MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta dan diharapkan untuk segera mewujudkan rencana penggratisan iuran retribusi sampah kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Apalagi saat ini, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution tengah serius dalam membahas regulasi terkait dihapuskannya pengutipan iuran retribusi sampah di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Balai Desa (Simpang), Lingkungan 7, Kelurahan Timbangdeli, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (28/8) lalu.

“Saat ini, Pak Wali Kota sedang merencanakan pengutipan sampah ini ke depannya akan digratiskan, dan ini dalam penggodokan,” ungkap Dedy.

Anggota Komisi 4 DPRD Medan ini, pun mengatakan, selama ini penanganan sampah di Kota Medan belum maksimal, sehingga selalu menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, setiap kecamatan yang menjadi penanggung jawab masalah persampahan di Kota Medan, dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam hal pengelolaan persampahan.

“Namun, masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan,” jelas Dedy.

Setiap rumah, lanjut Dedy, nantinya akan disiapkan tempat sampahnya oleh Pemko Medan, agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Selain itu, dia juga meminta kepada setiap kepala lingkungan agar lebih aktif untuk menangani masalah sampah di lingkungannya masing-masing.

“Saat ini sumber keuangan Pemko Medan masih terbatas untuk penanggulangan sampah ini, jadi masih belum maksimal penanganannya. Dengan adanya sosialisasi ini, saya mengharapkan bapak ibu menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi,” katanya.

Persoalan sampah, sembungnya, tidak hanya berdampak pada masalah kebersihan lingkungan. Tapi, masalah sampah juga seringkali merusak fungsi drainase dan sungai sehingga kerap mengakibatkan banjir di Kota Medan.

“Saat ini, Wali Kota Medan memiliki program Medan Tanpa Banjir (Tajir). Mari kita dukung program itu, masalah kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari kesehatan kita semua, mohon tidak membuang sampah sembarangan. Saya mengharapkan kepada bapak ibu semua, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dan benar,” imbau Dedy.

Dalam kesempatan itu, warga Jalan Pertahanan Gang Garuda 2, Lingkungan 3, Kelurahan Timbangdeli, Dewi Maisyarah menyampaikan keluhannya, terkait kondisi lingkungannya yang kerap mengalami banjir ketika hujan turun.

“Hujan sebentar, banjir semuanya. Sudah lama begini kondisinya,” tuturnya.

Dalam kegiatan Sosialisasi Perda yang menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat itu, cukup banyak masyarakat yang menyampaikan berbagai keluhannya, seperti masalah BPJS Kesehatan gratis, kepengurusan KIP, KTP, PKH, dan vaksinasi Covid-19.

Seperti yang disampaikan Umul Husna, warga Jalan Sisingamangaraja ini, mengaku kesulitan membayar premi BPJS Kesehatan. Dia berharap, bisa mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan gratis atau BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Sebelum pandemi saya kerja, tapi sekarang tidak lagi, karena di-PHK. Saya sekeluarga ada 5 orang, kami tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3, bagaimana kami supaya bisa ditanggung pemerintah,” keluhnya.

Sementara Rahmadani, warga Jalan Pertahanan, Gang Sentosa Ujung, berharap, agar keluarganya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apalagi, ibu rumahtangga ini, mengaku, seorang diri untuk menghidupi keluarganya.

Menanggapi keluhan-keluhan itu, Dedy mengaku, akan turun langsung ke lapangan. Terkait banjir, bersama kepala lingkungan, dia akan meninjau titik rusaknya fungsi drainase. Sedangkan untuk keluhan lainnya, Dedy berjanji akan menyampaikannya kepada OPD terkait.

“Saya juga akan masukkan keluhan-keluhan bapak ibu dalam pokok-pokok pikiran agar menjadi prioritas untuk ditanggulangi sesuai dengan anggaran yang ada,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG) Sumut ini, juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar mau mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal itu harus dilakukan, agar pandemi Covid-19 di Kota Medan bisa segera berakhir.

