MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, menyatakan sikapnya yang sepakat dan sangat setuju dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution, untuk melarang keras dan memberantas setiap praktik pungli (pungutan liar) yang ada pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemko Medan, yakni Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan.

“Saat melantik 12 direksi BUMD Kota Medan di hari Rabu (22/9) itu, Wali Kota (Medan) menekankan, jangan ada pungli. Itu benar sekali, Fraksi PDIP sangat setuju, sangat-sangat sepakat. Kalau praktik pungli tidak dihapus, jangan harap PUD-PUD itu bisa maju,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP kepada Sumut Pos, Minggu (26/9).

Dikatakan Robi, setiap direksi memang harus dapat mencontohkan hal yang baik kepada jajarannya. Nantinya, bila setiap direksi bebas dari praktik-praktik pungli, maka hal itu dipastikan akan menurun kepada setiap jajaran yang ada dibawahnya.

“Tapi kalau para direksinya saja pungli, bagaimana mungkin mereka bisa memberantas pungli, mustahil itu. Maka kami sangat mengapresiasi pesan yang disampaikan Wali Kota Medan saat melantik ke-12 direksi itu, agar mereka tidak melakukan pungli. Saya fikir itu memang pesan yang paling tepat untuk disampaikan kepada setiap pejabat di lingkungan Pemko Medan saat dilantik, termasuk kepada para direksi BUMD,” ujarnya.

Robi Barus juga mengaku, akan mendorong Wali Kota Medan untuk melakukan tindakan tegas kepada setiap direksi BUMD apabila kedapatan melakukan praktik pungli.”Kita harapkan hal ini dapat ditanamkan baik-baik oleh para direksi di hati mereka masing-masing. Kita sudah melihat banyak contoh, mulai dari kepling, lurah, mereka dicopot karena melakukan pungli. Dan jujur saja, tindakan tegas seperti itu lah yang memang kita harapkan. Bukan tidak mungkin itu juga terjadi bagi para direksi, apabila mereka terbukti melakukan pungli,” tegasnya.

Selain itu, Robi Barus juga mengapresiasi Wali Kota Medan yang telah menanggapi dengan cepat adanya kekosongan jabatan direksi di PUD milik Pemko Medan. Sebab selama ini, Fraksi PDIP menilai bahwa ketiga BUMD tersebut belum dapat bekerja secara baik dan belum mampu menghasilkan PAD secara maksimal.

“Dengan adanya para direksi yang baru dilantik ini, kita harapkan setiap BUMD dapat menghasilkan dan meningkatkan profit, seperti yang juga disampaikan wali kota dalam pesannya saat melantik mereka. Karena kalau tidak bisa profit, untuk apa juga ada BUMD,” katanya.

Untuk itu, Ketua BKD DPRD Medan itu juga berpesan, agar para direksi dapat mengambil tanggungjawab moral dalam melayani masyarakat dan menghasilkan PAD bagi Kota Medan. PUD diharapkan tidak hanya akan sekadar menjadi BUMD, tapi dapat menolong Pemko Medan dalam menghasilkan sumber-sumber pendapatan. “Intinya tanggungjawab moral, mereka ada untuk membantu Pemko dalam melayani masyarakat dan menghasilkan PAD. Ditangan Wali Kota Medan Bobby Nasution, kita yakin BUMD-BUMD ini bisa jauh lebih maju,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution, melantik 12 direksi pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan di Ruang Rapat III Balai Kota Medan, Rabu (22/9) pagi.

Ditegaskan Bobby, sudah seharusnya Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Medan menjadi sumber pendapatan bagi Kota Medan untuk melaksanakan pembangunan, namun seringkali tidak sesuai dengan ketentuan.

“Saudara direksi telah membacakan ikrar nya, yang salah satunya harus mendapatkan profit. Teman-teman tahu bagaimana kondisi PUD kita saat ini, dan teman-teman semua mendaftar. Oleh karena itu, teman-teman bagus di atas kertas (hasil seleksi), namun yang paling penting harus bisa dibuktikan di lapangan,” tegasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Viralnya seekor Harimau Sumatera yang merupakan salah satu satwa koleksi Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) karena tubuhnya yang kurus kering dan memakan rumput, akhirnya membuat pihak Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan angkat bicara.

