DIABADIKAN: Wabup Labura, Samsul Tanjung diabadikan pada saat penyerahan dokumen kependudukan masyarakat. fajar/SUMUT POS.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Samsul Tanjung menyerahkan dokumen kependudukan masyarakat untuk 8 Kecamatan. Penyerahan dokumen itu diberikan secara simbolis kepada Camat Kualuh Hilir Adlin Matondang, di Aula Ahmad Dewi Syukur, Aek Kanopan, Senin (26/7).
DIABADIKAN: Wabup Labura, Samsul Tanjung diabadikan pada saat penyerahan dokumen kependudukan masyarakat. fajar/SUMUT POS.
Penyerahan dokumen bahagian dari rangkaian acara sosialisasi percepatan perekaman dan pencetakan KTP-EL, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan data kependudukan sangat penting, apa pun pekerjaannya, dan saat akan melamar pekerjaan harus memiliki dan melengkapi dokumen kependudukan.
“Ini merupakan tugas kita semua untuk saling mengingatkan, dan saya ingatkan kepada Kepala Desa untuk memerintahkan jajarannya menyampaikan hal ini kepada masyarakat,” ucap Wabup.
Menurutnya, banyak masyarakat yang enggan melengkapi dokumen kependudukan karena jauh dan buta dalam kepengurusannya. Di sini peran pemerintah desa, mulai dari kepala desa, hingga kepala dusun menyampaikan ke masyarakat. “Saya apresiasi kepada Disdukcapil yang sudah jemput bola dalam masalah ini, dan kedepan saya harap masyarakat Labura seluruhnya sudah melengkapi dokumen kependudukannya,” harap Wabup. (fdh/han)
TANDATANGANI: Bupati Labuhanbatu Utara menandatangani prasasti Masjid Al-Islam Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan.fajar/sumut pos.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Islam Panjang Bidang II, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Jumat (23/7).
TANDATANGANI: Bupati Labuhanbatu Utara menandatangani prasasti Masjid Al-Islam Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan.fajar/sumut pos.
Turut mendampingi Ketua FKUB Kab Labura Amin Nurasyid Aruan, Camat Kualuh Selatan Suherman Siagian, Kepala OPD di Labuhanbatu Utara.
Bupati Hendriyanto mengatakan, kekompakan dan antusias masyarakat desa panjang bidang ini, dapat mempercepat proses pembangunan masjid. Pemkab Labura akan memberikan bantuan melalui bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Hari ini saya serahkan Rp10 juta, dan akan kami bantu ke depannya supaya mesjid ini cepat selesai agrar masyarakat bisa melaksanakan salat fardhu 5 waktu di masjid kita ini,” ujar Bupati.
Sebagai penutup acara Bupati diberikan kain sarung tanda secara simbolis atas maksud terimakasih dari masyarakat Panjang bidang dan Bupati mendatangani prasasti tanda peresmian Mesjid Al-Islam Panjang bidang. (fdh)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kodim 0204 Deliserdang (DS) melalui Koramil 13 Tebingtinggi menggelar lanjutan serbuan vaksin kedua kepada 1.000 warga Tebingtinggi, yang dilaksanakan di 9 Puskesmas se-Kota Tebingtinggi, Senin (26/7).
Dandim 0204 Deliserdang, Letkol Kav Jackie Yudhantara, turut hadir dalam kegiatan vaksinasi kedua di Puskesmas Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi.
Dandim 0204 DS melalui Kapten Inf Budiono, menjelaskan sebelum melaksanakan vaksinasi memberikan arahan agar mengikuti protokol kesehatan. “Pesan saya agar masyarakat yang baru divaksin tetap menerapkan prokes Covid-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas,” papar Budiono.
Dijelaskan Budiono, vaksinasi dosis kedua bertujuan mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Tebingtinggi. “Kita harapkan kepada masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin Covid-19 kedua mempunyai kekebalan dalam menghadapi pandemi penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan vaksin kedua ini mendapat pengawalan dari anggota Babinsa. Pelaksanaan vaksin berjalan aman tanpa ada gangguan. Babinsa Koramil 13 Tebingtinggi dengan sikap humanis mengarahkan masyarakat mengikuti vaksinasi. (ian/han)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data surveilans dari seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Asahan, sebanyak 43 orang warga suspek, 10 orang terkonfirmasi positif, dan 3 orang meninggal dunia akibat Covid–19.
H. Rahmat Hidayat Siregar S. Sos. M.Si.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan, H. Rahmat Hidayat Siregar S. Sos, Msi, Senin (26/7).
