Home Blog Page 311

Puskesmas Glugur Darat Raih Juara Pertama Lomba Video Edukasi JKN 2025

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puskesmas Glugur Darat berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Video Konten Edukasi JKN yang digelar BPJS Kesehatan, dalam rangka memperkuat pemahaman peserta terhadap manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengumuman pemenang dilakukan dalam kegiatan “Sahabat Faskes: Saatnya Sharing Bareng Fasilitas Kesehatan” yang diselenggarakan secara daring pada awal Agustus ini (1/8/2025).

Kompetisi ini diikuti oleh berbagai fasilitas kesehatan dari seluruh Indonesia yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah mendorong keterlibatan langsung faskes dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kemudahan akses layanan, kepastian penjaminan, serta hak dan prosedur pelayanan JKN.

Puskesmas Glugur Darat dinilai berhasil menghadirkan konten yang kuat secara pesan, menarik secara visual, dan mudah dicerna oleh masyarakat luas. Karya tersebut tak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperlihatkan komitmen faskes dalam menyuarakan pentingnya pemahaman peserta terhadap program JKN.

“Penghargaan ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus hadir memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kepercayaannya. Ini merupakan hasil kerja bersama tim yang selalu ingin memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya di ruang periksa, tapi juga lewat komunikasi yang efektif,” ujar dr.Sri Wirya Ningsih, Kepala Puskesmas Glugur Darat.

Ia menambahkan bahwa tantangan edukasi peserta di lapangan sangat beragam, mulai dari miskonsepsi hingga informasi yang tidak akurat. Karena itu, peran faskes sebagai penyampai informasi menjadi sangat penting untuk memastikan peserta tidak hanya terdaftar, tetapi juga benar-benar memahami haknya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, Yasmine Ramadhana Harahap, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta lomba, khususnya Puskesmas Glugur Darat yang telah menjadi juara nasional. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi faskes lainnya untuk aktif menyampaikan informasi yang benar dan membangun citra positif program JKN di tengah masyarakat.

“Konten edukasi seperti ini sangat dibutuhkan, terutama untuk menjawab pertanyaan dan keraguan peserta yang masih sering kita temui di lapangan. Kami berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dan faskes dapat terus terjalin, tidak hanya dalam pelayanan, tetapi juga dalam komunikasi publik,” kata Yasmine.

Melalui kegiatan “Saatnya Sharing Bareng Fasilitas Kesehatan” atau disingkat “Sahabat Faskes”, BPJS Kesehatan mendorong partisipasi aktif faskes dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dijamin negara.

Di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat, keterlibatan langsung tenaga kesehatan dalam menyampaikan edukasi menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program JKN. (ila)

Tifatul Sembiring Ajak Masyarakat Aktif Menjaga NKRI

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota DPR/MPR RI Ir H Tifatul Sembiring mengajak masyarakat Kota Medan, khususnya ibu-ibu perwiritan, untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajakan ini disampaikan Tifatul ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Medan, pada Kamis (31/7/2025).

“Sebagai masyarakat yang rajin mengkaji agama, sudah sepatutnya ibu-ibu secara aktif menjaga keutuhan NKRI, yang telah menjadi kesepakatan para founding father bangsa ini. Karena di dalam agama, terdapat nilai nilai cinta kasih, persaudaraan, dan saling menghormati,” kata Tifatul.

Kader senior PKS ini lalu mengambil contoh nilai Islam, seperti wasathiyah atau sikap moderat, adil, dan seimbang dalam menjalani kehidupan. “Nilai ini sangat mensuport keutuhan NKRI, dalam wasathiyah kita umat Islam diajarkan tentang toleransi baik itu urusan agama maupun urusan sosial yang muaranya tentu saja untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar Tifatul.

Menkominfo era SBY ini juga mengajak para peserta sosialisasi untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa dengan doa yang baik. “Semoga para pemimpin negeri ini diberi kekuatan lahir batin dan perlindungan dari Allah Swt agar bisa menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Di akhir acara, Tifatul juga mengajak para peserta untuk terus mendoakan rakyat Palestina. “Mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina, baik secara materil maupun inmateril,” ajaknya.

