MEDAN, SUMUTPOS.CO – Diterapkannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan mulai 12 Juli kemarin hingga 20 Juli 2021 mendatang, membuat sejumlah jadwal pertemuan di DPRD Medan terpaksa ditunda sementara waktu. Selama masa PPKM Darurat, DPRD Medan memastikan tidak akan ada pertemuan berupa tatap muka di DPRD Medan.

“Mulai besok (hari ini) gak ada rapat seperti RDP, rapat Banmus, dan rapat-rapat lainnya di DPRD Medan. Tadi ini saja kita ada rapat paripurna, itu pun karena sudah terlanjur dijadwalkan. Dan yang tadi hadir di ruang rapat paripurna juga hanya sekitar 5 sampai 10 orang dewan, sisanya lewat zoom meeting,” ucap Ketua DPRD Medan, Hasyim SE saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (12/7).

Dikatakan Hasyim, tak cuma kegiatan dewan, para pegawai termasuk ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD Medan juga dibatasi jumlah yang bekerja di kantor atau Work from Office (WFO). “WFO hanya sekitar 25 persen, sisanya WFH,” ujarnya.

Hasyim pun berharap, agar semua Anggota DPRD Medan tetap dapat bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Apalagi sejatinya, kata Hasyim, seorang wakil rakyat lebih efektif untuk turun langsung dan menemui rakyat, ketimbang duduk di kantor dan hanya menunggu.

“Kalau saat ini masyarakat yang datang ke kantor DPRD Medan dan dilakukan rapat, kan itu sudah bertentangan dengan PPKM Darurat ini. Makanya saya bilang, kegiatan pertemuan disini harus dikurangi, dewan lah yang harus lebih aktif ke lapangan melihat kondisi konstituennya,” ungkapnya.

Terpisah, Plt Sekretaris DPRD Medan, Erisda Hutasoit mengatakan hal yang senada. Selama PPKM Darurat, tidak dibenarkan adanya rapat-rapat pertemuan secara langsung.”Sebagai kebijakan untuk mengantisipasi adanya kerumunan di dalam gedung DPRD Kota Medan, maka RDP atau rapat lainnya yang bersifat mengundang orang lain, kita tunda sampai masa PPKM Darurat selesai,” terangnya.

Dikatakan Erisda, pembatasan kegiatan ini juga dilakukan untuk kunjungan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada para Counterpart. Sedangkan tamu-tamu yang berkunjung ke DPRD Kota Medan tetap bisa dilakukan, namun hanya boleh diwakili 1 sampai 2 orang dengan menunjukkan hasil antigen negatif Covid-19.

“Tamu dari daerah lain untuk kunjungan kerja tetap kita terima, karena kan memang sudah terjadwal. Lagipula kita tidak bisa menutup seluruh akses karena bukan lockdown. Hanya saja tamu harus menunjukkan hasil antigennya negatif dan yang masuk ke dalam gedung hanya 1 sampai 2 orang saja,” ungkap Erisda.

Untuk rapat-rapat yang mendesak, lanjutnya, tetap boleh dilakukan tapi tidak dilakukan di kantor DPRD Medan, melainkan dilakukan secara daring. Untuk rapat paripurna, tetap dilakukan dengan batasan yang ketat dan hanya dihadiri kepala daerah dan pimpinan.

Sedangkan anggota DPRD lainnya, dapat mengikuti rapat dengan aplikasi zoom. Untuk surat-surat yang masuk, hanya boleh sampai ke pos pengaman atau security.

“Kita juga selalu mengingatkan seluruh pegawai dan anggota dewan untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan dengan ketat sebagai pencegahan penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara komitmen untuk menuntaskan konflik tanah di Jalan Eka Surya Dalam, Kelurahan Delitua, Kabupaten Deliserdang. Tanah tersebut berbatasan dengan wilayah Kota Medan.

Beberapa langkah penyelesaian itu, telah dituangkan Kanwil BPN Sumut melalui rekomendasi hasil dari pertemuan dengan perwakilan kelompok yang mengatasnamakan pejuang wakaf, Rabu (7/7) di kantor instansi tersebut, Jalan Brigjend Katamso Medan.

“Setidaknya ada tiga rekomendasi yang kami catat dari hasil pertemuan minggu lalu di kantor Kanwil BPN Sumut, yang menjadi komitmen Pak Dadang selalu Kakanwil,” kata Muhammad Nuh, salah seorang warga pejuang wakaf menjawab Sumut Pos, Senin (12/7).