Selaku pihak pengelola sekaligus penanggungjawab Medan Zoo, PUD Pembangunan mengakui jika saat ini kondisi keuangan Medan Zoo memamg tengah mengalami kesulitann

Apalagi saat ini, pandemi Covid-19 belum kunjung berakhir dan semakin mempersulit kondisi keuangan PUD Pembangunan.

Akibatnya, PUD Pembangunan mengalami kesulitan dalam memberi makan satwa-satwa koleksi Medan Zoo, tak terkecuali Harimau yang menjadi koleksi primadona di Kebun Binatang tersebut.

Direktur Utama PUD Pembangunan Kota Medan, Gerald Patogi Siahaan, mengatakan bahwa selama ini, pemasukan utama kebun binatang milik Pemko Medan itu berasal dari retribusi tiket masuk para pengunjung. Sedangkan sisanya, didapatkan dari donasi masyarakat.”Kondisi ini betul disebabkan pandemi Covid-19, yang mana kurang lebih 1 tahun itu menyebabkan pemasukan, khususnya untuk Kebun Binatang ini sangat berkurang,” ucap Gerald, Sabtu (25/9).

Dikatakan Gerald, Medan Zoo baru beroperasi kembali sekitar dua minggu yang lalu. Itupun jumlah pengunjungmya masih terbatas, yakni hanya sekitar 200 hingga 300 orang per hari. Berbeda dengan sebelum Pandemi ataupun masa PPKM diterapkan, jumlah pengunjung bisa mencapai 2.000 hingga 4.000 orang per hari, utamanya di hari-hari libur dan weekend.

Sebagai Direktur yang baru dilantik Wali Kota Medan pada Rabu (22/9) lalu, Gerald mengaku akan berkomitmen untuk membenahi Medan Zoo semaksimal mungkin, terutama dalam pemberian makan para satwa. “Jadi ke depannya bagaimana kebutuhan pangan, kebutuhan hewan, khususnya makanan yang menjadi standar untuk seluruh binatang di kebun binatang, ini kita pikirkan,” ujarnya.

Gerald berharap, agar perusahaan-perusahaan swasta maupun para donatur, mau memberi donasi kembali agar hewan-hewan yang berada di Medan Zoo tetap dapat diberikan makanan sesuai standar. “Jadi di situ donasi sudah tidak ada. Mohon kita dibantu untuk PUD pembangunan. Kedepannya, kiranya swasta juga ikutan Donasi lagi,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, seekor Harimau Sumatera koleksi Medan Zoo seketika viral di Media Sosial. Harimau Sumatera bernama Baringin itu viral, lantaran tubuhnya yang kurus kering dan tampak sedang memakan rumput di dalam kandangnya.

Melihat video itu, masyarakat pun curiga jika Harimau tersebut kurus karena tidak adanya makanan sehingga Harimau tersebut sampai harus memakan rumput. Namun belakangan diketahui, Harimau Sumatera tersebut memang sedang sakit. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak Kecamatan Medan Marelan bersama TNI/Polri dan Satpol PP Kota Medan melakukan razia penegakkan disiplin protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat, Sabtu (25/9). Dalam razia tersebut, puluhan warga yang tidak mengenakan masker di-sweb di tempat.

Razia yang berlangsung di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau ini dipimpin langsung oleh Camat Medan Marelan M.Yunus, S.stp didampingi oleh Pejabat Pendamping Pemko Medan Drs. Muslim Harahap.

Camat Medan Marelan, M. Yunus menjelaskan bahwa razia ini dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Medan Marelan, serta mensosialisaikan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Walaupun pandemi Covid-19 di Kota Medan sudah turun ke level III, namun kita semua harus tetap waspada dan wajib mematuhi prokes yang telah dianjurkan Pemerintah. Dalam razia ini, bagi masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker, langsung kita testing dengan melaksanakan Swab Antigen di lokasi,” ucap Yunus kepada wartawan.