“Saya berharap masyarakat di sini sudah divaksin, sebab dalam waktu dekat vaksinasi akan dilakukan di setiap lingkungan. Saat ini kepala lingkungan sedang mendata warganya yang belum divaksin. Saya berharap, masyakarat turut serta membantu pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi ini,” pungkas Dedy. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak ekonomi karena pandemi Covid-19, benar-benar dirasakan warga Kota Medan. Untuk itu, masyarakat pun meminta perhatian Pemko Medan, supaya memberikan berbagai keringanan, satu di antaranya memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Masyarakat mengakui, pajak adalah sumber pendapatan negara yang tidak dapat dipungkiri fungsi pentingnya dalam membantu percepatan sektor pembangunan. Namun di masa pandemi ini, jangankan untuk membayar PBB yang dinilai mahal, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja masyarakat mengaku mengalami kesulitan.

Hal ini disampaikan para warga yang bermukim di Jalan Budi Pembangunan, Kelurahan Pulobrayan Kota, Kecamatan Medan Barat, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011, tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang digelar Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus di Lingkungan 23, Jalan Budi Pembangunan, Sabtu (28/8) lalu.

“Saya harap ada keringanan pembayaran PBB, khususnya kepada warga tak mampu. Apalagi saat ini masa pandemi, sangat berdampak pada kesulitan ekonomi kami. Mohon keringanan nilai pembayaran PBB,” keluh sejumlah kaum ibu dalam kegiatan itu.

Masyarakat berharap, DPRD Medan sebagai perwakilan rakyat dapat menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat tersebut kepada Pemko Media untuk disetujui dan diterapkan di tahun ini.

“Bukan minta gratis, tapi kalau bisa diberikan potongan harga, 50 persen saja kan sudah terbantu kami ibu-ibu ini untuk belanja dapur. Sekarang jangankan bayar PBB, beli beras saja pun kadang berat kali rasanya. Mohon disampaikan pak permintaan kami ini,” tutur para ibu tersebut kepada Robi.

Menyikapi keluhan tersebut, Robi mengimbau kepada setiap warga yang ingin mendapatkan keringanan pembayaran PBB, agar meminta surat pengantar dari lurah sebagai dasar pengajuan pengurusan keringanan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

“Bagi warga yang merasa kesulitan membayar PBB dan ingin ada keringanan pembayaran, silakan buat pengajuan ke BPPRD Medan, dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, nanti akan diarahkan,” jelas Anggota Komisi I DPRD Medan ini.

Sebelumnya, dalam kegiatan Sosialisasi Perda No 3/2011, tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan itu, Robi menjelaskan, setiap warga Kota Medan wajib untuk membayar PBB agar pembangunan kota dapat terus berjalan.

“Saat ini pembayaran PBB agak menurun, karena dampak pandemi Covid-19 yang berimbas kepada perekonomian masyarakat. Namun sebagai warga yang baik, kita harus tetap memiliki kesadaran membayar pajak agar pembangunan berjalan maksimal,” ujarnya.

Disebutkan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan itu, APBD Kota Medan bersumber dari sejumlah sektor pajak, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprovsu, dan sumber lainnya. Sedangkan untuk sumber pajak Kota Medan berasal dari PBB, pajak reklame, parkir, pajak restoran, dan lain-lain.

“Karena itu, bila warga tidak membayar PBB, maka akan berdampak terhadap pembangunan kota kita ini. Jadi marilah kita taat membayar PBB,” imbau Robi.

Seperti diketahui, Perda PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan terdiri dari 16 BAB dan 33 Pasal. Di dalam Perda ini diatur tentang kewajiban membayar PBB bagi setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan. PBB dikutip Pemda sebagai pihak yang mengelola PBB.

