27 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 328

Berdasarkan LHKPN, Zulkarnaen SKM Paling Tajir di Pimpinan DPRD Medan

Foto (Markus Pasaribu/Sumut Pos) Sidang Paripurna pengumuman calon Pimpinan definitif DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris DPRD Kota Medan telah mengumumkan nama 4 Pimpinan DPRD Kota Medan periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kota Medan, Senin (4/11/2024) lalu.

Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan sementara itu, nama Wong Chun Sen (PDIP) disebut sebagai Ketua DPRD Kota Medan definitif. Kemudian nama-nama seperti Rajudin Sagala (PKS), Zulkarnaen SKM, dan Hadi Suhendra (Golkar) menjadi tiga wakil Ketua DPRD Medan.

Lantas, siapakah yang paling kaya di antara keempat Pimpinan DPRD Kota Medan periode 2024-2029 itu?

Berdasarkan website LHKPN KPK yang dilihat, Rabu (6/11/2024), Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen memiliki harta kekayaan sejumlah Rp5 Miliar lebih atau tepatnya Rp 5.055.949.887. Harta itu berdasarkan laporan Wong Chun Sen untuk periodik tahun 2023 saat menjadi Anggota DPRD Medan. Diketahui, Wong Chun Sen merupakan Anggota DPRD Medan petahana yang terpilih dari dapil 3 dengan perolehan 12.408 suara.

Harta kekayaan tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp850 juta. Selain itu, Wong juga melaporkan hanya memiliki 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 senilai Rp 250 juta.

Wong juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp2,1 Miliar. Selain itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp1,8 Miliar dengan hutang Rp79 juta.

Selanjutnya, untuk Wakil Ketua I DPRD Medan, Rajudin Sagala memiliki harta kekayaan sejumlah Rp3,6 Miliar lebih atau tepatnya Rp3.648.481.799. Harta itu berdasarkan laporan Rajudin Sagala untuk periodik tahun 2023 saat menjadi Anggota DPRD Medan.

Rajudin melaporkan memiliki satu bidang tanah dan bangunan di Medan senilai Rp750 juta. Politisi PKS ini juga melaporkan tidak memiliki mobil, dia hanya memiliki 2 unit sepeda motor senilai Rp28 juta.

Selain itu, Rajudin sebagai Pimpinan DPRD Medan petahana yag kembali terpilih dari dapil 1 dengan perolehan 17.582 suara itu juga melaporkan memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,8 Miliar. Rajudin melaporkan tidak memiliki hutang sama sekali.

Pada posisi Wakil Ketua II, Zulkarnaen tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Sebagai pendatang baru, Zulkarnaen yang merupakan wakil rakyat dari dapil 3 dengan perolehan 12.880 suara itu tercatat memiliki harta kekayaan yang terbilang fantastis, yakni hingga Rp 65,3 miliar lebih atau tepatnya Rp 65.300.500.000. Harta itu berdasarkan laporan Zulkarnaen sebagai calon Anggota DPRD Medan tahun ini.

Kemudian, Zulkarnaen juga melaporkan memiliki 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp35,7 Miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Kota Medan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut ini memiliki 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor senilai Rp 1,2 miliar. Selain itu Zulkarnaen juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp112,5 juta. Zulkarnaen melaporkan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 28,2 miliar. Dia melaporkan tidak memiliki hutang sama sekali.

Terakhir untuk Wakil Ketua III DPRD Medan, Hadi Suhendra yang terpilih dari dapil 2 dengan perolehan 10.000 suara itu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,4 Miliar lebih atau tepatnya Rp 3.464.755.277 Harta itu berdasarkan laporan Hadi sebagai calon anggota DPRD Medan tahun ini.

Hadi melaporkan memiliki dua bidang tanah yang merupakan hibah tanpa akta di Kota Medan senilai Rp1,1 Miliar. Hadi memiliki 3 unit mobil dan 2 unit sepeda motor senilai Rp 720 juta. Selain itu, Hadi melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 395 juta. Politisi Golkar ini melaporkan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1,5 Miliar dengan hutang sejumlah 360 juta.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Zulkarnaen SKM (Wakil Ketua II) merupakan Pimpinan DPRD Kota Medan paling kaya dengan total kekayaan Rp65 Miliar lebih. Disusul Wong Chun Sen (Ketua) dengan kekayaan Rp5 Miliar lebih.

