MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mendukung kebijakan Gubsu Edy Rahmayadi yang kembali menunda pelaksanaan belajar tatap muka yang semula dijadwalkan 12 Juli 2021.
“Penundaan ini sangat tepat karena belajar tatap muka di sekolah bisa berpotensi menciptakan kluster baru penyebaran Covid-19. Apalagi saat ini terjadi lonjakan pasien Covid menyusul munculnya varian baru,” kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain kepada wartawan, Senin (5/7).
Meski demikian, Dinas Pendidikan dan pihak pengelola sekolah baik negeri maupun swasta diminta memperkuat proses belajar mengajar sistem daring atau online agar mutu pendidikan di Sumut tidak turun. “Sudah setahun lebih anak-anak kita mengikuti belajar sistem daring. Tentu dengan waktu yang sudah cukup lama itu seharusnya para guru dan siswa lebih nyaman menjalaninya dan wajar dinas pendidikan melakukan evaluasi agar semakin baik,” ucapnya
Herri juga berharap seluruh orangtua siswa memberikan perhatian dan pendampingan kepada anaknya agar belajar daring bebar-benar berjalan optimal sehingga anak-anak memahami dan menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.
“Salah satu yang harus diperhatikan agar belajar daring betul-betul tidak menurunkan mutu pendidikan adalah dengan menggelorakan semangat belajar daring, baik kepada siswa maupun guru. Jangan sampai belajar daring hanya sebagai sebuah rutinitas bekaka,” ucapnya.
Secara khusus, Herri berharap seluruh warga Sumut untuk betul- betul menjalankan protokol kesehatan agar pandemi covid tidak semakin melonjak melainkan menurun sehingga proses belajar tatap muka yang sudah sangat diinginkan oleh banyak fihak bisa dilaksanakan di Sumut (adz)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ir Irawan MAP ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Deliserdang. Penetapan ini sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/325/IV/2021 tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Deliserdang Periode 2020-2025. Dalam surat keputusan tersebut nama Bayu Sumantri Agung menjabat sebagai Sekretaris dan Wahyu Senin SE menjabat sebagai Bendahara.
Menurut Irawan, setelah dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) PAN Deliserdang dan diputuskan formatur, maka DPP PAN yang memutuskan dan menetapkan ketua DPD. “Saya dipercaya sebagai ketua, dan dibantu pengurus lainnya yang kebanyakan berusia milenial,” kata Irawan yang juga Ketua Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Deliserdang usai menerima salinan SK DPP PAN tersebut, Senin (5/7/2021).
Irawan yang sudah dua periode duduk di DPRD Deliserdang ini memaparkan, setelah menerima SK DPP PAN ini, bersama para kader lainnya di Deliserdang, ia memasang target untuk menambah kursi PAN menjadi delapan kursi. Target itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diraih, karena PAN Deliserdang pernah meraih kursi pimpinan DPRD pada periode 2014-2019. “Meski pada periode 2019-2024 ini kursinya turun menjadi empat kursi. Saya berkeyakinan pada 2024-2029 bisa meraih delapan kursi. Apalagi PAN ini memiliki organisasi otonom (Ortom) Barisan Muda (BAM) PAN, yang pada saat 2024 jumlah pemilih milenial akan bertambah, salah satu cara kami adalah memasukkan sebanyak 30 persen milenial dalam kepengurusan dan seluruh pengurus akan menjadi calon legislatif (Caleg) di wilayahnya masing-masing,” papar anggota DPRD Deliserdang asal daerah Pemilihan Percut Seituan dan Batangkuis.
Di dalam kepengurusannya ini, Irawan menjelaskan, para pengurus di DPD PAN Deliserdang wajib bersedia menjadi Caleg 2024-2029, sehingga sekarang ini sudah mulai dibagi wilayahnya. Sehingga para pengurus ini bisa bekerja untuk terus menyapa masyarakat. “Saya punya moto hidup, jangan pernah berharap apa-apa kalau kita belum pernah berbuat untuk masyarakat. Jadi mulai sekarang terus bekerja menyapa masyarakat, berbuat sebanyak-banyaknya untuk membantu masyarakat. Dengan begitu, kita kader PAN Deliserdang bisa menjadi harapan masyarakat,” katanya.
Terpisah, para pengurus Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah dan PD Aisyah Deliserdang menyambut baik diputuskannya Irawan menjadi Ketua DPD PAN Deliserdang. Ketua PD Muhammadiyah Deliserdang, H Ibnu Hajar M.Pd mengucapkan Tahniah kepada Irawan yang diamanahkan memimpin DPD PAN Deliserdang. Dia berharap, di bawah kepemimpinan Irawan, DPD PAN bisa bersinergi dengan Muhammadiyah Deliserdang dalam membangun ukhuwah, umat dan warga Deliserdang sesuai visi misi Bupati.
“Muhammadiyah terbuka kepada siapapun terkhusus yang punya komitmen dalm membangun dan mencerahkan. Muhammadiyah tidak berpolitik, tapi banyak kader Muhammadiyah yang berkiprah di PAN. Pesan kami, saudaraku Irawan tetaplah tawadhuk, teruslah berfastabiqul khairat,” pesannya.
Sementara itu, Ketua PD Aisyah Deliserdang, Yenny Dermawan menyampaikan harapannya kepada Ketua DPD PAN Deliserdang, Irawan untuk dapat lebih mampu memberikan perhatian besar terhadap kiprah perempuan dalam politik sebagai sarana Dakhwah.
“Sama-sama kita ketahui bahwa lahirnya PAN diawali dari hasil sidang Tanwir Muhammadiyah 5-7 Juli 1998. Jadi sudah sewajarnya PAN menjalin silaturahim yang erat bersama Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta memiliki andil dalam memperjuangan kepentingan dan cita-cita dari Aisyiyah Deliserdang. Semoga figur Bapak Irawan dapat merawat hubungan baik dengan Aisyiyah kedepannya,” harapnya. (adz)
Bibit tumbuhan eucalyptus yang ditanam hingga panen. Hutan pabrik ini dapat menyerap karbon dan menghasilkan udara bersih.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- PT Toba Pulp Lestari Tbk menanggapi tudingan miring yang dilontarkan oleh LSM mengenai kegiatan operasi perusahaan di wilayah Danau Toba yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
Direktur PT Toba Pulp Lestari, Jandres Silalahi mengatakan perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara legal berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah, yang meliputi izin operasional, izin investasi, dan izin kehutanan.
Untuk menjamin kegiatan operasional perusahaan tetap comply terhadap koridor sosial dan lingkungan, Toba Pulp Lestari juga menggandeng lembaga independen untuk melakukan audit terhadap aspek lingkungan dan sosial.
“Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Toba Pulp Lestari menjalankan kegiatan operasional secara professional dan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.,” kata Jandres.
Komitmen Terhadap Lingkungan
Toba Pulp Lestari mengambil pendekatan holistik untuk konservasi hutan alam dengan melakukan penilaian Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) pada setiap daerah baru yang ditargetkan untuk pengembangan.
Perusahaan tidak akan melakukan pengembangan terhadap daerah yang masuk kategori HCS dan HCV yang dalam hal ini adalah kawasan hutan lindung. Dari total gross luas pengelolaan hutan yang mencapai 167.912 hektare, perusahaan hanya mengalokasi sebanyak 70.074 hektare (42%) untuk Tanaman Pokok atau tanaman produksi sementara sisanya seluas 55.316 hektare (33%) dialokasikan untuk Tanaman Kehidupan dan 42,522 (25%) sebagai Kawasan Lindung.Meskipun perusahaan telah mengalokasikan 70.074 hektare untuk Tanaman Pokok/tanaman produksi, namun realisasi lahan yang dimanfaatkan hanya mencapai 48.000 hektare.
Ini karena di dalam merealisasikan kebutuhan tersebut, Toba Pulp Lestari harus memperhatikan aspek-aspek sosial, topografi, lingkungan serta aspek-aspek sustainability yang telah menjadi komitmen perusahaan, seperti HCV dan HCS.
Komitmen Terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat
Toba Pulp Lestari konsisten untuk selalu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang menjadi lokasi operasional perusahaan. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat baik dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan wanita maupun aparat Pemerintah terkait, Toba Pulp Lestari telah berhasil menyelesaikan sejumlah isu sosial yang terkait dengan lahan dengan berpedoman pada Permen LHK No.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam hal ini Toba Pulp Lestari berhasil melakukan penyelesaian masalah melalui program kerjasama kemitraan.
Dari 10 klaim lahan yang telah didaftarkan di KLHK, Toba Pulp Lestari bersama-sama dengan tokoh Pemerintah dan masyarakat setempat telah berhasil menyelesaikan 9 (sembilan) dari klaim tersebut melalui program kemitraan baik berupa Tanaman Kehidupan maupun Tumpang Sari (intercrop). Pendekatan kemitraan ini merupakan solusi terbaik karena terbukti memberi manfaat yang berkelanjutan dan pasti, khususnya buat masyarakat, pemerintah setempat maupun Negara.
Selain itu, Toba Pulp Lestari konsisten mengalokasikan dana untuk Community Development (CD)/Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 1% dari pendapatan bersih. Di mana dana tersebut dialokasikan untuk pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.
