dalam kegiatan pelatihan pembinaan mental ASN dan keluarga. yang digagas Dharma Wanita Persatuan BPSDM Sumut di Aula Cemara, Kantor BPSDM Jalan Ngalengko Medan, akhir pekan kemarin. prans Hasibuan/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembinaan mental bagi aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga merupakan hal penting dilakukan guna melatih sikap dan tata krama di depan publik. Karenanya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara  berupaya memberikan pemahaman melalui pelatihan.

SAMBUTAN: Kepala BPSDM Sumut, Asren Nasution, beri sambutan dalam kegiatan pelatihan pembinaan mental ASN dan keluarga. yang digagas Dharma Wanita Persatuan BPSDM Sumut di Aula Cemara, Kantor BPSDM Jalan Ngalengko Medan, akhir pekan kemarin. prans Hasibuan/sumutpos.

Kegiatan pembinaan mental tersebut digelar oleh Dharma Wanita Persatuan BPSDM Sumut di Aula Cemara, Kantor BPSDM Jalan Ngalengko Medan, akhir pekan kemarin. Menghadirkan narasumber di antaranya, Hj Raudatus Shafa selaku Ketua DWP BPSDM Sumut dan Dr Sumihar Sebastian Sitompul.

 Kepala BPSDM Sumut Asren Nasution mengatakan, tata krama sangat diperlukan dalam bersikap terutama saat seseorang berada pada acara penting. Khususnya bagi ASN beserta keluarga, hingga tenaga non ASN yang perlu diberikan pembinaan, agar terbiasa bersopan santun.

“Tentu kegiatan seperti sangat bagus, bukan hanya untuk keperluan ketika di kantor saja, tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar,” ujar Asren di hadapan puluhan peserta pelatihan serta yang menyaksikan secara virtual.

 Contoh sederhana dari sebuah tata krama, lanjut Asren, seperti menghidangkan penganan atau makanan kepada tamu yang datang. Sehingga kesannya orang lain merasa terhormat dengan pelayanan tersebut.

“Orang terkadang bisa selera makan, karena sajiannya yang baik. Padahal rasanya mungkin tidak terlalu enak. Begitu juga rasa yang sama, tetapi bisa berbeda harga, itu karena penyajiannya,” kata Asren.

Untuk itu, sangat perlu seluruh ASN, keluarga dan tenaga non ASN memahami bagaimana bertatakrama yang baik saat di kantor, bagaimana pula saat berprilaku di rumah.

 Raudatus Shafa menilai bahwa bertatakrama memang mengandung unsur budaya dari Eropa. Mengingat gaya yang ditampilkan seperti memiliki standarisasi tertentu.

“Memang yang ini menyadur budaya dari Barat. Tetapi kita tau kan, peradaban di negara mereka sudah lebih maju. Jadi intinya, semua ASN dan keluarganya dapat menyesuaikan diri saat berada pada acara resmi. Kami juga begitu, harus belajar menyesuaikan diri dengan acara-acara resmi,” ungkap istri Asren Nasution tersebut.

Dalam pemaparan narasumber, Sumihar Sebastian Sitompul menjelaskan sekaligus memberikan contoh praktek bagaimana melayani tamu, menempatkan peralatan makan di atas meja, hingga cara makan pada jamuan resmi (table meaning).

“Memang kita terkadang lebih suka bergaya bebas, saat kita ada di tempat yang pribadi atau lingkungan sekitar. Tetapi pada sebuah jamuan makan, ada caranya, mulai dari cara duduk, penggunaan alat makan, hingga tata krama saat berada di depan meja makan,” jelasnya.

 Karena itu pula, kegiatan tersebut rencananya akan digelar untuk OPD yang lainnya, melalui BPSDM Sumut sebagai instansi yang berperan selaku lembaga pendidikan. (prn/ila) 

Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Bedera, Bobby Tambah Anggaran Jadi 45M

TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau Sungai Bedera yang akan dinormalisasi. Alokasi anggaran pembebasan tanah untuk normalisasi sebesar Rp45 miliar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution memperkuat  koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk merealisasikan normalisasi Sungai Bedera yang melintasi Kota Medan dan Deliserdang. Normalisasi dinilai sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan banjir di ibu kota Sumatra Utara ini. Tidak hanya koordinasi, bahkan Bobby Nasution pun menambah alokasi anggaran pembebasan tanah untuk wilayah Medan dari sebesar Rp35 miliar menjadi Rp45 miliar.

TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau Sungai Bedera yang akan dinormalisasi. Alokasi anggaran pembebasan tanah untuk normalisasi sebesar Rp45 miliar.

Kepala Bappeda Medan Benny Iskandar menerangkan, awalnya untuk Sungai Bedera Pemko Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 miliar, sedangkan untuk Sungai Babura sebesar Rp10 miliar.

Sementara, lanjut Benny Iskandar, kebutuhan pembebasan tanah di wilayah Medan untuk mendukung normalisasi Sungai Bedera mencapai Rp59 miliar. Artinya, untuk pembebasan tanah masih kurang Rp24 miliar lagi.

“Kemarin, Pak Wali Kota telah bertemu dengan berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jarot Widyoko. Dalam pertemuan itu, Pak Wali Kota menjelaskan, ada alokasi anggaran Rp10 miliar lagi yang sebelumnya diproyeksikan untuk pembebasan tanah di Sungai Babura,” ujarnya.

Ternyata, lanjutnya, untuk Sungai Babura tidak bisa dilaksanakan tahun depan karena dibutuhkan Rp1,3 triliun untuk pengadaan tanah. Untuk itu, alokasi Rp10 miliar untuk Sungai Babura dialihkan ke Sungai Bedera. Makanya, alokasi untuk Sungai Bedera bertambah menjadi Rp45 miliar,” jelas Benny Iskandar.

Anggaran sebesar Rp45 miliar ini, lanjut Benny Iskandar, masihlah kurang. Dengan kebutuhan pembebasan tanah di wilayah Medan Rp59 miliar, maka masih terdapat kekurangan sebesar Rp14 miliar lagi.

Sedangkan untuk wilayah pembebasan lahan di Deliserdang mencapai Rp12 miliar.”Itulah yang kita mintakan dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat,” kata Benny Iskandar.

Benny Iskandar mengatakan, pembebasan tanah untuk normalisasi Sungai Bedera ini tidak bisa dilakukan di wilayah Medan saja. Soalnya, Sungai Bedera ini melintasi wilayah Medan dan Deliserdang.”Kalau hilir Sungai Bedera di wilayah Deliserdang tidak juga dibebaskan, normalisasi itu sia-sia. Airnya tetap tersumbat di Deliserdang,” ungkap Benny Iskandar.

Untuk mengatasi itu, Kementerian PUPR akan mencoba menambah anggaran normalisasi Sungai Bedera untuk membantu biaya pembebasan tanah ini atau menyurati Pemprovsu untuk meminta mengalokasikan kekurangan anggaran pembebasan tanah tersebut.

Yang perlu digarisbawahi, kata Benny Iskandar, sebenarnya sungai itu kewenangan pusat, dalam hal ini BWSS.

Waktu itu, BWSS mengatakan, kalau dana pendamping, atau pancingan dari Pemko/Pemkab, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana. Memang, pihak BWSS telah mengalokasikan Rp45 miliar, namun itu untuk pembangunan fisik. Tentu saja pembangunan fisik tidak bisa dilakukan kalau tanahnya belum bisa dibebaskan.  

“Karena itulah kemarin Pak Wali Kota kita minta kepada Dirjen, kalau bisa alokasi anggaran Rp45 miliar untuk pembangunan fisik itu ditambah lagi untuk pembebasan tanahnya. Karena kita tak mampu mengeluarkan anggaran pembebasan tanah lebih dari Rp45 miliar,” kata Benny Iskandar.

Benny menambahkan, biasanya pembebasan tanah dilakukan oleh panitia. Khusus untuk di Medan, tim tersebut berasal dari Pemko Medan. “Kalau untuk timnya kita semua, sama seperti pembebasan tanah untuk pembangunan jalan-jalan nasional, tetapi dananya dari kementerian,” ucap Benny Iskandar.

Benny mengatakan, Pemko Medan optimis pekerjaan normalisasi ini akan berjalan.

