MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, ada 5 kecamatan dan 23 lingkungan di Kota Medan masuk dalam zona merah atau dengan tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi, sehingga terpaksa diisolasi. Namun begitu, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengklaim, tingkat positivity rate (angka yang menunjukkan seberapa besar orang terinfeksi virus corona di dalam sebuah populasi) di Kota Medan masih terkendali.

Menurut Bobby Nasution, meskipun jumlah lingkungan yang diisolasi semakin tinggi, namun tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada positivity rate di Kota Medan. “Peningkatan kasus sebenarnya sama saja. Ini bisa dilihat dari positivity rate yang ada di Kota Medan, sekarang berada di angka 33 persen,” kata Bobby kepada wartawan, Kamis (12/8).

Dikatakan Bobby, Pemko Medan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah testing di Kota Medan setiap harinya. Saat ini, testing di Kota Medan semakin meluas dengan target 4.900 spesimen per hari. “Ini semakin meluas, semakin banyak karena testing yang kita lakukan per hari terus mendekati target, yakni 4.900 spesimen per hari. Ini kita coba terus menerus kita tingkatkan,” ujarnya.

Menurut Bobby, semakin banyak angka testing Kota Medan per hari, tentuny akan semakin mempengaruhi angka positivity rate. Sebab, peningkatan testing selalu berbanding lurus dengan angka positivity rate. “Jadi kalaupun terus kita tingkatkan kalau positivity rate kita masih 33 persen, semakin banyak yang dites berarti semakin besar pula angka pengali dari 33 persen itu” katanya.

Bobby juga mengklaim, beberapa hari yang lalu angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan terpantau menurun. Bila biasanya penambahan kasus Covid-19 per hari mencapai 600an kasus lebih, maka kini penambahannya sudah di bawah 400 kasus per hari.

Namun saat ini, terang Bobby, angka kasus baru penyebaran Covid-19 di Kota Medan kembali meningkat. Kali ini, dari hasil testing yang terus ditingkatkan, kasus Covid-19 baru per hari mencapai 500-an kasus per hari. “Kemarin sempat turun, tapi naik lagi ke 500, untuk itu kita harapkan ini masyarakat, ayolah prokes itu dijaga, itu kuncinya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena BOR kita juga masih 73 persen untuk isolasi, dan untuk ruang ICU 72 Persen, kita harapkan bisa menurun,” ungkapnya.

Banyak Pelanggaran

Sementara, terkait 5 kecamatan yang kerap menjadi kecamatan dengan tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Helvetia, dan Medan Sunggal, menurut Bobby, hal itu disebabkan banyaknya terjadi pelanggaran protokol kesehatan di lima kecamatan tersebut. “Lima kecamatan itu selalu yang paling tinggi (penyebaran Covid). Saya sampaikan kepada masyarakat Kota Medan ini, Ayolah sama-sama (patuhi prokes). Bisa dilihat dan dirasakan masyarakat juga, penyekatan itu kita lakukan di titik-titik (kecamatan) yang banyak melakukan pelanggaran,” katanya.

Bobby juga menegaskan, pada kecamatan-kecamatan yang paling tinggi tingkat penyebaran Covid-19 nya, paling banyak ditemukan pelanggaran di lokasi-lokasi usaha, khususnya usaha penjualan makan/minum di tempat. “Terkhusus yang buka usaha makan/minum di tempat, kita bukan mau membatas-batasi atau menutup usaha. Kalau misalnya terus melanggar prokes, saya katakan yang kita hukum bukan orangnya lagi, tapi virusnya. Bagaimana caranya biar tak berpindah virusnya dari orang ke orang, kita batasi mobilitasnya di situ,” ungkapnya.

Jadi kedepannya kalau mau cepat dibuka penyekatan, lanjut Bobby, dia mengajak para pelaku usaha untuk patuh dan jadi pengingat prokes kepada pelanggannya. “Pelanggan yang datang tak pakai masker, tegur. Intinya, 20 menit makan di tempat yang disampaikan pemerintah, itu harus dipatuhi. Selesai makan jangan lagi nongkrong, langsung pulang,” imbaunya.

Ditegaskan Bobby, Pemko Medan akan terus melakukan pengawasan dan operasi yustisi. Namun begitu, kepatuhan masyarakat tetap menjadi yang utama. Pasalnya ada begitu banyak pelaku usaha di Kota Medan, dan jumlah personel di lapangan tidak akan mungkin mampu mengawasi semua pelaku usaha yang ada di Kota Medan. “Untuk yustisi dan patroli itu masih dilakukan, setiap hari beberapa titik. Tapi ini gak bakal bisa (diawasi semuanya), pelaku usaha kita di Kota Medan ini banyak sekali. Yang paling efektif, patroli tetap dilakukan, tapi masyarakat kita semakin patuh terhadap prokes,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Ihwan Ritonga, meminta kepada masyarakat Kota Medan untuk dapat lebih mematuhi protokol kesehatan. “Terkhusus kepada para pelaku usaha. Ayo lah, kita bekerjasama, kita patuhi prokes, supaya semua ini bisa segera berakhir,” ujarnya.