Meskipun telah dilakukan imbauan dan sosialisasi, Yunus mengungkapkan ternyata masih banyak masyarakat yang beraktivitas diluar rumah kedapatan tidak mengenakan masker. Bahkan, tidak sedikit warga masyarakat yang sedang berkendara tidak mengenakan masker langsung kabur saat diberhentikan Tim Satgas Covid-19.

Untuk itu, Yunus mengatakan pihaknya mengedukasi masyarakat untuk tetap menerapkan Prokes dalam kehidupan sehari-hari.”Tadi ada 51 warga masyarakat yang terkena razia karena tidak mengenakan masker dan langsung kita testing dengan Swab Antigen. Alhamdulillah, hasilnya negatif semua,” jelas M.Yunus.

M.Yunus berharap kepada masyarakat agar selalu tetap mematuhi prokes seperti memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Hal ini sangat membantu Pemerintah Kota Medan dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Sesuai dengan arahan Wali Kota Medan dalam upaya penekanan tingkat penyebaran Covid-19, mari sama-sama kita mematuhi dan menerapkan Prokes. Dan bagi masyarakat Kecamatan Medan Marelan yang belum melaksanakan Vaksin, kami himbau untuk segera mendaftarkan diri melalui kepala lingkungan domisili masing-masing agar dapat di Vaksin,” tanda Yunus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Lingkungan 15 Daerah Pinggir Rel Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, mengeluhkan tumpukan sampah di daerah pemukimannya yang tidak pernah diangkat petugas pengangkutan sampah. Termasuk saat ini, saat pengangkutan sampah telah menjadi tanggungjawab pihak kecamatan.

Hal itu terungkap, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar Anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha SE. Kegiatan yang berjalan dengan memenuhi protokol kesehatan tersebut, digelar di Kompleks Asia Mega Mas Lingkungan IV, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Sabtu (25/9).

“Sampah di kawasan pemukiman saya (Daerah Pinggir Rel) tidak pernah diangkat. Untuk mengatasi agar tidak sampai menggung, warga disana berinisiatif untuk membakarnya. Tolonglah kami pak, bagaimana caranya agar sampah-sampah tersebut bisa diangkut,” keluh Dedek

Sedangkan warga lainnya, Nanang, mengeluhkan tentang tidak adanya lokasi untuk bak sampah di lingkungannya.”Bagaimana akan meletakkan bak sampah pak, sementara kami tidak punya lahan, adapun lahan ini milik Asia Mega Mas,” ungkapnya.

Menjawab keluhan Dedek, Rizki Nugraha mengatakan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Sebab saat ini, pengangkutan sampah sudah dilimpahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke pihak Kecamatan.”Segera saya sampaikan ke Kelurahan dan Kecamatan, supaya sampah di kawasan Daerah Pinggir Rel itu bisa diangkut,” jawabnya.

Sedangkan untuk menjawab keluhan Nanang, tentang tidak adanya lokasi penempatan bak sampah, Rizki pun mengakui jika masalah lokasi atau lahan memang menjadi kendala saat ini. Pun begitu, Rizki berjanji akan berkoordinasi ke pihak pengelola Asia Mega Mas agar dapat meminjamkan lahannya yang tidak terpakai untuk digunakan sebagai lokasi sementara bak sampah.

Masih dalam kegiatan Sosialisasi Perda No.6/2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Komplek Asia Mega Mas, Rizki juga mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk membuat pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat, agar sampah yang awalnya dinilai tidak bermanfaat dan harus dibuang, bisa di olah sebagai sesuatu yang bermanfaat, bernilai ekonomis, dan menguntungkan masyarakat.