Dikatakan Rahmat Hidayat, sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2021 Rekapitulasi Harian Covid–19 per Kecamatan di Asahan dengan jumlah 11 warga Asahan Suspek, 21 orang terkonfirmasi positif, 10 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia.
Dijelaska Rahmad Hidayat, sebagaimana data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tersebut, warga yang terpapar Covid-19 untuk hari ini ada di 14 Kecamatan dari 25 Kecamatan di Kabupaten Asahan.
Untuk itu, lanjut Hidayat yang juga Kadis Kominfo Asahan terus menyampaikan imbauan dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan, H. Surya Bsc kepada masyarakat Asahan, agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.
“Kami tak bosan – bosannya terus mengimbau kepada warga Asahan untuk tetaplah mematuhi segala himbauan protokol kesehatan, agar angka penyebaran covid dapat ditekan dan hilang dari Asahan,”pungkasnya.(mag-9/han)
PIMPIN: Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin saat meimpin apel pagi di jajaran ASN Labusel. fajar/sumut pos.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Selatan Edimin, menegaskan penerimaan pegawai honor dan CPNS di lingkungan Pemkab Labusel tidak ada memakai uang atau orang dekat Bupati.
PIMPIN: Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin saat meimpin apel pagi di jajaran ASN Labusel. fajar/sumut pos.
“Setiap penerimaan pegawai honor di Labuhanbatu Selatan tidak ada memakai uang atau orang dekat Bupati,” ujar Bupati Edimin saat menjadi pimpinan upacara dan apel pagi untuk pertama kalinya, di kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Senin (26/7).
Apel tersebut dikuti seluruh OPD, Camat, PNS dan pegawai honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam arahan dan sambutannya, Bupati menekankan kepada seluruh OPD dan pegawai di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Selatan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat lebih terbantu dalam segala urusannya.
Bupati juga menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penerimaan CPNS untuk berbagai instansi. “Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan ada penerimaan CPNS. Nanti dalam penerimaannya saya sampaikan tidak ada memakai jasa orang dekat Bupati apalagi meminta sejumlah uang untuk meluluskan CPNS,” jelas Bupati.
Upacara dan apel tersebut diakhiri dengan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dari semua OPD, PNS dan pegawai honorer yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (fdh)
UJIAN: Petugas kepolisian Banda Aceh sedang menguji seorang penyandang distabilitas untuk mendapat SIM. istimewa/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Langkat, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak sekolah pengemudi mobil, pendamping distabilitas, Unit PPA Polres Langkat, dan wartawan. RDP membahas penerbitas Surat Izin Mengemudi (SIM) D bagi penyandang distabilitas.
UJIAN: Petugas kepolisian Banda Aceh sedang menguji seorang penyandang distabilitas untuk mendapat SIM. istimewa/SUMUT POS.
Ini terkait adanya seorang penyandang distabilitas asal Dusun 2, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, bernama Taufiq (41), yang sudah 10 tahun mahir mengemudi mobil dan truk, meski tidak memiliki kedua belah tangan sejak lahir.
“Saya pekan lalu ditolak saat memohon surat dari psikolog, karena melihat kondisi saya yang tidak punya tangan. Surat psikolog Tetapi surat keterangan sehat sudah ada dari dokter. Dan berharap saya bisa mendapatkan SIM D, mohon bantuannya bagi semua pihak, terutama Polantas, memang belum datang ke Satlantas,” kata Taufiq, Senin (26/7).
Bobby Saragih dan Taufik, dari Indonesia Sefaty Draiving Centre (ISDC) Medan, sekolah pengemudi terkemuka yang diakui pemerintah, dalam RDP itu menjelaskan, mereka baru sekali ini melihat kasus seperti ini, distabilitas tak punya kedua tangan bisa mengemudi mobil tanpa dimodifikasi.
“Siapapun dia, tanpa memandang bulu, kita harus pikirkan keselamatan saat mengemudi. Selama ini belum pernah kita temukan,” jelasnya.
Sedangkan Liisa Megasari, pendamping distabilitas Binjai- Langkat, mengatakan, diluar Langkat dan Binjai sudah ada penerbitan SIM D untuk penyandang distabilitas.
