MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan memastikan akan menyelesaikan pendistribusian 123 ribu lebih paket bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat Kota Medan dalam pekan ini. Bantuan tersebut terdiri dari 51.801 paket tahap awal, dan 72 ribu lebih paket tambaham. Sehingga keseluruhannya berjumlah lebih dari 123 ribu paket.

“Targetnya, Minggu (8/8) nanti, sudah selesai disalurkan semuanya, yang paket 123 ribu lebih itu,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis, Kamis (5/8).

Dari total 123 ribu lebih paket Bansos PPKM Darurat Pemko Medan, lanjut Endar, pihaknya mengaku telah merampungkan pendistribusian 84.177 paket, atau sekitar 68 persen lebih. Namun dia meyakini, jumlah itu mencapai lebih dari 70 persen, hingga Rabu (4/8) lalu.

“Per Rabu (4/8) lalu, total yang sudah didistribusikan sebanyak 84.177 paket. Itu sudah termasuk 51.801 paket tahap awal, per hari ini (kemarin, red). Tapi saya belum dapat datanya, karena sedang disalurkan. Tapi yang pasti per hari ini (kemarin), pendistribusian akan melampaui 70 persen,” imbuh Endar.

Terpisah, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan, setelah menyelesaikan pendistribusian 123 ribu lebih paket bansos, baik fase pertama maupun fase kedua dengan anggaran Rp33 miliar, Pemko Medan segera menyalurkan bantuan sosial yang diterima Pemko Medan dari para donatur.

“Saat ini Pemko Medan banyak sekali menerima donasi dari pelaku usaha, BUMN, dan lainnya. Jadi, kalau penyaluran distribusi bansos fase kedua sudah selesai, berikutnya bansos dari donasi akan disalurkan,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, saat ini Pemko Medan sedang mengatur teknis agar paket bansos yang disalurkan dari donasi dapat sesuai atau sama dengan paket bansos yang disalurkan dari APBD Kota Medan, yakni setiap paketnya terdiri dari 20 kilogram beras, 2 kilogram gula, dan 1 liter minyak goreng.

“Karena jumlah kilogramnya (bantuan) berbeda. Misalnya beras, yang dibagikan itu kan 20 kilogram per paket, sedangkan beras yang diterima dari donasi ada yang 10 kilogram, 15 kilogram, dan lainnya, jadi kalau tidak disamakan 20 kilogram, masyarakat akan protes, karena jumlah bantuannya tidak merata,” kata Bobby.

Lebih lanjut Bobby mengatakan, saat ini 123 ribu paket bansos dari Pemko Medan sedang dimaksimalkan penyalurannya. Paket bantuan tersebut disiapkan oleh Bulog, sedangkan Bulog memiliki keterbatasan dalam menyediakan paket bansos tersebut.

“Ada jumlah tonase yang bisa dikeluarkan Bulog per hari,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Hal ini pun dirasa semakin memberatkan kehidupan sejumlah masyarakat. Keluhan itu datang dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan. Mereka mengaku, kondisi ekonomi 5.000 lebih sopir angkutan kota (angkot) akan semakin sulit.

“Semakin diperpanjang (PPKM Level 4), makin panjang pula kesengsaraan kami. Intinya begitu. Di Medan saja sopir angkot (yang tergabung Organda) ada 5 ribu orang lebih. Mereka ini sebenarnya sudah tak mampu lagi dengan kondisi seperti saat ini,” ungkap Ketua Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe, Kamis (5/8).

Lebih lanjut Gomery mengatakan, pemerintah memang menetapkan kebijakan PPKM Level 4 untuk niat yang baik, yakni memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tapi, ada dampak ataupun persoalan sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan solusi dari setiap kebijakan yang diambil.

“Yang ada saat ini, mereka membuat kebijakan tapi tidak memberi solusi. PPKM ini sangat mematikan ekonomi para sopir, pemerintah tahu betul itu, tapi mereka pura-pura tidak tahu, sehingga tidak mersa berkewajiban dalam memberi solusi untuk para sopir,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan, jauh sebelum PPKM Level 4 diberlakukan, ekonomi para sopir angkot sudah terpuruk. Pasalnya sejak pandemi masuk ke Kota Medan, pemerintah menetapkan para siswa untuk belajar secara daring dari rumah. Alhasil para siswa tidak berangkat ke sekolah, sehingga tidak membutuhkan alat transportasi dalam kesehariannya. Sopir angkot pun kehilangan omzet yang sangat besar karena hal itu.

“Sekarang ditambah lagi dengan PPKM Level 4. Mall-mall, cafe, restoran, semua tidak bisa beroperasi, sedangkan para pekerja di tempat-tempat itu adalah para penumpang kami. Jadi pertanyaannya, siapa lagi penumpang kami sekarang? Anehnya, sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk kami,” keluh Gomery.

Gomery menjelaskan, sejak PPKM Darurat pada 12 Juli lalu berlaku, dan diperpanjang dengan PPKM Level 4 yang akan terus berlaku sampai 9 Agustus, kondisi sopir angkot dan keluargnya cukup memprihatinkan. Jangankan untuk mencari uang setoran, untuk biaya hidup sehari-hari saja, saat ini para sopir angkot sudah tidak mampu.

“Di sisi lain, saat kondisi ekonomi kami semakin terpuruk, bus BTS (Buy The Service) justru tetap beroperasi secara gratis. Lagi-lagi kami pertanyakan, di mana keadilan untuk kami?” ujarnya lagi.

Untuk itu, sambungnya, Organda Kota Medan pun meminta beberapa hal kepada pemerintah dalam kondisi PPKM Level 4 saat ini. Pertama, mereka meminta agar pemerintah segera memberikan bantuan sosial kepada para sopir. Sebab, saat ini para sopir sudah tidak mampu lagi dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kedua, Organda Kota Medan meminta kepada Pemko Medan segera menetapkan tarif untuk Bus Trans Metro Deli atau BTS di Kota Medan. Pasalnya, beroperasinya bus BTS secara gratis, sangat mempengaruhi penurunan jumlah penumpang angkot secara signifikan.

“Dan kami juga sangat berharap agar PPKM Level 4 ini tak lagi diperpanjang setelah 9 Agustus. Dengan demikian mall-mall, cafe, restoran, dapat kembali dibuka, sehingga para penumpang kami bisa kembali bekerja dan menggunakan jasa angkot sebagai transportasinya,” harap Gomery.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan H Rajuddin Sagala, mengaku sangat setuju, bahkan mendukung keinginan Organda Kota Medan agar PPKM Level 4 tak lagi diperpanjang setelah 9 Agustus mendatang. Pasalnya, saat ini Rajuddin menilai, sudah terlalu banyak warga Kota Medan yang terpuruk ekonominya, bahkan tak lagi mampu untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

“Kami akui, sopir angkot menjadi satu di antara pihak yang sangat terdampak akibat pandemi ini. Mereka memang tak dilarang beroperasi, tapi para penumpang mereka yang tak lagi menggunakan jasa mereka. Kenapa? Karena pelajar tak lagi ke sekolah, dan mayoritas para pekerja sudah tidak lagi berangkat ke tempat kerjanya,” tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan PPKM Level 4 ke depannya. Pasalnya, aturan-aturan di dalamnya sangat berdampak pada terpuruknya ekonomi masyarakat.

“Kami berharap PPKM Level 4 tidak lagi diperpanjang setelah ini. Harapan kami, mall-mall, restoran, cafe, dapat dibuka kembali secara bertahap. Dengan demikian, geliat ekonomi kembali ada, dan sopir angkot, satu pihak yang akan terbantu karenanya,” pungkas Rajuddin. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) berpacu mendorong pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di Tanah Air.

Wujud komitmen PLN terealisasi melalui penambahan pasokan energi bersih di Sumatera Utara lewat hadirnya pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) Pasir Mandoge berkapasitas 2×1 megawatt (MW).

Menandai masuknya ke dalam sistem, penandatanganan berita acara Commercial Operation Date (COD) PLTBg Pasir Mandoge 2×1 MW pun dilakukan antara PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara dengan PT Karya Mandoge Energi pada Selasa, (3/8).

Penandatanganan ini merupakan tindaklanjut penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dilakukan di Kantor PLN UIW Sumatera Utara pada April 2021 lalu.

PLTBg Pasir Mandoge memanfaatkan limbah cair (POME) dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV. PLN membeli listrik dari PT Karya Mandoge Energi dengan harga Rp 1.018 per kilowatthour (kWh).

Pembangkit ini dibangun dengan investasi Rp 42 miliar dan diperkirakan dapat memproduksi listrik 15 GWh per tahun.

“Kehadiran pembangkit ramah lingkungan ini bakal semakin memperkuat sistem kelistrikan Sumatera Utara,” kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Pandapotan Manurung.

Pandapotan berharap, pengoperasian PLTBg Pasir Mandoge dapat mengurangi dampak lingkungan akibat emisi gas rumah kaca, meningkatkan rasio elektrifikasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut.

“PLN terus mengembangkan energi bersih dan ramah lingkungan sesuai semangat dasar transformasi Green,” tuturnya.

Yudhistira Wiryawan, Direktur PT Karya Mandoge Energi turut mengapresiasi kerja sama ini. Ia menyebutkan, PLTBg Pasir Mandoge telah masuk dalam sistem kelistrikan melalui jaringan distribusi 20 kV yang dioperasikan oleh PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar sejak akhir bulan lalu.

“PLTBg Pasir Mandoge telah memperkuat sistem kelistrikan Sumatera Utara sejak 23 Juli lalu,” ujar Yudhistira. (ila)