”Karena memang kemarin, dalam pertemuan koordinasi Pak Wali Kota dengan Pak Dirjen, telah disepakati tahun ini yang dikerjakan tahun ini, minimal   Sungai Bedera dulu, Sungai Deli untuk perbaikan pintu air dan kanal,” pungkas Benny Iskandar. (map/ila)

Sultan Djorghi Gabung Golkar Sumut

SERAHKAN KARTU: Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah (kiri) menyerahkan kartu tanda anggota Partai Golkar kepada Sultan Djorghi.M IDRIS/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Artis nasional, Sultan Djorghi, secara resmi bergabung dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut). Pengenalan Sultan sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah di kantorn Sekretariat DPD Golkar Sumut Jalan Sudirman, Medan, Jumat (8/10) malam.

SERAHKAN KARTU: Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah (kiri) menyerahkan kartu tanda anggota Partai Golkar kepada Sultan Djorghi.M IDRIS/sumutpos.

Ijeck sapaan Musa Rajekshah mengatakan, masuknya Sultan Djorghi ke Golkar Sumut memang tak terlepas dari kedekatannya selama ini. Karena kedekatan itu pula, Sultan sering datang ke Medan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan Ijeck. “Karena kedekatan itu apa salahnya saya ajak menjadi anggota Golkar untuk ikut sama-sama kita membesarkan Golkar Sumut,” ungkapnya.

Menurut Ijeck, dengan bergabungnya Sultan ke DPD Golkar Sumut tentu akan sangat membantu partai dalam merealisasikan target program 2 juta kader. Karena untuk mencapai ini, tidak bisa hanya dengan mengandalkan pola yang biasa, harus punya pola kerja yang terarah dan terukur. “Tapi bukan berarti kita hanya menjual Sultan, tidak. Melainkan, karena Sultan juta ada ketertarikan di politik,” pungkasnya.

Sementara itu, Sultan Djorghi sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan DPD Partai Golkar Sumut. “Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah dipercaya oleh Ketua DPD Golkar Sumut untuk menjadi kader Golkar Sumut,” ucapnya.

Sultan menyatakan, motivasi dirinya bergabung ke partai ini karena memang ingin turut berkontribusi membangun Provinsi Sumut, walau saat ini dia memang belum memiliki target politik yang lebih jauh. “Saya sih, intinya menjadi kader dulu. Apakah nanti jadi caleg atau tidak, itu tergantung ketua. Saya bismillah saja,” pungkasnya. (ris/ila)

Warga Medan Diminta Manfaatkan Bank Sampah

SOSIALISASI: M Rizki Nugraha saat Sosialisasi Perda tentang pengolahan persampahan di Jalan Tanjung Bunga I, Sudirejo II, Medan Kota, Sabtu (9/10).istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Medan diminta untuk membuat, memanfaatkan, dan memaksimalkan keberadaan Bank Sampah. Selain membuat masyarakat lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga, keberadaan Bank Sampah juga dapat membuat sampah menjadi bernilai ekonomis sehingga dapat menambah penghasilan warga.

SOSIALISASI: M Rizki Nugraha saat Sosialisasi Perda tentang pengolahan persampahan di Jalan Tanjung Bunga I, Sudirejo II, Medan Kota, Sabtu (9/10).istimewa/sumutpos.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Rizki Nugraha ketika menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2015 tentang pengolahan persampahan di Jl Tanjung Bunga I, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (9/10). 

Dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Medan tersebut, dengan mengubah sampai menjadi bernilai ekonomis, setia warga dapat membantu keluarganya dalam menghadapi situasi perekonomian yang saat ini sedang terpuruk akibat dampak Pandemi Covid-19. 

“Di tengah pandemi ini, manfaatkan sampah agar punya nilai ekonomis. Warga harus bergerak untuk membuat dan memaksimalkan Bank Sampah, ini juga dapat membantu keluarga agar dapat sedikit mengurangi beban yang ada. Tinggal niatnya saja mau atau tidak, kalau mau nanti kita akan sama-sama membuatnya,” ucap Rizki dihadapan ratusan warga yang hadir.

Dalam kegiatan yang digelar dengan memenuhi protokol kesehatan itu, Rizki juga mengingatkan warga agar selalu membuang sampah pada tempatnya.

“Apalagi memasuki musim penghujan seperti saat ini, janganlah buang sampah sembarangan. Sebab jika terjadi penumpukan sampah, bakal mengganggu jalannya air yang bisa menyebabkan banjir,” ujarnya. 