Persentase dana CD/CSR tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang biasanya mengalokasikan dari laba bersih.Dana CD/CSR digunakan untuk pendidikan dan budaya, investasi sosial, dan kemitraan. Dalam rangka kemitraan, upaya yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kerja sama kemitraan bisnis dengan masyarakat lokal dan memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dan juga memberikan modal usaha. Perusahaan juga berhasil meraih tiga Indonesia CSR Award (ICA) tahun 2020 yang diselenggarakan Corporate Forum For Community Development (CFCD) bekerja sama dengan BSN dan Kemenko PMK, ketiganya Platinum Award di bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat program Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Keterampilan serta 2 lagi di bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat program Kesehatan. (rel/ram)
ANTRE: Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, belum lama ini.DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, menetapkan aturan perjalanan penumpang pesawat berlaku mulai hari ini, Senin, 5 Juli 2021.
ANTRE: Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, belum lama ini.DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 45 Tahun 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Surat Edaran ini merupakan tindaklanjut dari SE Satuan Tugas Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021. “Aturan terbaru ini berlaku untuk mengatur pembatasan mobilitas orang saja, sedangkan untuk angkutan logistik tetap berjalan seperti biasa,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, dalam keterangannya, Minggu (4/7).
Bagi pelaku perjalanan yang melakukan penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa, dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin pertama) dan surat keterangan negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam.
“Aturan baru bagi calon penumpang jasa transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan vaksin dan surat keterangan negatif tes RT-PCR berlaku 2×24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa, dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan Bali,” tegas Novie.
Sementara itu, lanjut Novie, aturan mengenai pelaku perjalanan yang akan melakukan mobilitas selain di Pulau Jawa dan Bali, maka diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.
“Masyarakat yang hendak bepergian, hendaknya menyesuaikan persyaratan perjalanan transportasi udara, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat beberapa masyarakat ada yang belum melakukan vaksinasi. Khusus bagi yang belum vaksinasi dikarenakan alasan medis, maka wajib membawa surat keterangan dari dokter spesialis yang bersangkutan,” tuturnya.
Kemenhub terus mengajak masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat.
“Sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, agar semua pihak menjaga ketat protokol kesehatan, mengurangi mobilitas jika tidak ada hal yang mendesak,” pungkasnya. (jpc/saz)
LAYANI:
Pekerja melayani pelanggan isi ulang oksigen di agen isi ulang oksigen kawasan Joglo Raya, Jakarta, belum lama ini. Permintaan oksigen untuk kebutuhan medis rumahan meningkat 50 persen sejak pandemi Covid-19 mewabah di Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Melonjaknya penyebaran kasus konfirmasi positif Covid-19 pada Juni lalu, menyebabkan kebutuhan alat kesehatan menjadi meningkat. Satu alat kesehatan yang meningkat adalah oksigen tabung.
LAYANI:
Pekerja melayani pelanggan isi ulang oksigen di agen isi ulang oksigen kawasan Joglo Raya, Jakarta, belum lama ini. Permintaan oksigen untuk kebutuhan medis rumahan meningkat 50 persen sejak pandemi Covid-19 mewabah di Jakarta.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selama masa pandemi ini, terjadi lonjakan kebutuhan oksigen tabung pada sektor medis, kebutuhan setiap harinya mencapai 800 ton.
“Karena itu, kita perlu memanfaatkan sektor oksigen industri untuk ke sektor medis,” ungkap Luhut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/7).
Diketahui, saat ini terdapat cadangan produksi sebesar 225 ribu ton per tahun, yang dapat dimanfaatkan. Apabila jumlah ini dinilai kurang, pasokan gas oksigen untuk industri dapat dialihkan untuk kebutuhan medis. Kemudian, peraturan penggunaan produk dalam negeri juga menjadi perhatian Luhut. “Impor dapat dilakukan jika barang tersebut masih belum diproduksi di dalam negeri, dan volumenya tidak mampu memenuhi kebutuhan,” imbuhnya.
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi juga menjelaskan, pihaknya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membantu Tim Satgas Covid-19 dalam hal pemenuhan suplai farmasi dan alat kesehatan untuk setiap provinsi. “Serta Kejaksaan RI dan BPKP agar ikut juga mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,” jelasnya.
Dalam hal ini, perlu koordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), LKPP, dan BPOM, untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan nasional melalui industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri pada masa PPKM darurat.
Kemenperin juga diminta mengatur produsen oksigen untuk mengalokasikan 90 persen produksi oksigennya untuk kebutuhan medis di Pulau Jawa dan Bali. “Arahan-arahan yang disampaikan Pak Menko ini semua, dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan produk farmasi dan alat kesehatan selama pandemi Covid-19, dan kemandirian nasional khususnya pada produk-produk dengan jumlah permintaan yang tinggi,” ujar Jodi.
Sementara itu, PPKM Darurat sudah diberlakukan sejak 3 Juli lalu. Sebagian masyarakat pun panik dan memborong berbagai kebutuhan. Di sisi lain, ada masyarakat yang membutuhkan segera obat-obatan dan oksigen tabung akibat positif Covid-19. Hal ini tentunya sangat miris, mereka yang membutuhkan tidak memiliki akses untuk mendapatkannya dan mengancam keselamatan jiwa.
Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh pun mengingatkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, yang menegaskan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan masker hukumnya haram. Termasuk memborong obat-obatan, vitamin, oksigen tabung yang menyebabkan kelangkaan, sehingga orang yang membutuhkan dan bersifat mendesak, tidak dapat memperolehnya.
“Penimbunan kebutuhan pokok tersebut tidak diperkenankan sekalipun untuk tujuan jaga-jaga dan persediaan, sementara ada orang lain yang membutuhkan secara sangat mendesak,” tegas Asrorun, Minggu (4/7).
Dalam hal ini, aparat perlu mengambil langkah darurat mengendalikan situasi, menjamin ketersediaan, mencegah penimbunan, dan menindak oknum yang mengambil keuntungan dalam kondisi susah. Pihaknya juga meminta pemerintah memastikan ketercukupan dan ketersediaan oksigen, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan pokok masyarakat secara merata. Juga melakukan penindakan hukum kepada orang atau korporasi, yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menahan dan atau mempermainkan harga, sehingga menyebabkan kelangkaan serta harga membumbung tinggi.
Selain itu, Asrorun pun mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk bahu membahu mendukung membantu korban Covid-19 agar dapat memperoleh layanan kesehatan, termasuk ketersediaan oksigen, obat-obatan, dan vitamin. (jpc/saz)
WEBINAR: PPM Manajemen menggelar webinar nasional bertajuk Transformasi Manajemen Pemerintah dan Korporasi Menghadapi Perubahan di Era Pandemi dan Digital yang diadakan PPM Manajemen, Sabtu (3/7).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masa pandemi global Covid-19 dinilai menjadi momentum terbaik untuk melakukan transformasi manajemen agar mampu bertahan dan bangkit dari krisis yang sudah berjalan hampir satu setengah tahun ini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta atau dunia usaha juga menjadi unsur penting lain dalam menghadapi tiga disrupsi besar yang tengah dihadapi Indonesia saat ini: disrupsi digital, milenial dan pandemi. Benang merah transformasi dan kolaborasi ini mengemuka dalam webinar nasional ‘Transformasi Manajemen Pemerintah dan Korporasi Menghadapi Perubahan di Era Pandemi dan Digital’ yang diadakan Pendidikan Pelatihan Manajemen (PPM), Sabtu (3/7).
WEBINAR: PPM Manajemen menggelar webinar nasional bertajuk Transformasi Manajemen Pemerintah dan Korporasi Menghadapi Perubahan di Era Pandemi dan Digital yang diadakan PPM Manajemen, Sabtu (3/7).
Webinar nasional ini diadakan sebagai bagian dari HUT ke-54 PP Manajemen dan menghadirkan beberapa narasumber utama yakni Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2016-2019); dan Enggartiasto Lukita, (Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2016-2019).
Dalam pengantar acara, Shanti Poesposoetjipto, Ketua Pembina Yayasan PPM, menyampaikan dengan sinergi antara pemerintah dan korporasi diharapkan akan melewati tantangan “Karena bersama kita pasti bisa, insyallah, lolos dari tantangan-tantangan yang kita hadapi khususnya din saat ini yang cukup kritis dan dirasakan insan yang berada di negara tercinta kita ini,” ujar Santi.
“Insya Allah kita bisa tetap menjaga kelangsungan eksistensi Indonesia dan masa depan, apapun bentuk disrupsi yang harus kita hadapi. Looking to the future,” pungkas Shanti.
Dalam kesempatan tersebut, Rudiantara menegaskan masa pandemi justru menjadi momentum untuk melakukan tranformasi manajemen. “Kita sedang dalam momentum terbaik untuk bertransformasi. Mumpung pandemi,” ungkap Rudiantara. Hal ini didorong karena pandemi dan teknologi telah membentuk wajah ekonomi baru yang berbasis digital,” tambahnya lagi. Oleh karenanya, membangun ekosistem dan berkolaborasi, jelas Rudiantara, menjadi sebuah keniscayaan karena akan membawa efisiensi.”Tidak semua pihak harus reinvent the wheel, membangun segala sesuatu dari nol,” jelas Rudiantara.