Salah seorang peserta Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang hadir mengaku sangat senang bisa hadir pada kegiatan ini. “Selain menambah teman, saya juga bisa menyampaikan unek-unek langsung ke wakil kita di Senayan,” pungkasnya. (rel/adz)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian Hadiri MTQ di Langkat, Serukan Cinta Kasih Antarumat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO- Anggota DPD RI asal Sumatra Utara (Sumut) Pdt Penrad Siagian, menghadiri acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-58 tingkat Kecamatan Sirapit yang berlangsung di Desa Serapit, Kabupaten Langkat, Kamis (31/7/2025). Kehadiran senator yang juga seorang pendeta itu disambut antusias jajaran pemerintah kecamatan, panitia, dan ratusan peserta serta warga yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Penrad menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya bisa hadir di tengah masyarakat Sirapit dalam sebuah kegiatan keagamaan Islam yang penuh makna. Ia menyebut, MTQ bukan sekadar perlombaan membaca kitab suci, melainkan sebuah panggung spiritual yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti ketekunan, keindahan, dan ketulusan dalam mendekat kepada Tuhan.

“MTQ bukan sekadar lomba membaca kitab suci. Lebih dari itu, ini adalah panggung budaya spiritual yang mengajarkan kita makna ketekunan, keindahan, dan ketulusan dalam mendekat kepada Sang Pencipta. Dan di Sirapit ini, saya menyaksikan semangat itu tumbuh dalam suasana yang penuh kebhinekaan dan persaudaraan,” kata Penrad dalam keterangannya, Jumat, 1 Agustus 2025.

Sebagai senator sekaligus tokoh agama Kristen, Penrad menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai sesama anak bangsa yang percaya bahwa agama, dalam bentuk apa pun, selalu mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan kebaikan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan lintas iman. “Alquran yang telah dibaca dan dikumandangkan dalam MTQ ini adalah suara keindahan illahi yang bisa menyentuh siapa saja, termasuk saya yang datang dari iman yang berbeda. Di situlah letak kekuatan kita sebagai bangsa, berbeda keyakinan, namun satu dalam nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Penrad juga berharap agar ajang MTQ ini tidak berhenti hanya pada seleksi qari dan qariah terbaik, tetapi menjadi sarana untuk membentuk generasi yang cinta damai, menghargai keberagaman, dan menjaga harmoni sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Penrad turut menyerahkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan MTQ dan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Serapit. “Mari kita pulang dari arena ini dengan membawa semangat ukhuwah, bukan hanya sesama umat Islam, tetapi juga ukhuwah insaniyah: persaudaraan sesama manusia,” tutupnya.

Kehadiran Penrad disambut hangat Camat Sirapit Muliani Sembiring, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Panitia MTQ tingkat kecamatan. Ia menyampaikan rasa bangga atas kedatangan anggota DPD RI yang menurutnya menjadi kejutan menyenangkan bagi seluruh panitia dan masyarakat.

“Kami Kecamatan Sirapit sekaligus panitia MTQ tentunya sangat senang dan bangga sekali atas kedatangan Bapak Anggota DPD RI karena terus terang kami tidak menyangka beliau menyempatkan diri untuk hadir,” ujar Muliani.

Ia juga mengapresiasi perhatian Penrad terhadap masyarakat di akar rumput dan menilai kehadiran senator tersebut sebagai bentuk nyata kedekatannya dengan konstituen. Muliani berharap ke depan akan ada lebih banyak program dan bantuan yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat Kecamatan Sirapit. (adz)

Kritik Pendemo Baharuddin di Jakarta, Kompi Batubara: Kalau Tak Tahu Cara Kerja BPK, Lebih Baik Diam!

Sekretaris Kompi Batubara, Muhammad Syafii
Sekretaris Kompi Batubara, Muhammad Syafii

BATUBARA, SUMUTPOS.CO- Aksi di Jakarta yang menuntut penyelidikan terhadap Bupati Batubara Baharuddin Siagian, dinilai sebagai gerakan yang kehilangan relevansi.

Pasalnya, tuduhan yang disuarakan para pendemo di Jakarta terkait temuan BPK di Dispora Sumut tidak berdasar dan menunjukkan minimnya pemahaman terhadap mekanisme audit negara.

“Temuan BPK itu bersifat administratif dan sedang ditindaklanjuti sesuai prosedur. Tidak ada kerugian negara yang disimpulkan oleh BPK, melainkan kelebihan bayar yang hanya bersifat administratif. Jangan asal bicara korupsi kalau tak mengerti sistem kerjanya,” kata Sekretaris Komunitas Peduli (Kompi) Kabupaten Batubara, Muhammad Syafii dalam keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, Jumat (1/8/2025).

Menurut Syafi, publik perlu membedakan antara kekeliruan teknis dalam proyek pemerintah yang dapat dikoreksi, dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan alat bukti dan niat jahat. Syafii menilai, para demonstran dari penyampaiannya lebih cenderung memaksakan tafsir atau interpretasi sendiri terhadap laporan BPK tanpa didasari pendekatan akademik.