Rizki juga tak henti-hentinya mengajak warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Meski saat ini status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah turun dari Level 3 ke Level 2, namun Rizki meminta masyarakat untuk tidak terlena dan lalai. Pasalnya dengan kelalaian masyarakat dalam menerapkan prokes, sangat memungkinkan untuk Pandemi Covid-19 kembali naik sehingga kembali membuat status PPKM Kota Medan kembali naik Level. 

“Yang sudah vaksin jangan lengah, yang belum vaksin segera vaksin. Tetap jaga kesehatan, jangan lagi tak percaya Covid-19, saya sendiri sudah pernah terpapar Covid-19,” tegasnya. (map/ila)

Sudah Kantongi 25 Dukungan DPC Demokrat se-Sumut, Armyn Simatupang Bisa Terpilih secara Aklamasi

TEKEN: Pengurus DPC Partai Demokrat se-Sumut menandatangani berkas dukungan kepada Armyn Simatupang sebagai calon Ketua Demokrat Sumut di Grand Aston Medan, Jumat (8/10) malam.ISTIMEWA/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Langkah Armyn Simatupang menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) yang akan digelar dalam waktu dekat, kian mantap. Pasalnya, saat ini dia telah mengantongi surat dukungan dari 25 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Sumut.

TEKEN: Pengurus DPC Partai Demokrat se-Sumut menandatangani berkas dukungan kepada Armyn Simatupang sebagai calon Ketua Demokrat Sumut di Grand Aston Medan, Jumat (8/10) malam.ISTIMEWA/sumutpos.

Ke-25 DPC Partai Demokrat tersebut mendeklarasikan dukungannya kepada Armyn Simatupang sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Sumut di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (8/10) malam. Dalam deklarasi itu juga dilakukan penandatanganan di atas materai, sekaligus penyerahan surat dukungan sebagai syarat pencalonan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut.

Sebanyak 17 Ketua DPC hadiri secara langsung dalam deklarasi tersebut, sedangkan 8 DPC lainnya mengikuti secara virtual. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba, Robinson Tampubolon didampingi Ketua DPC Deliserdang, Hj Anita Lubis dan Ketua Organisasi Sayap FKKGD Borkat Hasibuan mewakili penggagas deklarasi menyebutkan, dukungan 25 DPC akan bertambah menjadi 27, karena DPC Dairi dan DPC Nias diharapkan menyusul menyerahkan tanda tangan dukungan.

“Ini adalah dukungan yang didasarkan pada harapan untuk kebesaran Partai Demokrat di Sumatera Utara. Kita para DPC optimis di bawah kepemimpinan Pak Armyn Simatupang, Demokrat akan kembali meraih kejayaannya di Provinsi Sumatera Utara,” kata Robinson Tampubolon yang disambut tepuk tangan peserta.

Ketua DPC PD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu didampingi Ketua DPC Asahan Ilham Harahap, Ketua DPC Tebingtinggi Khairul Mukmin Tambunan, Ketua DPC Pematangsiantar Toga Sitorus, Ketua DPC Binjai HM Sajali, Ketua DPC Labura Abdi Ginting, Ketua DPC Nias Selatan Herman Nduru, Ketua DPC Kota Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa, Ketua DPC Nias Barat Ir Nitema Gulo, Ketua DPC Nias Utara Hickia Harefa dan ketua DPC lainnya kepada wartawan menyebut, dukungan kepada Armyn murni merupakan keinginan para pemilik suara yang punya harapan besar Demokrat memenangi Pemilu 2024.

“Dengan 25 DPC yang telah menandatangani dukungan dan 2 lagi menyusul, maka nantinya dengan 27 dukungan DPC, calon kita H Armyn Simatupang bisa terpilih secara aklamasi,” tegas Burhanuddin Sitepu.

Burhanuddin juga berharap, setelah adanya deklarasi dukungan mayoritas DPC mendukung Armyn, pelaksanaan Musda bisa secepatnya digelar. “Tentu DPP melihat solidnya dukungan untuk Pak Armyn ini dan sudah saatnya Musda digelar dan kepengurusan DPD dilantik sehingga DPC berkonsentrasi penuh melakukan konsolidasi serta membangun koalisi bersama rakyat,” tegasnya.

Pembacaan deklarasi dukungan untuk Armyn Simatupang yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut, dilakukan Ketua DPC PD Sibolga Effendi Marpaung. Dinyatakan ke-25 DPC siap mengawal pelaksanaan Musda yang aman, kondusif dan didasari semangat kebersamaan. Mereka juga menyatakan dukungan dan kesolidan untuk memenangkan H Armyn Simatupang pada Musda yang diharapkan digelar Oktober ini.