Dalam kesempatan sama, Rudiantara mendorong Pemerintah turut melakukan transformasi dari regulator menjadi fasilitator dan akselerator dengan pendekatan light touch regulation. Narasumber lain, Enggartiasto menegaskan tidak ada kata ‘mundur; meski Indonesia tengah berada di masa krisis sebagai dampak dari pandemi global Covid-19. “Seluruh stake holder harus tetap bergerak maju. Pemerintah, korporasi, dan masyarakat harus mengubah paradigma dan perilaku,” ujar Enggartiasto. Enggar melihat, pendidikan menjadi salah satu kunci kemajuan sehingga perlu adaptif terhadap perubahan yang ada.
Ia melihat belum semua pendidikan tinggi menghasilkan lulusan yang benar-benar siap kerja. Secara optimis, Enggartiasto melihat pandemi sebagai sebuah blessing in disguise (berkah di tengah kesulitan). Pandemi, jelas Enggar, telah membuat bisnis logistik dan online shopping tumbuh dengan pesat. Era digital juga dipandangnya telah memperluas akses internasional tanpa batas sehingga membuka kesempatan kerja tanpa batas bagi pekerja generasi muda.
“Cermati perubahan perilaku dan gaya hidup manusia, gunakan data tersebut untuk pengembangan usaha,” pesan Enggartiasto.
Webinar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-54 PPM Manajeman dengan mengusung hastag #PantangBerhentiBerkarya dan Ayo! #BangkitRaihBersama PPM Manajemen! Sejak Pandemi melanda awal 2020, PPM Manajemen bergerak mengusung #PantangBerhentiBerkarya, sebuah manifestasi untuk terus mendukung karya insan Indonesia di tengah pandemi.
Lalu di tahun ini PPM Manajemen mengajak seluruh insan Indonesia untuk #BangkitRaihBersama dari imbas pandemi yang terjadi. Saat ini PPM Manajemen sebagai lembaga manajemen pertama di Indonesia menyediakan solusi jasa layanan terintegrasi melalui, Program Pengembangan Eksekutif, Asesmen SDM, Sekolah Tinggi Manajemen, Riset dan Konsultansi, Pembelajaran Inggriya (In-House Learning), Publikasi & Seminar, Program Pelatihan Sertifikasi, dan Solusi Teknologi Pembelajaran. Shanti Poesposoetjipto, Ketua Pembina Yayasan PPM, berharap lembaga manajemen pertama di Indonesia ini selalu hadir dan berkontribusi nyata untuk bangsa Indonesia juga demi kemajuan praktik dan ilmu manajemen Indonesia. “Didirikan pada tahun 1967, PPM Manajemen telah menjadi mitra bagi berbagai organisasi, baik organisasi pemerintah, BUMN, swasta, maupun organisasi nirlaba dalam berbagi pengalaman di bidang pembelajaran teori dan praktik manajemen,” ungkap Shanti. “Tidak hanya itu, PPM Manajemen juga menjadi mitra bagi para pemimpin dan calon pemimpin masa depan dalam upayanya mengembangkan keahlian ilmu manajemen,” tambahnya. (bbs/azw)
Ia juga berharap, webinar nasional ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pencerahan agar lembaga pemerintah maupun korporasi di Indonesia mampu melakukan transformasi yang tepat untuk dapat bertahan, bahkan tumbuh berkembang dalam situasi pandemi dan era digital saat ini. (bbs/azw)
TANAM POHON: Siswa SD saat menanam pohon di sekolah beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bumi yang kita cintai ini tentu harus terus dirawat dengan baik. Seperti menjaga kelestarian lingkungannya. Sebab, kelestarian alam merupakan salah satu warisan yang akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Apapun perilaku menjaga lingkungan dapat berdampak baik terhadap keberlangsungan bumi. Maka semua bisa dimulai sejak dini.
TANAM POHON: Siswa SD saat menanam pohon di sekolah beberapa waktu lalu.
Dalam webinar Edukasi Lingkungan bertema ‘Berbagi Cerita: Menjaga Bumi, Melestarikan Alam’ yang dilaksanakan pada Selasa, 29 Juni 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjadi pembicara.
Menurutnya, perilaku yang paling mudah untuk menjaga lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah menjadikan beban pada lingkungan atau alam. Dia menegaskan akan pentingnya mengurangi timbunan sampah. Sudah saatnya masyarakat memisahkan barang-barang yang tidak dipakai yang masih bisa diolah atau dipakai lagi.
