Home Blog Page 329

Buka Puasa Bersama Dengan Relawan dan Alumni Sekolah, Rico Waas: Doakan Kami Bekerja Dengan Baik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lebih dari seribuan orang yang tergabung dalam relawan Rico-Zaki, Alumni SMP 1 Medan Tahun 2001 dan Alumni SMU 2 Medan Tahun 2004 memadati Rumah Dinas Wali Kota Medan untuk bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Minggu (9/3/2025).

Di moment yang penuh dengan kehangatan itu Rico mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh relawan Rico-Zaki dan teman-teman alumni sekolah SMP dan SMU agar dirinya dapat bekerja dengan baik dan tetap tegak lurus membawa kota Medan kearah yang lebih baik lagi.

“Doakan perjalanan kami kedepanya agar kami bisa bekerja dengan baik,”kata Rico Waas yang hadir didampingi sang istri Ny. Airin Rico Waas.

Rico Waas menyadari tanpa adanya dukungan dari para relawan, mustahil dirinya bisa menjadi Wali Kota Medan.

“Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh relawan yang telah berjuang bersama, tanpa kalian semua, kami tidak akan bisa berada disini,”ujar Rico Waas.

Rico Waas juga menyampaikan permohonan maaf kepada para relawan karena semenjak di lantik menjadi Wali Kota Medan baru hari ini sempat untuk bertemu kembali dengan para relawan yang telah mendukung dirinya.

“Saya mohon maaf karena kita baru bisa kembali ketemu hari ini, sebab setelah dilantik saya harus mengikuti retreat kepala daerah, semoga pertemuan ini mengobati kerinduan untuk bersilaturahmi,”ucapnya.

Dalam acara buka puasa bersama tersebut terlihat juga hadir istri Wakil Wali Kota Medan Ny. Martinjal, dan segenap pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemko Medan. (map/ila)

Getting to Know Your Dream, Wabup Sergai: Jangan Takut Bermimpi Besar untuk Mencapai Kesuksesan

SAMBUTAN: Wabup Sergai Adlin Tambunan saat berikan kata sambutan. (FADLY/SUMUT POS)
SAMBUTAN: Wabup Sergai Adlin Tambunan saat berikan kata sambutan. (FADLY/SUMUT POS)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Didaulat menjadi pembicara pada seminar Getting to Know Your Dream yang diselenggarakan oleh Pesantren Al Azhar Asy-Syarif, Sabtu (8/3/2025), Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai), H. Adlin Tambunan menyampaikan dan menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam mencapai kesuksesan.

Seminar ini bertujuan untuk memotivasi para siswa dalam meraih impian. Oleh karenanya, Ia mengemukakan jika langkah pertama dalam meraih cita-cita adalah menentukan apa yang diinginkan.

” Ketika kamu sudah tahu tujuanmu, maka jalan menuju kesuksesan akan lebih terarah,” ujarnya.

Wabup Adlin Tambunan juga mengajak para siswa untuk tidak takut bermimpi besar dan terus berusaha dengan penuh semangat.

“Kepada kalian semua jangan pernah ragu dengan mimpi kalian. Jika kalian memiliki tekad yang kuat dan terus belajar, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih,” tambahnya.

Terakhir, di hadapan seluruh yang hadir Wabup Adlin Tambunan menyampaikan 3 poin untuk menjadi pemimpin yang baik.

“Terdapat tiga poin penting untuk menjadi seorang pemimpin yaitu mampu, dipercaya, dan disenangi. Jika salah satu tidak ada, maka kepemimpinan itu tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Di momen seminar ini mendapat antusiasme tinggi dari para santri yang bersemangat dalam bertanya dan berdiskusi mengenai langkah-langkah konkret dalam mencapai impian mereka.

Turut hadir Ketua MUI Sumut K. H. Maratua simajuntak, ketua yayasan dan sejumlah guru beserta seluruh murid Al Azhar Asy Syarif. (fad/han)

Akibat Menunda Pengangkatan CASN, Daya Beli Masyarakat Menurun

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional pun bisa ikut terancam.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, berdasar kalkulasi, penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan, atau sejak Maret sampai Oktober 2025, membuat potensi pendapatan warga yang hilang mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun.
Hitungan itu berasal dari asumsi rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun.

Kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak, dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan angka sekitar Rp 3 juta per bulan.

’’Kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS ya artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta.

Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan, baik di pusat dan daerah. Sehingga, dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp 6,76 triliun,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, Minggu(9/3/2025).

Angka sesungguhnya bisa lebih besar dari itu. Sebab, Bhima hanya menghitung CPNS. Belum termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pengangkatannya juga tertunda.

