25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 3236

Puluhan Masyarakat Demo PT SUU ke Balai Kota

UNJUKRASA: Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat menerima pengunjukrasa di depan gedung Balai Kota Medan, Senin (5/7). markus/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Belawan melakukan aksi unjukrasa di depan gedung Balai Kota Medan, Senin (5/7). Dalam aksinya, masyarakat meminta Wali Kota Medan untuk menegur PT. Supra Uniland Utama (SUU) yang melakukan penembokan di Kelurahan Bagan Deli.

UNJUKRASA: Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat menerima pengunjukrasa di depan gedung Balai Kota Medan, Senin (5/7). markus/sumu tpos.

“Kami mau minta kepada Wali Kota Medan agar menegur PT. Supra Uniland Utama yang melakukan penembokan di Kelurahan Bagan Deli sekitar empat meter secara sepihak dan merugikan masyarakat,” ucap Koordinator Aksi, Fitrie.

Dalam aksinya, Fitrie menjelaskan, proses penembokan terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2016. Akibat penembokan itu, masyarakat yang sebelumnya bermata pencaharian tambak kepiting, tidak lagi bisa bisa bekerja.

Selain usaha tambaknya yang hilang, para penjaga tambak yang sebelumnya dipekerjakan juga menjadi kehilangan sumber pendapatannya. Padahal di atas lahan masyarakat tersebut, telah ada pembagian luasan tambak per keluarga serta dibangun pondok. “Sampai saat ini bahkan masyarakat tidak bisa masuk dan lalu lalang untuk masuk ke tanah kami sendiri,” ujarnya.

Dikatakannya, lahan masyarakat yang ditutup akibat penembokan ada seluas 2,7 Hektar. Lahan tersebut, seharusnya dimiliki 14 Kepala Keluarga (KK). Fitrie mengungkapkan, masyarakat telah berupaya untuk berdialog pada pihak perusahaan dan masyarakat setempat, namun tidak ditanggapi dengan baik.

“Kami telah sampaikan ke pemerintah (kecamatan) Belawan tetapi mereka tutup mata. Kami duga ada kongkalikong antara pihak perusahaan dengan pemerintahan setempat,” katanya.

Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan aku unjukrasa di depan Balai Kota meneriakkan lima tuntutan mereka kepada Pemko Medan. Diantaranya pertama, memohon Wali Kota Medan untuk menegur PT. Supra Uniland Utama. Kedua, berharap Wali Kota Medan meminta kepada PT. SUU untuk membuka tembok yang sudah dibangun agar akses masyarakat terbuka.

Ketiga, masyarakat meminta Wali Kota Medan memediasi persoalan masyarakat dengan PT. SUU. Keempat, .eminta Wali Kota Medan memeriksa Kecamatan Medan Belawan yang dinilai menutup mata atas permasalahan masyarakat. Terakhir, meminta Wali Kota Medan memeriksa IMB Penembokan yang didirikan PT. SUU.

Tak lama menyampaikan keluhannya di depan pintu gerbang gedung Balai Kota Medan, Wali Kota Medan Bobby Nasution menemui para pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Belawan tersebut.

Saat itu, Bobby Nasution hadir dengan didampingi Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman, dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman guna mendengarkan keluhan yang disampaikan para pendemo.

Saat itu, masyarakat kembali menyampaikan tuntutannya. Mereka meminta agar Bobby Nasution dapat memediasi mereka dengan PT. SUU.”Kami hanya minta di mediasi agar ada win-win solutio,” ucap salah seorang pendemo.

Menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut, Bobby Nasution berjanji akan mempelajarinya dan segera mengundang PT. SUU bila sudah mempelajari permasalahan yang telah disampaikan. Bobby Nasution juga menginginkan agar pengusaha, masyarakat dan pemerintah dapat saling berdampingan. “Segera akan kita cari solusinya karena saya ingin kita semua, baik itu masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dapat sejalan berdampingan,” pungkasnya. (map/ila)

Gubsu Jenguk Dua Anak Penderita Penyakit Kulit, Haikal dan Zakira Dirujuk ke RS Haji Medan

JENGUK: Gubsu, Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis, menjenguk dua anak penderita penyakit kulit asal Kabupaten Mandailing Natal, Haikal (9) dan Zakira (3), di Jalan Karya Jaya Medan Johor, Minggu (4/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis menjenguk dua anak penderita penyakit kulit hingga menyebabkan cacat asal Kabupaten Mandailing Natal, di Jalan Karya Jaya Medan Johor, Minggu (4/7) sore.