“Jangan langsung diponis labeling, oh tidak punya tangan, tapi lihat dahulu kemampuannya. Dan harus dilakukan pengujiannya. Di Provinsi diluar Sumut sudah mengeluarkan SIM D, seperti Jakarta. Perlu dihadirkan dokter dari distabilitas, dan rekomendasi organisasi distabilitas kepada Taufiq,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Langkat, Darwis Sinulingga berpendapat, Taufiq tidak bisa menggunakan kenderaan yang dimodifikasi. Tetapi tidak dimodifikasi dia cukup mahir, trukpun bisa dikemudikannya.
Bawa truk dari Pekan Baru ke Medan, sering dilakuiannya.
“Ini merupakan yang luar biasa, untuk itu, atas dasar moral dan kemanusiaan, kasus ini bisa dilakukan pendalaman untuk SIM bagi penyandang distabilitas, terutama untuk Taufiq,” katanya.
Kasat Lantas Polres Langkat, AKP Ali Umar S, didampingi Aiptu Edi S selaku Baur Sim Satlantas Polres Langkat mengatakan, saudara Taufiq beberapa hari yang lalu datang untuk bertanya persyaratan, tetapi beliau belum mendaftar/ bermohon penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) D.
Perpol no 5 thn 2001 yang mengatur pengeluaran SIM bagi penyandang distabilitas memang ada, tetapi mekanismenya masih dipelajari.
Ada perlakuan khusus untuk penyandang distabilitas, kemudian ISDC selaku sekolah mengemudi yang diakui pemerintah telah memberikan pendapatnya tentang keselamatan untuk penyandang distabilitas.
“Si Taufiq belum mendaftar, dan kalau nanti sudah mendaftar, nanti diajukan ke pimpinan dan Dirlantas. Makanya ini kita adakan RDP, hasilnya kemudian diajukanlagi, apa tanggapan pimpinan, kalau nanti perintah dikeluarkannya kita keluarkan,” katanya.
Namun, kata AKP Ali Umar, untuk mendapatkan SIM ada persyaratan, yakni KTP surat keterangan dokter dan psikolog. Kemudian syarat ini dilampirkan pemohon SIM, kemudian dilakukan pengujian, jika lulus baru masuk ke mikanisme SIM, yakni pembayaran PNBP, kalau ini semua selesai, SIM bisa diterbitkan. (int/han)
BUBARKAN: Petugas Polsek Tanjungmorawa membubarkan salah satu resepsi pernikahan.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dinilai melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Polsek Tanjungmorawa membubarkan empat lokasi resepsi pernikahan di wilayah hukumnya, Sabtu (25/7) malam.
BUBARKAN: Petugas Polsek Tanjungmorawa membubarkan salah satu resepsi pernikahan.
Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Sawangin Manurung SH menyebutkan, resepsi pernikahan yang dibubarkan, yakni di kediaman Amrul Dusun VI, Desa Tanjung Morawa A. Kemudian, di Desa Naga Timbul rumah Agus, Samino dan Umi Kalsum Siregar.
Menurut Sawangin, pihaknya telah menyosialisasikan kepada masyarakat Surat Edaran Bupati Deliserdang No. 440/ 2475 tanggal 21 Juli 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat wilayah tertentu, yang mana salah satu isinya tidak boleh mengadakan pesta pernikahan.
“Akan tetapi, masih saja warga yang mengabaikannya. Oleh karena itu, petugas yang mendapat informasi ada acara pernikahan di sejumlah lokasi langsung turun. Di sana meminta kepada pengunjung untuk pulang ke rumah masing-masing. Pemilik hajatan juga diberi peringatan,” urai Sawangin, Minggu (25/7).
Sawangin meminta kepada warga di Kecamatan Tanjungmorawa agar mentaati peraturan pemerintah dengan menunda resepsi pernikahan di masa PPKM Darurat. “Tujuannya agar pencegahan penyebaran virus Covid-19,” pintanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Tertentu.
Penerapan itu menyusul Surat Edaran (SE) nomor 440/2387, tentang PPKM Darurat Wilayah Tertentu Tingkat Desa/Kelurahan yang ditandatangani Bupati Deli Serdang sampai tanggal 25 Juli 2021.
Terdapat 22 kecamatan berjumlah 394 desa/kelurahan di Kabupaten Deliserdang. Hanya sembilan kecamatan dengan total 75 desa/kelurahan diberlakukan PPKM Darurat tertentu. Di Kecamatan Tanjungmorawa seluruh desa tanpa terkecuali masuk PPKM Darurat tertentu.(int/han)
SERAHKAN: Bupati Karo, Corry S Sebayang didampingi Wakil Bupati Karo menyerahkan secara simbolis beras bantuan dari Kementerian Sosial RI kepada warga PKM.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory S Sebayang bersama Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting menyerahkan secara simbolis bantuan beras PPKM tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di kantor Pos Kabanjahe, Senin (26/7).
SERAHKAN: Bupati Karo, Corry S Sebayang didampingi Wakil Bupati Karo menyerahkan secara simbolis beras bantuan dari Kementerian Sosial RI kepada warga PKM.
Untuk Kabupaten Karo jumlah penerima sebanyak 26.723 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan rincian kategori PKH sebanyak 12.173 keluarga dan kategori BST sebanyak 14.550 keluarga, dengan masing-masing KPM mendapat 10 kg beras.
Beras tersebut disediakan oleh Bulog dan disalurkan oleh PT. Pos Indonesia. Bupati Karo Cory S Sebayang dalam sambutannya, menyebutkan bahwa bantuan beras ini merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat terlebih pada masa PPKM akibat Covid-19.
“Semoga bantuan beras ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dipergunakan dengan sebaik- baiknya terlebih pada masa PPKM ini,” ungkap Bupati Karo. Dia juga menghimbau masyarakat untuk selalu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19 dimana dan kapan saja guna pencegahan penularan Covid-19.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan Caprilus Barus, Asisten Ekbang Dapatkita Sinulingga, Kadis Sosial Benyamin Sukatendel, Perwakilan Kodim dan Polres Tanah Karo, Kabag Humas Protokol F. Leonardo Surbakti, Kepala Kantor Pos Kabanjahe dan Kepala Bulog Kabanjahe. (deo/han)
DIBOYONG: Tersangka penyelewengan ADD, Daniel Sitepu saat diboyong petugas Kejari Karo ke Rutan Kabanjahe.
KARO, SUMUTPOS.CO – Terkait penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan Kepala Desa Tanjung Pulo, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Daniel Sitepu sebagai tersangka dan ditahan.
DIBOYONG: Tersangka penyelewengan ADD, Daniel Sitepu saat diboyong petugas Kejari Karo ke Rutan Kabanjahe.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Fajar Syah Putra Lubis mengatakan, Daniel ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana penyelewengan ADD tahun anggaran 2018 dan 2019.
Akibat perbuatan tersebut, terjadi kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 404 juta. “Kita lakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Kades Tanjung Pulo. Karena melakukan penyalahgunaan ADD yang membuat kerugian negara sebesar Rp404 juta rupiah,” tegas Fajar, pada Rabu (21/7).
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Daniel lebih dulu menjalani pemeriksaan di Pidana Khusus (Pidsus) dan Intel Kejari Karo. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, Daniel ditetapkan sebagai tersangka dan lansung dilakukan proses penahanan.
Dari ruang pemeriksaan, terlihat Daniel sudah menggunakan rompi warna orange dan pada bagian tangannya diborgol. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Daniel terlihat dikawal ketat oleh jaksa dan personel kepolisian.
Fajar kembali menjelaskan, pada kasus yang menjerat Daniel ini sudah dilakukan proses penyelidikan di tahun 2020 lalu. Kemudian, dirinya mengatakan pada tahun 2021 pihaknya melakukan ekspose kasus tersebut dan menetapkan Daniel sebagai tersangka.
“Tersangka ini kita titipkan di Rutan Kabanjahe dalam tahap proses pemberkasan sebelum dilimpahkan ke pengadilan,” katanya. Dia menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus penyalahgunaan ADD dan dana desa ini.
Dirinya mengatakan, tersangka ini dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 jo 18 nomor 31 tahun 1999, yang diubah pasal 20 tahun 2001 Sub pasal 3 jo pasal 18 nomor 31 tahun 1999, tentang pembatasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Dengan pengawalan ketat Daniel lansung dibawa ke dalam mobil dan lansung diantar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabanjahe, untuk dilakukan penahanan.
Kepala Rutan Kabanjahe Sangapta Surbakti, mengungkapkan pihaknya telah menerima tahanan titipan dari Kejari Karo. Dirinya mengatakan, untuk tersangka yang baru masuk ini nantinya akan ditempatkan di sel khusus isolasi selama 14 hari ke depan. Setelah selesai masa isolasi selama 14 hari dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penyakit, tersangka akan ditempatkan di sel bersama warga binaan lainnya. (deo)
VAKSINASI: Petugas medis saat menyuntikkan vaksin Covid-19 pada kegiatan vaksinasi massal Insan Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat, di Hotel Santika Medan, Senin (26/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak bisa dipungkiri, masyarakat Sumatera Utara yang hendak mengikuti program vaksinasi saat ini terpaksa harus sabar menunggu. Itu disebabkan, ketersediaan stok vaksin Covid-19 sudah menipis.
VAKSINASI: Petugas medis saat menyuntikkan vaksin Covid-19 pada kegiatan vaksinasi massal Insan Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat, di Hotel Santika Medan, Senin (26/7).
Informasi yang diperoleh Sumut Pos, adapun pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya, saat ini tengah kekosongan stok vaksin Corona. Kondisi itu sudah terjadi sejak dua pekan belakangan ini, Lantas apa sikap Gubernur sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi, akan kondisi tersebut?
Menjawab wartawan perihal ini lagi, Edy menyebut, bahwa vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan saat ini tengah proses pengiriman dari Jakarta.
“Vaksin nanti dikirim dari Jakarta. Lagi proses pengiriman. Vaksin belum tau saya jumlahnya, rencana sebanyak-banyaknya,” kata dia, Senin (26/7).
Ketersediaan vaksin ini sudah barang tentu untuk mendukung program vaksinasi di Indonesia terkhusus Sumut, tetap bisa berjalan sesuai target yang telah direncanakan pemerintah pusat.
Apalagi saat ini di Sumut, diakui Edy, realisasi vaksinasi baru mencapai 13 persen. Oleh sebab itu, Sumut masih membutuhkan banyak vaksin Covid-19. Tujuannya, demi tercapai kekebalan imunitas kelompok (herd immunity).
“Kita kan sekarang baru 13 persen. Berarti masih butuh banyak lagi,” ujarnya.
Adapun salah seorang warga, Ardanik, mengaku gagal untuk disuntik dosis vaksin tahap kedua pada minggu lalu. Menurut keterangan pihak Puskesmas Patumbak, saat ini stok vaksin tersebut sedang kosong. “Ya terpaksalah saya langsung pulang. Padahal sesuai jadwal saya harusnya disuntik vaksin yang kedua, setelah 14 hari sebelumnya disuntik yang pertama. Kata petugasnya stok vaksin lagi tidak ada,” kata warga berdomisili di Jalan Pelajar Ujung, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak tersebut.
Dua pekan sebelumnya, bahkan di Kota Pematang Siantar, kejadian serupa dialami sejumlah pegawai PD Pasar Siantar. Mereka rata-rata gagal menjalani suntik vaksin Covid-19 tahap kedua, lantaran stok vaksin lagi kosong. Pegawai-pegawai tersebut mengaku resah, mengingat apakah ada efek samping untuk tubuh bilamana penyuntikkan vaksin kedua lama mereka dapatkan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah sebelumnya mengatakan, Gubsu Edy Rahmayadi telah menyurati Kemenkes RI terkait pemenuhan kebutuhan vaksin di Sumut. Dalam surat itu, ungkap Aris, Gubsu Edy meminta agar pemerintah pusat mengirimkan dua juta dosis vaksin Covid-19. “Pak Gubernur sudah mengirimkan surat ke Kemenkes, kita minta dua juta dosis vaksin. Sekarang masih diproses. Kita berharap secepatnya,” katanya menjawab wartawan, Rabu (21/7).
Mantan Kadis Kesehatan Asahan itu pun mengungkapkan bahwa terakhir kali Sumut mendapat kiriman vaksin dari Kemenkes sebanyak 12 ribu vial. Vaksin tersebut kemudian diditribusikan kepada TNI/Polri dan Dinas Kesehatan. “Target kita, kalau vaksin cukup, maka kita bisa melakukan vaksinasi sesuai target kita sebanyak 120 ribu sehari,” ucapnya.
Ia menjelaskan dalam program vaksinasi ini, Sumut menargetkan sekitar 11 juta warganya dapat disuntik vaksin, demi memenuhi herd immunity dalam upaya memutus penyebaran Covid-19.
Hal sama terjadi di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengakui adanya kendala ataupun mengalami kesulitan dalam proses penyediaan stok vaksin Covid-19 di Kota Medan. Apalagi saat ini, permintaan vaksinasi Covid-19 di Kota Medan terus meningkat.
Bobby mengatakan, bahwa stok vaksin yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan saat ini tinggal sekitar 10.000 dosis vaksin Covid-19 saja. “Dari beberapa waktu lalu kami menginformasikan bahwa Kota Medan untuk jumlah vaksin yang tersedia sudah bisa dikatakan dengan target per hari kita,kadang-kadang tidak cukup. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan Pak Gubernur langsung merespons untuk menelepon Kementerian Kesehatan untuk meminta vaksin untuk Kota Medan.
Target kita itu ada sekitar 10.000 dosis vaksin yang disuntikkan setiap harinya. Namun hari ini, sisa dosis yang kita miliki kurang lebih 10.000 dosis vaksin Covid-19. Artinya kalau dipakai semua untuk dosis pertama ini habis,” jelasnya saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal Insan Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat, Provinsi Sumatra Utara, Senin (26/7) di Hotel Santika Medan.
Bobby mengatakan, terbatasnya stok vaksin Covid-19 ini juga dipicu oleh pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali beberapa minggu lalu. Hal ini membuat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.
Bobby mengatakan, dengan terbatasnya stok vaksin yang dimiliki Pemko Medan, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diprioritaskan kepada mereka yang sebelumnya telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Sedangkan untuk warga yang akan menerima vaksin COVID-19 untuk pertama kalinya harus ditunda. “Penundaan bukan karena kesengajaan atau karena keteledoran. Tapi karena keterbatasan stoknya,” tuturnya.
Bobby memastikan, pasokan vaksin di Medan akan kembali normal pada Agustus 2021 mendatang. “Nanti Agustus setelah datang vaksin dari luar negeri ini baru bisa normal lagi di Bulan Agustus, beberapa minggu ini memang kita agak sulit,” katanya.
Bobby juga menjelaskan, saat ini Pemko Medan terus mengejar target vaksinasi. Sebelumnya, jumlah target yang divaksinasi di Kota Medan sebanyak 1,4 juta orang, namun kini bertambah menjadi 1,9 juta orang. Jumlah tersebut bertambah, karena adanya ketentuan baru dari pemerintah pusat bahwa Ibu menyusui dan anak usia 12-17 tahun telah diperbolehkan untuk di vaksinasi.
“Saat ini jumlah yang divaksin sudah mencapai 50 persen lebih, tentunya ini akan kita genjot agar tercapai target jumlah warga Medan yang mendapatkan vaksin,” ungkapnya.
Bobby juga menekankan pentingnya penanganan Covid-19 dari hulu untuk mencegah terjadinya peningkatan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sejumlah RS di Kota Medan.”BOR itu, tempat tidur itu, ujung terakhir. Hulunya yang paling penting, adalah bagaimana agar tempat tidur itu tidak terisi,” terang Bobby.
Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan di hulu, sambung Bobby, adalah berupa penerapan prokes, kepatuhan pada PPKM, dan vaksinasi.
Saat ini angka kasus konfirmasi positif di Kota Medan masih cukup tinggi. Pada bulan Juni lalu, jumlah pertambahan kasus positif Covid-19 sekitar 40 hingga 60 kasus per hari.
Lalu pada minggu berikutnya bertambah menjadi 90 hingga 100 kasus. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi 200 kasus, dan pada Minggu (25/7) kemarin bertambah menjadi 521 kasus. “Medan masuk dalam PPKM Level 4, karena itu kami imbau lagi agar menerapkan prokes dengan baik. Salah satu penerapan PPKM Level 4 ini adalah untuk menerapkan prokes lebih ketat lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ketersediaan alias stok vaksin virus Corona (covid-19) di Indonesia saat ini hanya sekitar 22 juta dosis yang sudah tersebar di sejumlah provinsi maupun kabupaten/kota.
Budi mengatakan, 22 juta dosis vaksin itu merupakan sisa dari total vaksin covid-19 siap digunakan yang sudah diterima Indonesia kurang lebih sebanyak 85 juta dosis, semetara 63 juta dosis lainnya telah terpakai. Dengan perkiraan itu, Budi menilai 22 juta dosis vaksin hanya cukup tak sampai sebulan. “Itu stok berapa lama? kira-kira stok tidak sampai satu bulan. Kalau saya merasa stok itu sebenarnya sudah stretch, karena produksi vaksin kita itu 1,5 bulan,” kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).
Budi menjelaskan, meski Indonesia sudah kedatangan lebih dari 100 juta dosis vaksin, namun beberapa di antaranya merupakan vaksin bulk atau mentah yang perlu diolah kembali oleh PT Bio Farma (Persero). Oleh sebab itu, jumlah vaksin jadi akan berkurang sedikit dari vaksin bulk yang didatangkan sebelumnya.(prn/map/cnn)