“Semua cendikiawan dan para intelektual mengerti, BPK itu punya mekanisme koreksi dan hanya bersifat perbaikan administrasi internaal guna pencegahan korupsi. KPK, polisi, dan kejaksaan juga punya jalur penyidikan yang independen yang tak sama dengan cara BPK. Kalau semua dipukul rata sebagai korupsi, itu bukan kritik, itu delusi kelompok,” ujarnya.

Syafi juga menyinggung, aksi-aksi semacam ini jika tanpa pemahaman yang utuh, justru merusak kredibilitas gerakan antikorupsi itu sendiri yang dapat berbahaya bagi demokrasi lokal, apalagi disampaikan tanpa ilmu. Ia menyarankan agar aktivisme di Sumut dilakukan dengan pendekatan intelektual akademik, bukan sekadar orasi politik yang tidak ada indikatornya.

“Gerakan tanpa ilmu di abad 21 saat ini jangan sampai menjadi bahaya baru bagi demokrasi lokal kita. Kalau tak tahu cara kerja BPK, lebih baik diam daripada menyebarkan tafsir yang menyesatkan publik,” tegasnya.

“Intinya, dalam hal ini kami tidak membela orang dan tak juga membela Pak Bahar. Kami hanya membela logika. Kritik itu sah dan dijamin undang-undang jika disampaikan dengan baik dan benar, tapi harus berdasarkan fakta, bukan asumsi apalagi pakai delusi. Kalau salah tafsir, yang terjadi kegaduhan dan fitnah,” tegasnya lagi.

Menurut Syafi, Baharuddin Siagian selama ini dikenal sebagai birokrat yang patuh pada aturan dan memiliki integritas dan loyal dalam bekerja dan bernegara yang hingga kini tak ada satu pun proses hukum yang dapat membuktikan keterlibatan Baharuddin melakukan dugaan korupsi. “Artinya, beliau masih bersih secara hukum,” tegasnya.

“Kalau memang ada petunjuk yang mengarah kepada bukti-bukti, silakan tempuh jalur hukum kepada KPK, bukan membawa salinan BPK ke KPK yang siapa saja bisa mengaksesnya dengan menggoreng-goreng isu administrasi tanpa pemahaman yang kuat, apalagi menjadikan LHP sebagai alat framing politik yang tidak ada indikator korupsinya,” kata Syafi’i

Syafi juga menegaskan, dirinya bukan orang awam dalam urusan laporan korupsi. Ia adalah aktivis yang pernah melaporkan Kadis Pendidikan Batubara, Ilyas Sitorus, dalam kasus dugaan korupsi yang terbukti dan telah divonis secara hukum dan kini statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

“Itu menunjukkan, saya juga tidak hanya tahu berbicara, tapi juga paham bagaimana membongkar korupsi secara tepat dan pihak Kejari dan Kejati sudah membuktikan kebenarannya. Jadi saya tahu persis mana yang substansi, mana yang sekadar sensasi dan delusi,” terangnya.

“Kita jangan membiarkan fitnah mengaburkan ikhtiar membangun. Serangan tanpa dasar terhadap pemimpin daerah justru akan mengganggu agenda pembangunan yang sedang berjalan,” imbuhnya.

Syafi pun menyarankan kepada para pengkritik agar sebelum menyampaikan aspirasi, terlebih dahulu memahami mekanisme hukum dan prosedur tata kelola negara sesuai insturmen negara.

“Dengan begitu, aspirasi tidak berubah jadi fitnah. Sebab, aspirasi yang disampaikan tanpa ilmu bisa berujung dengki, dan perbedaan pandangan juga jangan sampai menjelma menjadi kedengkian yang buta,” pungkasnya. (rel/adz)

Terkait Mesin Judi di Ruang Kelas SD yang Tidak Aktif Lagi, Kapolsek dan Plt Kadisdik Langkat Beda Keterangan

AMANKAN: Personel Polsek Bahorok saat mengamankan mesin judi dari dalam kelas pada unit sekolah yang tidak lagi aktif.
AMANKAN: Personel Polsek Bahorok saat mengamankan mesin judi dari dalam kelas pada unit sekolah yang tidak lagi aktif.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat Gembira Ginting, dan Kapolsek Bahorok AKP Tunggul Situmeang, menyampaikan keterangan berbeda, terkait keberadaan mesin judi jackpot maupun tembak ikan yang berada di SD negeri terbengkalai di Langkat.