Posisi ketiga diisi oleh Rajudin Sagala (Wakil Ketua I) dengan harta kekayaan senilai Rp3,6 Miliar lebih. Dan terakhir Hadi Suhendra (Wakil Ketua III) dengan harta kekayaan Rp3,4 Miliar lebih.
(map/han)

Ketua DPRD Medan Sementara Dorong Pokja Percepat Penyusunan Tatib DPRD Medan 2024-2029

RAPAT: Ketua DPRD Kota Medan sementara, Drs Wong Cun Sen saat memimpin rapat bersama anggota DPRD lainnya. FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan sementara, Drs Wong Cun Sen, mendorong seluruh Anggota DPRD Medan yang bergabung di kelompok kerja (Pokja) untuk melakukan percepatan kinerja dalam merampungkan penyusun Tata Tertib (Tatib) DPRD Medan masa jabatan 2024-2029. Pasalnya, Tatib sangat dibutuhkan sebagai pedoman menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku wakil rakyat dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kami akan berusaha secepatnya merampungkan penyusunan Tatib DPRD Medan untuk acuan kerja 5 tahun ke depan. Untuk itu kita dorong teman-teman bekerja maksimal,” ucap Wong Cun Sen, Rabu (6/11/2024).

Dikatakan Wong Cun Sen, setelah Pokja terbentuk dengan personelnya berjumlah 15 orang yang anggotanya terdiri dari utusan 9 Fraksi di DPRD Medan, maka pokja sudah melakukan rapat perdana sejak Selasa, 5 November 2024.

Dalam rapat itu, kata Wong Cun Sen, seluruh anggota dewan yang bergabung di Pokja sepakat untuk melakukan percepatan kerja guna memaksimalkan hasil. Bahkan guna mendukung percepatan dan memaksimalkan penyusunan Tatib, Tim Pokja sudah diberangkatkan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang sudah selesai pembentukan Tatib.

“Kita tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku dan koordinasi dengan Depdagri. Selanjutnya kita sesuaikan dengan muatan lokal,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ke 15 anggota DPRD Medan selaku tim penyusun Tatib DPRD Medan, yakni Ketua DPRD Medan Sementara, Wong Cun Sen, Wakil Ketua DPRD Medan sementara, Syaiful Ramadhan, Robi Barus SE dan Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), Kasman Bin Marasakti Lubis dan Doli Indra Rangkuti (PKS), H Zulkarnaen (Gerindra), Modesta Marpaung SKM dan dr Dimas Sofani Lubis (Golkar), Afif Abdillah (Nasdem), Drs Efendi Lubis (PSI), H Iswanda Ramli (Demokrat), HT Bahrumsah (Amanat Nasional), dan Janses Simbolon (Hanura-PKB).(map/han)

UISU Dapat Hibah Program Riset dan Inovasi Pembelajaran 2024

HIBAH: Rektor UISU Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si dan Kepala UPENA Bidang Kurikulum dan Laboratorium terpadu UISU Nana Mardiana, M.Pd foto bersama usai penandatanganan kontrak kerja hibah di The Sultan Hotel & Residence Jakarta awal November lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) berhasil meraih hibah program riset dan inovasi pembelajaran tahun 2024 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Rektor UISU Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si menjelaskan, penandatanganan kontrak kerja sama program riset inovasi pembelajaran sebagai insentif capaian dan indikator kinerja utama perguruan tinggi swasta dilaksanakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta awal November lalu.
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui inovasi dalam metode dan teknologi pembelajaran.