Ihwan juga meminta kepada para personel di lapangan untuk selalu rutin melakukan pengawasan dan patroli. Sebab sedikit banyaknya, patroli yang dilakukan dapat berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. “Masyarakat juga harus terus diberi pemahaman bahwa mereka bukan dilarang berusaha, tetapi hanya diatur agar selalu menjalankan usahanya sesuai prokes dan jam operasional,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam satu pekan terakhir, terjadi penambahan 9 lingkungan yang harus diisolasi, yakni dari 14 lingkungan menjadi 23 lingkungan. “Dari data ada 23 lingkungan yang diisolasi dan saat ini sudah ditangani dengan serius oleh kecamatan dan kelurahan masing-masing dibantu aparat setempat,” jelas kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring, Rabu (11/8).

Adapun 23 lingkungan tersebut, tersebar pada 9 kecamatan di Kota Medan. Sembilan kecamatan tersebut yakni Kecamatan Medan Helvetia, Tuntungan, Tembung, Polonia, Johor, Area, Timur, Denai dan Labuhan.

Isoter Hampir Penuh

Sementara, hampir dua pekan diresmikan sebagai tempat isolasi terpusat (Isoter), bed atau tempat tidur yang tersedia di gedung P4TK dan eks Hotel Soechi sudah hampir penuh dengan pasien Covid-19 kategori gejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG). Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Kota Medan, Arjuna Sembiring kepada Sumut Pos, Kamis (12/8).

Namun, Arjuna tidak menjelaskan secara detil berapa jumlah keterisian bed di kedua lokasi Isoter tersebut, dengan alasan belum menerima data terbaru. “Kebetulan saya belum cek (data terbaru), nantilah saya cek. Kalau tak salah hampir penuh juga bed kita yang di eks Hotel Soechi dan gedung P4TK,” kata Arjuna.

Arjuna Sembiring menyebutkan, untuk menjalani perawatan isolasi mandiri (isoman) di tempat isolasi terpusat yang dimiliki Pemko Medan di eks Hotel Soechi di Jalan Cirebion Medan dan gedung P4TK di Jalan Setia Budi, Medan Helvetia, tidaklah begitu sulit. Dijelaskan Arjuna, masyarakat cukup membawa sejumlah syarat atau data yang nantinya akan diserahkan ke petugas yang ada di 2 lokasi tersebut. “Syaratnya pertama, pasien itu penduduk Kota Medan. Kedua, hasil swab antigennya reaktif. Nah yang keluarkan hasil swab itu bisa dari mana saja, di mana pasien itu melakukan swab antigen. Bisa dari puskesmas, bisa dari Rumah Sakit Pirngadi dan rumah sakit lainnya,” jelasnya.

Diterangkan Arjuna, setiap pasien yang dirawat di isoter milik Pemko Medan akan dilayani semua kebutuhan dasarnya. Antara lain obat-obatan dan multivitamin hingga makan dan minumnya. “Artinya, pasien yang dirawat di isoter itu cuma mengikuti aturan main yang ada di sana saja. Biaya gratis, tidak ada dikutip biaya,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah meminta Dinas Kesehatan untuk konsen dalam mengantisipasi penuhnya dua lokasi Isoter milik Pemko Medan, yakni Gedung P4TK dan Eks Hotel Soechi. “Dinkes harus segera cari solusi. Entah itu mencoba untuk menambah lokasi isoter baru, atau dengan peningkatan upaya lain, misalnya dengan meningkatkan upaya pencegahan dengan penerapan 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang lebih masif,” kata Afif kepada Sumut Pos, Kamis (12/8).

Dijelaskan Afif, Dinkes Kota Medan juga harus terus mengutamakan pelayanan di setiap fasiilitas kesehatan di Kota Medan. “Beruntung kita ada Isoter Asrama Haji, sedikit banyaknya bisa menolong Pemko Medan dalam menampung warga Medan yang terpapar Covid-19. Sekali lagi, harus ada tindakan preventif dari Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021, tinggal hitungan hari. Sama seperti tahun lalu, peringatan Hari Kemerdekaan nanti akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Sumut.

Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sumut, agar tidak membuat kegiatan yang dapat menimbulkan kerumuman. “Tetap peringati Hari Kemerdekaan. Mau selamatan atau apa, tapi di rumah kita masih-masing, karena merdeka kita,” katanya menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Kamis (12/8).