JENGUK: Gubsu, Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis, menjenguk dua anak penderita penyakit kulit asal Kabupaten Mandailing Natal, Haikal (9) dan Zakira (3), di Jalan Karya Jaya Medan Johor, Minggu (4/7).

Edy Rahmayadi mengucapkan prihatin yang mendalam pada orangtua anak dan memohon maaf, sebagai pemimpin baru mengetahui hal ini.

Adalah M Haykal Nasution (9) dan Habibah Zakira Nasution (3), anak yang menderita penyakit kulit hingga menyebabkan cacat pada bagian tubuh itu langsung dijenguk Edy Rahmayadi, usai menerima kabar dari media, bahwa kedua anak tersebut berada di rumah kerabatnya di Medan Johor.

Sesampainya di lokasi, Edy Rahmayadi langsung melihat kondisi sang anak dan berbicara dengan ibu kedua anak tersebut Khairunisa Rangkuti (27), seraya mempertanyakan awal mula penyakit yang diderita sang anak. Usai mendengar penuturan Khairunisa, Edy Rahmayadi pun langsung meminta agar kedua anak tersebut pada hari itu juga untuk segara dirujuk ke RS Haji Medan.

“Insya Allah, kedua anak ini akan ditangani sampai sembuh, karena mereka adalah masyarakat Sumut. Dan saya mohon maaf karena baru mengetahui kabar ini,” ucap Edy Rahmayadi, yang ditemani dokter spesialis kulit RS Haji Medan Hary dan lainnya.

Edy Rahmayadi yang memberikan keterangan usai menjenguk kedua anak tersebut menyatakan, berdasarkan penuturan orang tua si anak, mereka sudah berkali-kali berobat ke rumah sakit namun tidak sembuh juga, dan akhirnya mereka memilih jalur alternatif.

“Jadi menurut orang tuanya, sejak lahir itu sudah ada seperti luka bakar dan melepuh bercak, akhirnya hingga sampai saat ini, luka itu menyebar hinggga membuat jarinya putus,” katanya.

Edy juga menyatakan, sudah meminta untuk langsung dibawa ke RS Haji milik Pemprov Sumut untuk segera ditangani dan diperiksa. Namun karena orang tuanya merasa lelah, hingga disepakati esok Senin (5/7) sekitar pukul 9.00 WIB pagi, pihak medis akan menjemput anak dan orangtuanya.

Untuk menangani ini, nantinya, Edy Rahmayadi telah memerintahkan pihak RS Haji Medan untuk membentuk tim, yang dipimpin dokter spesialis anak Inke Lubis dan didukung oleh dokter spesialis lainnya, yang akan mendiagnosis penyebab sakit anak tersebut.

“Kalau dari historis anak dan kedua orang tuanya tinggal di Mandiling Natal, apakah penyebab faktor lingkungan dan sebagainya, dan ini harus kita teliti, dan diagnosis dulu,” katanya.

Sementara orangtua kedua anak tersebut Khairunisa Rangkuti (Nisa) mengucapkan syukur dan berterima kasih atas perhatian Gubernur Sumut pada kedua anaknya. Diharapkan dengan perhatian Gubernur ini, harapan baru untuk solusi penyakit anaknya ini mendapatkan kesembuhan. “Saya berterima kasih pada Pak Gubernur yang akan membawa anak-anak saya ke rumah sakit yang akan dirawat dan akan tahu penyebab sakitnya ini, dan mudah-mudahan segera sembuh,” katanya.

Nisa mengatakan, sudah membawa anaknya berobat ke beberapa RS dan belum ada perubahan. Gejalanya penyakit pada anaknya sudah ada semenjak lahir, dan semua anggota tubuhnya masih normal. Upaya yang dilakukan mereka saat ini yakni berobat jalan serta menggunakan obat tradisional.

Diketahui Nisa dan suaminya adalah warga Mandailing Natal tepatnya di Desa Panjaringan, Kecamatan Tambangan Madina. Ayah sang anak kesehariannya adalah buruh tani dan menderes getah karet (pohon rambung).