Rektor UISU mengapresiasi upaya yang dilakukan UPENA bidang kurikulum dan laboratorium terpadu UISU yang mengusulkan proposal hibah, dan akhirnya lolos. Hal itu membuktikan bahwa UISU akan terus berkembang bersama dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

“Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui inovasi dalam metode dan teknologi pembelajaran,”ujar Prof. Dr. Safrida, SE, MSi.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Rektor UISU Prof. Dr. Safrida, SE, MSi, dosen Pendidikan Fisika selaku Kepala UPENA bidang kurikulum dan laboratorium terpadu UISU sebagai ketua pengusul dalam hibah program riset dan inovasi pembelajaran 2024 yakni Nana Mardiana, M.Pd.

Kemudian, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, Ph.D., Perwakilan Panitia hibah program riset dan inovasi tahun 2024 Dr. Ir. Didi Rustam, S.Si., M.T.I, IPU, selaku Kasubag TU Setditjen Dikti Ristek dan PPK Program Dana Padanan 2024, seluruh perwakilan pemenang hibah Hibah program riset dan inovasi pembelajaran 2024 perguruan tinggi swasta dan tamu undangan lainnya.

Perwakilan Panitia hibah program riset dan inovasi tahun 2024 Dr. Ir. Didi Rustam, S.Si., M.T.I, IPU, selaku Kasubag TU Setditjen Dikti Ristek dan PPK Program Dana Padanan 2024, menyampaikan bahwa selain UISU ada 275 perguruan tinggi swasta terpilih di seluruh Indonesia juga menerima hibah serupa dalam program ini.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

“Perguruan tinggi yang kita undang atau yang mendapatkan insentif capaian atau nilai indikator kinerja utama khususnya bagi perguruan tinggi swasta ini sebanyak 275 perguruan tinggi swasta. Menurut saya, ini adalah capaian yang luar biasa dan merupakan tahun pertama kita memberikan insentif.

Capaian ini sangat luar biasa, dan alhamdulillah kita fasilitasi semua dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk proses pembelajaran dan melaksanakan aktifitas indikator kinerja utamanya juga,”ujar Dr. Ir. Didi Rustam, S.Si., M.T.I, IPU.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, Ph.D., dalam sambutannya, menyampaikan bahwa program ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui dukungan inovasi dalam metode dan teknologi pembelajaran.

“Kami berharap kepada Pimpinan PTS, dengan adanya hibah ini,
dapat lebih kreatif dan efektif dalam mengimplementasikan proses pembelajaran yang berkualitas,” ujar Prof Tjitjik.

Prosedur pendaftaran Hibah program riset dan inovasi pembelajaran 2024 diikuti ribuan penguruan tinggi swasta. Dan setelah mengikuti seleksi, hanya terpilih 275 universitas swasta. “Dalam mengikuti Hibah program riset dan inovasi pembelajaran 2024, rintangan menyelesaikan proposalnya itu cukup singkat, hanya diberi waktu kurang lebih 3 hari.

Alhamdulillah UISUberhasil terima hibah tersebut,ang mana dalam bentuk pengadaan barang IT senilai Rp300 juta. Saya berterimah kasih kepada Rektor UISU dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwa Islamiyah Prof Dr Marzuki SH, Mhum untuk arahannya,”ujar Nana selaku Ketua Pengusul.(rel/han)

Cabup Sofyan Nasution: Tiga Hal Jadi Fokus Utama Atasi Persoalan Keamanan

RESPON: Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 01, Sofyan Nasution, SE saat merespons pertanyaan warga, Selasa (5/11/2024), di Namorambe.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Calon Bupati Deliserdang nomor urut 01, Sofyan Nasution, SE menyebutkan bahwa, jika sudah terpilih menjadi Bupati-Wabup Deliserdang, Sofyan-Junaidi akan mengatasi persoalan kemananan yang meresahkan masyarakat dengan tiga fokus utama, yakni dari rumah, dari luar rumah, dan penambahan skill/pendidikan luar akademik bagi para generasi.

Hal itu disampaikan Cabup Sofyan Nasution di hadapan sejumlah warga Namorambe dan Biru-Biru, Selasa (5/11/2024).

Dia menanggapi keluhan warga terkait begal dan kejahatan yang terjadi, khususnya yang dilakukan anak-anak remaja saat ini.