SD yang merupakan aset Pemkab Langkat yang kini diketahui tidak lagi aktif, lantaran masyarakat tak mau memasukkan anaknya untuk bersekolah di sana. Adapun fasilitas pendidikan dimaksud, yakni SD Negeri 050655 di Desa Lau Damak, Bahorok, Langkat.

Hingga Kamis (31/7), Gembira tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Namun, wartawan menerima dan melihat video Gembira beserta rombongan, saat turun ke sekolah dimaksud. Kedatangan mereka, usai video sekolah yang beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan mesin judi tersebut, viral di media sosial (medsos).

Menurut Gembira, SD negeri itu sudah tidak ada aktivitas belajar mengajar sejak dua tahun belakangan.

“Sebagaimana yang viral di medsos, itu SD Negeri 050655 Lau Damak. Aktivitas sekolah ini sudah dua tahun terhenti,” ungkap Gembira.

Gembira juga mengatakan, video yang viral di medsos adalah kabar yang kurang update. Bahkan menurutnya, video yang telah viral itu, diunggah oleh orang yang memiliki niat buruk.

“Sebenarnya kurang update beritanya, seolah-olah masih ada aktivitas belajar mengajar di sini. Padahal sekolah ini sudah dua tahun kosong. Dan sepertinya, yang memviralkan ini ada niat-niat yang kurang baik,” katanya.

“Kecuali tadi ada aktivitas belajar mengajar, dan di sini ada mesin-mesin judi, boleh lah. Berarti kami kurang memperhatikan perkembangan pendidikan di Langkat ini,” jelas Gembira.

Pada 2025 ini, lanjut Gembira, juga sudah tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar.

“Sehingga bisa dilihat kosong melompong dan tidak ada lagi mobiler. Dan mungkin, bagi masyarakat menganggap sekolah ini tidak dipergunakan lagi, sehingga ada yang menumpuk alat-alat (mesin) judi di sekitar pekarang atau halaman depan sekolah ini,” bebernya.

“Namun alat-alat judi yang ada di sekolah ini hanya disimpan untuk sementara, sejak satu bulan lalu,” imbuh Gembira.

Keterangan yang disampaikan Gembira, berbanding terbalik dengan pernyataan Kapolsek Bahorok AKP Tunggul Situmeang.

“Mesin-mesin rusak itu disimpan kurang lebih sudah dua tahun,” jelas Tunggul.

Perbedaan keterangan itu, menunjukkan adanya dugaan pembiaran yang dilakukan Disdik Langkat dalam menjaga aset mereka. Tunggul menyebutkan, mesin-mesin rusak itu milik seseorang berinisial BT.

“Dia (BT) tinggal di situ, dan sekolah juga sudah tidak aktif sejak 2023. Dia sudah tinggal di situ lebih kurang 10 tahun,” beber Tunggul lagi.

Disoal BT terduga bandar judi, Tunggul menepisnya.

“BT bukan bandar judi, karena memang tidak ada yang dia mainkan untuk mesinnya, sudah rusak. Dia masih saksi, karena dari fakta yang kami dapat, belum ada perbuatan tindak pidana perjudian, sehingga belum bisa kami persangkakan,” pungkasnya. (ted/saz)

Anggota DPD RI Penrad Siagian Fasilitasi Pembentukan EWS Antarkelembagaan di Kabupaten Karo

KARO, SUMUTPOS.CO- Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian mendorong pembentukan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk memberantas peredaran narkotika dan praktik perjudian, serta kejahatan lainnya yang semakin marak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Penrad dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Karo pada Senin, 28 Juli 2025.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting, Wakil Bupati Komando Tarigan, jajaran pejabat Pemkab Karo, serta unsur Forkopimda. Dalam rapat yang berlangsung intens tersebut, Penrad menyoroti berbagai tantangan sosial yang menghambat pembangunan daerah, termasuk masifnya penyalahgunaan narkotika dan praktik judi yang mengakar di tengah masyarakat.

“Hari ini kekhawatiran atau skeptisisme bahwa Tanah Karo tidak ikut dalam arak-arakan Indonesia Emas 2045, sepertinya semakin berkurang setelah mendengar sikap dari Forkopimda, digongkan lagi sama Wakapolres. Semangat saya semakin bertambah, apalagi dengan pidato Pak Bupati tadi,” ujar Penrad dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

Ia menekankan pentingnya memahami prinsip dasar dalam sistem bernegara. Dalam kerangka ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara. Maka ketika terjadi kegagalan sosial, seperti merebaknya narkotika dan judi, Penrad menyatakan bahwa yang patut dipersalahkan bukan masyarakat, tetapi negara dan aparatur pemerintah.