Penggunaan plastik sekali pakai juga harus dihindari agar tidak menambah sampah plastik, sehingga lingkungan sekitar tidak kotor atau banyak sampah. “Jangan sampai sampah mengotori sumber-sumber air seperti sungai, laut, danau dan mata air, agar airnya tetap bersih dan bermanfaat. Dan jangan lupa, kita juga harus menerapkan budaya hemat air, memakai air seperlunya,” terangnya seperti dikutip dari laman Direktorat SD Kemendikbud Ristek.
Selain itu, Siti Nurbaya juga mengatakan bahwa kebiasaan baik menjaga lingkungan ialah dengan menanam pohon. Tentu dengan menanam pohon dapat menjaga air tetap tersedia, mengurangi banjir di musim hujan, mendapatkan udara untuk persediaan di musim kemarau, dan mencegah bencana longsor.
Menurutnya, orang harus menanam sebanyak-banyaknya pohon seumur hidup. Paling tidak 25 batang pohon setiap orang seumur hidupnya, yakni ditanam: 5 pohon saat di SD, 5 saat SMP, 5 saat SMA, dan 5 saat kuliah 5 lagi saat menikah “Jangan lupa pohonnya dirawat dan dipelihara juga,” pesannya.
Ia juga mengajak agar anak-anak Indonesia tetap bersemangat dan terus belajar untuk mencintai flora dan fauna. Banyak jenis tanaman dan satwa yang unik terancam punah karena krisis alam. Siti menyampaikan apresiasi kepada para guru, komunitas pendidikan dan pendongeng atas semua sumbangsih bagi pendidikan di Indonesia, secara khusus bagi pendidikan lingkungan. “Saya berharap kita dapat saling bertukar informasi dan pengalaman untuk memajukan dunia pendidikan, menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan,” harapnya. Sementara, Dra Sri Wahyuningsih MPd, Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek meminta masyarakat harus sama-sama belajar bagaimana menjaga lingkungan hidup serta memahami pentingnya kelestarian alam.(bbs/azw)
Terlebih anak-anak dari sejak dini harus diperkenalkan dengan kegiatan menanam atau berkebun. Maka tugas orangtua juga harus mengajarkan pada anaknya.
“Sekecil apapun lahan yang ada harus bermanfaat, misalnya menanam cabai, jahe, kunyit dan lainnya. Minimal untuk kebutuhan dapur. Tanami juga lingkungan sekitar kita dengan penghijauan,” uangkap Sri Wahyuningsih.
“Ayo kita biasakan menanam pohon, jangan buang sampah sembarangan, itu semua untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga keseimbangan lingkungan,” katanya.
“Semua juga untuk kehidupan lebih baik, untuk masyarakat Indonesia dan dunia agar kita semua sehat dan kuat menjalankan kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.(bbs/azw)
KETERANGAN: Mendikbudristek Nadiem Makarim saat memberi penjelasan di hadapan pegawai, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan ada beberapa keuntungan bila menjadi guru PPPK. Hal pertama, perubahan status dari honorer ke ASN PPPK akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.
KETERANGAN: Mendikbudristek Nadiem Makarim saat memberi penjelasan di hadapan pegawai, beberapa waktu lalu.
Kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. “Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru PPPK, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia,” ucap dia melansir laman Kemendikbud Ristek, Minggu (4/7).
Ketiga, program guru PPPK juga menjadi alternatif rekrutmen. “Berdasarkan Dapodik tahun 2020, sebanyak 59 persen guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS,” ucap Menteri Nadiem.
Sebagai upaya untuk menyukseskan target seleksi satu juta guru profesional menjadi PPPK, ujian seleksi akan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni di bulan Agustus, Oktober, dan Desember. “Sehingga pendaftar memiliki tiga kali kesempatan untuk mencoba,” bilang Nadiem. Selain itu, Kemendikbud Ristek menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi yang dapat diakses secara daring di platform Guru Belajar dan Berbagi. “Besar harapan kami agar program seleksi guru PPPK dapat mengatasi tantangan kurangnya ketersediaan guru profesional,” jelas dia.
Selain itu, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, dia juga berharap program guru PPPK dapat meningkatkan jaminan kesejahteraan Ibu dan Bapak guru, sebagai garda depan pendidikan dan masa depan Indonesia. Nadiem menceritakan, dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini, Indonesia membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru. Namun, di lapangan hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah membuka seleksi guru PPPK yang perekrutannya dilakukan tahun ini. Seleksi Guru PPPK ini diselenggarakan bersama dengan Kementerian Pendayagunanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta pemerintah daerah. Seleksi guru PPPK diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021. Dukungan alokasi gaji guru PPPK telah dipastikan Kemenkeu melalui dana alokasi umum (DAU).