“Terkait permasalahan keamanan di lingkungan, ada tiga hal utama yang menjadi fokus kami. Pertama, harus datang dari rumah karena anak-anak kita yang menjadi pelaku ini awalnya dari rumah. Jadi, pertama, kita harus lakukan bimbingan dan penyuluhan. Caranya, kita akan aktifkan lagi Magrib Mengaji dan guru mengaji diberi insentif dari kabupaten. Jadi, setiap Magrib sampai Isya, di setiap masjid ada guru mengaji. Bukan hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga mengajarkan persoalan kehidupan yang baik-baik,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, berkoordinasi dengan satuan terkait. “Kita akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kepolisian terkait patroli-patroli,” ucapnya lagi.

Kemudian, yang ketiga, lanjutnya, membuat pembinaan untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA/sederajat).

“Lalu kita akan buat pembinaan untuk yang sudah tamat SMA. Diberikan pelatihan kerja, itu gratis setahun eiga-empat kali dan dapat sertifikat. Karena sma saja,harus ada tambahan pelatihan dan training, apalagi anak-anak sekarang sudah beda mimpi dan cita-citanya, misalnya ada yang mau jadi konten creator, yotuber, dan lainnya. Jadi pelatihannya itu dibuat sesuai anak sekarang,” jelasnya.

Karena itu, harapannya, tiga fokus utama tadi bisa meminimalisir angka kejahatan serta mencegah anak-anak menjadi pelaku kejahatan.

“Jadi harapannya, dengan tiga fokus utama tadi, dari rumah, lingkungan, patroli, dan pendidikan di luar akademik, hal-hal itu akan mencegah adanya kejahatan,” ujarnya. (ila)

Debat Publik ke 2 Pilgubsu 2024, Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH: Harus Fokus pada Isu Pembangunan dan Solusi Konkrit

Rianto SH MH.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Debat publik yang ke 2 akan digelar 6 November 2024, untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024 yakni Paslon Bobby – Surya dan Paslon Edy – Hasan.

Debat ini diharapkan dapat menjadi ajang yang konstruktif dan produktif, dengan fokus pada pembahasan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kemajuan daerah. Para pemilih berharap kedua paslon dapat menyampaikan gagasan dan solusi yang jelas
“Debat harus menjadi ajang untuk mengedukasi masyarakat tentang visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan masing-masing paslon. Harus mengedepankan substansi,” ujar Ketua Jaringan Media Siber Sumut Rianto SH MH.

Dikatakan, masyarakat Sumatera Utara memiliki banyak harapan terhadap calon pemimpin mereka, terutama terkait dengan permasalahan utama yang dihadapi daerah ini, seperti ketimpangan pembangunan, pengangguran, kemiskinan, dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, banyak pihak berharap agar dalam debat, kedua paslon dapat memaparkan solusi yang konkrit untuk masalah-masalah tersebut.

“Debat ini adalah kesempatan bagi kedua paslon untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam merancang kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat Sumut. Harus ada langkah-langkah yang realistis dan terukur dalam menjawab permasalahan daerah,” ujar kata Anto Genk sapaan Ceo Media Sumut24 Group ini

Dikatakan Rianto yang juga Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Sumut ini, masyarakat pun hendaknya aktif mengikuti debat dengan sikap kritis, memperhatikan gagasan yang disampaikan.

“Debat adalah kesempatan untuk melihat pemimpin masa depan kita. Masyarakat harus bisa menyaring informasi dengan bijak, fokus pada ide dan solusi yang diajukan masing-masing paslon,” beber Anto Genk yang juga Wakil Ketus Serikat Perusahaan Pers ( SPS) Sumut ini. (rel/sih)

Pembangunan Nasional di Kota Medan Butuh Peran Besar Pemerintah Provinsi

Kepala BAPPEDA Kota Medan, Benny Iskandar ST MT.(Foto (Markus Pasaribu/Sumut Pos).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus bergerak dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota. Sebab sejatinya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada warganya.

Tentunya pembangunan yang dilakukan di Kota Medan tidak hanya berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan, melainkan juga harus berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD Sumut sebagai turunan dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir ini, Pemko Medan mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur. Sementara, pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Selasa (5/11/2024).

