MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Medan mengapresiasi langkah Wali Kota Medan yang telah bertindak tegas dengan melakukan penyegelan terhadap Centre Point Medan (CPM) yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Rp56 miliar. Namun, F-PKS juga mengingatkan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menindak tegas CPM dari sisi lain, yakni terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hingga kini belum menemui kejelasan.

Juru Bicara F-PKS DPRD Kota Medan Irwansyah, menyampaikan hal tersebut dalam sidang paripurna yang beragendakan Pandangan Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Randerda) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota Medan, Senin (26/7).

“Kami mengapresiasi Pemko Medan yang telah bertindak tegas melakukan penyegelan terhadap Centre Point Mall yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) selama beberapa tahun. Namun kami berharap Pemko Medan juga melakukan tindakan tegas kepada Center Point Mall karena mendirikan bangunan tanpa adanya IMB,” ucap Irwansyah.

Disampaikan Irwansyah, dengan tidak memiliki IMB, CPM jelas tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) dan tidak melakukan pembayaran retribusi IMB yang bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

“Dengan tidak memiliki IMB, itu artinya bangunan Center Point Mall Tidak memiliki amdal dan juga tidak melakukan pembayaran retribusi IMB,” ujarnya.

Tak cuma itu, Fraksi PKS DPRD juga mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota Medan yang nantinya ditetapkan menjadi Perda bisa menjadi solusi penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan.

“Karena itu Fraksi PKS mendorong agar semangat membuat Ranperda Ini benar-benar menjadi solusi dari persoalan penanganan PKL di Kota Medan,” jelasnya Irwansyah.

Disampaikan Irwansyah, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga harus mampu memberi tempat kepada masyarakat yang mencari nafkah dengan berjualan di Kota Medan.

Dilanjutkannya, sempitnya lapangan pekerjaan dan ketatnya persaingan sumber daya manusia (SDM) untuk mendapatkan pekerjaan membuat sebahagian masyarakat beralih profesi menjadi pedagang. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, tidak adanya ketersedian tempat berjualan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Medan. “Sehingga masyarakat berjualan di tempat-tempat yang menurut mereka strategis, ramai orang dan menguntungkan. Sayangnya tempat-tempat berjualan yang mereka gunakan adalah lokasi-lokasi yang secara regulasi dilarang oleh Pemerintah Kota Medan,” lanjutnya.

Dalam menetapkan ranperda ini yang kemudian akan disahkan menjadi Perda, F-PKS meminta Pemko Medan tidak menjadikan kegiatan berdagang para pedagang kaki lima menjadi sumber PAD.

“Dalam penataan dan pemberdayaan PKL serta dalam menetapkan Zonasi Niaga Pemko Medan harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial ekonomi, jangan sampai setelah dilakukan penataan dan penetapan Zonasi Niaga dagangan para PKL jadi tidak laku atau omsetnya jadi menurun secara drastis sehingga membuat para PKL tersebut mencari tempat-tempat baru, “ pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh Roby Barus. PDIP menilai keberadaan PKL yang ada di Kota Medan perlu dikelolah dengan baik agar tercipta kondusifitas di Kota Medan, oleh karena itu PKL wajib mendapat perhatian. Ranperda ini juga dimaksudkan untuk menciptakan Kota Medan yang aman, bersih, dan tertib, serta membantu PKL tumbuh sebagai bentuk usaha mikro yang mandiri.

“Atas dasar itu kami dari PDIP mengapresiasi pengajuan Ranperda ini untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemko Medan serta berbagai pihak.”kata Roby Barus sembari menanyakan kepada Pemko Medan daerah mana saja yang dijadikan zonasi PKL.

Fraksi selanjutnya yang menyampaikan pandangannya ialah Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disampaikan oleh Netty Yuniati Siregar. Menurutnya penetapan zonasi aktivitas PKL di Medan sangat perlu guna memberikan payung hukum atas upaya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.

“Pemberdayaan itu sangat selaras dengan kondisi faktual serta perkembangan kebutuhan Kota Medan serta mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang aman, bersih dan tertib serta amanah dalam mewujudkan kota wisata yang bermartabat.”sebutnya.

Selain ketiga fraksi DPRD tersebut, fraksi-fraksi yang lain juga menyampaikan pandangannya secara bergantian. Hasil pandangan fraksi selanjutnya di serahkan kepada Wakil Wali Kota Medan.

Dalam sidang paripurna DPRD Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim ini juga turut dihadiri oleh wakil ketua dan para anggota dewan serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikutinya secara virtual.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Wartawan Polda Sumut (FWP) berkerja sama dengan Bhineka Grup berbagi sembako kepada tukang becak se-Kota Medan, Senin (26/7). Hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Penyerahan sembako tersebut dilakukan langsung oleh Ketua FWP Zulkifli Tanjung di Pondok Mengaji Martuani Berkarya, Jalan Sempurna, Kecamatan Medan Kota. “Sembako ini merupakan bantuan dari teman-teman Bhineka Grup, mereka adalah para pengusaha dari etnis Tionghoa di Medan,” kata Zulkifli.

Dia mengatakan, bantuan sembako ini rencananya akan dilakukan setiap hari. Pasalnya, banyak warga di Medan yang benar-benar mengalami kesusahan di masa pandemi saat ini. “Berapa yang kita bagi, belum tahu jumlahnya. Hari ini saja sudah puluhan tukang becak yang kita beri sembako. Rencananya akan kita bagi setiap hari,” ujarnya.

Wartawan senior Kota Medan ini pun mengungkapkan alasan di balik aksi sosial FWP dan Bhineka Grup. Zulkifli mengatakan, ia sangat miris saat ada warga yang mengadu penghasilannya tak cukup lagi untuk memberi makan keluarganya.

“Kemarin ada dua orang yang datang ke saya. Mereka mengadu, saat ini hanya makan nasi putih dan garam saja. Ini sungguh sangat miris. Mereka saudara-saudara kita, wajib kita bantu. Mudah-mudahan banyak warga Kota Medan lain yang memiliki kelapangan, mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang terdampak PPKM ini,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Tanjung sempat bertanya kepada salah seorang tukang becak, Albert Silaban. “Bagaimana penghasilan abang sebagai tukang becak saat ini?” tanyanya. “Berat kali, terkadang sama sekali tak ada sewa (penumpang, Red), sehingga tak ada uang belanja yang bisa dibawa pulang, kadang paling banyak cuma Rp25 ribu yang dibawa pulang,” ujar Silaban.

Zulkifli berpesan kepada Silaban untuk tetap semangat dalam mencari nafkah, dan banyak berdoa semoga pandemi segera berakhir. “Banyak berdoa ya bang, semoga rezeki kita selalu lancar dan bisa terus berbagi. Sampaikan juga kepada abang-abang tukang becak yang lain, agar mereka juga bisa mendapatkan sembako yang kita bagi,” tambahnya.

Pantauan wartawan, pembagian sembako tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Selain memakai masker dan jaga jarak, para tukang becak digilir hanya 5 orang per termin pembagian. Ini dilakukan untuk menghindari kerumunan. (mag-1/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tawuran yang kerap terjadi di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) harus segera diredam. Mengingat, tawuran tersebut tidak hanya terjadi belakangan ini saja namun, telah terjadi sejak tahun 1980 an lalu.

Ironisnya, tawuran yang kerap terjadi di Belawan itu hanya disebabkan oleh masalah yang tidak terlalu penting. Tapi parahnya, akibat tawuran itu menyebabkan banyak kerusakan dan pastinya merugikan masyarakat sekitar.

Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Medan dari Dapil II, Mulia Asri Rambe atau yang akrab disapa Bayek saat dihubungi wartawan, Minggu (25/7/2021) melalui telepon seluler. Dapil II Kota Medan meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan.

“Saya tinggal di Medan Utara sejak 1970 dan saat saya SMP di tahun 1982, tawuran kerap terjadi di Belawan. Dulu itu, Anak Simpang Jalan Bunga dengan anak Gang 7 tawuran. Masalahnya, ya cuma karena hal yang tak penting. Anehnya, konflik antar warga itu masih terjadi hingga saat ini,” ungkap anggota DPRD Kota Medan dari Komisi I DPRD Kota Medan itu.

Tawuran yang kerap terjadi di Belawan itu, membuat anggota dewan yang fashionable itu miris. Bayek pun meminta kepada seluruh pihak untuk bersatu. 

Menurut Bayek tidak hanya aparat hukum yang bertanggungjawab meminimalisir tawuran tersebut. Namun, stakeholder lain seperti pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya anggota dewan, BUMN, pengusaha lokal, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya juga ikut bertanggungjawab.

Hal ini sesuai dengan UUD Nomor 7 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di dalam UUD 7 2012 tersebut mengatur tentang serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Dalam pasal 9 UUD 7 2012 itu juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat. 

Tak hanya itu, Bayek juga mengatakan bahwa sesuai pasal 36 UUD 7 2012 itu menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur.

“Artinya, tak usahlah kita mencari kambing hitamnya siapa. Alangkah baiknya, bila kita bersatu. Seluruh stakeholder harus bersatu mencari solusinya agar tawuran bisa diminimalisir,” jelas anggota dewan yang suka senyum itu. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Bayek perekonomian warga lokal harus ditingkatkan. Mengingat, ekonomi yang rendah menyebabkan emosi warga gampang tersulut.

Begitu juga sebaliknya, bila perekonomian warga baik, maka tak kan ada lagi warga yang mau tawuran. Karena, masing-masing warga sudah disibukkan dengan urusan pekerjaannya.

“Di KIM (Kawasan Industri Medan) dan di Belawan itu kan ada ratusan perusahaan, seperti perusahaan milik BUMN maupun perusahaan swasta. Alangkah baiknya bila perusahaan- perusahaan menjalankan program CSRnya dengan tepat sasaran kepada masyarakat sekitar,” paparnya. 

Selain itu, Bayek menambahkan tak ada salahnya juga bila perusahaan- perusahaan itu memberdayakan masyarakat sekitar menjadi tenaga kerjanya. “Maunya, agak diuatamakan dahululah warga lokal itu, agar mereka bisa bekerja dan memiliki perekonomian setidaknya memadai untuk keluarganya,” papar politikus dari Fraksi Golkar itu.

Bila pereknomian warga lokal telah membaik, Bayek pun menyakini tawuran dan segala macam bentuk konflik antar warga akan berkurang. 

“Semoga, visi misi Pak Wali menjadikan Kota Medan yang berkah bisa terwujud, dengan semakin berkurangnya konflik antar warga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bayek menambahkan  konflik antar warga di Belawan seperti sudah menjadi trend, karena kerap terjadi. Parahnya lagi, tawuran antar warga itu sudah melibatkan anak-anak sekolah. 

Seperti diketahui, bahwa Polres Belawan pernah membentuk tim khusus untuk mencari akar masalah tersebut. Tim tersebut terdiri aparat Polres Belawan, anggota DPRD Kota Medan dari Dapil Medan Utara, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial.

Bayek pun berterima kasih kepada seluruh instansi terkait yang telah meluangkan waktu, mencari solusi masalah konflik di Belawan.

“Polres Belawan pun telah berupaya keras untuk menyelesaikan konflik warga itu. Salah satunya dengan membuat acara perdamaian antar dua kelompok itu dengan menyembelih sapi dan dimakan bersama-sama yang menghadirkan para Lurah, para Keplinf, tokoh agama, tokoh masyarakat. Polres Belawan juga telah membuat posko keamanan di lorong-lorong di kawasan konflik dan mengadakan pembinaan keagamaan terhadap anak-anak yang terlibat tawuran, hingga memproses mereka secara hukum,” paparnya.

Diketahui sebelumnya, Polres Belawan telah menahan belasan warga yang terlibat tawuran di Belawan beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa secara intensif sejumlah warga tersebut. (ram/azw)