MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) gerak cepat membantu perbaikan instalasi listrik pelanggan yang padam di pabrik oksigen milik PT Aneka Gas Industri, Medan, Sumatera utara pada Selasa (6/7) malam.

General Manager Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Pandapotan Manurung menjelaskan, PLN menerima laporan adanya pemadaman aliran listrik PT Aneka Gas pada pukul 22.25 WIB. Tanpa menunggu lama, Pandapotan bersama tim langsung menuju lokasi pelanggan.

“PLN Medan Utara bersama pihak teknisi pelanggan melakukan pemeriksaan pada instalasi milik PLN. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara visual, diketahui instalasi PLN dalam kondisi baik dan dipastikan gangguan terjadi padam dari instalasi milik pelanggan,” terang Pandapotan.

Tak berhenti di situ, pengecekan peralatan pelanggan juga dilakukan. Dari hasil pengecekan bersama diyakini gangguan berasal dari Trafo 2 milik pelanggan.

“Hasil pemeriksaan relay menunjukkan indikasi Phasa Fault dan kondisi visual Trafo ditemukan adanya rembesan minyak pada seputaran bushing Trafo, maka diduga Trafo 2 adalah sebagai sumber gangguan internal pelanggan,” ungkapnya.

Tim PLN bersama petugas teknisi melakukan serangkaian ujicoba dan perbaikan sehingga pada 00:47 WIB, seluruh pabrik PT Aneka Gas sudah dalam kondisi normal.

“Keandalan pasokan listrik industri oksigen menjadi prioritas kami. Sebab oksigen saat ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus segera dipenuhi sehingga keandalan pasokan listrik sangat penting,” ungkapnya.

PLN memahami pentingnya pasokan oksigen untuk kebutuhan medis sangat penting dan prioritas dalam situasi pandemi Covid-19. Hal tersebut diperkuat dengan Rapat kordinasi Menko Maritim & Investasi, Menteri perindustrian bersama PLN dan Produsen oksigen di Jawa Bali ditekankan semua wajib memberikan kontribusi terbaik dan demi kemanusiaan dalam penyediaan oksigen untuk kebutuhan medis.

PLN berkomitmen memberikan semua sumber daya, kemampuan, kekuatan PLN untuk membantu dan memastikan keandalan pasokan listrik, khususnya bagi rumah sakit dan industri gas yang menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19.

Untuk itu, PLN telah membentuk Tim Teknis untuk berkordinasi mencari solusi dan membantu pelanggan. Komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan pelanggan akan semakin meningkatkan keandalan pasokan listrik.

PLN juga telah menyiagakan 70.516 personel untuk mengawal keandalan listrik nasional selama masa siaga peningkatan kasus Covid-19. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi 2 bocah bernama Haikal (9) dan Zakira (3), penderita penyakit kulit hingga menyebabkan cacat, kini berada dalam keadaan stabil. Kedua bocah asal Kabupaten Mandailingnatal (Madina) tersebut, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Kota Medan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), dr Aris Yudhariansyah mengatakan, selain dirawat, kedua bocah malang itu juga dilakukan Kondisi observasi untuk mengetahui penyebab dari penyakit yang mereka alami. Terkait kondisinya, sejauh ini dalam keadaan baik.

“Saat ini mereka sudah dirawat di Rumah Sakit Haji untuk observasi. Tapi kondisinya dalam keadaan baik dan stabil,” ungkap Aris, Selasa (6/7).

Menurut Aris, tidak ada perawatan khusus yang diberikan dalam proses kesembuhan Haikal dan Zakira. Penanganan yang diberikan, tetap dilakukan seperti terhadap penderita gangguan kulit pada umumnya.

“Untuk dokter yang menanganinya adalah dokter spesialis anak dan spesialis kulit,” imbuhnya.

Disinggung apakah penyakit kulit kedua anak itu masih bisa disembuhkan, Aris meyakini bisa sembuh. Kata dia, penyakit anak-anak itu merupakan dermatitis kongenital atau kelainan bawaan yang tergolong dapat sembuh.

“Kemungkinan sembuh ya ada. Itu kan dermatitis kongentital. Itu juga enggak parah, enggak sampai ke organ vitalnya,” jelasnya.

Sebelumnya, kedua bocah tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Haji Kota Medan usai dijenguk Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Minggu (4/7) sore. Edy menjenguk keduanya yang tinggal sementara waktu di rumah kerabat, Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor.

Edy menyatakan, berdasarkan penuturan orang tua si anak, mereka sudah berkali-kali berobat ke rumah sakit namun tidak sembuh juga, dan akhirnya mereka memilih jalur alternatif.