Pantauan Sumut Pos, kegiatan sosialisasi tersebut menerapkan aturan prokotol kesehatan (prokes) sesuai dengan SE Wali Kota Medan No 443.2/7469, tentang PPKM Level 4 Covid-19 Kota Medan. Saat itu, kehadiran warga hanya dibatasi untuk 50-an warga dan diakhiri dengan pemberian sovernir kepada masyarakat yang hadir.

“Tetap jaga prokes, jaga diri dan keluarga dari pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala segera mengangkat pandemi ini dari negeri kita, khususnya dari Medan yang kita cintai,” pungkas Robi. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis berharap, Pemko Medan dapat kembali meraih Piala Adipura yang telah lama tak didapatkan Kota Medan. Menurutnya, untuk mendapatkan piala penghargaan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup itu, Pemko Medan harus memaksimalkan kebersihan kota melalui pengelolaan persampahan.

Hal ini diungkapkan Rizki saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Karya Jaya, Gang Eka Bakti (Lapangan Al Fadli), Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (28/8) lalu.

“Saya berharap Pemko Medan kembali mendapatkan Piala Adipura yang sudah lama tidak berhasil diraih,” ungkap Rizki di hadapan aparatur pemerintahan setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang hadir dalam kegiatan itu.

Ketua Komisi 3 DPRD Medan ini, mengatakan, selama ini pengelolaan persampahan yang dilakukan di Kota Medan terbilang belum maksimal. Ke depannya, Rizki berhadap, Pemko Medan dapat menerapkan Perda No 6/2015 ini dengan sebaik-baiknya.

“Padahal kita sudah punya Perda Pengelolaan Persampahan yang menjadi aturan untuk menciptakan kebersihan kota. Saya berharap, Pemko Medan bisa menerapkan perda ini secara maksimal agar Medan bersih dan sehat,” tutur Rizki di acara sosialisasi yang menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat itu.

Selain itu, Rizki juga berharap, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, agar memantau langsung masalah kebersihan di setiap wilayah di Kota Medan, termasuk Kecamatan Medan Johor.

“Kita minta Wali Kota Medan berkenan mengunjungi dan memantau langsung masalah kebersihan di Medan Johor, agar wilayah ini menjadi bersih dan sehat,” harapnya.

Meski begitu, dia tetap mengimbau masyarakat Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Johor, untuk turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan.

“Kita harus berkolaborasi. Pemerintah, masyarakat, semua pihak, harus sama-sama merasa bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah sampah di Medan,” pungkas Rizki.

Seperti diketahui, Perda Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan yang terdiri dari 17 Bab dan 37 Pasal itu, bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beredar informasi flayer melalui media sosial (medsos), terkait Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik bakal menggelar vaksinasi Covid-19 pada 30 Agustus-3 September 2021. Namun, ternyata informasi yang telah beredar luas itu, hanya hoaks alias berita bohong. Perlu diketahui, flayer adalah media promosi barang dan jasa yang dilakukan pada selembar kertas.

Adapun flayer tersebut berisi keterangan, RSUP H Adam Malik menggelar vaksinasi di Gedung Paviliun RSUP H Adam Malik. Syaratnya, peserta berusia 18 tahun ke atas tanpa syarat domisili. Kemudian, peserta akan menerima vaksinasi pertama dan kedua. Untuk vaksinasi kedua, diterima juga peserta vaksinasi pertama dari luar RSUP H Adam Malik. Untuk peserta vaksinasi kedua yang vaksinasi pertama di RSUP H Adam Malik, dipersilakan datang langsung sesuai jadwal yang telah diberikan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama RSUP H Adam Malik, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP (K) mengatakan, flayer yang mengatasnamakan pihaknya akan menggelar vaksinasi Covid-19, tidak benar.

“Hoaks itu. Saya sudah konfirmasi kepada yang bertanggung jawab memberikan informasi ke masyarakat dan juga kepada PIC vaksinasi,” ungkap Zainal, Minggu (29/8).

