MEDAN, SUMUTPOS.CO – POSKO Covid-19 akan kembali diaktifkan untuk gerak cepat dalam merespon masyarakat selama PPKM Darurat di Kota Medan, Posko Covid-19 ini akan melibatkan seluruh OPD agar proaktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Demikian disampaikan Sekda Wiriya Alrahman mewakili Wali Kota Medan, saat memimpin rapat koordinasi pengaktifan kembali Posko Covid-19 di Gedung Dharma Wanita Kota Medan, Senin (12/7). Dalam rapat yang diikuti Ketua MUI, Ketua FKUB dan Kakankemenag Medan serta Pimpinan OPD dan camat ini, juga dibahas tindak lanjut PPKM terhadap kegiatan ibadah salat Ied dan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.

Dijelaskan Sekda, Selain Posko Covid-19 Kota Medan yang berada di Gedung Dharma Wanita ini, Posko Covid-19 Kecamatan juga akan lebih aktif untuk mensosialisasikan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 4432/6134 tentang PPKM Darurat dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Medan mulai 12 Juli 2021.

“Mulai hari ini saya minta camat dan lurah maupun Kepling untuk mensosialisasikan Surat Edaran Wali Kota ini agar masyarakat Kota Medan lebih memahami PPKM Darurat. Untuk Posko Covid-19 Kota Medan atas arahan Wali Kota Medan agar diaktifkan lagi dengan menempatkan Personel dari OPD terkait yang berkompeten. Hal ini dilakukan untuk efektivitas Posko Covid-19. Selain itu Dinas Kominfo dan Prokopim juga lakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media” kata Wiriya.

Selanjutnya dia mengungkapkan, di masa PPKM Darurat, Pemko Medan juga akan memberikan bantuan untuk warga yang benar-benar terdampak dan tidak terdaftar dalam program PKH atau bantuan Pemerintah Pusat lainnya. Untuk itu diminta Dinas Sosial dan Camat memastikan masyarakat mana yang berhak menerima bantuan berupa sembako dari Pemko Medan.

“Sebelum diberikan bantuan, arahan Wali Kota Medan agar data masyarakat yang mendapatkan bantuan harus jelas dan benar-benar yang terdampak,” Jelas Sekda.

Kemudian Sekda juga meminta dalam penyekatan dan pengalihan arus lalu lintas selama PPKM Mikro, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan agar benar-benar mengecek masyarakat yang masuk ke kota Medan terutama para pekerja yang akan masuk ke kota Medan. Artinya setiap posko harus dilengkapi dengan Thermo Gun dan tenaga kesehatan untuk melakukan Swab Antigen. Selain Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Koperasi dan UMKM diminta untuk melakukan pemetaan mana perusahaan yang esensial, non esensial dan kritikal.

“PPKM Darurat berlaku mulai hari ini, namun tiga hari kedepan kita masih lakukan sosialisasi. Untuk itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa PPKM Darurat ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama dana menekan penyebaran Virus Covid-19,” ungkapnya.

Terkait dengan ibadah Salat Ied dan penyembelihan hewan kurban, Sekda Kota Medan mengungkapkan, Pemko Medan pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk beribadah, namun dianjurkan untuk melakukan salat Ied di rumah masing-masing. Artinya, masjid tidak ditutup namun tidak diperkenankan untuk ibadah berjamaah. Selain itu, ibadah Salat Jumat dan Ibadah Minggu juga dianjurkan di rumah masing-masing selama PPKM Darurat.

“Untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban, diperbolehkan di masjid-masjid, namun pembagian daging kurban harus dilakukan secara door to door atau diantar langsung ke masyarakat yang melaksanakan kurban. Artinya masyarakat tidak ambil daging kurban langsung ke masjid, panitia yang akan antar daging ke rumah masyarakat. Untuk ini Lurah dan Kepling harus dapat mensosialisasikan hal ini kepada panitia kurban,” ungkap Sekda.

Diungkapkannya, dalam mensosialisasikan PPKM Darurat khususnya terkait pelaksanaan salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban kepada masyarakat, Pemko Medan berkolaborasi dan meminta saran dan dukungan dari MUI Kota Medan, FKUB dan Kakankemenag Medan. Diharapkan dukungan ini masyarakat kota Medan akan lebih mengerti dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan PPKM Darurat.