Sebelumnya, deklarasi ini diawali dengan pernyataan kebulatan tekad kader dan pengurus DPC serta DPD Sumut untuk mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dibacakan H Armyn Simatupang. Juga menjadi kebulatan tekad seluruh kader untuk siap menjaga marwah dan kehormatan partai dari kelompok yang ingin mengganggu soliditas Partai Demokrat. Serta bertekad membesarkan Partai Demokrat sehingga kembali berjaya sebagai pemenang Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

Armyn Simatupang dalam sambutannya, mengaku dukungan yang diberikan mayoritas DPC di luar dugaannya. “Tentu dukungan ini didalamnya berisi harapan yang besar dari rekan-rekan DPC agar Partai Demokrat menjadi besar di Sumut. Ada tanggung jawab besar yang harus saya kerjakan jika kelak DPP mempercayakan jabatan Ketua DPD Sumut,” pungkasnya. (adz/ila)

Jabat Ketua PAC IPK Medan Kota, Aam Bintoro Ajak Kader Berkarya untuk Masyarakat

TERPILIH: Ketua PAC IPK Medan Kota, Aam Bintoro Sekjen IPK Medan Kota, Anto Habeahan Pasaribu dan Bendahara Dian Merekel. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Medan Kota resmi dijabat oleh Aam Bintoro.

TERPILIH: Ketua PAC IPK Medan Kota, Aam Bintoro Sekjen IPK Medan Kota, Anto Habeahan Pasaribu dan Bendahara Dian Merekel. istimewa/sumutpos.

Aam Bintoro resmi menjabat sebagai Ketua PAC IPK Medan Kota, setelah menerima mandat DPD IPK Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2021.

Dengan ditunjukknya Ketua PAC IPK Medan Kota, Aam Bintoro dapat membuat IPK disenangi masyarakat dan para kader, khususnya Kecamatan Medan Kota lebih berkarya.

“Saya ditunjuk DPD IPK Kota Medan sebagai Ketua PAC IPK Medan Kota, dan siap membesarkan IPK Kecamatan Medan Kota serta membuat seluruh kader berkarya,” ucapnya Aam Bintoro, didampingi Sekjen IPK Medan Kota, Anto Habeahan Pasaribu dan Bendahara Dian Merekel, Sabtu (9/10).

Menurut Aam Bintoro, IPK Kecamatan Medan Kota juga siap membantu pemerintahan Kota Medan dalam menjalankan visi dan misinya. “Kita juga mengajak seluruh kader untuk ikut serta membantu visi dan misi pemerintah Kota Medan,” jelasnya.

Dengan begitu, Aam berharap kepada seluruh ranting yang ada di Kecamatan Medan Kota untuk terus berkarya di Kelurahan masing-masing.

“Kita minta kepada seluruh kader terus berkarya bersama masyarakat, karena IPK selalu ada untuk masyarakat. Hidup IPK.. Hidup IPK, Hidup IPK,” teriak Aam Bintoro. (rel/han)

Kapoldasu, Bupati Serdangbedagai dan Kepala LLDikti Sumut Apresiasi UMSU

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DUA tokoh Sumatera Utara memberi apresiasi terhadap kualitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang kini memiliki program studi (Prodi) strata-1 hingga strata3.

TERIMA IZIN: Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP didampingi wakil rektor UMSU menerima izin pembukaan Prodi S3 Hukum UMSU dari Kepala LLDikti Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi.DEDDI MULIA PURBA.

Apresiasi ini disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Putra Simanjuntak MSi pada peluncuran Prodi S3 Hukum UMSU dan penyambutan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) UMSU, Sabtu (9/10).

”Saya, Inspektur Jenderal Polisi Drs RZ Putra Simanjuntak MSi selaku Kapolda Sumatera Utara mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru PPs UMSU Angkatan 2021. Semoga sukses menjadi mahasiswa yang mampu berkiprah secara nyata bagi kemajuan masyarakat Provinsi Sumatera Utara khususnya dimasa pandemi Covid,” kata Kapolda.