Sementara itu, Saat ini terhadap kedua anak asal Kabupaten Mandailing Natal tersebut, sedang dilakukan observasi secara komprehensif oleh tim dokter.

dr Harry Yusmanadi selaku Kepala Satuan Tugas Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB), menjamin pihak RS Haji Medan akan memberikan pelayanan yang baik kepada Haykal dan Habibah. Keluarga Haykal dan Habibah tidak perlu memikirkan biaya untuk upaya penyembuhan buah hati mereka, karena semuanya akan ditanggung oleh Pemprov Sumut.

“Sekarang ini mereka sedang ditangani secara maksimal oleh pihak RS. Tidak perlu mereka memikirkan dan terbebani sedikit pun soal biaya. Misalnya dia punya BPJS Kesehatan yang tertunda, itu akan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan provinsi, lalu RS Haji melakukan kerja semaksimal mungkin, tanpa memikirkan kendala-kendala yang ada. Hal ini merupakan arahan dan amanah dari Bapak Gubernur Edy Rahmayadi,” ujarnya menjawab Sumut Pos, kemarin.

Dikatakannya, oleh tim dokter, terhadap Haykal dan Habibah sedang dilakukan observasi dan evaluasi atas penyakit bawaan lahir yang diderita keduanya. Pemeriksaan oleh tim dokter nantinya pun, tidak hanya terhadap keduanya melainkan kedua orangtuanya.

“Orangtua mereka juga akan dimonitor. Ini kan masih dalam proses observasi penyebabnya. Makanya saat ini kita belum dapat memberikan sebuah konklusi, perlu ada suatu analisa, pemeriksaan lab secara berkala, nanti beberapa hari ke depan baru bisa memenej dengan baik metode pemberian pengobatan secara terintegrasi. Jadi bukan dari kulit saja, dari (dokter) anak juga bisa. Kemudian proses konsultan-konsultan pun bisa dikomunikasikan,” terangnya.

Bahkan, lanjut Harry, Gubsu Edy meminta harus ada tim khusus untuk penanganan Haykal dan Habibah. Di mana setiap hari mesti dilakukan evaluasi dan menganalisis terhadap perkembangan keduanya. “Yang pasti sekarang mereka masih dilakukan observasi oleh dokter kulit dan dokter anak. Ruangannya pun dipisah. Jadi ini akan terus dianalisa dan dievaluasi oleh dokter, sebab mereka ini mengalami penyakit dari lahir,” pungkasnya. (prn/ila)

Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Serapan Anggaran OPD Masih Rendah

SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Wabup, Jimmy AL Sihombing, Sekda Leonardus Sihotang menyerahkan nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 kepada Ketua DPRD, Sabam Sibarani disaksikan Wakil Ketua Dewan, Halvensius Tondang serta Wanseptember Situmorang, Senin (5/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan nota pengantar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dairi Tahun Anggaran 2020, Senin (5/7) di gedung DPRD Dairi.

SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Wabup, Jimmy AL Sihombing, Sekda Leonardus Sihotang menyerahkan nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 kepada Ketua DPRD, Sabam Sibarani disaksikan Wakil Ketua Dewan, Halvensius Tondang serta Wanseptember Situmorang, Senin (5/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020, telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Dairi, untuk 2020 memperoleh wajar tanpa pengecualian (WTP).

Realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp1,05 triliun lebih dari anggaran sebesar Rp1,04 triliun lebih. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp869,9 miliar atau 88,96 persen dari anggaran sebesar Rp977,8 miliar lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran anggaran (Silpa) pada TA 2020 sebesar Rp114,7 miliar lebih.

Usai nota pengantar dibacakan, anggota DPRD Dairi, Bona Sitindaon langsung intruksi. Bona mengatakan, jumlah silpa anggaran 2020 sangat besar. Ia mengaku pengawasan dewan terkait penggunaan anggaran 2020 agak lemah. Hal itu diakibatkan Peraturan Bupati terkait penggunaan anggaran lama diserahkan kepada dewan.

Usai persidangan, Bona Sitindaon lebih rinci menerangkan, ada beberapa OPD di Dairi serapan anggaran 2020 sangat rendah. Sehingga silpa sangat besar, andaikan anggaran itu dipergunakan, pertumbuhan ekonomi di Dairi 2020 sudah pasti naik.

Bona mengatakan, sesuai data yang diperolehnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi 2020 turun -0,94 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran silpa itu terserap, sudah pasti pertumbuhan ekonomi meningkat.

Ia mengaku, DPRD tidak dapat melaksanakan pengawasan karena peraturan bupati (Petbup) penggunaan anggaraan APBD tidak secepatnya diserahkan kepada dewan.

“Jadi apa yang mau diawasi dewan jika tidak ada Perbup,” ucap Bona.

Seharusnya lanjut Bona, jika APBD yang Rp114 miliar ini dicairkan / digunakan untuk pembangunan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kata Bona Tindaon, dengan besarnya Silpa sangat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Dairi tahun 2020 lalu hanya -0,94%.

Bona mengatakan, besarnya Silpa tahun 2020, disebabkan serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sangat rendah. Pimpinan OPD disinyalir tidak mampu mengelola dan mempergunakan anggaran yang telah diplot sehingga banyak Silpa.

Ia minta kepada bupati, pimpinan OPD yang rendah serapannya segera dilakukan evaluasi, agar hal ini tidak terjadi lagi pada tahun 2021.

“Bila pimpinan OPD tidak bisa mengelola anggaran dengan baik, bupati harus melakukan evaluasi. Silpa yang besar itu harusnya sudah bisa digunakan memperbaiki jalan, dimana notabenenya jalan kabupaten di Dairi masih kurang baik,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Hadir Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Sekda Leonardus Sihotang, Wakapolres Kompol David Silalahi, Kejari Syahrul Juaksha Subuki serta para pimpinan OPD. (rud/ram)

Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih Susanti Dewayani, Minta Seleksi JPTP Dibatalkan

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih Susanti Dewayani minta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkot Pematangsiantar dibatalkan.

Dalam rilis pers, Senin (5/7), permintaan itu tercantum dalam surat tertanggal 2 Juli 2021 yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) disertai alasannya. 

Menurutnya, seleksi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23 Desember 2020, tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.

Dalam surat edaran Mendagri itu katanya, tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran pemerintah daerah, hingga kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020, dilantik. 

Pematangsiantar merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri itu, karena melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Wakil Wali Kota terpilih yang diusung seluruh partai politik di DPRD Pematangsiantar itu menambahkan, pengumuman hasil seleksi seleksi administrasi calon pelamar JPTP, juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), nomor 15 tahun 2019.

Soalnya, pengumuman hasil seleksi administrasi calon pelamar JPTP ditandatangani sekretaris panitia seleksi, seharusnya ketua panitia hingga perlu dipertanyakan legalitas dokumen dan kompetensi yg menandatangani, sebut Susanti.

Selain itu, para pelamar JPTP diduga banyak yang tidak memenuhi syarat memiliki pengalaman dalam bidang tugas terkait, secara kumulatif paling kurang 5 tahun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 tahun 2019.

Susanti juga mengatakan, secara umum, proses seleksi dimaksud tidak mencerminkan adanya fatsun atau sopan santun/etika pemerintahan.

Dia berharap surat permohonan ditanggapi KASN. (ant/ram)

PT TPL Menjawab Tudingan LSM, Komitmen Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

EUCALYPTUS: Bibit tumbuhan Eucalyptus yang menjadi bahan utama dalam produksi PT TPL.

TOBA, SUMUTPOS.CO – PT Toba Pulp Lestari Tbk menanggapi tudingan miring yang dilontarkan oleh LSM mengenai kegiatan operasi perusahaan di wilayah Danau Toba yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

EUCALYPTUS: Bibit tumbuhan Eucalyptus yang menjadi bahan utama dalam produksi PT TPL.

Direktur PT Toba Pulp Lestari, Jandres Silalahi mengatakan perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara legal berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah, yang meliputi izin operasional, izin investasi, dan izin kehutanan.

Untuk menjamin kegiatan operasional perusahaan tetap comply terhadap koridor sosial dan lingkungan, Toba Pulp Lestari juga menggandeng lembaga independen untuk melakukan audit terhadap aspek lingkungan dan sosial.

“Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Toba Pulp Lestari menjalankan kegiatan operasional secara professional dan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.,” kata Jandres.

Komitmen Terhadap Lingkungan

Toba Pulp Lestari mengambil pendekatan holistik untuk konservasi hutan alam dengan melakukan penilaian Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) pada setiap daerah baru yang ditargetkan untuk pengembangan.

Perusahaan tidak akan melakukan pengembangan terhadap daerah yang masuk kategori HCS dan HCV yang dalam hal ini adalah kawasan hutan lindung. Dari total gross luas pengelolaan hutan yang mencapai 167.912 hektare, perusahaan hanya mengalokasi sebanyak 70.074 hektare (42%) untuk Tanaman Pokok atau tanaman produksi sementara sisanya seluas 55.316 hektare (33%) dialokasikan untuk Tanaman Kehidupan dan 42,522 (25%) sebagai Kawasan Lindung.Meskipun perusahaan telah mengalokasikan 70.074 hektare untuk Tanaman Pokok/tanaman produksi, namun realisasi lahan yang dimanfaatkan hanya mencapai 48.000 hektare.

Ini karena di dalam merealisasikan kebutuhan tersebut, Toba Pulp Lestari harus memperhatikan aspek-aspek sosial, topografi, lingkungan serta aspek-aspek sustainability yang telah menjadi komitmen perusahaan, seperti HCV dan HCS.

Toba Pulp Lestari konsisten untuk selalu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang menjadi lokasi operasional perusahaan. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat baik dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan wanita maupun aparat Pemerintah terkait, Toba Pulp Lestari telah berhasil menyelesaikan sejumlah isu sosial yang terkait dengan lahan dengan berpedoman pada Permen LHK No.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam hal ini Toba Pulp Lestari berhasil melakukan penyelesaian masalah melalui program kerjasama kemitraan.

Dari 10 klaim lahan yang telah didaftarkan di KLHK, Toba Pulp Lestari bersama-sama dengan tokoh Pemerintah dan masyarakat setempat telah berhasil menyelesaikan 9 (sembilan) dari klaim tersebut melalui program kemitraan baik berupa Tanaman Kehidupan maupun Tumpang Sari (intercrop). Pendekatan kemitraan ini merupakan solusi terbaik karena terbukti memberi manfaat yang berkelanjutan dan pasti, khususnya buat masyarakat, pemerintah setempat maupun Negara.

Selain itu, Toba Pulp Lestari konsisten mengalokasikan dana untuk Community Development (CD)/Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 1% dari pendapatan bersih. Di mana dana tersebut dialokasikan untuk pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

Perusahaan juga berhasil meraih tiga Indonesia CSR Award (ICA) tahun 2020 yang diselenggarakan Corporate Forum For Community Development (CFCD) bekerja sama dengan BSN dan Kemenko PMK, ketiganya Platinum Award di bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat program Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Keterampilan serta 2 lagi di bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat program Kesehatan. (rel/ram)

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemko Tebingtinggi Terus Lakukan Vaksinasi di Puskesmas

VAKSINASI: Puskesmas Rantau Laban melakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Sopian.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk mengantisipasi lonjakan terkonfirmasi positif Covid-19, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi secara terus menerus melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masayarakat di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Tebingtinggi, Senin (5/7).

VAKSINASI: Puskesmas Rantau Laban melakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Sopian.

Pantaun yang dilakukan di Puskesmas Rantau Laban, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan vaksin. Bahkan masayarakat rela antri menunggu screening (pemeriksaan) sampai dilakukan penyuntikan. Menurut salah seorang Lurah, Hadi Supeno, antusias warga dari tiga kelurahan seperti Kelurahan Lalang, Kelurahan Mekar Sentosa dan Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, sangat antusias mengikuti jalannya vaksinasi.

“Setelah divaksin, masyarakat jangan menganggap kebal dengan Covid-19. Kami menegaskan, agar masayarakat harus mematuhi protokol kesehatan, seperti tetap harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas warga,” bilangnya.

Diungkapkan Hadi Supeno, hari ini yang mengikuti vaksin sebanyak 150 orang, yang dilakukan di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Tebingtinggi.

Salah seorang penerima vaksin, Sukarno (56) mengaku tidak takut mengikuti vaksin yang dilakukan oleh Pemko Tebingtinggi, masyarakat sangat berharap penyuntikan vaksin terus dilakukan. (ian/han)

Ketua Golkar Asahan: Dukung Ketum Airlangga Jadi Capres Wajib Hukumnya

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dukungan terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk maju jadi calon Presiden Republik Indonesia terus bergulir. Kali ini dukungan datang dari Partai Golkar Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Ketua DPD Partai Golkar Asahan, Efi Irwansyah Pane MKM mengatakan, dukungan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah wajib hukumnya. 
“Kalau Ketum partai kita sudah maju menjadi calon Presiden, maka bagi kader-kader dan seluruh pengurus Partai Golkar wajib hukumnya untuk mendukungnya,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat Kosgoro 1957 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Apalagi, lanjut Efi, hal itu sudah menjadi putusan rapat-rapat sebelumnya. Untuk itu, kata Efi,  tugas kader Golkar sekarang adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas Airlangga Hartarto di masyarakat. Caranya adalah dengan mengenalkan nama Airlangga melalui kegiatan-kegiatan sosial. 

“Caranya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana kita bisa meningkatkan elektabilitas Ketum Airlangga,” terang Efi.

Bahkan, lanjut Efi, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kalangan internal saja, tapi juga kalangan eksternal Partai Golkar. “Seperti yang yang dilakukan Golkar Asahan, setiap hari Jumat dengan nama Golkar Berbagi, gowes bareng bersama masyarakat, dan konsolidasi-konsolidasi bersama kader, simpatisan dan sebagainya,” katanya.

Harapannya, lanjut Efi, bagaimana Golkar ke depan dapat dicintai dan disenangi oleh masyarakat. “Kemudian, secara langsung kita dapat memperkenalkan Ketum melalui sosial media yang dimiliki Partai Golkar maupun yang dimiliki pengurus dan kader-kader Golkar itu sendiri,” tegasnya.

Efi pun meyakinkan bahwa kader Partai Golkar Asahan sudah siap dan solid untuk memenangkan Airlangga pada Pilpres 2024 mendatang. “Jadi, ketika nanti kita mendapat seperti playernya Ketum Pak Airlangga Hartarto, akan kita sebar-sebarkan, termasuk kader-kader kita membantu memposting di media sosial mereka sendiri. Selain itu, sesuai arahan DPP Golkar, kita juga memasang Billboard-Billboard fotonya Ketum yang tujuannya juga untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Asahan,” ujarnya.

Dikatakan Efi, sosok Airlangga sudah dikenal bagus oleh masyarakat. Semenjak jadi Menteri Koordinator Perekonomian, kebijakan-kebijakannya dinilai sangat mumpuni untuk kepentingan masyarakat Indonesia. “Kemudian, kepiawaian beliau dalam menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Indonesia, bisa menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia,” terangnya.

Airlangga juga memiliki track record atau rekam jejak yang bersih. Tak pernah bersinggungan dengan masalah korupsi atau lainnya yang dapat merusak nama baiknya. Airlangga juga berasal dari keluarga baik-baik. Ayahnya, Hartarto, merupakan begawan ekonomi yang menjabat menteri bidang ekonomi selama tiga periode di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

“Pak Airlangga berasal dari keluarga baik-baik, orang tuanya begawan ekonomi, ayahnya pak Airlangga pernah jadi menterinya Pak Soeharto,” kata pria yang kini menjabat Ketua Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Asahan ini.

Terkait sosok cawapres yang cocok untuk dipasangkan dengan Airlangga, Efi menyebut nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
 
“Kalau di Kabupaten Asahan ini, masyarakatnya mayoritas Muslim. Sehingga pilihan-pilihan yang dilakukan masyarakat masih terkait isu nasional, seperti agama.  Jadi, yang cocok mendampingi Ketum Airlangga dengan ketokohannya yang pantas adalah Anies Baswedan, yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta atau Ganjar Pranowo yang juga masih menjadi Gubernur Jawa Tengah,” ungkapnya. (adz)

Pelindo 1 Khitan 100 Anak di Batangkuis

BERSAMA: Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Pelindo 1, Basuki Soleh, diabadikan bersama anak-anak yang mengikuti khitanan massal di Batangkuis.istimewa/sumutpos.