“Kalau terjadi situasi seperti ini di Karo, saya tidak mau menyalahkan masyarakat. Yang salah itu kita dengan semua skema, sistem, dan hambatan-hambatan struktural yang ada di dalamnya. Masyarakat punya hak untuk hidup sehat, layak, sejahtera, tanpa narkoba, tanpa judi,” tegasnya.

Menurut Penrad, terdapat dua akar masalah di Kabupaten Karo. Pertama, hambatan struktural dan kultural, termasuk kurangnya infrastruktur, kelemahan dalam sosialisasi, serta peran kelompok masyarakat dan agama yang belum maksimal.

Kedua, maraknya narkoba dan judi yang menurutnya bukan lagi isu bayangan, tetapi sudah menjadi realitas riil di lapangan. “Kenapa mandek? Karena ada penghianat di situ. Kita semua tahu ada penghianat di sini. Kalau saya terjemahkan tadi, penghianat yang disebut Wakapolres itu seperti backing dan segala macam,” lanjutnya.

Penrad juga menyoroti lemahnya sistem perlindungan saksi sebagai penyebab utama masyarakat enggan melapor atau bersaksi. Oleh karena itu, ia menawarkan satu langkah konkret, yaitu membentuk sistem peringatan dini melalui skema Early Warning System (EWS) yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda.

“Maka Pak Bupati dan Wabup, dari semua ini saya ingin di Tanah Karo kita akan membangun skema EWS untuk memberantas narkoba dan judi. Saya akan fasilitasi, saya akan minta tim dari BNN siapa, Kodim siapa, Polres siapa, semua yang berkaitan. Ini akan menjadi payung bersama, gerakan bersama,” tegas Penrad.

Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting mengapresiasi inisiatif Penrad dan mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba dan judi. “Persoalan ini telah menjadi ancaman yang menggerogoti sendi-sendi sosial, khususnya generasi muda yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan rapat dengar pendapat ini,” ucap Antonius.

Ia berharap, melalui kerja sama dengan DPD RI dan unsur pemerintah pusat, Pemkab Karo bisa segera menemukan solusi konkret agar generasi muda tidak semakin tenggelam dalam lingkaran narkoba dan judi.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Darwis Burhansyah dalam forum tersebut memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, institusinya telah menerima 83 perkara narkotika dan menyelesaikan 44 di antaranya. Sementara itu, perkara judi online yang ditangani baru satu kasus.

Sementara itu, Wakapolres Karo Kompol Zulham memberikan pandangan tegas terhadap persoalan narkoba. Ia menyebut bahwa penyembuhan pecandu tak hanya bisa dilakukan secara medis, tetapi juga memerlukan pendekatan dari sisi agama, keluarga, dan lingkungan sosial.

“Pengguna narkoba akan sembuh dengan hatinya sendiri. Kalau dia punya Tuhan, berjanji kepada Tuhan, kepada istri, anak, atau orang tuanya, dia bisa sembuh. Tapi kalau tidak, mereka akan terus dikendalikan oleh setan,” ujarnya.

Kompol Zulham juga menceritakan pengalamannya memimpin deklarasi Desa Sampun sebagai desa bebas kejahatan. Dalam deklarasi itu, ia melibatkan langsung anak-anak muda dan memberikan komitmen untuk menciptakan desa aman tanpa narkoba dan kejahatan.

Namun, upaya tersebut tak sempat dilanjutkan. “Tuhan berkehendak lain. Saya dan Kasat Reskrim dimutasi. Cita-cita itu mungkin tidak bisa saya capai karena baru sekali saya ke sana. Tapi seandainya saya diberi kesempatan, saya akan kibarkan bendera itu ke seluruh Indonesia,” katanya.

Penrad menutup pertemuan dengan komitmen akan segera menindaklanjuti pembentukan tim lintas sektor dalam rangka realisasi EWS. Ia menegaskan, langkah ini harus dimiliki dan dijalankan bersama, bukan hanya oleh satu lembaga.

“Jadi saya mau salah satu rekomendasi dan saya akan fasilitasi. Saya akan minta tim dari BNN siapa, Kodim siapa, Polres siapa dan semua yang berkaitan dengan itu. Kita akan bangun sebuah mekanisme Early Warning System (EWS). EWS ini akan menjadi sebuah payung, sebuah mekanisme dimana gerakan melawan narkoba dan judi dilakukan di Tanah Karo ini,” ucapnya.

“Saya akan fasilitasi pembentukan EWS dan itu merupakan bentukan kita bersama bukan saya tetapi kita semua,” pungkasnya. (adz)