Apalagi saat ini, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan bersama pihak kecamatan untuk fokus dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini juga mengimbau kepada masyarakat yang hadir, agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebab selain menimbulkan lingkungan yang kotor dan merusak estetika, sampah juga dapat mencemari lingkungan sehingga dapat menimbulkan penyakit.

Guna mendukung kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu, Rizki pun meminta kepada Pemko Medan agar menyediakan bak-bak sampah. Sehingga, masyarakat dapat dipermudah dalam membuang sampah rumahtangganya.

Seperti diketahui, Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan terdiri dari 18 Bab dan 32 pasal yang didalamnya juga terdapat sanksi pidana dan denda bagi setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Hukum Perburuhan secara virtual, Sabtu (25/9).

Acara FGD tersebut bertemakan ‘Membangun Hubungan Industrial yang Bermartabat Berdasarkan Hukum dan Perundang-Undangan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara’ dan dihadiri 48 perwakilan Serikat Pekerja/Buruh di Wilayah Sumatera Utara melalui via Zoom.

Selain itu, dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diwakili Kepala Dinasn Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, Baharuddin Siagian, Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak melalui Wadirkrimsus, AKBP Patar Marlon Silalahi SIK, Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumut, AKBP Syamsul Bahri Siregar.

Kemudian dihadiri, Kepala Kejati Sumut, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu melalui Yusuf Yusnar Yusuf, Sekretaris Deputi Direktur BPJS TK Sumbagut serta Pemateri Gindo Nadapdap dan Willy Agus Utomo.

Ketua panitia, Jonson Pardosi mengatakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini digelar dikarenakan banyaknya permasalahan buruh yang tidak terselesaikan.”Maka, harapan kami dari kegiatan FGD ini dengan melihat banyaknya permasalahan buruh yang tidak terselesaikan, kami akan membuat rekomendasi dari kegiatan hari ini, agar Gubsu Bapak Edy Rahmayadi bisa mengeluarkan Perda yang berhubungan dengan UU perburuhan,” katanya.

Sekretaris K-SBSI Sumut ini juga menyampaikan, Perda itu dikeluarkan agar penyelesaian proses hak-hak buruh itu tidak terlalu panjang, dikarenakan selama ini proses permasalahan buruh sampai Kasasi di Mahkamah Agung (MA) ataupun yang sudah diputus di PHI juga tidak bisa terselesaikan harus melakukan Bipartit kembali.

“Jadi harapan kami kedepannya, dengan kegiatan FGD ini, LKS Tripartit Sumatera Utara, bisa berpesan dengan Gubernur Sumut bagaimana agar ada Perda yang baru dari Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan buruh yang ada di Sumatera Utara yang tidak terselesaikan,” harapnya.

Selain itu, sambungnya, akibat pandemi Covid-19, banyak pekerja/buruh yang dirumahkan oleh perusahaan, sementara sesuai UU atau Peraturan, kalau buruh itu dirumahkan, perusahaan harus membayarkan setengah dari upah mereka setiap bulannya.

“Tapi faktanya, bagi buruh yang dirumahkan tidak dibayar upahnya sama sekali oleh perusahaan. Untuk itu, tujuan kegiatan hari ini, bagaimana LKS Tripartit Sumatera Utara mendorong Gubernur, supaya menyikapi keadaan ini, dan membuat UU melalui Pergub, hak-hak pada buruh ini terselesaikan,” jelasnya.

Jonson juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak melalui Dir Intelkam Polda Sumut, Kombes Dwi Indra Maulana SIK yang mana telah membantu kegiatan FGD ini bisa terlaksanakan dengan menyiapkan alat-alat IT. Sehingga, mereka bisa memakai untuk melakukan kegiatan ini melalui Zoom Meeting.

“Selain itu, panitia juga diberikan 50 paket sembako dari bapak Kapolda Sumut yang mana telah kami terima. Terima kasih atensi bapak Kapolda kepada kami K-SBSI Sumatera Utara,” pungkasnya. (man/ila)

Foto: Panitia Konfederasi SBSI Sumut menggelar FGD secara virtual tentang hukum perburuhan. (Ist)