BATANGKUIS, SUMUTPOS.CO – Pelindo 1 menggelar kegiatan Bakti Sosial Sunat Massal di Yayasan Bina Insan (SD IT Bina Insan) BatangKuis, Minggu (4/7). Kegiatan ini secara simbolis dibuka oleh Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Pelindo 1, Basuki Soleh, yang dihadiri Direktur Utama PT Prima Husada Cipta Medan,Imron Eryandy, Sekretaris Camat Batangkuis, Junedi, Pembina Yayasan Bina Insan, Muklis, dan Kepala Bidang Pendidikan BinaInsan, Muhammad Hartoyo.

BERSAMA: Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Pelindo 1, Basuki Soleh, diabadikan bersama anak-anak yang mengikuti khitanan massal di Batangkuis.istimewa/sumutpos.

Kegiatan ini juga didukung oleh anak perusahaan Pelindo 1 yang bergerak di sektor rumah sakit PT Prima Husada Cipta Medan (PHCM) yang menyediakan tenaga medis, untuk melakukan khitan terhadap 100 anak yang berasal dari Yayasan Bina Insan, Kecamatan Batangkuis. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pelindo 1 terhadap kesehatan anak, dan partisipasi dalam kemasyarakatan.

“Kegiatan Bakti Sosial Sunat Massal merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Pelindo 1 sebagai salah satu bentuk komitmen Pelindo 1 untuk dapat berpartisipasi dalam kemasyarakatan. Ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa masyarakat ini merupakan bagian dari keluarga di Pelindo 1. Melihat antusias anak-anak yang mengikuti khitanan, kami berharap hadirnya Pelindo 1 dapat terus memberikan dan menebarkan kebahagiaan untuk masyarakat.”terang SVP Corporate Secretary Pelindo 1, Basuki Soleh.

Kegiatan sunat massal ini diikuti oleh 100 anak dengan dibantu tim medis sebanyak 12 orang. Selain dalam rangka menjalin silaturahmi terhadap masyarakat, kegiatan sunat massal menjadi agenda rutin yang dilaksanakan Pelindo 1 dengan tujuan untuk mewujudkan kesehatan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan.

Dalam sambutannya, Pembina Yayasan Bina Insan, Muklis menyampaikan rasa terimakasih kepada Pelindo 1 yang telah memberikan kepercayaan kepada yayasan untuk menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial Sunat Massal kepada anak-anak di lingkungan Batangkuis.

“Kami sangat berterimakasih kepada Pelindo 1 dan PHCM yang telah memberikan sebuah kepercayaan kepada Yayasan Bina Insan untuk melaksanakan sunatan massal, ini merupakan penghargaan untuk kami semua. Kami berharap jalinan silaturahmi ini dapat terus dijaga, dan kedepannya kerjasama sosial ini dapat terus berjalan,” terang Pembina Yayasan Bina Insan, Muklis.

Pelindo 1 berkomitmen penuh dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan mengimplementasikan dan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hingga Mei 2021, Pelindo 1 telah menyalurkan total dana TJSL sebesar Rp 5,31 miliar untuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (d/h Program Kemitraan) dan Program TJSL (d/h Program Bina Lingkungan).

Program TJSL hingga Mei 2021, Pelindo 1 telah menyalurkan dana untuk program-program unggulan seperti bantuan bencana gempa bumi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, bantuan penanganan Covid-19 RSDC Wisma Atlet dan Nakes RSDC Simprug, bantuan bencana alam di NTT dan Magelang, bantuan sembako untuk ibu hamil dan balita terdampak HIV AIDS di Kota Medan, bantuan pembangunan sarana ibadah dan sarana pendidikan dan lainnya.(rel)

Beroperasi di Masa Pandemi Covid-19, Lokasi Hiburan Malam Terancam Ditutup

RAPAT: Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Forkompimda melakukan rapat pembahasan menindaklanjuti penutupan hiburan malam di masa pandemi.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Rencana penutupan dunia hiburan malam di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu, semakin bergulir. Terlebih di saat pemerintah lokal setempat melakukan rapat pembahasan tindaklanjut penutupan hiburan malam, Senin (5/7) di Ruang Rapat Bupati setempat.

RAPAT: Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Forkompimda melakukan rapat pembahasan menindaklanjuti penutupan hiburan malam di masa pandemi.

Rapat itu dipimpin langsung Pj Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang guna menindaklanjuti surat dari Aliansi Ummat dan Ormas Islam (AL-UOIS) Kabupaten Labuhanbatu yang kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Labuhanbatu, agar mendesak penutupan tempat hiburan malam.