Jenderal polisi bintang dua ini memberi juga dukungan terhadap perguruan tinggi dengan akreditasi institusi A tersebut. ”Maju terus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” tegas Kapolda dalam rekaman vidio yang diputar pada acara yang dihadiri kepala LLDikti Sumut dan rektor UMSU tersebut, Sabtu (9/10).

Hal senada juga disampaikan Bupati Serdangbedagai H Darma Wijaya dalam peluncuran Prodi S3 Hukum UMSU dan penyambutan mahasiswa baru PPs UMSU.

”Saya H Darma Wijaya selaku bupati Serdangbedagai mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru PPs UMSU Angkatan 2021. Semoga menjadi mahasiswa yang unggul, cerdas dan terpercaya,” kata bupati.

Alumni UMSU telah banyak berkarya di tanah air. Diantara alumni UMSU adalah Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Agus Andrianto, sejumlah Kapolres dan perwira Polda Sumatera Utara.

Berkat keunggulannya, UMSU juga banyak menjalin kerja sama yakni dengan Pemprovsu, Pemko Medan, Pemko Tanjungbalai, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Langkat, Pemkab Deliserdang, Pemkab Batubara, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Karo, Pemkab Mandailingnatal, Pemkab Kampar, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Aceh Barat Daya dan Pemkab Aceh Tengah.

UMSU yang merupakan PTS terbaik nomor 1 pilihan LLDikti Sumut tahun 2019 dan 2020 ini juga menjalin kerja sama dengan 54 dunia usaha dan industri. Antara lain dengan BRI, BNI, Inalum, Pelindo dan PTPN 2.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Sumut Prof Dr H Ibnu Hajar Damanik MSi di Medan, Selasa (5/10) juga memberi apresiasi atas pembukaan program doktor UMSU.

”Kami menaruh harapan besar terhadap UMSU. Kami yakin akan ada sejumlah Prodi S3 lain yang akan dibuka di Kampus UMSU,” katanya.

Ia juga meminta ke depannya banyak pemikiran, kajian, filosofi dan kebijakan yang diberikan Prodi S3 Hukum UMSU.

Guru Besar Universitas Negeri Medan (Unimed) tersebut mengutarakan program doktor S3 pada perguruan tinggi adalah sesuatu yang elit karena menghasilkan komunitas yang mengarah kepada kebijakan, bukan hanya praktik.

Pembukaan Prodi S3 Hukum itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 416/E/O/2021.

Prodi S3 Hukum ini merupakan program doktor pertama di UMSU yang merupakan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi institusi A tersebut. S3 Hukum UMSU juga yang pertama pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut.

Rektor UMSU Prof Dr H Agussani MAP berucap syukur atas kepercayaan pemerintah melalui Kemendibudristek kepada UMSU untuk membuka Prodi S3 Hukum.

”Sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi institusi A dan telah memiliki 15 Prodi S1 dan S2, terakreditasi A, serta akreditasi unggul. Alhamdulillah kita kini sudah membuka S3,'” katanya.

Agussani berharap Prodi S3 di UMSU akan membawa peningkatan kualitas SDM di Sumut terutama di bidang hukum.

”Kita menjadi mitra menyiapkan SDM berkualitas di bidang hukum. Ke depan UMSU berencana menambah beberapa Prodi S2 dan S3. Mohon dukungan dan doa masyarakat Sumut beserta civitas akademika UMSU,” katanya. (dmp)

Perusahaan tak Bayar Pajak Harus Disanksi

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, ada 16 perusahaan yang belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu. 

Diketahui ada yang mulai Januari-September menunggak, dan ada yang membuat pelaporan hasil produksi/penjualan, tapi belum disetor.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) mendesak pemerintah setempat, agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak itu. 

“Konsekuensi tak bayar pajak kan ada. Jadi pemerintah harusnya sudah memberikan tindakan tegas kepada perusahan yang belum bayar itu. Dan, ini tidak bisa dibiarkan, karena jelas merugikan daerah,” tegas Ketua FUTRA, Oktavianus Rumahorbo dalam keterangan persnya, Minggu (10/10).

Ada sebanyak 16 perusahaan di Humbang Hasundutan yang belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu. Salah satunya, milik salah seorang anggota DPRD setempat, BT.

Oktavianus, menegaskan, bagi yang tidak patuh terhadap aturan, supaya diberlakukan sanksi tegas. Berupa, denda, tidak memperpanjang izin terhadap perusahaan, ataupun menutup perusahaan. 