Kemudian, Kemendagri memastikan anggaran gaji bagi guru PPPK yang terpilih dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, proses pengusulan formasi guru PPPK disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Adapun seleksi ASN guru PPPK dilaksanakan oleh BKN.
Dengan adanya program guru PPPK, pemerintah membantu honorer yang mengabdi di selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS,” pungkasnya. (bbs/azw)
PERKENALKAN: Indra Kesuma selaku Co Founder & Chief Executive Officer saat memperkenalkan Botxcoin di Medan, Minggu (4/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Investasi mata uang digital atau cryptocurrency di Indonesia, memiliki pasar dan peminat yang baik. Dengan BotXcoin merupakan karya anak bangsa hadir di Indonesia dan resmi diperkenalkan di Kota Medan, Minggu (4/7).
PERKENALKAN: Indra Kesuma selaku Co Founder & Chief Executive Officer saat memperkenalkan Botxcoin di Medan, Minggu (4/7).
Peluncuran BitXcoin kepada masyarakat luas ini dihadiri langsung oleh Indra Kesuma selaku Co Founder & Chief Executive Officer, Randi Setiadi selaku Co Founder & Chief Operating Officer, Erwin selaku Co Founder & Chief Technology Officer.
Kemudian, juga dihadiri oleh Rio Irwanto Lim selaku Co Founder & commissioner, Agusman Surya selaku Co Founder & commissioner, Denny Sutomo selaku Co Founder & commissioner, Jemmy Hasjem selaku Co Founder & Technology Advisor, Ignatius Aris selaku Technology Advisor
Indra menjelaskan bahwa project Botxcoin adalah copy trading platform menggunakan jaringan teknologi blockchain sehingga memungkinkan transaksi terjadi secara transparan dan jauh lebih aman.
“Kita akan melakukan sosialisasi BotXcoin ke kota-kota, termasuk ke desa-desa. Karena, pandemi membuat kita kesulitan. Tapi, kita melakukan secara online,” sebut Indra kepada wartawan.
Dengan hadirnya BotXcoin ini, Indra mengatakan masyarakat Indonesia tidak perlu menginvestasikan uangnya keluar negeri. Karena, Negera ini memiliki crypto dan bitcoi produk anak bangsa.
“Dari BotXcoin ini, warga negara dapat menginvestasikan uangnya dan mendapatkan keuntungannya. Menteri keuangan sendiri yang ngomong ya, ibu Sri Mulyani. Orang Indonesia bekerja keras, tapi uangnya tidak bekerja keras. Kenapa negara lain, menjadi negara maju. Negara kita, negara berkembang. Tapi, tidak perlu bersedih. Orang Indonesia bekerja keras dan uangnya ikut bekerja keras. Pastinya, perekonomian kita ikut baik juga,” jelasnya.
Indra mengatakan Crypto dan bitcoin digadang-gadang akan menjadi investasi masa depan. Selama 3 tahun Botxcoin listing di exchange luar negeri, akhirnya di tahun ini BotXcoin berhasil masuk ke Indonesia. Tentu semuanya melalui perjalanan panjang. Tapi hal tersebut tak menyurutkan semangat tim BotXcoin. Kenaikan sebanyak 4.000% dari 3 tahun lalu juga menjadi bukti bahwa BotXCoin telah berhasil menjadi Crypto anak Bangsa yang membanggakan.
“Kita akan melakukan sosialisasi BotXcoin ke kota-kota, termasuk ke desa-desa. Karena, pandemi membuat kita kesulitan. Tapi, kita melakukan secara online. Pemasaran kita utama itu, edukasi dan sosialisasi tersampaikan dulu. Manfaatnya ini, dan gunanya ini. Semakin banyak tahu, semakin bagus,” sebut pria kerap disapa dengan Indra Kenz.
Indra mengungkapkan project Botxcoin adalah copy trading platform menggunakan jaringan teknologi blockchain sehingga memungkinkan transaksi terjadi secara transparan dan jauh lebih aman. Sehingga nantinya BotXcoin dapat menjadi salah satu “token masa depan” yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Tujuan dari proyek ini adalah untuk memanfaatkan robot perdagangan (Aplikasi BOTX) dan membangun pertukaran perdagangan multi cryptocurrency (BOTXPRO). BotXCoin berdiri sejak 2018 di atas blockchain Ethereum (ERC20),” sebutnya.
BotXCoin menargetkan penggunanya adalah mereka yang sudah memiliki akun exchange dan berusia 18 tahun keatas. Tapi tak menutup kemungkinan untuk mereka yang baru-baru saja menjajal dunia Crypto untuk memulai dengan BotXCoin.