Sementara itu, Ketua Kakankemenag Medan Medan, Impun Siregar mengungkapkan, pihaknya siap mendukung dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PPKM Darurat di Kota Medan. Namun dirinya menyarankan kepada petugas dilapangan agar tetap Humanis dalam melakukan tugas.

Sedangkan Kepala BPBD Arjuna Sembiring mengungkapkan, dalam Posko Covid-19 ini nantinya setiap OPD dan Kecamatan memberikan nomor telepon yang aktif untuk lebih memudahkan komunikasi. Selain itu nantinya setiap hari pukul 16:00 di Posko Covid-19 akan ada press release untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait aktifitas posko Covid-19.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut) melakukanan pengawasan ketat terhadap calon penumpang menggunakan kereta api selama PPKM Darurat di Kota Medan. Vice President PT KAI Divre I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di Medan dalam menekan penyebaran virus Corona di Ibu Kota Provinsi Sumut ini.

“Bagi penumpang Kereta Api antarkota dari dan tujuan Kota Medan wajib memiliki bukti baik dalam bentuk kartu vaksinasi, e-sertifikat, maupun bukti vaksin elektronik lainnya yang menyatakan telah disuntik vaksin minimal vaksin dosis pertama,” kata Daniel kepada wartawan di Medan, Senin (12/7).

Selain bukti vaksin, kata Daniel, penumpang juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2×24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

“Bagi pelanggan dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, tetap dapat menggunakan KA antarkota dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis dan disertai surat negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku,” jelas Daniel.

Untuk penumpang di bawah 18 tahun, tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin. Demikian juga dengan penumpang di bawah usia 5 tahun, tidak diharuskan menujukkan hasil RT-PCR atau Rapid Test Antigen.

Daniel mengungkapkan, untuk setiap petugas di stasiun keberangkatan akan melakukan pemeriksaan seluruh persyaratan pelanggan sebelum diizinkan melakukan perjalanannya. “Jika ada yang tidak lengkap, maka yang bersangkutan tidak akan diizinkan untuk berangkat dan uang tiket akan dikembalikan 100 persen,” ungkapnya lagi.

Selain itu, lanjut Daniel, setiap penumpang juga harus dalam kondisi sehat atau tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam. “Kemudian, suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, serta memakai masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut,” ujarnya.

Selain itu, penumpang KA juga tidak diperbolehkan berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan, serta tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat yang jika tidak lakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan individu tersebut.

Daniel mengatakan, KAI mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Termasuk melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Pengetatan persyaratan tersebut diharapkan dapat menekan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api di masa PPKM Darurat ini,” tandas Daniel.

Informasi perjalanan KA dapat diketahui melalui saluran resmi milik PT KAI (Persero) diantaranya aplikasi KAI Access, website resmi kai.id, Contact Center 121 line (021)121, Layanan pelanggan cs@kai.id dan Sosial media @keretaapikita @kai121.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – POS-POS penyekatan dan pengalihan arus lalu lintas mulai dijaga di 18 titik, tetapi belum ditutup. PPKM darurat diharapkan bisa mengurangi kasus positif, keterisian rumah sakit, dan tingkat kematian akibat Covid-19 yang meningkat di Medan.

Pantauan Sumut Pos, sekitar pukul 09.30 WIB, posko penyekatan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di kawasan Kampung Lalang, Medan Sunggal, belum melakukan penindakan sama sekali, baik berupa penyetopan, pemeriksaan suhu tubuh, hingga pemeriksaan kesehatan lanjutann

Padahal posko tersebut, didirikan untuk memastikan setiap orang yang masuk dari kawasan Deliserdang, Binjai, hingga Langkat dan Provinsi Aceh, yang ingin masuk ke Kota Medan harus dalam kondisi sehat. Ditanya mengenai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis S SiT MT mengatakan, pihaknya bersama Kepolisian, Satpol PP dan petugas lainnya memang belum mengambil langkah penindakan.

Pasalnya, dari hasil rapat Wali Kota Medan bersama Pemprovsu, Kapoldasu dan unsur Forkopimda ditentukan, 3 hari pertama PPKM Darurat di Kota Medan masih dalam sosialisasi. “Jadi atas arahan Kapolda dan kami yang diinstruksikan Pak Wali, tiga hari ini kita sosialisasi dulu, belum ke langkah pencegatan untuk pemeriksaan,” jawab Iswar kepada Sumut Pos, Minggu (12/7).

