MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak bisa dipungkiri, masyarakat Sumatera Utara yang hendak mengikuti program vaksinasi saat ini terpaksa harus sabar menunggu. Itu disebabkan, ketersediaan stok vaksin Covid-19 sudah menipis.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, adapun pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya, saat ini tengah kekosongan stok vaksin Corona. Kondisi itu sudah terjadi sejak dua pekan belakangan ini, Lantas apa sikap Gubernur sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi, akan kondisi tersebut?

Menjawab wartawan perihal ini lagi, Edy menyebut, bahwa vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan saat ini tengah proses pengiriman dari Jakarta.

“Vaksin nanti dikirim dari Jakarta. Lagi proses pengiriman. Vaksin belum tau saya jumlahnya, rencana sebanyak-banyaknya,” kata dia, Senin (26/7).

Ketersediaan vaksin ini sudah barang tentu untuk mendukung program vaksinasi di Indonesia terkhusus Sumut, tetap bisa berjalan sesuai target yang telah direncanakan pemerintah pusat.

Apalagi saat ini di Sumut, diakui Edy, realisasi vaksinasi baru mencapai 13 persen. Oleh sebab itu, Sumut masih membutuhkan banyak vaksin Covid-19. Tujuannya, demi tercapai kekebalan imunitas kelompok (herd immunity).

“Kita kan sekarang baru 13 persen. Berarti masih butuh banyak lagi,” ujarnya.

Adapun salah seorang warga, Ardanik, mengaku gagal untuk disuntik dosis vaksin tahap kedua pada minggu lalu. Menurut keterangan pihak Puskesmas Patumbak, saat ini stok vaksin tersebut sedang kosong. “Ya terpaksalah saya langsung pulang. Padahal sesuai jadwal saya harusnya disuntik vaksin yang kedua, setelah 14 hari sebelumnya disuntik yang pertama. Kata petugasnya stok vaksin lagi tidak ada,” kata warga berdomisili di Jalan Pelajar Ujung, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak tersebut.

Dua pekan sebelumnya, bahkan di Kota Pematang Siantar, kejadian serupa dialami sejumlah pegawai PD Pasar Siantar. Mereka rata-rata gagal menjalani suntik vaksin Covid-19 tahap kedua, lantaran stok vaksin lagi kosong. Pegawai-pegawai tersebut mengaku resah, mengingat apakah ada efek samping untuk tubuh bilamana penyuntikkan vaksin kedua lama mereka dapatkan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah sebelumnya mengatakan, Gubsu Edy Rahmayadi telah menyurati Kemenkes RI terkait pemenuhan kebutuhan vaksin di Sumut. Dalam surat itu, ungkap Aris, Gubsu Edy meminta agar pemerintah pusat mengirimkan dua juta dosis vaksin Covid-19. “Pak Gubernur sudah mengirimkan surat ke Kemenkes, kita minta dua juta dosis vaksin. Sekarang masih diproses. Kita berharap secepatnya,” katanya menjawab wartawan, Rabu (21/7).

Mantan Kadis Kesehatan Asahan itu pun mengungkapkan bahwa terakhir kali Sumut mendapat kiriman vaksin dari Kemenkes sebanyak 12 ribu vial. Vaksin tersebut kemudian diditribusikan kepada TNI/Polri dan Dinas Kesehatan. “Target kita, kalau vaksin cukup, maka kita bisa melakukan vaksinasi sesuai target kita sebanyak 120 ribu sehari,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam program vaksinasi ini, Sumut menargetkan sekitar 11 juta warganya dapat disuntik vaksin, demi memenuhi herd immunity dalam upaya memutus penyebaran Covid-19.

Hal sama terjadi di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengakui adanya kendala ataupun mengalami kesulitan dalam proses penyediaan stok vaksin Covid-19 di Kota Medan. Apalagi saat ini, permintaan vaksinasi Covid-19 di Kota Medan terus meningkat.

Bobby mengatakan, bahwa stok vaksin yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan saat ini tinggal sekitar 10.000 dosis vaksin Covid-19 saja. “Dari beberapa waktu lalu kami menginformasikan bahwa Kota Medan untuk jumlah vaksin yang tersedia sudah bisa dikatakan dengan target per hari kita,kadang-kadang tidak cukup. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan Pak Gubernur langsung merespons untuk menelepon Kementerian Kesehatan untuk meminta vaksin untuk Kota Medan.

Target kita itu ada sekitar 10.000 dosis vaksin yang disuntikkan setiap harinya. Namun hari ini, sisa dosis yang kita miliki kurang lebih 10.000 dosis vaksin Covid-19. Artinya kalau dipakai semua untuk dosis pertama ini habis,” jelasnya saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal Insan Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat, Provinsi Sumatra Utara, Senin (26/7) di Hotel Santika Medan.

Bobby mengatakan, terbatasnya stok vaksin Covid-19 ini juga dipicu oleh pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali beberapa minggu lalu. Hal ini membuat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

Bobby mengatakan, dengan terbatasnya stok vaksin yang dimiliki Pemko Medan, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diprioritaskan kepada mereka yang sebelumnya telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Sedangkan untuk warga yang akan menerima vaksin COVID-19 untuk pertama kalinya harus ditunda. “Penundaan bukan karena kesengajaan atau karena keteledoran. Tapi karena keterbatasan stoknya,” tuturnya.

Bobby memastikan, pasokan vaksin di Medan akan kembali normal pada Agustus 2021 mendatang. “Nanti Agustus setelah datang vaksin dari luar negeri ini baru bisa normal lagi di Bulan Agustus, beberapa minggu ini memang kita agak sulit,” katanya.

Bobby juga menjelaskan, saat ini Pemko Medan terus mengejar target vaksinasi. Sebelumnya, jumlah target yang divaksinasi di Kota Medan sebanyak 1,4 juta orang, namun kini bertambah menjadi 1,9 juta orang. Jumlah tersebut bertambah, karena adanya ketentuan baru dari pemerintah pusat bahwa Ibu menyusui dan anak usia 12-17 tahun telah diperbolehkan untuk di vaksinasi.

“Saat ini jumlah yang divaksin sudah mencapai 50 persen lebih, tentunya ini akan kita genjot agar tercapai target jumlah warga Medan yang mendapatkan vaksin,” ungkapnya.

Bobby juga menekankan pentingnya penanganan Covid-19 dari hulu untuk mencegah terjadinya peningkatan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sejumlah RS di Kota Medan.”BOR itu, tempat tidur itu, ujung terakhir. Hulunya yang paling penting, adalah bagaimana agar tempat tidur itu tidak terisi,” terang Bobby.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan di hulu, sambung Bobby, adalah berupa penerapan prokes, kepatuhan pada PPKM, dan vaksinasi.

Saat ini angka kasus konfirmasi positif di Kota Medan masih cukup tinggi. Pada bulan Juni lalu, jumlah pertambahan kasus positif Covid-19 sekitar 40 hingga 60 kasus per hari.

Lalu pada minggu berikutnya bertambah menjadi 90 hingga 100 kasus. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi 200 kasus, dan pada Minggu (25/7) kemarin bertambah menjadi 521 kasus. “Medan masuk dalam PPKM Level 4, karena itu kami imbau lagi agar menerapkan prokes dengan baik. Salah satu penerapan PPKM Level 4 ini adalah untuk menerapkan prokes lebih ketat lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ketersediaan alias stok vaksin virus Corona (covid-19) di Indonesia saat ini hanya sekitar 22 juta dosis yang sudah tersebar di sejumlah provinsi maupun kabupaten/kota.

Budi mengatakan, 22 juta dosis vaksin itu merupakan sisa dari total vaksin covid-19 siap digunakan yang sudah diterima Indonesia kurang lebih sebanyak 85 juta dosis, semetara 63 juta dosis lainnya telah terpakai. Dengan perkiraan itu, Budi menilai 22 juta dosis vaksin hanya cukup tak sampai sebulan. “Itu stok berapa lama? kira-kira stok tidak sampai satu bulan. Kalau saya merasa stok itu sebenarnya sudah stretch, karena produksi vaksin kita itu 1,5 bulan,” kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).

Budi menjelaskan, meski Indonesia sudah kedatangan lebih dari 100 juta dosis vaksin, namun beberapa di antaranya merupakan vaksin bulk atau mentah yang perlu diolah kembali oleh PT Bio Farma (Persero). Oleh sebab itu, jumlah vaksin jadi akan berkurang sedikit dari vaksin bulk yang didatangkan sebelumnya.(prn/map/cnn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menutup pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di lingkungan Pemko Medan pada Senin (26/7) malam tadi, tepatnya pada pukul 23.59 WIB.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Senin (26/7) sekitar pukul 09.50 WIB, terdata sebanyak 8.987 orang yang telah melakukan submit data atau pendaftaran secara online. Dari data tersebut, formasi CPNS masih menjadi primadona.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Data Kepegawaian BKDPSDM Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan mengatakan, jelang penutupan pendaftaran CPNS dan PPPK kemarin, formasi yang paling banyak pendaftar adalah formasi CPNS. Sementara formasi PPPK Guru bahkan belum memenuhi kuota yang tersedia.

“Kalau melihat datanya hingga saat ini, memang jumlah pendaftar yang melejit itu formasi CPNS. Sementara itu, memang jumlah pendaftar pada formasi PPPK Guru belum memenuhi kuota, sama halnya dengan formasi khusus untuk disabilitas,” ucap Hendra.

Berdasarkan data terakhir, kata Hendra, pendaftar formasi PPPK Guru masih berada di bawah kuota yang tersedia. Yakni masih dibutuhkan sekitar 29 pendaftar lagi.

“Tapi kita kan masih tunggu sampai jam 12 nanti malam, apakah terisi penuh atau belum. Kalaupun nanti tetap tidak terisi, kita tetap serahkan datanya ke Panitia Pelaksana Nasional (Panselnas), apakah nanti jadwal pendaftaran diperpanjang atau seperti apa, itu kewenangannya di Panselnas,” ujarnya.

Sedangkan untuk CPNS, jumlah pendaftar jauh di atas jumlah kuota yang dibuka. Pasalnya dari 198 formasi yang dibuka, sebanyak 6.505 orang telah tercatat sebagai pendaftar.

Adapun berdasarkan perubahan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pendaftaran terakhir CPNS ditutup pada 26 Juli 2021. Pengumuman dilakukan pada 2 sampai 3 Agustus 2021. Masa sanggah 4 sampai 6 Agustus serta masa jawab sanggah 4 sampai 13 Agustus 2021 dan pengumuman pascasanggah pada 15 Agustus 2021.

“Nanti akan ada tim verifikatornya untuk seleksi tahap awal ini yakni seleksi administrasi. Di seleksi ini dipastikan apakah dokumen yang dilampirkan telah sesuai dengan persyaratan yang ada,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk tahun ini penerimaan CPNS Pemko Medan didominasi oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan (guru). Masing-masing formasi yang ada, juga telah ditetapkan hingga ke unit kerjanya.

Untuk tahun ini, kata Hendra, hanya ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi lokasi penempatan CPNS dan PPPK, yakni di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Kita hanya menerima untuk dua OPD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Khususnya untuk RS Pirngadi Medan serta di beberapa Puskesmas di Kota Medan. Karena formasinya sudah ditentukan langsung ke Bidang Pelayanan,” terangnya.

Hendra menuturkan, kesalahan pendaftaran yang sering dilakukan oleh pendaftar adalah di bidang kualifikasi pendidikan. “Yang submit itu artinya dia mendaftar, kemungkinan gagal tentu ada jika data yang masuk tidak sesuai persyaratan. Yang paling banyak itu biasanya di bidang kualifikasi pendidikan, misalnya formasinya untuk kualifikasi pendidikan tertentu, yang submit malah berbeda,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) ditutup Senin (26/7) malam tadi, pada pukul 23.59 WIB. Berdasarkan pantauan pada Senin (26/7) sekitar Pukul 09.50 WIB kemarin, sebanyak 8.987 pendaftar telah tercatat di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.505 orang telah melakukan submit data/mendaftar untuk formasi CPNS. Untuk CPNS sendiri, Pemko Medan membuka 198 formasi. Sedangkan untuk formasi PPPK Non Guru, dari 48 formasi yang dibuka Pemko Medan, sebanyak 235 orang terdata telah melakukan submit data atau pendaftaran online.

Sementara untuk posisi PPPK Guru, jumlah yang mendaftar bahkan belum mencapai jumlah formasi yang dibuka. Diketahui, Pemko Medan membuka 2.276 formasi untuk PPPK Guru, sedangkan jumlah yang mendaftar pada posisi tersebut baru 2.247 orang. Khusus untuk disabilitas, dari 5 formasi yang dibuka, yang sudah mendaftar baru terdata sebanyak 2 orang.

Seribu Lebih Pelamar CPNS Binjai

Sementara itu, antusias pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tercatat tinggi. Dari data yang dirangkum Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, tercatat sudah 1.406 pelamar yang mendaftar diri sebagai CPNS Kota Binjai. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala BKD Binjai, Rahmad Fauzi ketika dikonfirmasi, Senin (26/7). “Hari ini terakhir penerimaan berkas administrasi,” ujar Fauzi.

Kepala Bidang Pendidikan Kilat BKD Binjai ini menjelaskan, ada lima formasi dengan jumlah pelamar terbanyak. Artinya, lima formasi tersebut mendapat antusias tinggi dari para pelamar.

Adapun kelima formasi dimaksud yakni, bidang pengelolaan keuangan, analisis perbendaharaan, analisis jabatan, penata laporan keuangan dan penyuluh pertanian. “Lima formasi tersebut yang terbanyak didaftarkan oleh pelamar pada CPNS tahun ini,” papar dia.

Sementara, BKD belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal jumlah pelamar yang melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menurut pria yang akrab disapa Fauzi ini bilang, pendataan jumlah pelamar PPPK ada pada Dinas Pendidikan Kota Binjai. Bukan BKD yang melakukan pendataan. “Kalau untuk data PPPK itu ada di Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Pendaftaran dibuka sejak 30 Juni -14 Juli, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun formasi yang sangat dibutuhkan, yakni tenaga pengajar atau guru, yang terdaftar dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara CPNS, ada 22 formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Binjai. Yakni, 10 tenaga kesehatan, 12 tenaga teknis, yang satu di antaranya penyandang disabilitas.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses website Pemko Binjai dan membuka situs resmi BKN, melalui sscn.bkn.go.id. Ujian nantinya akan dilewati pelamar secara online, dengan sistem CAT menggunakan komputer.

BKD Binjai mengimbau agar pelamar jangan percaya kepada siapapun yang mengatasnamakan siapa saja untuk dapat memasukkan menjadi PNS dengan mudah, dan meminta sejumlah uang. Sebab, sudah berulangkali kejadian ini terjadi. Di mana, adanya oknum yang meminta uang kepada peserta, dengan modus bisa menjadikan PNS. (map/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilanjutkan sampai 2 Agustus 2021, Pemerintah Kota Medan memutuskan untuk menambah bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terkena dampak sosial PPKM tersebut. Tidak sedikit, Pemko Medan berencana untuk menambah paket bansos dari sebelumnya 51 ribu lebih paket bansos, menjadi 100 ribu lebih paket bansos.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution didampingi Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Wakil Ketua Rajuddin Sagala, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Medan dan sejumlah anggota DPRD Medan, Senin (26/7) sore.

Rencana tersebut, kata Bobby, telah didiskusikannya terlebih dahulu dengan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman. “Ingin saya sampaikan, ini tadi sudah berdiskusi juga dengan Bapak Sekda. Untuk ke depannya, kami Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan PPKM Level IV, tentunya ada permasalahan baru atau persoalan tentang permasalahan ekonomi,” ucap Bobby.

Dikatakan Bobby, bila sebelumnya telah disiapkan 51 ribu lebih paket bansos. Kali ini, Pemko Medan berencana untuk menambahnya menjadi 100 ribu lebih paket bansos. “Kemarin saya sampaikan, ada 51 ribu lebih masyarakat Kota Medan yang akan kita bantu. Setelah kita data, setelah kita lihat, dan dapat masukan juga teman-teman dari DPRD Kota Medan, jumlahnya akan kita tambah, lebih dari 100 ribu masyarakat Kota Medan yang akan menerima bantuan,” ujar Bobby.

Bantuan 100 ribu lebih paket bansos tersebut, kata Bobby, hanya bersumber dari APBD Kota Medan saja. “Itu APBD saja. Total anggaran nya Rp33 miliar lebih, kami alokasi kan untuk bantuan langsung ke masyarakat Kota Medan. Itu murni dari APBD Kota Medan, Rp33 Miliar kita rencanakan untuk membantu masyarakat Kota Medan di luar APBN,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis menjelaskan, total 51 ribu lebih paket Bansos PPKM Darurat di Kota Medan ditargetkan selesai pendistribusiannya paling lambat 31 Juli 2021. Namun tercapainya target penyaluran bantuan ini, tetap bergantung kepada kapasitas Bulog sebagai pihak ketiga dalam penyaluran bansos.

“Kita targetkan sebenarnya secepatnya ini bisa disalurkan, tapi kita kan tetap sesuaikan dengan kapasitas penyalur, penyalurnya Bulog. Kalau kita sih berharapnya tiga hari selesai, tapi kan Bulog juga manusia yang bekerja. Mereka yang mempersiapkan paketnya, mulai dari mengemas hingga siap, dan itu butuh waktu. Yang kami tahu, rata-rata per hari Bulog mampu menyediakan sekitar 5 ribu paket,” ujarnya.

Di sisi lain, tak cuma 51 ribu lebih paket bansos untuk 51 ribu lebih masyarakat Kota Medan, kata Endar, hingga Jumat (23/7) sore, Dinsos Kota Medan masih menerima usulan dari seluruh Kecamatan melalui setiap Kelurahan dan Lingkungan di Kota Medan, terkait data warga Kota Medan yang berhak mendapatkan Bansos PPKM Darurat namun belum mendapatkannya.

“Sekarang sudah ditutup, tadi kita buka usulannya sampai jam 5 sore. Data sudah masuk dari semua kecamatan, belum saya cek totalnya, tinggal di verifikasi karena banyak yang datanya tidak valid bahkan ganda,” kata Endar, Jumat (23/7).

Dijelaskan Endar, pihaknya akan mengejar target untuk menyelesaikan verifikasi selama 2 hari kerja kedepan untuk warga tambahan yang belum mendapatkan Bansos. Namun ditegaskannya, verifikasi yang dilakukan pihaknya di Dinas Sosial hanya merupakan verifikasi administrasi, bukan verifikasi faktual.

“Kalau verifikasi faktual, ribuan orang itu, butuh waktu berapa lama. Kita cuma verifikasi administrasi, itu sebabnya setiap kecamatan wajib bertanggungjawab atas data yang mereka usulkan, faktualnya kan mereka yang tahu lewat Kelurahan dan perangkat di lingkungan. Nantinya bila memang tidak ada masalah di verifikasi administrasi, maka kita pastikan akan dapat bantuan,” jelasnya.

Untuk Bansos bagi data tambahan di luar 51 ribu lebih data yang masuk dalam tahap satu pembagian Bansos PPKM Darurat, diperkirakan baru akan dapat disalurkan di Bulan Agustus. “Juli ini kita fokuskan menyalurkan paket yang 51 ribu lebih itu dulu. Nanti yang tambahan ini akan kita salurkan di Agustus,” terangnya.

Dipaparkan Endar, bantuan PPKM Darurat ini menyasar kepada para pekerja yang dirumahkan ataupun di PHK serta golongan masyarakat lainnya yang terpaksa kehilangan mata pencaharian selama masa PPKM Darurat. Bantuan ini, bertujuan meringankan beban, khususnya bagi pekerja yang terdampak PPKM. Setiap paketnya akan terdiri dari 20kg beras, 2 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng.

“Yang terutama adalah pegawai yang terkena PHK, pegawai yang dirumahkan, serta yang kehilangan mata pencahariannya selama masa PPKM Darurat. Lalu pedagang kecil dan lain-lain,” paparnya.

Endar juga menerangkan, penerima bansos PPKM Darurat ini tidak terbatas bagi pekerja sektor formal yang ditandai dengan Surat Keputusan PHK dan sebagainya. Sebab, pekerja informal seperti pelayan restoran ataupun kafe yang dirumahkan juga berhak menerima bantuan tersebut.

“Misalnya di rumah-rumah makan atau kafe-kafe, kan banyak yang mengurangi jumlah pegawai yang masuk karena tidak dibolehkannya makan di tempat, nah para pekerja yang dirumahkan itu juga berhak untuk menerima bantuan,” terangnya.

Endar kembali menegaskan, salah satu kriteria penerima bantuan ini bukanlah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan jenis bantuan lainnya dari Kemensos.

“Saat ini sedang kita upayakan semaksimal mungkin. Kita berharap proses ini bisa berjalan sebaik mungkin dan secepat mungkin, supaya Bansos betul-betul dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan bisa diterima secepat mungkin,” pungkasnya. (map/ila)