“Kenapa harus melirik BotXCoin?. Karena Bitcoin/Crypto adalah inovasi perkembangan teknologi sistem keuangan. Sangat aman, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa di hack. Kenaikan capital gain sangat tinggi dan emungkinan pengiriman lintas negara dengan sangat mudah,” tutur Indra.
Untuk diketahui, BotXCoin memiliki rating coinmarketcap tertinggi di Indonesia. BotXCoin saat ini menduduki TOP 250 CMC di seluruh dunia. Dalam 3 tahun terakhir BotXCoin mengalami kenaikan capital gain 4.000%. Visi Misi dan Roadmap yang jelas hingga 2025. Berdiri di salah satu platform Blockchain terbaik yaitu Ethereum (ERC20)
“Seperti yang kita tahu, market Crypto sangatlah fluktuatif, begitu juga dengan kenaikan dan penurunan yang bisa terjadi dalam waktu sangat singkat. Market Crypto yang masih sangat kecil dibandingkan dengan mata uang digital lainnya, supply demand dan usia yang terbilang cukup baru menjadi tantangan untuk BotXCoin menjadi pionir di bidang Cryptocurrency,” katanya.
Daftarkan diri anda di Exchange Crypto yang listing BotXCoin. Lakukan trading BotXCoin melalui proses beli, jual, dan simpan. Dan jangan lupa untuk bergabung di komunitas BotXCoin yang telah kami siapkan untuk Anda, GRATIS! Terakhir pastikan anda sudah mem follow instagram BotxCoin untuk mengikuti update project BotXCoin kedepannya.
Harga BotXCoin yang akan terus naik seiring perkembangan project yang akan dilakukan, menjadi salah satu alasan kita semua harus mencoba karya anak bangsa yang satu ini. Apalagi sebentar lagi BotXCoin akan segera listing di exchange Indonesia yang tentunya akan berpotensi untuk mencapai capital gain yang sangat besar.
“Mari dukung Indonesia untuk mendunia melalui Crypto anak bangsa,” pungkasnya.(gus/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Posisi 2 direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut), yang pada medio Juni 2021 lalu dicopot Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, kembali dibuka tahapan seleksi. Yakni untuk jabatan Direktur Air Minum dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
Tahapan yang sama juga berlaku untuk Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), dan Direktur Produksi dan Pengembangan PT Perkebunan. Pengumuman soal seleksi terbuka 4 jabatan Direksi BUMD Pemprov Sumut ini sebagaimana dinukil melalui laman resmi milik Pemprov Sumut di www.sumutprov.go.id, Minggu (4/7).
Penjabat Sekdaprov Sumut, sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Afifi Lubis dalam pengumuman itu menyampaikan, pendaftaran dapat dilakukan pada 29 Juni-7 Juli 2021. Berkas pendaftaran diantar langsung atau dikirimkan ke Sekretariat Pansel Pemilihan Direksi BUMD Provinsi Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, pada hari kerja pukul 08.00-15.00 WIB.
Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 10 Juli, melalui website Pemprov Sumut https://www.sumutprov.go.id. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti ujian tertulis keahlian, penulisan makalah, psikotes, dan penilaian akhir.
“Ketentuan dan syarat pendaftaran, antara lain berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun 0 hari, pada saat tanggal mendaftar sebagai peserta seleksi. Kemudian berijazah paling rendah S1 dan memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum, dan pernah memimpin tim. Selain itu, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana,” tulis pengumuman Nomor: 01/PS/PROVSU/VI-2021 tersebut.
Khusus direksi di internal PDAM Tirtanadi, sebelumnya Gubernur Edy, selaku pemegang saham mayoritas, mencopot Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie, dan Direktur Air Minum Jhoni Mulyadi. Keduanya dicopot melalui surat keputusan tertanggal 10 Juni 2021.
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Kabir Bedi menyebutkan, keputusan itu merupakan hasil penilaian dari Kuasa Pemilik Modal (KPM), dan Dewan Pengawas.
“Iya betul. Jadi itu Pak Gubernur, KPM, menyampaikan itu. Akan ada evaluasi 6 bulan dan satu tahun. Jadi ini dievaluasi per 6 bulan. Karena saya kan dilantik November (2020),” ungkap Kabir, menjawab wartawan via telepon seluler, belum lama ini.
Saat dilantik lalu, lanjut Kabir, Gubernur Edy telah meminta setiap direksi agar bisa menunjukkan kinerja yang optimal demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Nah, ini sudah 7 bulan, jadi ini evaluasi pertama, inilah hasilnya. Jadi pergantian dan pengangkatan itu, merupakan hal biasa. Kalau memang ternyata kinerjanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, akan dievaluasi,” pungkasnya. (prn/saz)