“ Jadi, harus ada hukuman bagi yang tidak membayar. Pemerintah jangan hanya diam, menunggu, harus ada tindakan tegas,” imbuhnya. 

Dikatakan Oktavianus, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi, inovasi, dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak, dan retribusi jasa usaha. 

Dari sektor itu, terkhusus pajak sangat berguna sebagai salah satu sumber untuk mengakselerasi jalannya pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak sangatlah diperlukan sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan bisa lebih maksimal sekaligus memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

“ Jadi, sadar membayar pajak daerah berarti masyarakat mendukung pembangunan. Sebab, pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan membayar pajak berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Oktavianus.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan, mencatat ada sebanyak 22 perusahaan beroperasi di wilayah itu. 

Dari 22 perusahaan itu, sebanyak 16 perusahaan belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu, salah satunya PT Tjahaya milik anggota DPRD setempat, Bantu Tambunan yang memiliki usaha crusher dijalan Dolok Sanggul-Siborongborong.

Selain PT Tjahaya, ada juga CV Rajai Jolma, PT Senecca Indonesia, PT Sumber Makmur Utama, PT Hasbi Halim, PT Karya Anugerah Bersama Permai (Tidak Beroperasi) , CV Batu Harang Nauli, CV Gunung Sayang, CV Sinar Baru, PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (Tidak Beroperasi). 

Kemudian, PT Martel Karya, CV Sumber Batu, CV Sipalakki, CV Bangkit Jaya, CV Cahaya Tambang, CV Berkat, KSU Pangalengge (Baru Aktif Beroperasi Lagi).

Sedangkan, sebagian perusahaan lainnya sudah membayar pajak. Diantaranya, CV Bangun PN terhitung Januari-September, sebanyak Rp 9.075.000 pajak hasil produksinya mineral bukan logam dan batu.

Selain itu, CV Mitra Pardomuan Rp 14.900.00 hasil penjualan bulan Mei-Agustus 2021. Kemudian, IUP a.n Jonar Purba Rp 225 juta (Januari-Agustus).

Keterangan itu disampaikan, Kepala Badan Pendapatan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Sekretaris BPKPAD Martogi Purba, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Tua Marbun kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/10). (des/han)

Polsek Padang Hilir Kawal Penerapan Prokes di Gereja

SAMBANGI: Personel Polsek Padang Hilir menyambangi beberapa gereja saat pelaksanaan ibadah Minggu.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polsek Padang Hilir Resor Tebingtinggi melakukan pengamanan sekaligus mengimbau jemaat Gereja di wilayah hukum Polsek Padang Hilir untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pada masa pandemi Covid-19, Minggu (10/10).

SAMBANGI: Personel Polsek Padang Hilir menyambangi beberapa gereja saat pelaksanaan ibadah Minggu.

Kapolsek Padang Hilir melalui Kepala SPK Aipda RF Simanjuntak, mengatakan personel melaksanakan patroli dan menyambangi gereja-gereja di wilayah hukum Polsek Padang Hilir yang melaksanakan kegiatan Ibadah minggu kasih.

“Personel mengimbau untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19 dan kebijakan pemerintah pada tempat keramaian. Tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan selalu menggunakan masker,” jelasnya.

Beberapa gereja yang disambangi adalah Gereja GBI Jalan Sutoyo, Gereja HKBP Jalan Kartini, Gereja Methodist Jalan Gereja, Gereja Khatolik Jalan Pahlawan, Gereja GBKP Jalan DI Panjaitan Kota Tebingtinggi.

Menurut Aipda RF Simanjutak, masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah tentang bahaya Covid-19 dengan menggunakan masker saat ibadah, menjaga jarak, tidak berkerumun dan mencuci tangan menggunakan handsanitijer.

Selain menyambangi gereja gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah Minggu, personel juga melakukan pengamanan dengan mengatur arus lalulintas agar tidak terjadi kemacetan saat jemaat pulang dari gereja.

“Selain mengatur arus lalulintas, personil juga memberikan imbauan kepada para jamaat gereja untuk memeriksa kendaraan yang diparkirkan dengan menggunakan kunci ganda agar tidak mudah diambil oleh pelaku curanmor,” paparnya. (ian/han)

1...3,0323,0333,034...15,748Page 3,033 of 15,748

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor