MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meskipun Undang Undang tentang Kesehatan dan beberapa peraturan daerah atau peraturan wali kota di sejumlah kabupaten/kota telah diatur, bahwa sarana transportasi umum menjadi salah satu kawasan tanpa rokok (KTR). Namun, pada kenyataannya di Sumut justru orang bebas melakukan aktivitas merokok.

Dari analisis yang dilakukan Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), fasilitas transportasi umum khususnya angkutan darat paling sering melakukan pelanggaran, baik angkutan antar lintas provinsi maupun angkutan kota.

Menurut Koordinator Program Tobacco Control YPI, Elisabet, pengendalian semakin sulit dilakukan karena umumnya yang melakukan pelanggaran itu justru para supir angkutan. Selain itu, juga dilakukan oleh penumpang. Karena itu, tidak ada yang melakukan kontrol terhadap perilaku merokok di angkutan umum.

“Kondisi angkutan yang padat, ruang yang tertutup, serta ventilasi yang kurang, membuat aktivitas merokok sangat berbahaya bagi penumpang. Bahaya ini khususnya bagi anak dan ibu hamil yang langsung terpapar dengan racun dari pembuangan asap di ruang yang sempit. Anak dan perempuan sering menjadi korban paparan asap rokok,” kata Elisabet kepada wartawan baru-baru ini.

Di sisi lain, lanjut dia, sosialisasi tentang Peraturan KTR masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, implementasi KTR tidak terlaksana dengan baik. “Orang tidak tahu lagi bahwa kita punya aturan dalam bernegara, bahwa merokok di sarana transportasi umum itu melanggar dan merugikan orang lain secara langsung,” ujar Elisabet.

Dia menyebutkan, keamanan dalam bertransportasi tidak semata hanya berbicara kondisi fisik transportasi atau sarana jalan. Melainkan, harusnya mempertimbangkan kenyamanan yang tidak mengganggu kesehatan. “Kendaraan umum yang sering melakukan pelanggaran adalah kendaraan umum non AC, tetapi masih ada juga didapati kendaraan umum AC,” paparnya.

Lebih lanjut Elisabeth mengatakan, untuk sarana transportasi kereta api, kapal laut, pesawat, aktivitas merokok memang sudah bisa dikendalikan. Namun, masih juga ditemukan areal tempat orang merokok yang belum sesuai, seperti berada di ruang tertutup masih di areal terminal.

Karenanya, diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab supaya tegas memberikan sanksi kepada pengelola wilayah. Artinya, peraturan yang sudah dibuat dengan mengeluarkan anggaran bisa diwujudkan untuk masa depan anak-anak bangsa.

Tak hanya itu, diharapkan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan aktivitas merokok yang melanggar di kawasan tanpa rokok. Adapun kawasan tanpa rokok sebagai tempat dilarang merokok, yaitu wilayah pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas bermain anak, sarana transportasi, rumah ibadah, area perkantoran dan fasilitas umum.

“Masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi pantau KTR, dengan mendownload aplikasi melalui playstore. Masyarakat bisa mengirimkan foto pelanggaran itu melalui aplikasi. Aplikasi ini akan diakumulasi dan dilaporkan kepada pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti,” pungkasd Elisabet. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alat kesehatan (alkes) di Ruang ICU Covid-19 RSUD dr Pirngadi Medan akhirnya dilengkapi. Ruangan yang diperuntukkan untuk pasien Corona dengan kondisi gejala berat tersebut, juga dilengkapi fasilitas berstandar nasional dengan kapasitas 20 bed dewasa dan 4 bed khusus untuk anak-anak.

Kelengkapan alkes di rumah sakit milik Pemko Medan itu dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan pembangun ruangan dibantu Kementerian PUPR.

Dirut RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan mengungkapkan seluruh fasilitas di ruangan ICU Covid-19 tersebut telah sesuai dengan standar. Selain ICU, ada juga ruangan untuk perawatan hemodialisa atau cuci darah untuk pasien gagal ginjal.