Dikatakan Benny, saat ini Pemko Medan terus melakukan pembangunan yang berbasis pada rencana pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Pemko Medan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar Kota Medan seperti Binjai, Deliserdang, hingga Karo (Mebidangro). Mengingat, pembangunan infrastruktur Mebidangro merupakan salah satu program pembangunan nasional.

“Rencana pembangunan BRT, pembangunan underpass, penataan kawasan Kesawan, semua itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemko Medan dalam menunjang rencana pembangunan nasional,” ujarnya.

Hanya saja, sambung Benny, Pemko Medan tidak mungkin bisa berjalan sendiri untuk melakukan seluruh pembangunan nasional tersebut. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemko Medan juga sangat membutuhkan peran besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apalagi, ketika pembangunan yang dilakukan tersebut beririsan dengan kabupaten/kota di sekitar Kota Medan.

“Pembangunan nasional di Kota Medan butuh peran besar Pemerintah Provinsi. Sebab apapun ceritanya, Pemko Medan tidak bisa bekerjasama dengan Pemko/Pemkab lainnya tanpa adanya dukungan dari Pemprov Sumut. Disini lah kita butuh peran besar Pemprov Sumut, agar pembangunan nasional yang sudah baik di Kota Medan di tiga tahun terakhir bisa semakin baik,” katanya.

Dijelaskan Benny, pada dasarnya pembangunan yang dilakukan Pemko Medan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Bila Pemprov Sumut tidak mendukung secara penuh, maka rencana pembangunan nasional tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal.

“Intinya, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya membutuhkan support system dari Pemerintah Provinsi. Begitu juga dengan Pemko Medan yang sesungguhnya selama ini sangat berharap adanya support system dari Pemprov Sumut dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan nasional,” pungkasnya.
(map)

Bawaslu Sumut Resmikan Kampung Pengawasan Partisipatif di Serdang Bedagai

BERSAMA: Anggota Bawaslu Sumut Suhadi bersama stackholder terkait Pada pilkada Sergai 2024 . ( FADLY/SUMUT POS)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Suka Jadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa (5/11) pagi.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, dengan mengusung slogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.”

Ia menjelaskan, peresmian ini merupakan bagian dari program unggulan Bawaslu Sumatera Utara, di mana setiap elemen masyarakat desa, seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, dan warga umum, dilibatkan dalam pengawasan pemilu secara aktif,” ujarnya kepada wartawan.

” Posko pengawasan ini sebagai wadah masyarakat untuk bertukar informasi terkait tahapan pemilu dan menyampaikan pengaduan,” pungkasnya.

Menurut anggota Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Situmorang, kampung pengawasan dibentuk untuk mendorong masyarakat desa agar memiliki kesadaran mandiri dalam mengawasi jalannya pemilu tanpa tergantung pada anggaran dari lembaga pemerintah.

Suhadi menegaskan, pentingnya peran masyarakat dalam mengawal kedaulatan rakyat pada Pilkada Serentak mendatang.

” Program ini juga mengajak masyarakat di setiap desa untuk menjaga netralitas lingkungan dari manipulasi politik, isu SARA, berita bohong, serta ujaran kebencian,” imbuhnya.

Selain itu, Bawaslu menekankan bahwa aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, dan perangkat desa, harus bersikap netral dalam pemilu.

Suhadi menargetkan program ini dapat terbentuk di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, dengan 20 kabupaten/kota telah meresmikan kampung pengawasan partisipatif, termasuk hari ini Serdang Bedagai yang ke 19 dan Kota Gunung Sitoli ke 20.

Posko pengawasan ini juga dibuka untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Laporan dari masyarakat akan diterima oleh Panitia Pengawas Desa (PKD) dan disalurkan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten jika diperlukan.

” Dengan adanya kampung pengawasan, Bawaslu berharap masyarakat lebih aktif dalam menjaga integritas pemilu serta menghindari praktik-praktik yang merusak nilai demokrasi,” tegasnya.

Bawaslu juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh politik uang yang dinilai tidak mendidik dan merusak harga diri serta nilai suara yang berharga.

Suhadi mengingatkan bahwa suara rakyat adalah hak dasar yang tidak seharusnya digadaikan hanya demi kepentingan sesaat.

Terpisah, Ketua Bawaslu Serdang Bedagai, Erwin Saragih, menyatakan dukungan penuh atas program Bawaslu Sumatera Utara ini.

Dia menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan tugas pengawasan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam menghadapi Pilkada 2024.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Ketua KPU Kab.Serdang Bedagai Agusli Matondang,Ketua MUI Kab. Serdang Bedagai H. Hazful Huzain, Kapolres Serdang Bedagai / Diwakili Ipda Brimen Sihotang, SH, MH, Mewakili Dandim 0204/DS Mayor Inf. R. Girsang, Mewakili Kajari Serdang Bedagai Joharlan Hutagalung, SH, MH.Ketua FKUB Kab. Serdang Bedagai Ust. Khoya Bakri, Bawaslu Kecamatan se Kab. Serdang Bedagai. Kepala Desa Sukajadi Kec. Perbaungan, Misro SH. (fad/han )

Koordinator Lawan Institute Berharap Pendidikan Mangrove Jadi Kurikulum Mulok di Sekolah

Pengamat Pendidikan Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay. (Foto Dokumen Pribadi)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengamat Pendidikan Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay meminta, kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut serta Bupati dan Wakil Bupati Langkat mendatang. Dia berharap, pendidikan tentang mangrove bisa masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.

“Untuk merealisasikan kurikulum tentang mangrove ini, dinas pendidikan bisa berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Abdul Rahim Daulay dalam keterangan tertulisnya yang diterima SumutPos.co, Selasa (5/11/2024).

Dikatakannya, saat ini ribuan hektare hutan mangrove di Sumut sudah rusak. Berdasarkan catatan Walhi Sumut, sebut Rahim, Kabupaten Langkat memiliki hutan mangrove terluas di Sumut, dan kerusakan hutan mangrovenya mencapai 59 persen. Kerusakan tersebut disebabkan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, tambak, dan arang.

“Atas dasar itu, penting Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut serta Bupati dan Wakil Bupati Langkat mendatang serius menangani kerusakan hutan mangrove ini, termasuk mengdukasi generasi muda untuk mencintai lingkungan bagi kesejahteraan dan tempat keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, kepiting, udang, ikan, burung bangau dan lain sebagainya,” kata dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumut itu.

“Mangrove harus lindungi. Apabila tidak dilindungi, akan terjadi bencana. Kasihan anak cucu kita ke depan. Dengan belajar tentang mangrove sejak dini, para pelajar diharapkan memahami betapa penting menjaga hutan mangrove untuk ekosistem,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, dalam Mulok tersebut nantinya, para siswa bisa lebih mengetahui dampak negatif kerusakan hutan mangrove. “Gunanya untuk menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Salah satu penyebab perubahan iklim di Indonesia adalah kerusakan hutan mangrove yang seharusnya menyerap CO2 dan menjaga dunia,” ungkapnya.

Dia pun berharap, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Sumut benar-benar menjaga kelestarian mangrove untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. “Jika kurikulum mangrove diterapkan, maka pemerintah diharapkan bekerjasama dengan para pakar mangrove dan ahli manajemen pendidikan untuk mengembangkan modul dan bahan ajar yang disiapkan untuk peserta didik,” ungkapnya.

Selain itu, Rahim juga meminta Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut memperhatikan pendidikan anak nelayan, terutama yang terdampak kerusakan hutan mangrove. “Kita melihat di Langkat, ada anak nelayan Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, yang putus sekolah hanya tamat SD akibat dari kerusakan hutan mangrove. Karena pendapat orang tuanya sebagai nelayan berkurang akibat hutan mangrove rusak. Ini harus menjadi perhatian serius pemimpin ke depannya,” kata Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Badko HMI Sumut Periode 2021-2023 itu.

Dia juga mendesak aparat penegak hukum dapat kolaborasi untuk menindak tegas perusak hutan mangrove. “Misalnya kita lihat di Desa Kwala Langkat, dua warga dinyatakan bersalah merusak barak di kawasan hutan lindung. Anehnya, dan sangat disayangkan, mafia perusak hutan mangrove yang mengalihfungsikan menjadi kebun sawit tersebut belum juga ditangkap. Padahal, kabarnya Polda Sumut sudah memeriksa beberapa orang dan mengamankan ekskavator hingga kini terduga pelaku belum juga ditangkap,” bebernya.

Jika masalah lingkungan dibahas dalam debat kedua Pilgub Sumut nanti, Rahim berharap, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut memasukan kurikulum pendidikan Mulok tentang mangrove di tingkat SMA dan SMK. Sedangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat untuk tingkat SD dan SMP. (rel/adz)

Pemkab Sergai Gandeng Kejari untuk Optimalkan PAD

BERSAMA: Pj. Sekdakab Sergai Rusmiani Purba, SP, M.Si bersama Kajari Sergai Rufina br Ginting,SH.,MH dan jajaran . ( FADLY/SUMUT POS)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyelenggarakan sosialisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, bertempat di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (5/11/2024).

Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Sergai H. Parlindungan Pane, SH, M.Si, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pj. Sekdakab Sergai Rusmiani Purba, SP, M.Si menyampaikan pentingnya kesadaran seluruh elemen pemerintahan dalam meningkatkan PAD melalui penagihan piutang pajak.

“Sesuai arahan Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, salah satu indikator penilaian kinerja pemberantasan korupsi di daerah adalah keberhasilan penagihan piutang pajak. Karena itu, Pemkab Sergai dan Kejaksaan Negeri Sergai telah bekerja sama dengan memberikan surat kuasa khusus untuk tindakan hukum terhadap penunggak pajak,” ungkap Pjs. Bupati.

Proses penagihan pajak daerah ini telah diawali dengan pengiriman tiga kali surat teguran kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah. Saat ini, rekapitulasi surat teguran tersebut sedang diproses untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Sergai, yang berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

“Kami telah memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak,” tambah Parlindungan Pane.

Lebih lanjut, dirinya menginstruksikan kepada para camat, kepala desa, dan lurah untuk mendukung penuh upaya penagihan ini dengan memberikan bantuan berupa distribusi surat teguran, serta memberikan informasi dan sosialisasi terkait kewajiban membayar pajak kepada masyarakat.

“Peran aktif dari saudara-saudara sangat penting, baik dalam mendistribusikan surat panggilan maupun memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait kewajiban mereka. Hal tersebut penting sifatnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak,” tegasnya.

Selain untuk meningkatkan PAD, menurutnya upaya ini juga diharapkan dapat menciptakan budaya transparansi di lingkungan pemerintah daerah, yang dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Keberhasilan program ini akan dijadikan sebagai poin evaluasi kinerja bagi para camat, kepala desa, dan lurah.

“Kesuksesan kegiatan ini tidak hanya mendukung kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator utama dalam penilaian pemberantasan korupsi. Diharapkan seluruh perangkat daerah serius dalam mendukung kegiatan ini,” ucapnya mengakhiri.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kajari Sergai Rufina Ginting, SH, MH, Kaban Bapenda Sri Rahmayani, S.Sos, M.Si, para camat, lurah, kepala desa, dan undangan lainnya. ( fad/han )

Polisi Tangkap Selegram Terlibat Jaringan Narkoba, 6 Kg Sabu dan 70 Ribu Butir Ekstasi Disita

MEMAPARKAN: Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan memaparkan penangkapan jaringan narkoba, Selasa (5/11). AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan menangkap selebgram asal Kabupaten Simalungun, MY alias Y (29). Warga yang menetap di Jalan Abadi, Tanjung Rejo, Medan Sunggal ini, ditangkap atas kasus jaringan sindikat pengedar narkoba di Jalan Besar Delitua Gang Bakti, Deliserdang, pada Rabu (30/10) lalu.

Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 6 kilogram dan 70 ribu butir pil ekstasi dari 3 tersangka yang ditangkap.

“Dari penangkapan MY alias Y ini kita sita barang bukti tas rangsel berisi 5 bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina dan 2 bungkus plastik besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru,” ungkap Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, mantan Kapolres Metro Bekasi dan Kapolres Metro Jakarta Utara ini menerangkan, narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut baru diterima tersangka MY dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal dengan ciri-ciri memakai jaket hitam mengendarai sepeda motor.