“Jadi menurut orang tuanya, sejak lahir itu sudah ada seperti bercak luka bakar dan melepuh, akhirnya hingga sampai saat ini, luka itu menyebar hinggga membuat jarinya putus,” bebernya.

Dia menyatakan, telah memerintahkan pihak Rumah Sakit Haji Kota Medan untuk membentuk tim yang dipimpin dokter spesialis anak, Inke Lubis, dan didukung oleh dokter spesialis lainnya yang akan mendiagnosis penyebab sakit anak tersebut.

“Kalau dari historis anak dan kedua orang tuanya tinggal di Madinas. Tapi, apakah penyebab faktor lingkungan dan sebagainya, ini harus diteliti dan diagnosis dulu,” jelas Edy lagi.

Sementara itu, orangtua kedua anak tersebut Khairunisa Rangkuti (Nisa) mengucapkan syukur dan berterima kasih atas perhatian Gubernur Sumut pada kedua anaknya. Diharapkan dengan perhatian Gubernur ini, harapan baru untuk solusi penyakit anaknya ini mendapatkan kesembuhan.

“Saya berterima kasih pada Pak Gubernur yang akan membawa anak-anak saya ke rumah sakit yang akan dirawat dan akan tahu penyebab sakitnya ini, dan mudah-mudahan segera sembuh,” harapnya.

Nisa mengatakan, sudah membawa anaknya berobat ke beberapa rumah sakit dan belum ada perubahan. Gejalanya penyakit pada anaknya sudah ada semenjak lahir, dan semua anggota tubuhnya masih normal. Upaya yang dilakukan mereka saat ini yakni berobat jalan serta menggunakan obat tradisional.

Diketahui, Nisa dan suaminya adalah warga Madina tepatnya di Desa Panjaringan, Kecamatan Tambangan Madina. Ayah sang anak kesehariannya adalah buruh tani dan menderes getah karet (pohon rambung). (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3) Sumatera Utara (Sumut) menyoroti tentang proses pelaksanaan tender kegiatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumut, yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumut. Harus dilakukan secara transparan agar semua pihak yang terlibat mendapat informasi jelas dan berimbang terkait pelaksanaan tender.

“Apalagi di masa pandemi, setiap pelaksanaan kegiatan harus mengedepankan prinsip efisiensi dimana anggaran kegiatan bisa dilakukan dengan tepat dan sehemat mungkin,” ungkap Sekretaris BP3 Sumut, Hamzah Sinaga dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7).

Hamzah juga mengingatkan bahwa pelaksanaan tender harus sesuai Pasal 4 huruf a) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurutnya pasal tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa yang memiliki tujuan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

“Jangan sampai panitia memenangkan rekanan yang memberi penawaran lebih mahal dari yang lain. Apalagi jika rekanan lain masih sanggup memberikan kualitas yang sesuai spek dalam kontrak namun dengan harga yang lebih murah,” sebutnya.

Dari enam aspek yang diminta dalam regulasi tersebut, ia meminta agar panitia tender jeli dalam menilai penawaran dari setiap rekanan.

“Jangan sampai negara dirugikan hanya karena ketidakjelian panitia dalam menilai penawaran dari rekananan,” jelas Hamzah.

Hamzah mengatakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi harus melihat kinerja anggotanya tersebut. Jangan sampai berdampak buruk bagi Pemerintah Provinsi Sumut sendiri.

“Oleh karena itu, BP3 Sumut akan memantau bagaimana pelaksanaan tender atau lelang kegiatan yang dilaksanakan oleh ULP Provinsi Sumatera Utara agar tidak melenceng dari regulasi yang ada,” tandasnya.(ril)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, mengakui keterbatasan jumlah petugas yang melakukan razia cafe dan restoran selama pemberlakuan Surat Edaran Wali Kota Nomor 440/5352, tentang PPKM Mikro.

Hal ini disampaikan Bobby untuk membantah rumor yang beredar, terkait para petugas Satgas Covid-19 Kota Medan yang terkesan tebang pilih saat penerapan surat edaran itu, soal PPKM Mikro, dan pengoptimalan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Tidak ada tebang pilih, surat edaran itu untuk seluruh masyarakat Medan. Kalau tidak diikuti, akan dilakukan tindakan. Itu selalu saya sampaikan. Kami tahu luas wilayah, jumlah penduduk dan cafe di Medan. Saya perintahkan per kecamatan minimal 4 petugas per hari yang melakukan penerapan surat edaran tersebut.

Bukan tebang pilih, tapi petugas kami yang terbatas,” ungkap Bobby, Senin (6/7).