Dikatakan Iswar, sosialisasi dilakukan karena tidak semua masyarakat mengetahui, khususnya masyarakat luar Kota Medan, saat ini Kota Medan tengah menerapkan PPKM Darurat. Sosialisasi pun dilakukan dengan cara humanis, termasuk salah satunya dengan membagi-bagikan brosur. “Jadi kita sampaikan bahwa saat ini Kota Medan PPKM Darurat. Untuk masuk Kota Medan, mereka harus diperiksa. Nanti setelah tiga hari, di hari keempat, baru lah kita mengambil tindakan pencegatan untuk pemeriksaan,” ujarnya.

Begitu pun, lanjut Iswar, Pemko Medan saat ini tengah fokus dalam melakukan door to door dalam pemeriksaan sistem WFH bagi minimal 50 persen masyarakat pekerja sektor esensial. “Sebab bila itu terjadi, maka mobilnya akan berkurang dengan sendirinya. Lalu saat itu, proses pemeriksaan di jalan dapat lebih intensif dilakukan, kita juga tidak bisa mengharapkan hanya melakukan pemeriksaan di jalan. Apalagi kalau semua kita cegat dan kita periksa, mak akan menimbulkan kemacetan yang identik dengan kerumunan,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, selama PPKM Darurat, Tim Gabungan Satgas Covid-19 Sumut akan terus melakukan sosialisasi, di antaranya dengan membagikan ribuan brosur kepada masyarakat.

Selain itu, lanjut Hadi, tim yang tergabung dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub serta unsur terkait lainnya juga memasang spanduk atau baliho imbauan dan sosialisasi, terkait pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Medan pada 11 titik, di antaranya Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja (Simpang Indogrosir), Jalan Suprapto, Terminal Amplas di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Fly Over Amplas, Jalan Jamin Ginting, Jalan Gatot Subroto dan Pos Perbatasan Rivera.

“Pelaksanaan hari pertama PPKM Darurat ini terus dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang tertuang dalam PPKM Darurat sebagaimana didasarkan kepada Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Senin (12/7).

Dikatakannya, brosur-brosur tersebut dibagikan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap PPKM darurat yang diberlakukan di Kota Medan ini. “Harapannya agar masyarakat faham dan dapat mematuhinya,” pungkasnya.

10 Ruas Jalan Sudah Dialihkan

Sementara, pantauan di lapangan Senin (12/7) sore, personel kepolisian serta dinas perhubungan sudah mulai melakukan pengalihan arus lalu lintas di sepuluh ruas jalan di Kota Medan. “Untuk 10 titik di inti kota Medan sudah kita lakukan penyekatan dan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 17.00 WIB – 00.00 WIB,” ujar Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, Yudhi kepada wartawan di lokasi penyekatan.

Menurutnya, tidak dilakukan penutupan total melainkan ada beberapa kendaraan yang boleh masuk. Misalnya Bus Metro Deli, atau pun ojek online yang ingin mengantar pesanan di daerah penyekatan.

Untuk pengalihan arus lalulintas di Jalan Sudirman, kata Yudhi, pengendara yang datang dari arah Polonia akan diarahkan ke Jalan Sudirman kemudian ke Jalan Palang Merah. “Dari Jalan Palang Merah nanti dialihkan lagi ke Jalan MT Haryono. Begitu seterusnya. Benar – benar kita akan mengurangi mobilitas kendaraan dengan adanya PPKM Darurat,” ujarnya.

Ia menerangkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dengan pembagian brosur terkait dengan poin penting PPKM Darurat. “Setiap pos, setiap hari, kita akan mendapatkan 200-250 brosur yang dibagikan ke masyarakat dari pukul 15.00 WIB – 16.00,” ungkapnya.

Sejumlah pengendara yang datang dari arah Lapangan Merdeka melalui Jalan Suprapto dialihkan langsung ke Jalan Imam Bonjol di sekat HKBP Sudirman. Sehingga pengendara yang datang dari arah Lapangan Merdeka tidak bisa masuk ke arah Hotel Le Polonia.

Sementara, dari arah DPRD Sumut melalui Jalan Imam Bonjol akan dialihkan langsung ke eks Bandara Polonia. Sedangkan pengendara yang datang dari arah Polonia melalui Jalan Imam Bonjol akan dialihkan ke arah sekolah Imanuel. (map/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 12 hingga 20 Juli 2021, diyakini bakal berdampak terhadap perekonomian masyarakat Kota Medan. Karenanya, Pemko Medan akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

WALI Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengakui, ada cukup banyak masyarakat Kota Medan yang terkena dampak PPKM Darurat ini. Untuk itu, kata Bobby, saat ini Pemko Medan tengah mempersiapkan Bansos untuk masyarakat yang terkena dampak PPKM darurat.

Bobby menjelaskan, kebijakan itu telah disepakati antara Pemko Medan, DPRD Medan, dan sejumlah Forum Koordinasi Pemerintahan (Forkopimda) Kota Medan. “Untuk masyarakat terdampak (PPKM Darurat) yang tidak boleh melakukan aktivitasnya, akan kita berikan bantuan,” ucap Bobby kepada awak media di gedung DPRD Medan, usai menghadiri rapat Paripurna, Senin (12/7).

Didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Ketua DPRD Medan Hasyim, dan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Bobby mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan agar mendata seluruh masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat. “Mereka (Dinsos) minta waktu dua hari, hari ini (Senin) dan Selasa (hari ini). Nanti setelah pendataan, akan dikomunikasi lagi bantuannya seperti apa yang diberikan. Apakah uang tunai atau dalam bentuk sembako,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat itu bersumber dari APBD Kota Medan. Sehingga masyarakat Medan yang terkena dampak PPKM Darurat, tidak hanya menerima bantuan dari pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah yang terdampak PPKM Darurat, termasuk warga Kota Medan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, mendukung penuh langkah Pemko Medan yang ingin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak dari PPKM Darurat. “Iya, tentu lah kita sangat mendukung wacana pemberian Bansos itu. Saat ini mereka yang terkena dampak pasti sangat terpukul secara ekonomi, dan mereka sangat layak diberikan bantuan sosial,” ucap Ihwan saat ditemui Sumut Pos, Senin (12/7).

Ihwan berpendapat, bantuan sosial yang paling tepat untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial PPKM Darurat adalah bantuan dalam banyak uang tunai. Sebab saat ini, setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

“Kalau saya pribadi berpendapat, lebih cocok diberi bantuan berupa uang tunai, bukan sembako. Supaya yang menerima bantuan bisa menggunakannya untuk kebutuhannya masing-masing. Tapi dengan catatan, bantuan uang tunai diberikan melalui rekening masing-masing penerima, ini efektif untuk menghindari pungli,” ujarnya.

Untuk itu, Ihwan pun meminta kepada Dinas Sosial Kota Medan untuk segera menyelesaikan pendataan warga yang tekena dampak sosial dari PPKM Darurat. Dengan begitu, warga yang terdata dapat segera diusulkan untuk mendapatkan bantuan secepatnya. “Kepada kepling dan lurah, kita minta maksimal dalam pendataan, segera kirimkan ke masing-masing kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Sosial. Kita harapkan pendataan ini dapat segera terselesaikan seperti yang ditargetkan, yaitu 2 hari,” pungkasnya.

Semua Daerah Mesti Berpartisipasi

Sementara, saat Apel Operasi Kontinjensi Aman Nusa II Toba, Penanganan Covid-19 Lanjutan, dalam rangka PPKM Darurat di Lapangan Merdeka Medan, Senin (12/7), Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengajak 31 kabupaten/kota di Sumut untuk berpartisipasi dalam PPKM Darurat di Kota Medan dan PPKM Diperketat di Kota Sibolga mulai 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Edy berharap, agar kabupaten/kota lain terus dapat menangani penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Karena, pasien Covid-19 yang dirawat di Kota Medan juga ada yang berasal dari kabupaten/kota lain.

Disebutkannya, pada Senin (12/7) pagi, sudah ada sembilan pasien Covid-19 yang bertambah dengan rincian, lima dari luar Kota Medan dan empat warga Kota Medan. “Untuk itu kita juga libatkan semua kabupaten/kota, agar ikut bersama-sama, sebagai penyangga, semua harus berlaku sama,” kata Gubernur.