“Rencananya narkotika tersebut akan diserahkan MY alias Y kepada laki-laki berinisial NH alias D. Setelah mendapat keterangan dari MY alias Y, anggota lantas melakukan pengembangan dan mencari laki-laki yang menyerahkan sabu dan ekstasi itu kepada MY,” paparnya.

Tepat pukul 15.00 WIB, lanjutnya, personel Satnarkoba Polrestabes Medan melihat laki-laki dengan ciri-ciri tersebut di Jalan Tanah Mujur, Desa Sibiru-biru, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang.

“Orang tersebut diduga yang menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada tersangka MY alias Y. Saat itu juga anggota menghampiri orang itu lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 klip plastik berisikan 2 butir pil ekstasi,” jelasnya.

“Barang bukti tersebut ditemukan dari dalam saku jaket hitam yang dipakainya. Setelah mengamankan barang bukti, anggota lalu menanyakan kepemilikan atas narkotika tersebut,” sambung Gidion.

Saat ditanya, laki-laki yang belakangan diketahui berinisial SS alias A (29) warga Jalan Air Bersih Ujung, Gang Rezeki, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota itu mengaku sabu dan ekstasi yang diserahkan kepada selebgram MY alias Y itu adalah miliknya.

“Katanya sabu dan ekstasi itu baru ia dapat di pinggir jalan arah menuju Sibiru-biru yang disuruh ambil oleh seorang berinisial D (lidik). Tersangka SS alias A ini juga menerangkan bahwa benar ia yang menyerahkan satu buah tas rangsel hitam berisikan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada MY alias Y atas suruhan D (lidik),” jelasnya.

Setelah mengamankan kedua tersangka berikut barang buktinya, personel Polrestabes Medan lantas meminta tersangka SS untuk menunjukkan narkotika lainnya.

Saat itu, kata Gidion, tersangka SS mengaku masih ada lagi narkotika yang ia simpan di Perumahan Griya Deli Asri, Jalan Besar Delitua, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibiru-biru. Langsung saja personel menuju perumahan tersebut dan satu buah tas rangsel berisikan 6 bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis ekstasi warna biru.

Personel Satnarkoba Polrestabes Medan juga menemukan 6 bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi, 13 bungkus plastik berisikan sabu-sabu, 3 bungkus plastik kosong, dan 2 timbangan elektrik.

“Saat diinterogasi, tersangka SS ini menerangkap bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi itu didapatnya dari D (lidik) yang nantinya akan diantarkan sesuai arahan D,” sebutnya.

Di tempat terpisah, personel Satnarkoba Polrestabes Medan yang melakukan pengembangan atas narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan dari selebgram MY alias Y, di mana narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut akan diserahkan kepada NH alias D dengan cara Delivery Control.

Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, personel Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap NH alias D (37) warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Deliserdang. NH dibekuk polisi di Jalan Tumpatan Gang Sempurna, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Deliserdang.

Dalam pemeriksaan, tersangka NH mengaku yang akan menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari selebgram MY yang selanjutnya NH akan mengirimkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ke Jakarta via Bandara Kualanamu melalui orang lain yang masih dalam penyelidikan polisi.

“Jadi total barang bukti narkotika dari pengungkapan ini adalah 6000 gram sabu-sabu dan 70.000 butir pil ekstasi. Ketiganya disangkakan Pasal 114 ayat (2) Subs 112 ayat (2) Jo 132 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup dan hukuman mati,” tegasnya

“Analis sementara narkotika dengan sebutan pil ekstasi sebanyak 70.000 butir bisa digunakan untuk 70.000 orang. Narkotika dengan sebutan sabu sebanyak 6.000 gram bisa digunakan untuk 60.000 orang. Dengan demikian dari jumlah barang bukti tersebut secara keseluruhan dapat menyelamatkan 130.000 jiwa,” pungkas Gidion. (man/han)

1...327328329...15,735Page 328 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor