MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar bakal tertundanya lagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru pada formasi Pemprov Sumut, sangat dikesalkan Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut. Menurut FHI Sumut, jika sampai program ini gagal lagi, tentu dapat menampar wajah Gubernur Edy Rahmayadi, yang begitu konsern dengan dunia pendidikan.

“Hemat kami, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu tidak serius untuk membuka rekrutmen PPPK guru ini. Kinerja mereka sangat tidak becus dalam hal ini, dan seolah telah menampar wajah bapak gubernur kita, yang sangat peduli akan peningkatan SDM guru honorer dan dunia pendidikan Sumut secara umum,” kata Ketua FHI Sumut, Andi Subakti menjawab Sumut Pos, Senin (5/7).

FHI menuding, baik Disdik dan BKD, tidak siap dalam menindaklanjuti keinginan pemerintah pusat yang ingin menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan guru di pelosok nusantara, termasuk wilayah Sumut. “Buktinya adalah, kenapa formasi mereka usulkan dan kemudian disetujui Kemenpan RB, lalu sekarang ada alasan ketidakmampuan APBD Sumut. Berarti skema anggaran untuk ini juga tidak mereka persiapkan dengan baik. Karena lucu kita mendengarnya, ketika formasi diusulkan, ada alasan anggaran tidak disiapkan. Padahal itukan harusnya satu paket kajiannya. Dan anggaran untuk itu pun, daerah mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Andi menyebut, sebelum mengusulkan kebutuhan formasi ini ke pusat, Pemprovsu tentu sudah melakukan analisis jabatan dan analisis kebutuhan untuk itu. Jadi, sangat lucu jika BKD menyatakan bahwa mereka ingin meminta revisi formasi untuk pengadaan PPPK guru tersebut. “Yang iyanya, provinsi tidak punya uang untuk pengadaan PPPK guru honorer ini. Buktinya tahun lalu pun tidak dibuka untuk PPPK guru ini dari Pemprovsu. Kenapa pemko dan pemkab di Sumut bisa, tetapi pemprov tidak bisa? Ini patut kita pertanyakan kinerja Disdik maupun BKD Sumut. Jangan sampai Pak Gubernur tau masalah ini, tentu beliau akan marah besar,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Ahmad Hadian. “Kalaulah alasan pemprov terkait kemampuan anggaran, tentu ini bisa dikomunikasikan dengan DPRD Sumut. Jangan sampai formasi yang sudah diberikan itu tidak jadi dibuka pengadaannya tahun ini. Saya kira ruang konsultasi tentang ini cukup terbuka kita lakukan,” katanya.

Permasalahan lain sekaitan ini, lanjutnya, yakni porsi kuota rekrutmen PPPK untuk guru agama, di mana berbanding jauh untuk guru mata pelajaran lainnya. “Sebagai sample di sebuah kabupaten, porsi guru agama itu cuma 19 orang, sementara guru olahraga lebih dari 150 orang. Saya pribadi selaku seorang guru agama sangat prihatin terhadap kenyataan ini. Maka selaku anggota DPRD Sumut, saya mendorong gubernur untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan Kemendikbudristek agar segera menambah porsi guru agama pada rekrutmen PPPK ini,” katanya.

Menurutnya, membangun sebuah bangsa tidak bisa hanya melalui pembangunan fisik material semata, namun juga wajib membangun mental spiritualnya, dan itu salah satu ruangnya ada dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah. “Saya melihat memang negeri ini tidak serius dalam pembangunan mental spiritual anak bangsa. Faktanya tercermin dari porsi rekrutmen PPPK guru yang akan segera digelar, terlihat disitu dari satu koma sekian juta formasi guru, hanya 27.303 orang porsi guru agama (se Indonesia). Keluhan ini saya dapatkan saat mengadakan reses III tadi malam, di Desa Tanah Rakyat, Kec. Pulau Bandring, Kabupaten Asahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution mengatakan,belum dibukanya penerimaan PPPK Pemprov Sumut hingga kini berkaitan dengan skema penganggaran.”Masih menunggu karena ini terkait dengan skema penganggaran juga. Kami kemarin juga diskusi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Pak Sekda (Afifi Lubis). Apakah terima tahun ini atau tidak?” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (4/7).

Diterangkan Faisal, penggajian bagi setiap PPPK yang lulus seleksi nantinya, memang dananya bersumber dari APBN. Namun, anggarannya dimasukkan melalui Dana Alokasi Umun (DAU). DAU sendiri merupakan anggaran yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia, termasuk Sumut setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Selain itu, DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, serta menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD setiap daerah.

Sehingga, Faisal menilai, masih perlu pembahasan bersama TAPD untuk menyesuaikan dengan program pembangunan Pemprov Sumut yang telah ditetapkan sebelumnya. “Nanti saya mau tanya juga dengan Pak Sekda. Karena ini berkaitan dengan penggajian jugakan,” ujarnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun ajaran baru 2021/2022 bakal dimulai pada Senin (12/7), pekan depan. Namun dipastikan, pembelajaran tatap muka (PTM) belum dapat dilakukan. Proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online.

Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution mengatakan, belum dilaksanakannya PTM pada bulan ini, sesuai dengan instruksi Gubsu Edy Rahmayadi yang meminta agar PTM tidak diterapkan bulan ini karena penyebaran Covid-19 di Sumut masih relatif tinggi.

“Sudah saya konfirmasi dari Dinas Pendidikan (Kota Medan), belajar akan dimulai secara daring, tidak ada belajar tatap muka di Bulan Juli ini,” kata Bobby Nasution kepada wartawan di Balai Kota, Senin (5/7).

Dikatakan Bobby, direncanakan PTM akan digelar pada Agustus mendatang. “Atensi dari Bapak Gubernur sudah memerintahkan kita, (belajar) tatap muka dimulai nanti bulan 8 (Agustus). Atas atensi Pak Gubernur itu, kami Pemko Medan mengikuti,” ujarnya.

Namun begitu, terang Bobby, Pemko Medan telah menyiapkan sarana dan prasarana di setiap sekolah di Kota Medan. Hal itu sebagai persiapan, apabila PTM jadi digelar. “Karena kita tidak mungkin grasak-grusuk menyiapkannya. Oleh karena itu kemarin, kita tetap laksanakan simulasi apabila diperkenankan sekolah tatap muka. Kita sedia payung sebelum hujan, kita tidak mau keselamatan anak-anak kita terancam,” terangnya.

Selain itu, Bobby juga menegaskan, jika dirinya telah memberikan instruksi kepada dinas terkait soal penerapan prokes PTM di Kota Medan. Disebutnya, hal itu bukan hanya tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tetapi juga harus ada peran dari Dinas Perhubungan. “Kita tidak mau di sekolahnya aman, tapi di angkutan umumnya malah tidak aman dan jadi penyebaran virus. Ini sudah saya intruksikan juga ke dinas perhubungan,” katanya.

Demokrat Dukung Gubsu Tunda PTM

Sementara, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mendukung kebijakan Gubsu Edy Rahmayadi yang kembali menunda pelaksanaan belajar tatap muka  yang semula dijadwalkan 12 Juli 2021. “Penundaan ini sangat tepat karena belajar tatap muka di sekolah bisa berpotensi menciptakan kluster baru penyebaran Covid-19. Apalagi saat ini terjadi lonjakan pasien Covid menyusul munculnya varian baru,” kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain kepada wartawan, Senin (5/7).

Meski demikian, Dinas Pendidikan dan pihak pengelola sekolah baik negeri maupun swasta diminta memperkuat proses belajar mengajar sistem daring atau online agar mutu pendidikan di Sumut tidak turun. “Sudah setahun lebih anak-anak kita mengikuti belajar sistem daring. Tentu dengan waktu yang sudah cukup lama itu seharusnya para guru dan siswa lebih nyaman menjalaninya dan wajar dinas pendidikan melakukan evaluasi agar semakin baik,” ucapnya

Herri juga berharap seluruh orangtua siswa memberikan perhatian dan pendampingan kepada anaknya agar belajar daring bebar-benar berjalan optimal sehingga anak-anak memahami dan menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.

“Salah satu yang harus diperhatikan agar belajar daring betul-betul tidak menurunkan mutu pendidikan adalah dengan menggelorakan semangat belajar daring, baik kepada siswa maupun guru. Jangan sampai belajar daring hanya sebagai sebuah rutinitas bekaka,” ucapnya.

Secara khusus, Herri berharap seluruh warga Sumut untuk betul- betul menjalankan protokol kesehatan agar pandemi covid tidak semakin melonjak melainkan menurun sehingga proses belajar tatap muka yang sudah sangat diinginkan oleh banyak fihak bisa dilaksanakan di Sumut.

Awas Learning Loss Gelombang II

Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli mengingatkan pemerintah, gagalnya PTM dilaksanakan pada bulan ini, berpotensi mengakibatkan terjadinya learning loss gelombang kedua. Untuk itu, dia meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mewaspadainya.

Penundaan PTM ini membuat anak-anak harus kembali menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, kata Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli, sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui kegagalan PJJ di Indonesia sehingga terjadi learning loss pada akhir 2020. ’’Dia berharap Januari 2021 PTM bisa kembali digelar agar kondisi learning loss tidak terulang,’’ ujarnya kemarin (4/7).

Namun, dengan kondisi saat ini, Ramli tidak bisa berharap banyak. Sebab, pada Januari PTM tak bisa dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, sejumlah uji coba PTM saat ini dihentikan. Terlebih, setelah pelaksanaan PPKM darurat, otomatis sekolah di Jawa-Bali tak bisa menyelenggarakan PTM terbatas. ’’Tantangan akan semakin parah karena serangan kedua Covid-19 ini mulai rentan bagi anak,’’ ungkapnya.

Ramli mengatakan, sebetulnya dampak learning loss tidak akan berhenti sekalipun sekolah dibuka dan diadakan PTM. Apalagi jika tidak ada kebijakan terkait pemulihan kemampuan belajar terlebih dahulu.

Berdasar penelitian Michelle Kaffenberger, dampak learning loss secara global pada peserta didik sangat besar terjadi pada siswa sekolah dasar. Dia menjelaskan bahwa siswa kelas III SD yang melewatkan waktu belajar enam bulan berpotensi kemampuannya tertinggal 1,5 tahun. Kemudian, siswa kelas I SD yang tidak belajar dalam waktu enam bulan akan mengalami ketertinggalan hingga 2,2 tahun. Learning loss juga berdampak panjang sehingga mengakibatkan masalah ekonomi dan sosial di masa depan.

Misalnya, siswa yang kehilangan kesempatan belajar selama 1,5 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 15 persen saat dewasa. Sementara itu, siswa yang kehilangan kesempatan belajar selama 2 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 20 persen saat dewasa.

Untuk mencegah learning loss, Ramli menyarankan para guru masuk ’’bengkel’’. Sebab, salah satu masalah serius PJJ di Indonesia pada awal pandemi adalah guru yang tidak mampu menggunakan teknologi. Setidaknya, ada lebih dari 60 persen guru yang tidak paham teknologi yang kemudian berakibat pada buruknya kualitas PJJ. “Data yang kami miliki, hanya 5,7 persen guru yang memiliki kemampuan dan kreativitas yang baik untuk menyajikan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan dan tetap berkualitas,’’ paparnya.

Sementara itu, 33 persen di antaranya bisa menggunakan teknologi dalam PJJ dengan kualitas seadanya. Karena itu, dia mengusulkan agar Kemendikbudristek menghentikan sementara seluruh proses belajar-mengajar. Tujuannya, yang dilatih dan melatih bisa berkonsentrasi penuh menemukan metode mengajar yang paling efektif secara digital. (map/adz/jpc)