Selain itu, Gubernur mengatakan PPKM Darurat bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang meningkat beberapa waktu terakhir. PPKM Darurat juga merupakan langkah antisipasi penularan berbagai varian baru Covid-19 yang menular lebih cepat dibanding varian yang lama. Diharapkan penyebaran Covid-19 di Sumut tidak terjadi seperti di Pulau Jawa dan Bali.

Untuk itu, Edy mengimbau masyarakat agar senantiasa melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. “Patuhi protokol kesehatan, agar kita bisa memutus mata rantai penularan Covid-19 di provinsi yang kita cintai ini,” kata Edy.

Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menjadi pemimpin apel menyampaikan, meski Kota Medan menerapkan PPKM Darurat, namun kondisi Covid-19 di Kota Medan sebenarnya tidak terlalu parah. Meski begitu, kata Bobby, Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia, harus menghindari efek pimpong kasus Covid-19 dari Pulau Jawa dan Bali.

Yang lebih penting dilakukan, kata Bobby secara khusus kepada jajarannya pada apel itu, menekankan pentingnya dilakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan, mengatur jarak, menghindari kerumunan, dan meningkatkan imunitas). Namun ia mengatakan, faktor kunci memutus penyebaran Covid adalah dilakukannya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Saya ingin menekankan ke Pemko Medan, jangan lupa memutus mata rantai covid tidak cukup 5M, namun peran kita untuk benar-benar bisa sukses 3T. Ini kuncinya,” ujarnya.

“Kita harus bisa tracing 806 per hari. Memang kita udah 820 per hari. Testing 15 kontak erat harus bisa kita laksanakan. Hari ini kita dibantu TNI dan Polri, ambil peran itu. Saya minta untuk testing, tracing benar-benar diperketet. Begitu juga dengan treatment harus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam hal treatment, menurut Bobby harus tegas dilaksanakan. Sebab penduduk Kota Medan dari 2,5 juta, bisa menjadi 3 juta lebih pada pagi hingga sore hari. Itu menunjukkan tidak tertutup kemungkinan ada orang yang terkonfirmasi positif covid, namun masuk dan berkeliaran di Medan. “Saya minta kepada para camat, kalau memang wilayahnya sudah menunjukkan lima rumah, tolong ini langsung dilakukan isolasi tanpa harus lakukan koordinasi dengan pemimpin di atasnya, langsung dilakukan isolasi, jangan menunggu lama-lama, ini sudah ada aturannya, sudah kita buat juknisnya,” tegas Bobby.

Poldasu Bentuk Satgas Ops Aman Nusa II Toba

Untuk mempercepat penanganan Covid-19 serta menyosialisasikan PPKM Darurat di Kota Medan, Polda Sumut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Aman Nusa II Toba. Satgas ini akan bergerak melakukan sosialisasi dan monitoring dengan menyambangi kafe, tempat hiburan, dan hotel dengan menempel stiker imbauan aturan PPKM Darurat.

Kegiatan ini mendapat respon dan dukungan dari pengelola tempat hiburan, cafe, dan hotel yang mendukung penuh program pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. “Kita akan terus lakukan sosialisasi agar masyarakat tahu dan mematuhinya,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (12/7).

Selain itu, Panca juga mengajak seluruh warga Kota Medan untuk mematuhi aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat tersebut. “Mulai hari ini (kemarin, Red) PPKM Darurat di Kota Medan sudah berlaku. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi seluruh aturan yang diterapkan,” katanya.

Menurutnya, penerapan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19. “Dalam penerapan PPKM Darurat diberlakukannya penyekatan di wilayah perbatasan Kota Medan dan di pusat Kota Medan yang bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19, karena angka penyebarannya terus meningkat,” tuturnya.

Tak hanya itu, Panca mengungkapkan semua perusahaan di Kota Medan wajib menaati aturan selama PPKM Darurat dengan bekerja 50 persen dari kantor dan 25 persen bekerja dari rumah. Terkhusus untuk bidang kesehatan dan menyangkut hajat hidup orang banyak boleh bekerja 100 persen. “Diimbau kepada masyarakat dari luar yang tidak memiliki kepentingan untuk saat ini tidak perlu masuk ke Kota Medan sehingga tercapai tujuan PPKM Darurat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (map/prn/mag-1)