Menurut Bobby, jumlah petugas yang turun ke lapangan dalam menegakkan aturan tersebut, memang tidak banyak jumlahnya. Untuk itu, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mencegah penyebaran Covid-19, baik di cafe maupun restoran.

Dia pun meminta masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama beraktivitas di luar rumah. Sebab pada prinsipnya, Pemko Medan tidak ingin menghambat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Jika dihambat, maka Pemko Medan sendiri yang akan menanggung kerugian.

“Ayo sama-sama kita jaga prokes. Kalau prokes dijaga dan stabil, tentu pertumbuhan ekonomi akan berjalan beriringan. Hari ini (kemarin, red) Alhamdulillah, di Medan masih relatif landai (terkonfirmasi positif Covid-19), walaupun ada peningkatan dari kemarin. Tapi kalau bisa dibandingkan dengan Pulau Jawa, yang sudah menerapkan PPKM Darurat, bagaimana? Mall tak bisa dibuka lagi, aktivitas ekonomi bisa dikatakan hampir dibatasi total. Jadikanlah ini pelajaran bagi kita semua,” tutur Bobby.

Selain memantau prokes, lanjut Bobby, Pemko Medan telah meminta kepada para personel yang melakukan razia untuk mengecek izin usaha para pelaku usaha tersebut. Langkah itu bukan untuk mempersulit para pelaku usaha, tapi untuk menyelaraskan semua program prioritas Pemko Medan yang harus disupport melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Makanya saya bilang, kalau prokes ini bisa dijalankan, tentunya kegiatan ekonomi juga bisa dilakukan beriringan,” jelasnya.

Menghindari agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi seperti di Pulau Jawa, Bobby mengatakan, penerapan PPKM Mikro harus terus dilakukan. Kemudian apabila terdapat 5 rumah yang teridentifikasi positif terkonfirmasi Covid-19 dalam satu lingkungan, maka camat diminta untuk segera melakukan isolasi lingkungan, sesuai dengan keputusan menteri. Sebab, camat telah memiliki wewenang untuk itu.

“Namun lebih dulu, Pemko Medan akan melakukan tracing melalui kepala lingkungan, lurah, dan camat. Sebab dalam beberapa kasus, pernah terjadi seorang pasien Covid-19 alamat domisilinya tidak sesuai dengan KTP,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Kota Medan saat ini berada di zona oranye. Terkait vaksinasi, sampai saat ini Kota Medan sudah mencapai 58 persen. TNI dan Polri juga sudah bisa melakukan vaksinasi sesuai instruksi dari pemerintah pusat.

“Hanya saja, vaksinasi mereka (TNI/Polri) melalui provinsi, sehingga penginputan datanya tidak bisa digabungkan dengan Pemko Medan. Meskipun begitu, secara nasional Medan sudah berada di peringkat 5 dengan jumlah 80 persen, untuk vaksinasi tahap pertama dan kedua. Sedangkan vaksinasi tahap pertama mencapai 56 persen,” pungkas Bobby. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 17 bangunan di kawasan Jalan Mahkamah Medan, tak jauh dari Istana Maimun, habis terbakar, Selasa (6/7) pagi. Bangunan tersebut berada di 2 kelurahan, 7 rumah toko (ruko) berada di Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid, dan 10 rumah yang tepat berada di belakang ruko, masuk dalam kawasan Kelurahan Aur.

“Total yang terbakar itu ada 17 pintu, ruko di depan ada 7 pintu, satu pintu sengaja dirusak agar tidak merembet, jadi total ada 8 ruko baik yang terbakar maupun yang rusak. Di belakangnya ada 10 rumah, tapi dari 10 rumah itu 9 berpenghuni, satu lagi kosong,” ungkap Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, Albon Sudauruk, Selasa (6/7).

Albon menjelaskan, masyarakat terlambat memberikan laporan kepada pihaknya, sehingga total bangunan yang terbakar terbilang cukup banyak.

“Kami terima laporan itu pukul 06.15 WIB lewat aplikasi e-Damkar, pukul 06.18 WIB kami sudah sampai di sana. Jadi 3 menit saja kami sudah sampai. Tapi sesampainya kami di sana, 4 ruko di depan sudah hangus terbakar, sedangkan di belakangnya, sudah ada 5 rumah yang hangus terbakar,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, awalnya api berasal dari satu ruko yang berada di depan, yakni dibagian dapur ruko. Tapi tidak diketahui pasti apa penyebabnya, apakah dari kompor yang berada di dapur, atau dari sumber lainnya. Albon pun mengakui, pihaknya mengalami kesulitan saat memadamkan api, khususnya rumah yang berada di belakang ruko.