“Adanya ruangan ICU khusus pasien Covid-19 ini berkat dukungan dan ketegasan Wali Kota Medan untuk meningkatkan kualitas perawatan serta pelayanan kesehatan di Kota Medan. Karenanya, saat ini (RSUD dr) Pirngadi memiliki ruangan ICU Covid-19 dengan standar nasional dan fasilitas kesehatan sangat lengkap,” kata Suryadi kepada wartawan, Senin (13/9).

Menurut Suryadi, Wali Kota Medan sangat memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini tak lain untuk membantu masyarakat Kota Medan, khususnya pasien Covid-19 yang membutuhkan ICU.

“Adanya fasilitas tersebut tentu memotivasi kami untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk keramahtamahan dalam menerima masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit. Arahan Pak Wali agar kami tingkatkan terus pelayanan, layani masyarakat sebaik mungkin tanpa pandang bulu serta sampaikan dengan baik kondisi kesehatan pasien. Selain itu, juga memperhatikan kebersihan dan keindahan,” ujar Suryadi.

Dia menambahkan, sejak diresmikan beberapa waktu lalu, ruangan ICU Covid-19 itu saat ini sudah terisi 50 persen bed-nya. “Seluruh tenaga kesehatan fokus merawat pasien, baik itu secara langsung maupun memantau perkembangan kesehatan melalui layar monitor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, alkes ruang ICU Covid-19 RSUD dr Pirngadi Medan masih belum lengkap. Padahal, ruangan tersebut sudah resmi beroperasi yang diresmikan Wali Kota Medan Bobby Nasution pada awal bulan ini (3/9).

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Medis RSUD dr Pirngadi Medan, dr Risma mengakui memang masih ada alat yang belum lengkap, seperti Monitor ICU yang berfungsi untuk memonitor keadaan fisiologis pasien. Biasanya, proses monitoring ini dilakukan realtime sehingga melalui alat ini bisa mengetahui kondisi fisiologis dari pasien. Kemudian, belum adanya RO Water System untuk pendukung alat cuci darah.

“Kalau kendala ada alat yang belum masuk atau masih dalam perjalanan, seperti monitor baru 5 yang terpasang karena yang dibutuhkan 20 unit sesuai jumlah tempat tidur. Monitor di Ruang ICU Covid-19 itu sangat penting. Kalau itu tidak ada, tidak bisa melayani pasien kritis. Sebab, monitor itu untuk memantau kondisi pasien kritis yang masuk,” ujar Risma dihubungi wartawan, Senin (6/9).

Karenanya, saat ini ICU Covid-19 di RSUD dr Pirngadi Medan hanya bisa melayani 5 pasien saja lantaran monitornya baru ada 5 unit. Monitor itu merupakan bantuan dari Kemenkes. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara kesulitan membina para pelaku UKM dan koperasi lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Baik untuk tenaga petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL), maupun dan tenaga pendamping UKM.

“Tenaga pendamping koperasi (PPKL) yang ada di Sumut hanya 35 orang, itu pun orang rekrutan Kementerian Koperasi di mana honor mereka dibayar pusat,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian.

Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, kata Hadian pada 2020 tercatat ada 12 ribuan koperasi binaan pemerintah provinsi. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya sekitar 5.000-an koperasi yang aktif, dan sisanya nonaktif.

“Prihatin juga saya. Ini info dari Diskop UKM Sumut. Saat saya tanya kenapa tidak aktif, jawabnya selain karena dampak pandemi Covid-19 juga karena belum semua pengurus koperasi paham apa yang harus dilakukan. Bahkan banyak di antaranya belum tahu input data laporan online, bagaimana cara RAT dan sebagainya. Dinas Koperasi dan UKM juga mengaku kesulitan dalam hal membina mereka,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, pihaknya meminta Dinas Koperasi dan UKM segera menganggarkan rekrutmen PPKL agar honornya dapat dibayar APBD Sumut.