Zainal mengaku, dia akan mengecek dari mana keluar pengumuman vaksinasi tersebut.

“Baru pertama kejadian hal seperti ini. Saya akan cek besok (hari ini, red) dari mana keluar pengumuman seperti ini,” imbuhnya.

Sementara, Sub Koordinator Hukormas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan hal sama. Menurutnya, pihaknya tidak pernah membuat informasi tersebut.

“Hoaks, tidak benar flayer itu,” ujarnya.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat, agar bijak menerima informasi dari media sosial, khususnya terkait dengan RSUP H Adam Malik.

“Informasi yang akurat bisa dilihat langsung dari akun media sosial resmi RSUP H Adam Malik. Kalau ada vaksinasi, sudah pasti kami posting di media sosial,” pungkas Rosario. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pabrik yang bergerak dibidang pengolahan bulu ayam menjadi pakan ternak tersebut, terpaksa harus ditutup 13 Agustus 2021 lalu, karena mengeluarkan aroma yang sangat busuk dan menyengat, sehingga mencemari udara yang meresahkan masyarakat sekitar.

“PT API masih disegel sampai saat ini,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, S Armansyah Lubis, Minggu (29/8).

Armansyah menegaskan, pihaknya tidak akan pernah membuka segel tersebut atau mengizinkan PT API untuk kembali beroperasi, jika belum memenuhi semua persyaratan untuk dapat beroperasi kembali.

“Pertama, harus dilakukan uji analisis dulu di pabrik itu, ada kajian analisisnya dulu. Ada uji kualitas udara, pemakaian cerobong, dan lainnya. Lalu setelah ada uji analisis, dilengkapilah semua dokumen yang ada. Kalau sudah begitu, pabrik pasti tidak akan mengeluarkan bau busuk lagi. Intinya, selama itu belum dilakukan, maka akan terus disegel,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, sebelum penyegelan, DLH Kota Medan telah 2 kali memberikan surat peringatan kepada PT API. Pertama, Pemko Medan meminta PT API agar melengkapi dokumen untuk beroperasi. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, janji pihak PT API untuk melengkapi dokumen, tidak juga direalisasikan.

“Saat itu kami juga meminta agar pabrik mereka tidak boleh mengeluarkan bau. Tapi faktanya tetap mengeluarkan bau, dan sangat menggangu masyarakat sekitar. Akhirnya disegel,” tutur Bob, sapaan karib Armansyah.

Parahnya lagi, lanjut Bob, PT API mengaku hanya mengolah bulu ayam sebagai bahan baku untuk dijadikan pakan ternak. Artinya, tidak ada bangkai ayam di pabrik tersebut, sebab bahan baku yang masuk ke pabrik hanya dalam bentuk bulu ayam. Namun nyatanya, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik tersebut, pihaknya justru menemukan banyak bangkai dan darah ayam di pabrik tersebut.

“Kan sudah dibilang, jangan ada darah ayam, mereka bilang tidak ada. Faktanya saat kami sidak ke sana, bukan cuma darah ayam, tapi juga menemukan bangkai ayam bergoni-goni di sana, itu makanya bau sekali walaupun saat itu kami memakai masker. Makanya sekali lagi ditegaskan, selama masalah itu belum mereka selesaikan, pabrik tetap akan disegel,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari mengaku, mendukung langkah tegas Pemko Medan yang tidak mau membuka segel PT API, selama pabrik belum melengkapi semua dokumennya, hingga tidak lagi menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat.

“Bagus sekali memang kalau segelannya tidak dibuka, dan memang jangan pernah dibuka, sebelum memenuhi semua persyaratan,” katanya, Minggu (29/8).

Menurutnya, masyarakat sekitar sudah terlalu lama merasa sengsara akibat bau yang dikeluarkan pabrik tersebut. Namun, sebagai pabrik yang berada tak jauh dari pemukiman warga, PT API tidak berbenah untuk menghilangkan bau busuk dan menyengat yang keluar dari pabriknya.

“Jadi memang sudah saatnya tindakan tegas itu dilakukan. Dan memang tidak mungkin lagi ditoleransi, masyarakat sudah terlalu lama merana, terganggu bahkan resah dengan bau yang pabrik mereka keluarkan,” tegas Sudari.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, juga turut memperingatkan PT API, agar tidak beroperasi selama pabrik tersebut dalam penyegelan Pemko Medan, serta menjadikan penyegelan ini perhatian serius PT API, agar mau berbenah ke depannya.

“Ini juga harus jadi pelajaran bagi perusahaan lainnya, supaya setiap pabrik di Medan tidak merugikan masyarakat sekitar,” imbau Sudari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman bersama Kepala DLH Kota Medan Armansyah Lubis, turun langsung untuk menyegel PT API, 13 Agustus 2021 lalu.

“Sesuai dengan intruksi Pak Wali Kota, hari ini (13/8), PT API disegel. Berdasarkan hasil kajian, pabrik ini sudah menyalahi aturan dan harus ditutup, karena warga resah akibat bau menyengat yang ditimbulkan,” kata Aulia.

Aulia menegaskan, Pemko Medan melalui dinas terkait, juga sudah mencoba memperingatkan PT API agar mau memperhatikan dan mengkaji kembali dampak polusi udara dan bau busuk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut, setiap kali beroperasi. Namun sayang, peringatan tersebut tidak diindahkan, PT API justru tetap beroperasi dan mengeluarkan bau busuk.

“Sudah berulang kali diperingatkan, namun pihak manajemen pabrik tetap saja membandel, dan tak ada respon. Kami tidak melarang orang untuk berusaha, tapi perhatikan lingkungan sekitar. Baunya luar biasa, pakai masker juga tembus ini,” bebernya.

Dia pun menegaskan, setiap perusahaan atau pabrik di Kota Medan harus memiliki penelitian kajian hasil dan analisis dari konsultan. Dari hasil analisis itu, setiap perusahaan atau pabrik, wajib mengelola limbah secara baik, sehingga tidak menimbulkan polusi ataupun pencemaran lingkungan.

“Jadi kalau perusahaan mau buka, harus ada penelitian kajian hasil dan analisis dari konsultan. Kalau melanggar aturan, izinnya akan dicabut,” pungkas Aulia. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bilal jenazah di Kota Medan berharap, mereka mendapat jaminan kesehatan dari Pemko Medan berupa BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Rina, warga Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilaksanakan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan di Jalan Pancing, Kelurahan Mabar Hilir, Sabtu (28/8).

Dalam kesempatan itu, Rina menanyakan bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah? Karena masih banyak masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir yang belum dicover oleh BPJS Kesehatan. Rina yang berkerja sebagai bilal jenazah ini sangat mengharapkan agar seluruh bilal jenazah di Kota Medan bisa menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sehingga jaminan kesehatan para bilal jenazah dapat lebih terjamin. “Kesehatan kami sebagai bilal jenazah sangat rawan, karena kami bersentuhan langsung dengan jenazah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Rina.

Sementara Kasran, warga lingkungan 4 Mabar Hilir bertanya, apakah dalam Perda Nomor 4/2012 juga memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Medan yang mengalami gangguan jiwa. “Kalau belum diatur, kami berharap agar Pemko Medan dapat memberikan jaminan kesehatan jiwa tersebut, karena ada lapisan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Menyikapi ini, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan menyampaikan, sesuai Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Pemko Medan berkewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Medan melalui BPJS Kesehatan tanpa terkecuali. Menyahuti harapan Rina, politisi muda Partai Demokrat ini berjanji akan berkoordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan serta kelurahan, agar masyarakat yang belum memperoleh BPJS Kesehatan gratis, khususnya para bilal jenazah bisa dilakukan pendataan dan dicover oleh Pemko Medan.(adz)