“Pertama jalannya sempit menuju ke gang belakang. Lalu kami minta PLN untuk memadamkan aliran listrik dulu, dan itu butuh waktu 15 menit. Api baru berhasil dipadamkan total sekitar pukul 09.30 WIB,” bebernya.

Dari total bangunan yang terbakar maupun rusak tersebut, jelas Albon, tidak terdapat satu pun korban jiwa. Sedangkan total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, satu di antaranya karena banyaknya perabot yang terbakar.

“Korban jiwa tidak ada. Kalau kerugian materil ya pastinya miliaran rupiah,” katanya.

Bobby Tawarkan Program Bedah Rumah bagi Warga Korban Kebakaran

Sementara itu, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, langsung menemui para korban kebakaran di lokasi tersebut, Selasa (6/7) siang. Kepada para korban, dia menyampaikan akan mencoba mendaftarkan mereka untuk masuk ke dalam Program Badah Rumah Pemko Medan.

“Kalau misalnya bisa, nanti kami bantu menggunakan program bedah rumah, tapi ada persyaratannya juga. Tapi kalau tidak bisa, kami akan berdiskusi lagi cara yang terbaik, musyawarah dengan masyarakat,” jelasnya.

Sambil mengunjungi lokasi kebarakan, dia sekaligus melakukan pengecekan fasilitas pengungsian.

“Ini harus dipikirkan, pertama adalah kelayakan tempat pengungsiannya, fasilitasnya, tempat tidurnya, selimutnya, ini dicek semua. Kamar mandinya layak apa tidak tadi sudah dilihat,” ujar Bobby.

Bobby juga mengatakank, lokasi pengungsian saat ini terpusat di Kantor Kelurahan Aur dan Masjid Kecamatan Medan Kota.

Terpisah, Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring mengatakan, api membesar sekitar pukul 05.30 WIB.

“Dugaan sementara, kami belum bisa pastikan penyebabnya. Yang jelas kami sudah berusaha, BPBD dan P2K untuk melakukan antisipasi dan penanganan secepatnya. Cuma memang sudah musibah, ya mau bilang apa?” ujarnya.

Untuk warga yang mengungsi, lanjutnya, ada sebanyak 56 orang. Saat ini, lokasi pengungsian dipusatkan di Kantor Lurah Masjid.

“Kantor Lurah Masjid difokuskan untuk tempat pengungsian, baik warga Kelurahan Aur maupun Kelurahan Masjid. Tapi saat ini kami baru menampung 15 warga di sana, karena sebagian besar warga ini tidak rela mereka keluarganya mengungsi di sana. Kami menunggu andaikan ini kurang, sudah disiapkan lokasi pengungsian lainnya, termasuk pengadaan kamar mandi dari DKP,” tutur Arjuna.

Arjuna juga mengatakan, bagi warga yang dokumen pentingnya ikut terbakar, saat ini pihaknya masih berkoordinasi untuk membantu pengurusan dokumen penting yang hilang.

“Kita juga koordinasikan dengan warga tadi untuk dokumen penting yang hilang terbakar untuk dikomunikasikan ke kita agar dibantu,” jelasnya.

Komisi IV Segera Panggil Dinas P2K

Sementara itu, Komisi IV DPRD Medan mengaku, segera memanggil Dinas P2K Kota Medan terkait peristiwa terbakarnya 17 bangunan yang berada di kawasan Jalan Mahkamah Medan. Pasalnya, Komisi IV sangat menyayangkan banyaknya rumah yang terbakar di kawasan tersebut. Padahal seharusnya, hal itu dapat diminimalisir.

“Sangat disayangkan, kenapa banyak sekali bangunan yang hangus terbakar? Kalau Dinas P2K bisa bergerak jauh lebih cepat, pasti tidak akan sebanyak itu rumah yang terbakar,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, Selasa (6/7).

Dedy mengaku telah menemui Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, satu di antaranya untuk membicarakan tentang kinerja Dinas P2K Kota Medan yang dinilai lambat dalam mengatasi peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Medan, terkait kebakaran di Jalan Mahkamah Medan.

“Kami sudah sampaikan ini ke Pak Wawa (Wakil Wali Kota), kami minta agar ada perhatian khusus soal Dinas P2K ini. Kasihan masyarakat, yang seharusnya rumahnya tidak ikut terbakar, ini jadi ikut terbakar,” katanya.

Untuk itu, Dedy mengaku, jika dalam waktu dekat, pihaknya di Komisi IV DPRD Medan akan memanggil Dinas P2K Kota Medan, selaku counterpart-nya untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP).

“Kami akan panggil Dinas P2K untuk hadir dalam RDP Komisi IV,” pungkasnya. (map/saz)