Diduga sejumlah dunia malam di Kabupaten Labuhanbatu beroperasi tanpa izin. Bahkan, potensi sebagai kalester penyebaran Covid-19, konon pula aktivitas ilegal di lokasi hiburan malam itu membuat umat Islam Kabupaten Labuhanbatu menjadi resah dikarenakan melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal, serta melanggar hukum formil.

Pj Bupati Labuhanbatu mengatakan segala tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan akan dipastikan ditutup. “Kita akan menutup tempat usaha hiburan malam jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan kita juga akan memanggil pelaku usaha tempat hiburan malam yang memiliki izin, jika tidak memiliki izin secara otomatis ditutup,” ucap Muliyadi.

Pemkab Labuhanbatu kata dia, segera membentuk tim untuk menutup tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.

“Pemkab Labuhanbatu akan melakukan penertiban di semua tempat hiburan malam yang tidak sesuai ketentuan,” tandasnya.

Sebelumnya, AL-UOIS Labuhanbatu melakukan aksi turun ke jalan meminta dilakukan penutupan seluruh dunia malam yang beroperasi secara ilegal.

Kordinator Lapangan AL UOIS Labuhanbatu, Teguh A Kurniawan meminta pihak Pemkab dan Kepolisian mesti menutup lokasi-lokasi hiburan malam. Alasannya, ketika pemerintah menekankan penerapan protokol kesehatan (Prokes) penanganan Covid-19, di saat bersamaan lokasi hiburan malam beroperasi tanpa Prokes.

“Pemerintah mendesak masyarakat luas mematuhi Prokes. Tapi hiburan malam dibiarkan beroperasi yang potensial menjadi tempat klaster penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, lokasi-lokasi hiburan malam melanggar nilai-nilai agama, nilia-nilai kearifan lokal, serta undang-undang yang berlaku yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/han)

Penyebaran Covid Meningkat di Karo, Pesta Ditiadakan di 3 Kecamatan

TINJAU: Bupati Karo Corry Sebayang saat meninjau vaksinasi massal di Lapangan Samura.

KARO, SUMUTPOS.CO – Imbauan Pemkab Karo melalui Satgas Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Karo untuk meniadakan pesta adat dan ibadah secara daring menuai tanda tanya dari masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan ini hanya berlaku di tiga kecamatan yakni, Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah.

TINJAU: Bupati Karo Corry Sebayang saat meninjau vaksinasi massal di Lapangan Samura.

Sementara 14 kecamatan lain masih ‘bebas’. Seperti diketahui, kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Peribadatan ditandatangani Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.

Selain itu, hal itu dilakukan seiring dengan meningkatnya perkembangan kasus wabah Covid-19 di Kabupaten Karo dan berdasarkan hasil Rapat Evaluasi peningkatan penanganan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Sekretariat Satgas Covid-19, Jambur Pemkab Karo, Jalan Veteran Kabanjahe.

Dua poin penting isi surat imbauan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo meliputi, pengurus/majelis/pengelola tempat-tempat ibadah di wilayah administrasi Kecamatan Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah untuk lebih mengoptimalkan ibadah secara daring (online) sejak surat yang dikeluarkan, Jumat (2/7).

Surat imbauan ini ditandatangani Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang selaku Ketua Satgas Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Karo. Apabila dilaksanakan secara tatap muka, agar lebih memperketat protokol kesehatan. Selanjutnya, kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi dan batas waktu yang disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Karo.

Bukan cuma pelaksanaan ibadah secara daring, Satgas Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Karo juga meminta kepada seluruh masyarakat dan pengelola jambur khususnya di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi dan Jambur Gerga di Kecamatan Tiga Panah untuk menghentikan seluruh pelaksanaan acara adat terhitung sejak 15 Juli 2021 sampai batas waktu yang disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Karo.

Menurut Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang, kesehatan dan keselamatan seluruh warga daerah ini merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pelarangan pesta adat di seluruh jambur Kabanjahe, Berastagi maupun Jambur Gerga Tigapanah serta himbauan pelaksanaan ibadah secara daring. “Mari patuhi protokol kesehatan, sehingga kita bisa cepat mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari pandemi Covid-19,” ujarnya. (deo/han)