Edy meminta seluruh elemen masyarakat pada perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini, untuk tetap memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. “Yang paling penting pasang bendera di setiap rumah, merah putih. Itu sudah sejak tanggal 1 Agustus lalu,” ucapnya.

Sementara, terkait kegiatan perlombaan yang umumnya dilakukan masyarakat pada setiap tanggal 17 Agustus, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, Edy mengimbau kegiatan itu tak dilaksanakan demi mencegah penularan Covid-19. “Perlombaan kita imbau tidak ada. Bukan karena 17 Agustus. Tapi saat ini karena Covid, tak boleh. Yang dipersoalkan bukan perayaannya, yang tak boleh kerumunannya,” jelasnya.

Sementara untuk kegiatan upacara bendera di Hari Kemerdekaan, Edy memastikan tetap dilaksanakan Pemprov Sumut. Hanya saja, katanya, kegiatan tersebut akan tetap memerhatikan protokol kesehatan yang ketat, dan maksimal diikuti sebanyak 30 orang. “Upacara ada. Terbatas. Tapi itu khusus hanya 30 orang pasukan saja,” ujarnya.

Nantinya, kegiatan upacara bendera yang digelar di Pemprov Sumut akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah menjadi Inspektur Upacara. “Hanya terpusat. Dipimpin wagub nanti,” katanya.

Adapun terkait kegiatan upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan dilakukan secara virtual. Edy bersama Forkopimda Sumut akan menyaksikan pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan dari Istana Merdeka. “17 Agustus Hari Kemerdekaan, virtual,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Tito meminta perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI dilaksanakan secara sederhana. Surat edaran itu bernomor 0031/4297/SJ03.1/4214/SJ tentang Pedoman Teknis Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021. Surat edaran itu ditembuskan ke Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, hingga para ketua DPRD.

Ada lima poin yang disampaikan Mendagri dalam surat itu. Pertama, perayaan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 agar dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia.

Kedua, untuk kegiatan seremonial dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, pelaksanaan kegiatan seremonial mengutamakan penggunaan teknologi informatika atau melalui media virtual.

Keempat, tidak mengadakan perlombaan yang berpotensi terjadinya kerumunan yang dapat menimbulkan penularan Covid-19. Dan terakhir, pelaksanaan perlombaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika atau melalui media virtual. (prn/dtc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyintas atau orang yang sembuh dari penularan Covid-19, boleh divaksin. Namun, penyintas Covid-19 tersebut harus menunggu selama tiga bulan setelah sembuh, baru bisa divaksin.

“Penyintas Covid-19 boleh divaksin, tapi dengan catatan lebih dari tiga bulan setelah sembuh,” kata Anggota Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Restuti Hidayani Saragih saat diwawancarai di Medan, belum lama ini.

Menurut Restuti, ketentuan harus menunggu tiga bulan setelah sembuh merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Secara penelitian, antibodi Covid-19 yang terbentuk alamiah dari penyintas tersebut seiring berjalannya waktu pasti menurun. Begitu juga antibodi yang terbentuk melalui vaksinasi. “Rata-rata penelitian, antibodi itu (Covid-19) mulai menurun setelah tiga bulan. Jadi, karena itulah dasar kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat untuk melakukan vaksinasi terhadap penyintas Covid-19,” terangnya.

Disinggung dampak buruk jika sebelum tiga bulan penyintas corona melakukan vaksinasi, Restuti menuturkan, secara penelitian tidak ada. Hanya saja, harus ada prinsip menyamaratakan keadilan regulasi. Sebab, kalau tidak dibuat regulasi maka prinsip keadilan tidak sama rata.

“Kita sama-sama tahu ketersedian vaksin tergantung dari pusat dan pusat tergantung dengan diplomasi kepada negara-negara lain, karena kita belum menjadi produsen mandiri (vaksin Covid-19). Selanjutnya, vaksin yang didapat kemudian dibagi-bagi ke 34 provinsi termasuk Sumut. Namun, pembagian vaksin ini ada skala prioritas dengan pertimbangan, misalnya angka kasus Covid-19, jumlah penduduk,” tutur dia.

Restuti menyebutkan, vaksinasi Covid-19 bukan hanya dibutuhkan oleh penyintas Covid-19 tetapi juga tenaga kesehatan, petugas publik, masyarakat lansia yang rentan, dan anak usia 12-17 tahun. “Selain penyintas Covid-19, mereka juga perlu divaksin. Makanya, perlu asas menyamaratakan dan kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian terkait,” tukasnya.