“Ini telah saya sampaikan langsung kepada dinas tersebut, yang diwakili sekretaris dan para kabidnya saat RDP dengan Komisi B di gedung DPRD Sumut pada Kamis semalam. Saya minta ini harus action di APBD 2022,” katanya.

Pengadaan itu sangat penting, lanjut dia, mengingat di samping untuk mengembalikan kejayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa, juga menciptakan lapangan kerja bagi pemuda pemudi maupun para sarjana potensial yang dimiliki Sumut.

“Begitu pula dengan UMKM, harus ada pendampingnya seperti halnya tenaga PKH (Pendamping Keluarga Harapan), sarjana pendamping desa untuk pendamping dana desa. Ayo Dinas Koperasi UKM, kreatif dong melakukan terobosan-terobosan positif untuk kemajuan Sumatera Utara yang bermartabat,” pungkas sekretaris Fraksi PKS DPRDSU tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelompok masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Suma-tera Utara, mengeluh soal sulitnya mereka saat ini memperoleh solar subsidi. DPRD Sumut lantas merespon, dengan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait.

“Segera akan saya upayakan pertemuannya. Nanti kita rencanakan menghadirkan badan/lembaga terkait lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut, Pertamina, serta Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumut,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian kepada Sumut Pos, Senin (13/9).

Ia menyatakan keprihatinan atas kondisi nelayan kecil yang tidak dapat mengakses haknya untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. “Banyak keluhan-keluhan serupa yang juga disampaikan kepada Komisi B. Termasuk soal distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan sejenis lainnya yang diperuntukkan pemerintah bagi kalangan masyarakat tertentu, akan tetapi tidak sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya.

Penjadwalan RDP ini, kata dia, sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan KNTI Sumut ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut pada 9 September 2021. Selain dirinya, hadir saat penyerahan surat aspirasi Ketua F-PKS, Jumadi, Wakil Sekretaris Hendro Susanto, dan anggota fraksi, Hanafi Ismed.

Penyerahan surat permohonan itu, disampaikan Plt Ketua KNTI Sumut sekaligus Ketua KNTI Kota Medan, M Isa Albasir, bersama dengan rekan organisasi koalisinya dari Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sumut, Mas Khairani.

“Sudah bertahun-tahun nelayan tidak mendapatkan BBM solar bersubsidi, pak. Seperti nelayan di Medan, misalnya. Selama ini, dalam satu bulan, jatah untuk nelayan di Medan hanya 20 ton saja dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.150 per liter. Masalahnya, yang jumlahnya sedikit itu pun, tidak tau ke mana larinya. Alhasil, nelayan terpaksa membeli kepada pedagang eceran seharga Rp7.000 sampai Rp7.500 per liternya,” keluh Basir saat itu.

Tujuan permohonan RDP, menurutnya, untuk membahas kebijakan pemerintah soal kenelayanan sekaligus peluncuran hasil survey nasional BBM bersubsidi untuk nelayan kecil di Sumut.

Dalam hitung-hitungan KNTI, lanjut dia, khusus untuk Kota Medan misalnya, dibutuhkan minimal 600 ton per bulan. Akan tetapi, pada kenyataannya, jumlah kebutuhan riil tersebut tidak pernah terwujud. “Itu hitungan untuk Medan, belum untuk daerah lain di seluruh Sumatera Utara. Sudah berulang-ulang kita mohonkan kepada Pertamina, pak. Sayangnya, Pertamina tidak memberikan tanggapan,” beber dia.

Rencananya, kegiatan RDP akan diikuti organisasi Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan (KUSUKA) Nelayan seperti KNTI pusat, Seknas FITRA, International Budget Partnership (IBP), serta Inisiatif. “Kalau bisa kita upayakan dilakukan RDP gabungan dengan komisi terkait lainnya,” pungkas Hadian. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Sicanang, Kecamatan Medan Belawan harus kembali harus bersabar. Pasalnya, pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang yang diharapkan dapat dilanjutkan dan selesai di tahun 2021 ini, batal terlaksana. Pemerintah Kota (Pemko) Medan memilih untuk membatalkan pengerjaan jembatan tersebut dan menundanya hingga tahun 2022 mendatang.

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman membenarkan ditundanya pembangunan jembatan yang menjadi urat nadi masyarakat Sicanang tersebut.”Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang di tahun ini ditunda, akan kembali dilanjutkan tahun depan (2022),” ucap Aulia Rachman, Senin (13/9).

Aulia menjelaskan, pembangunan itu tertunda karena tidak adanya pihak kontraktor yang mengikuti lelang yang layak untuk membangun Jembatan Titi Dua Sicanang.”Yang menyebabkan itu batal, pertama si pemenang tender tidak sesuai dengan klasifikasi yang memang pembangunannya mengikuti dari pada konsultan,” ujarnya.

Ke depannya, kata Aulia, Pemko Medan juga akan mendesain ulang atau memperbaiki desain Jembatan Titi Dua Sicanang yang telah dikerjakan sejak 2019 lalu agar lebih baik dan lebih kuat dari desain sebelumnya. Salah satunya, membuat desain jembatan Titi Dua Sicanang yang lebih panjang dari ukuran desain sebelumnya.

“Akan didesain ulang supaya lebih bagus lagi, supaya si pemenang tender berikutnya bisa menyanggupi untuk kegiatan pembangunan dengan desain yang baru. Untuk saat ini tidak bisa, tidak ada kontraktor yang mumpuni. Kalau tidak mumpung tapi tetap kita menangkan, nanti kita yang salah,” katanya.

Diterangkan Tokoh Medan Utara ini, Pemko Medan tidak hanya akan mendesain ulang pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang dari segi ukuran yang lebih panjang, tetapi juga akan mendesain secara detail agar pembangunan tersebut dapat menghasilkan jembatan dengan daya tampung tonase yang lebih tinggi.

“Ini kita kan melanjuti pembangunannya, tapi harus di desain secara mendetail, kemarin kan masalahnya ada di tonase nya. Waktu lelang, ada kontraktor yang tidak cukup berkas, ada yang cukup berkas tapi tonase nya gak cukup, itu dia makanya gak komplit,” terangnya.

Aulia berharap, diundurnya pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang dapat memberi ruang kepada Pemko Medan untuk bisa membuat desain lanjutan pengerjaan yang lebih baik dan mendapatkan kontraktor yang mumpuni untuk melanjutkan pembangunan dengan mengikuti desain yang baru.

“Tahun depan akan kita tender ulang, kita mau Jembatan Sicanang dibangun dengan desain dan kualitas yang terbaik. Jangan sampai kejadian ambruk Jembatan Titi Dua Sicanang yang ketiga kali. Jadi kalau kita bilang, konsultan yang merancang dan mendesain jembatan yang kemarin itu tidak mumpung, Pak Wali pengen konsultan yang nanti bisa membuat desain da kualitas yang lebih baik,” jelasnya.

Meskipun begitu, kata Aulia, Pemko Medan tidak akam merombak bangunan jembatan yang saat ini sudah ada. Sebab, desain yang nanti akan dibuat lebih baik namun tetap menyesuaikan kondisi bangunan jembatan yang sudah ada saat ini.”Jadi tidak buang anggaran. Karena memang kultur tanah disana kan labil, makanya itu harus betul-betul desainnya bagus lah untuk merancang dan menyiasatinya,” terangnya.

Sementara waktu, lanjut Aulia, masyarakat dapat menggunakan jembatan sementara yang ada saat ini, sembari Pemko Medan melakukan sedikit perbaikan pada jembatan yang ada saat ini. (map/ila)