Rekomendasi pertama, sebut dia, BPN Sumut akan mengadakan kajian internal kenapa sertifikat hak milik (SHM) atas nama Makmur Wijaya yang terbit 1994 tidak ada jalan.”Dan kenapa SHM yang lain terbit (seperti dari) Ibu Sabrina dan kawan-kawan di tahun 1996 ada jalan. Jadi BPN wilayah akan merekomendasikan ke BPN Deliserdang untuk mengkajinya,” katanya.

Rekomendasi kedua, lanjut pria yang akrab disapa Agam, BPN akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang permasalahan ini. “Ketiga, BPN akan membentuk tim yang melibatkan instansi terkait menyelesaikan masalah ini. Karena penyelesaian status jalan tidak bisa dari BPN saja tapi juga melibatkan pemerintahan setempat,” katanya.

Pihaknya mengaku siap mengawal proses ini sampai benar-benar apa yang menjadi tuntutan dan hak mereka, teraplikasi di lapangan. Sebab saat ini, Makmur Wijaya telah menutup akses jalan menuju tanah yang jumlahnya mencapai puluhan kavlingan tersebut. “Makmur Wijaya telah menembok akses jalan ke tanah milik warga, sehingga kami tidak bisa lagi masuk ke sana. Padahal sesuai peta bidang baik dari BPN Kota Medan dan BPN Deli Serdang, statusnya itu adalah jalan,” pungkasnya.

Rekomendasi tersebut sesuai dengan pernyataan Dadang Suhendi selaku Kakanwil BPN Sumut, saat dikonfirmasi Sumut Pos pada Senin (5/7), di ruang kerjanya. “BPN bisa menyelesaikan, apakah tindak lanjut putusan pengadilan atau penyelesaian secara langsung. Tentu saja penyelesaian harus melalui satu mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya didampingi jajaran BPN Medan dan BPN Deli Serdang kala itu. “Saat itu saya memang ada jadwal silaturahmi dengan Ustad Tengku Zulkarnain (Alm) bersama masyarakat meminta bantuan terkait niat mereka membangun rumah tahfiz quran. Informasinya di tanah itu, telah ditutup (akses jalan) oleh hak kepemilikan lain atas nama Makmur Wijaya. Betul memang, jika ada masing-masing memegang sertpikat kepemilikan (SHM), BPN punya kewenangan memfasilitasi persoalan tersebut,” sambung Dadang.

Setelah silaturahmi itu, sebenarnya ia menyarankan agar dibuat pengaduan secara resmi kepada pihaknya. Tapi sebelum surat itu masuk, jajaran BPN telah menggelar rapat koordinasi atas masalah tersebut. “Bahkan sudah kita undang warga yang mengadukan itu, namun pihak Makmur Wijaya memang tidak hadir. Terkait pernyataan BPN Sumut harus menyelesaikan, tentu saja bagian dari pelayanan bahwa bilamana ada pengaduan setiap pihak atau kelompok masyarakat, untuk direspon dan ditindaklanjuti. Penyelesaian tentu saja melalui suatu kajian dengan melihat riwayat tanah dan lain sebagainya. Sampai betul-betul secara yuridis maupun hasil kajian sesuai Permen No.21/2020 ada mekanisme penyelesaian. Salah satunya melalui mediasi. Itu sudah kita respon,” katanya.

Data yang dia peroleh, dari aspek riwayat, lebih lama tanah itu sesuai SHM Makmur Wijaya. Namun untuk langkah penuntasan konflik ini, diakuinya tidak hanya wewenang BPN juga terdapat pihak lain seperti pemerintah daerah.

“Namun yang kita inginkan kalau memang bisa diselesaikan di BPN, jangan sampailah ke Pengadilan. Bahasa selesai tentu melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Sikap BPN setiap permohonan akan kita tangani. Hasil akhirnya rekomendasi tersebut tergantung hasil kajian yang dilakukan,” tegas Dadang.

Mengenai peta satelit atas akses jalan tersebut, pihak BPN Medan pada kesempatan itu mengaku bukan dikeluarkan oleh pihaknya, melainkan dari Google Satelit. Pihaknya terkesan menduga bahwa ada terjadi perubahan fisik di lapangan atas tanah itu, tanpa pernah lakukan cek lapangan. Pengakuan serupa juga diutarakan pihak BPN Deli Serdang. “Memang di 2021 tidak ada lagi kita lihat bentuk jalan, sudah rata dengan tanah timbun. Di bawah 2019 itu masih ada (akses jalan). Memang fisiknya belum pernah kita lihat, pak,” ujar mereka. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku bahwa Pemko Media memilki rencana besar untuk mengembalikan fungsi dari Lapangan Merdeka Kota Medan kepada fungsi awalnya, yakni fungsi lapangan murni dan ruang terbuka hijau (RTH).

Hal itu diungkapkan Bobby, ketika Sumut Pos menanyakan pendapatnya tentang jadwal Putusan Pengadilan atas gugatan masyarakat pada Rabu (14/7) besok, dimana masyarakatn

menginginkan agar Lapangan Merdeka Kota Medan dikembalikan fungsinya sebagai lapangan yang seutuhnya, atau tidak lagi sebagai tempat berdirinya Merdeka Walk seperti saat ini.

“Saya untuk itu (jadwal putusan pengadilan) nya belum monitor ya. Namun rencana besar kita, memang lapangan merdeka ini sudah selayaknya kembali seperti dulu nya kala, menjadi lapangan, menjadi RTH,” jawab Bobby kepada Sumut Pos, Senin (12/7).

Namun, kata Bobby, Pemko Medan tidak mau investasi di Kota Medan menjadi terganggu karena hal itu. Sebab bila lapangan merdeka memang harus ‘disterilkan’ dalam waktu dekat, maka Pemko Medan  harus mempersiapkan lokasi yang sama baiknya atau lebih baik untuk para investor di Merdeka Walk. “Namun kita juga gak mau investasi di Kota Medan ini, orang ragu, ini kami investasi hari ini besok bagaimana nasib kami. Nah ini yang perlu kami fikirkan, karena disitu tempat berinvestasi,” ucapnya.

Untuk itu, kata Bobby, saat ini Pemko Medan juga akan mempersiapkan lokasi yang terbaik untuk para pelaku usaha di Merdeka Walk, atau memindahkan Merdeka Walk ke lokasi lain bila nantinya Merdeka Walk memang harus segera dipindahkan.

“Akan kami siapkan tempatnya juga, walaupun masa kontraknya sebenarnya hampir habis 4 tahun lagi. Namun ini harus kita fikirkan, karena orang investasi itu butuh kepastian. Ini akan kami fikirkan,” ujarnya.

Bobby pun mengaku, pihaknya telah memiliki berbagai opsi apabila Merdeka Walk harus segera dipindahkan sebelum masa kontraknya habis. Termasuk, merencanakan untuk memindahkan Merdeka Walk ke Kawasan Kesawan.

“Opsi-opsi sudah ada. Apakah nanti bisa kita pindahkan di Kawasan Kesawan, di Warenhuis. Itu sudah kita canangkan sebagai opsi, karena hari ini Pak Wakil Wali Kota menjadi Ketua Badan Pengelola kawasan Kesawan. Kemarin pak Wakil juga menyarankan, memberi masukan, kalau bangunan Warenhuis itu dijadikan tempat pemindahan dari lapangan merdeka ke situ. Tapi itu salah satu solusi, masih ada titik-titik lain yang bisa kita jadikan alternatif,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengaku sangat setuju bila gedung Warenhuis ataupun kawasan Kesawan lainnya dijadikan tempat relokasi apabila Merdeka Walk memang harus segera dipindahkam dari lapangan Merdeka Kota Medan.”Ya saya pikir memang itu solusi yang paling baik. Pertama, kita langsung dapatkan fungsi Warenhuis menjadi apa. Kedua, letak gedung Warenhuis juga tidak jauh dari lapangan merdeka,” ujar Hasyim.

Namun begitu, Hasyim menuturkan, jika Pemko Medan tetap harus memikirkan berbagai aspek lainnya, salah satunya soal dampak iklim investasi di Kota Medan apabila hal itu dilakukan.”Investor kan juga harus diperhatikan, jangan sampai mereka kapok (jera) berinvestasi di Kota Medan. Kalau menjadi salah satu opsi, saya rasa itu tepat, tapi jangan buru-buru dulu juga dalam mengambil keputusan kalau Merdeka Walk memang harus dipindahkan. Saya rasa butuh komunikasi lebih lanjut, tapi kalau jadi salah satu opsi, sekali lagi saya juga setuju,” pungkasnya.(map/ila)