Dia menambahkan, apabila nantinya penyintas menerima vaksin Covid-19 diiumbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam aktivitas sehari-hari. “Protokol kesehatan tetap harus dipatuhi, walau sudah divaksin. Jangan sampai abai karena telah divaksin,” tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi juga menegaskan, pasien yang terinfeksi Covid-19 masih harus tetap menunggu selama tiga bulan setelah sembuh untuk bisa divaksin. “Tetap harus menunggu 3 bulan,” kata Nadia.

Dia menjelaskan, alasan utama mengapa setelah tiga bulan baru bisa divaksin, karena penyintas Covid-19 masih memiliki kekebalan tubuh yang didapatkan secara alamiah setelah terinfeksi dan sembuh dari virus corona. Apabila vaksinasi disuntikkan saat kondisi antibodi masih tinggi, hal itu justru menghilangkan manfaat vaksin. “Ndak ada manfaatnya, justru nanti turun baru kita vaksinasi,” kata dia.

Begitu pula dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), merekomendasikan agar penyintas Covid-19 mendapatkan vaksin dengan syarat harus sembuh minimal 3 bulan dari infeksi virus corona. Mengutip Kompas.com, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultasi Alergi Imunologi sekaligus Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Prof Dr dr Iris Rengganis SpPD-KAI mengatakan, kebijakan penyintas Covid-19 harus menunggu 3 bulan untuk vaksin sebagai langkah pemerataan vaksinasi. “Karena itu, dianggap 3 bulan dulu, (antibodi) sudah mulai menurun baru dia vaksinasi supaya yang lain bisa kebagian. Sementara penyintas kan masih punya imunitas yang alamiah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) juga merekomendasikan menunggu 90 hari untuk mendapatkan vaksin Covid-19 jika seseorang pulih dari infeksi Covid-19 dan diobati dengan antibodi monoklonal atau plasma konvalesen. Ditambahkan Food and Drug Administration Amerika Serikat (FDA), antibodi monoklonal ini adalah protein yang dibuat di laboratorium yang meniru respons imun tubuh.

Jika telah mendapatkan donasi konvalesen atau antibodi monoklonal dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, tubuh tidak akan memberikan respons yang baik terhadap vaksin. Dilansir dari laman resmi CDC, sebenarnya belum ada penelitian mengenai bagaimana interaksi vaksin virus dengan metode donor plasma kovalesens tersebut. Terutama efeknya terhadap vaksin Pfizer dan Moderna.

Sehingga, CDC mengatakan upaya terbaik adalah dengan menunggu divaksin. CDC mengatakan, jika seseorang tidak menunggu selama 90 hari, respons kekebalan penyintas Covid-19 bisa terpengaruh dan kemungkinan mengalami infeksi ulang SARS-CoV-2. Sebelum mendapatkan vaksin, para penyintas yang dites positif, bergejala ringan, dan tidak dirawat karena virus corona harus tetap menunggu sampai masa isolasi selesai.

Namun CDC juga menegaskan bahwa efek samping sampai kematian setelah vaksinasi adalah suatu kebetulan. “Efek samping mungkin terjadi setelah divaksinasi, tapi vaksin tidak selalu menjadi penyebabnya,” kata juru bicara CDC dalam email dikutip dari ABC10.

Nah, jika orang yang pernah terinfeksi virus tersebut memang sudah mendapatkan kekebalan alami, apakah tetap perlu divaksin? Jawabannya, tentu saja perlu. Para ahli tidak bisa memperkirakan secara pasti berapa lama perlindungan ini berlangsung. Bahkan banyak kasus infeksi berulang yang ditemukan dan berpotensi menyebabkan komplikasi parah.

Apalagi menurut Cleveland Clinic, orang yang terinfeksi Covid-19 masih berpotensi mengalami long Covid-19. Beberapa ahli mengatakan bahwa pemberian vaksin dapat membantu pemulihan gejala long Covid-19 yang dialami. Maka dari itu, para penyintas Covid-19 tetap harus mendapatkan vaksin Covid-19. Begitu dinyatakan sembuh dari Covid-19, penyintas sebaiknya bergegas merencanakan untuk mendapatkan vaksin.

Sebuah studi yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine melaporkan, dua kasus Covid-19 setelah vaksinasi, dengan keduanya menunjukkan gejala ringan yang sembuh dalam waktu satu minggu. Selain itu, studi lain dari Universitas Stanford mengungkapkan, 189 orang terinfeksi Covid-19 dari 22.729 petugas kesehatan yang telah divaksin, tetapi beberapa di antaranya dikaitkan dengan vaksinasi parsial.

Vaksinasi mungkin akan membuat gejala Covid-19 tidak terlalu parah jika infeksi seperti itu terjadi. Jadi, sebaiknya tetap berinisiatif untuk mengantri vaksinasi dan sabar menunggu sampai 3 bulan. Jangan lupa untuk tetap menerapkan prinsip ketat protokol kesehatan. (ris/kps)