Bhima melanjutkan, selain dampak kepada para CPNS yang tertunda pengangkatannya, kerugian pada ekonomi pun tak terhindarkan. Sebab, konsumsi rumah tangga berpotensi menurun. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama yang mendorong perputaran roda ekonomi domestik.

’’Karena banyak ASN yang sudah menyiapkan untuk sewa kontrakan, beli kendaraan, bahkan mau nikah. Peredaran uang hilang karena adanya penundaan pengangkatan itu. Dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Ini sedang kami hitung,’’ jelas Bhima.

Dia melanjutkan, penundaan pengangkatan CPNS itu disinyalir upaya pemerintah yang dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. Status tetap CPNS, tapi menganggur selama sembilan bulan. Padahal, banyak di antara mereka telanjur resigned dari pekerjaan sebelumnya.

’’Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK,’’ imbuhnya.

Bhima menyebut, penundaan pengangkatan CASN itu mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai.

Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai.

’’Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,’’ tambahnya.

Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. ’’Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,’’ jelas Bhima.

Upaya perlawanan atas rencana penundaan pengangkatan CASN terus bermunculan. Hari ini (10/3) bakal ada aksi tolak penundaan pengangkatan CPSN dan PPPK 2024 di Gedung DPR/MPR, Kantor KemenPANRB, dan Istana. Ajakan aksi ini viral dan muncul berantai di media sosial.

Tuntutan aksi ini jelas. Mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS/PPPK 2024. “Kami minta keadilan. Nasib 1 juta lebih CPNS dan calon PPPK dipertaruhkan,” tulis seruan tersebut.

Muncul juga petisi untuk membatalkan penundaan pengangkatan CPNS dan calon PPPK di change.org. Dibuat oleh akun berinisial A.K dari Surabaya, petisi yang dibuat sejak 6 Maret 2025 ini telah ditandatangani oleh 70.645 orang per Minggu (9/3) sore.

Dalam petisi tersebut, A.K mengungkapkan alasannya mengajukan petisi itu. Antara lain, memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi, menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik, dan menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas.

Dia menyebut, banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK. Kini mereka menganggur dan kehilangan penghasilan tetap. Padahal, proses pengangkatan belum juga selesai.
“Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga,” ungkapnya.

Karena itu, dia memohon agar proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dipercepat. Dengan begitu, para ASN baru dapat segera mengabdi dan bekerja sesuai amanah yang telah diberikan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini kembali menegaskan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu (5/3) lalu. Dalam prosesnya, pengangkatan serentak ini memerlukan waktu lantaran harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.

“Data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.

Rini melanjutkan, selama ini memang Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama. Masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Namun, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut. Karena itu, pengangkatan akan dilakukan serentak. Yakni, untuk CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

“Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” paparnya.

Dia kembali menegaskan bahwa kebijakan ini tak terkait anggaran. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk yang mengalami efisiensi. Kemudian,
anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di data base BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

“Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemerintah maupun DPR,” katanya.

Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini, kata dia, pendukung dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang merupakan inti sari dari UU 23/2023. Di mana, poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan.
“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” jelasnya.

UU ini juga disebutnya memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Karenanya, dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.

“Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

BKN telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan waktu pengangkatan CASN 2024 ini. Melalui Suret Edaran nomo 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 ini, BKN meminta agar instansi yang sudah menetapkan Keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 dan PPPK selain TMT 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan Pertimbangan Teknis BKN. Sedangkan bagi yang belum ditetapkan Nomor Induknya, tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan.

Menurut Kepala BKN Zudan Arif, dalam proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang sedang berlangsung ini, banyak Instansi yang mengajukan permohonan penundaan/pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS dan/atau PPPK. Oleh sebab itu, dilakukan lah sejumlah penyesuaian jadwal tersebut.

Untuk peserta seleksi CPNS yang ditanyakan lulus misalnya, maka diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025, dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan di waktu yang sama.

Namun, ditegaskan bahwa usul penetapan Nomor Induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Semenyara, penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS paling lambat 1 septermber 2025.

Sementara, untuk peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja TMT 1 Maret 2026. Untuk usul penetapan Nomor Induk PPPK paling lambat 30 Novermber 2025 dan penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan PPPK paling lama 1 Februari 2026.

“⁠Dalam hal terdapat pelamar PPPK yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, maka tetap diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja satu tahun,” paparnya.

Dalam proses seleksi yang masih berjalan, pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah diminta tetap menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ini sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memastikan proses pengangkatan tepat waktu sesuai tanggal yang tertera. “BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal ini,” pungkasnya. (dee/mia/oni/jpg/han)

Bupati Batubara Baharuddin Buka Puasa di Kantor DPC Gerindra Batubara

BUKA PUASA: Bupati Batubara H Baharuddin Siagian saat pidato saat Buka Puasa DPC Gerindra Batubara, Sabtu(8/3/2025). Foto :/Liberti H Haloho.
BUKA PUASA: Bupati Batubara H Baharuddin Siagian saat pidato saat Buka Puasa DPC Gerindra Batubara, Sabtu(8/3/2025). Foto :/Liberti H Haloho.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara H Baharuddin Siagian, SH, MSi berharap pada setiap event Pemerintah Batubara yang melayani masyarakat Gerindra Batubara dapat hadir baik diundang maupun tidak.

Program program prioritas Pemerintahan Baharuddin -Syafrizal yang harus dikerjakan berkaitan Pemerintah Kabupaten Batubara. Pertama Program Universal Health Corpore (UHC) Plus yang akan dilounching di Kantor Bupati.

Disebutkan Bupati, dengan lounchingnya UHC Plus , yang pasti sejak hari Senin paling tidak 320.000 warga Batubara bisa berobat gratis disentra sentra pengobatan yang tersedia. Dimanapun tidak hanya di RSUD OK Arya Zulkarnain, tidak hanya di RS Bidadari tetapi juga bisa di Medan bisa termasuk di RS Adam Malik.

“Hari Senin (10/3) saya minta pada rekan rekan terhormat anggota Dewan Partai Gerindra ini undangan resmi saya untuk hadir saat melounching BPJS Gratis,”sebut Bupati Batubara H Baharuddin Siagian saat menghadiri buka puasa bersama dengan Pengurus DPC Gerindra Batubara di Limapuluh, Sabtu(8/3/2025) sore.

Bupati Batubara H Baharuddin disambut oleh Wakil Bupati Batubara Syafrizal yang juga Ketua DPC Gerindra Batubara,
Anggota DPRD Sumut Dr Rivai Tambunan, Anggota DPRD Batubara fraksi Gerindra seperti, Nuraji, Andriansyah, Ahmad Fajri Meliala, Yoopie Algerie, Muhammad Ridwan serta Sekjen DPC Gerindra Batubara Khaidir Anil.

Baharuddin juga mengucapkan Pemerintah Batubara apresiasi setinggi tingginya kepada Pengurus DPC Batubara. Mudah mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini men dapat safaat berlipat ganda dari Tuhan dengan menyantuni anak yatim serta orang orang tua.

Selain UHC, Baharuddin, juga sebutkan bahwa Program 100 hari kedepan akan memberikan intensif bagi pengali kubur, bilal main wanita dan laki-laki.

Disamping itu, Program pemberian beasiswa bagi anak anak Batubara yang kurang mampu namun berprestasi yang kuliah di Batubara maupun diluar Batubara.

“Saat ini sedang, menghitung secara komprehensif berkaitan pemberian beasiswa bagi anak anak batubara yang sedang kuliah termasuk juga bagi mahasiswa secara menyeluruh bagi mahasiswa berprestasi dengan mendapat predikat Cumlaude akan diberi beasiswa,”terangnya.

Baharuddin juga menjelaskan setelah berkunjung ke Petani Lubuk Cuik, kedepan akan memperhatikan petani cabe Lubuk Cuik, harga cabenya sangat bervariatif sekali.

Jadi ini bukan tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semua untuk melindungi. Melindungi semua masyarakat Batubara baik petani nelayan siapapun di Batubara yang membutuhkan perlindungan dari Pemerintah.

“Lubuk Cuik itu 2 hari yang lalu
harga Cabenya Rp. 18.000 per kilo, semalam kami bersama dengan Wakil Bupati naik menjadi Rp. 22.000. Tadi kami kesana bersama Wakil Bupati dan Bapak Kapolres naik menjadi Rp.25.000. Saya bilang besok besok pun saya akan bekerja kesini asal bisa naik menjadi Rp.30.000 per kg. Ini sangat membantu,”ungkap Baharuddin Siagian merasa heran, terjadi perubahan harga cabe variatif disana.

Untuk menyiasatinya, Baharuddin bakal membentuk tim Pangan batubara terdiri dari Pemkab, Kapolres dan Kejari.

“Saya ingin ditongoki supaya petani Cabe terlindungi. Ini bukan omon omon. Pastikan apa yang kita lakukan ini untuk masyarakat Batubara. Kalau ada yang nyinyir yang belum moon silahkan. Tapi kritisi Pemkab Batubara, kerjakan kritisi dengan ada solusi,”ungkap Baharuddin sembari katakan sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat Bapak/Ibu tentunya mendukung dengan apa yang kita kerjakan,”imbuhnya.

Bupati-Wakil Bupati Batubara Baharuddin-Syafrizal yang diusung Partai Gerindra berharap Partai ini 5 tahun kedepan menjadi partai hebat maju dan modern bisa seperti Partai Politik lainnya yang sudah senior. Militansi anggotanya harus bisa dibawah dan ditonjolkan kemana-mana.

“Sekarang tidak bisa main main, saat ini orang kejar kejaran untuk berbuat sesuatu. Orang kejar jekajaran untuk berbuat kebaikan.Termasuk orang kejar kejaran bagaimana mengurus Partai itu, agar modern. Bagaimana membuat partai itu solid, kukuh pendiriannya,”ungkapnya.

Menurut Baharuddin, Visi misi Baharuddin Siagian-Syafrizal tidak jauh dengan Asca cita Presiden RI. Pastikan semua untuk kepentingan masyarakat.

“Pelu kolaborasi, perlu koordinasi, Perlu tim work yang Kuat, perlu tim working yang hebat ke Jakarta. Siapa yang cari investor untuk masyarakat Batubara. Ini penting Bos agar terbuka pikirannya,”ungkapnya.

Menurut Baharuddin, Presiden RI Prabowo Subianto konsen terhadap rakyat kecil sampai ke tingkat desa. presiden mengatakan akan mendirikan 1 koperasi 1 desa, pemberian 1 truk satu desa serta 1 Cool Storage satu desa. Bayangkan, sampai disitupun diurusi. Dan sudah ditindaklanjuti dalam Ratas oleh Menteri menteri terkait.

Hal ini yang perlu disahuti Kader Partai Gerindra,”cetusnya.

Selain itu, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bayangkan MBG 70.000 siswa SD, SMP yang ada Di kabupaten Batubara dikalikan 3000 bagi 3000 berapa workshop yang bisa dibuat.
Nah, coba ini bisa dikerjakan oleh kader Gerindra. Hal ini lah merupakan peluang peluang yang bisa diberdayakan,”pungkasnya. (mag-3/han)

Pidato Perdana Wali Kota Binjai Sepi, Cuma Diikuti 11 Dewan

PARIPURNA: Cuma 11 anggota dewan mengikuti rapat paripurna penyampaian pidato perdana wali kota dan wakil wali kota.(Istimewa/Sumut Pos)
PARIPURNA: Cuma 11 anggota dewan mengikuti rapat paripurna penyampaian pidato perdana wali kota dan wakil wali kota.(Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pidato perdana Wali Kota Binjai, Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi tidak diikuti oleh 35 wakil rakyat. Rapat paripurna tersebut cuma diikuti 11 anggota dewan.

Pengamat Politik FISIP UMA, Ara Auza menilai, Pimpinan DPRD Binjai, Juli Sawitma Nasution dan Hairil Anwar gagal bangun hubungan harmonis. Itu dibuktikan melalui kehadiran belasan anggota dewan dari jumlah 35 orang.

Ara juga menilai, agak aneh jika paripurna pidato pertama wali kota Amir Hamzah masa jabatan 2025-2030 hanya dihadiri sedikit anggota DPRD. Kata dia, hal ini beda dengan daerah lainnya, seperti Medan, Deliserdang dan daerah lainnya.

“Sebelum diagendakan paripurna itu kan pasti dibahas di Banmus DPRD, lalu diparipurnakan. Artinya Banmus-nya pasti tidak kuorum, sehingga paripurna ya sepi kehadiran. Kenapa tidak kuorum, tentu itu indikasi ada keretakan di DPRD,” kata Ara.

Kata dia, sekeras apapun dinamikanya, jika pimpinan DPRD mampu berkomunikasi dan merangkul, pasti tidak akan pernah terjadi kebuntuan. Menurutnya, minimnya kehadiran pada rapat paripurna kemarin juga mendapat reaksi dari mahasiswa dan masyarakat.

“Pak Sawit harus jadi jembatan bagi Pak Walikota bukan justru sebaliknya. Jika Beliau tidak mampu merangkul kawan-kawan DPRD untuk bersinergi, bisa jadi jabatan beliau sebagai Wakil Ketua DPRD itu yang semakin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif,” kata Ara.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Binjai, Juli Sawitma Nasution saat diminta tanggapannya mengarahkan wartawan untuk bertanya kepada anggota dewan yang tidak hadir. “Maunya tanya sama dewannya yang tidak datang apa sebabnya. Apa tidak sampai undangannya,” katanya, Minggu (9/3/2025).

Dia ogah menanggapi lebih jauh terkait ketidakhadiran secara utuh anggota dewan. Sawit menyebut, hanya menjalankan aturan saja.

“Gak ada tanggapan, saya hanya menjalankan aturan saja agar wali kota setelah dilantik memberikan pidato visi-misi di hadapan dewan. Dan tidak perlu korum, karena tidak mengambil suatu keputusan,” tandasnya. (ted/han)

16 Kg Sabu Disembunyikan di Mobil Towing

DIAMANKAN: Mobil beserta barang bukti sabu-sabu yang berhasil diamankan Polda Sumut. Sumut Pos/Dokumen Pribadi
DIAMANKAN: Mobil beserta barang bukti sabu-sabu yang berhasil diamankan Polda Sumut. Sumut Pos/Dokumen Pribadi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyeludupan 16Kg sabu-sabu yang tersembunyi di dalam mobil Toyota Sienta berpelat B2041BOC, pada Senin (3/3) lalu.

Kendaraan itu ditemukan di Kantor PT Harapan Indah Transport, Jalan Sunggal, Kota Medan, saat hendak dikirim ke Jakarta menggunakan towing.

Pengungkapan ini bermula ketika sopir ekspedisi menemukan bungkusan mencurigakan di dalam mobil dan melaporkannya ke kepolisian. Petugas yang melakukan penggeledahan menemukan 16 bungkus plastik teh emas bertuliskan aksara Tiongkok berisi sabu dengan total berat 16.000 gram Netto.

Baca Juga: Ricky Anthony Serahkan Bansos kepada Korban Kebakaran di Stabat

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa mobil tersebut berasal dari Aceh dan diterima oleh Wardiono dan Azuar dari perantara bernama Dedi. Dedi sendiri mendapat kendaraan itu dari pria tak dikenal di PT Mandiri Jaya Ekspres, Aceh. Setelah sampai di Medan, mobil diserahkan ke PT Tirta Jaya untuk dikirim ke Jakarta, sebelum akhirnya sabu-sabu didalamnya ditemukan.

Polda Sumut telah mengambil langkah-langkah penting, termasuk mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan awal, melakukan tes urine terhadap saksi (hasil negatif) dan analisis forensik ponsel, memeriksa CCTV, serta terus melakukan penyelidikan lanjutan di Aceh untuk memburu pelaku utama.

Diresnarkoba Polda Sumut, Kombes Pol Yemi Mandagi menyebut, bahwa modus ini menunjukkan pergeseran strategi sindikat narkoba.

Baca Juga: Pelayanan Buruk di RSUD Djoelham Berbuntut Nyawa Bayi 11 Bulan Melayang

“Mereka mencoba memanfaatkan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas, tetapi kami tidak tinggal diam. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” ujarnya, Sabtu (8/3) malam.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengapresiasi atas laporan masyarakat dan kerjasamanya dalam upaya memberantas narkoba.

“Saya berterimakasih atas laporan tersebut dan saya juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba,” ujarnya.

Baca Juga: Polres Tebingtinggi Bagikan Takjil Gratis kepada Masyarakat

Ia mengungkapkan, bahwa keberhasilan ini kembali menegaskan keseriusan Polda Sumut dalam perang melawan Narkotika. “Sekaligus menjadi peringatan bagi para pelaku akan kejahatan serupa, agar tidak bermain-main dengan narkoba,” tegasnya. (dwi/han)

Beredar Video Penganiayaan di Samosir, Polisi Periksa 19 Orang Saksi

Kasatreskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk. Sumut Pos/Dokumen Pribadi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resor (Polres) Samosir memberikan klarifikasi terkait video pengakuan seorang wanita berinisial EMN yang mengaku sebagai korban penganiayaan. Video tersebut viral di media sosial (Medsos) dan menimbulkan berbagai spekulasi.

Kasatreskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk menegaskan, bahwa EMN saat ini berstatus sebagai diduga korban dalam dua laporan polisi yang sedang ditangani, yakni dugaan kecelakaan tunggal dan dugaan tindak pidana penganiayaan.

Menurutnya, laporan pertama yang berkaitan dengan dugaan kecelakaan tunggal dibuat oleh seorang pelapor berinisial F pada Senin, 23 Desember 2024. Insiden itu sendiri terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Dr Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Samosir.

Saat kejadian, EMN mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dan ditemukan dalam kondisi luka-luka oleh warga, yang kemudian membawanya ke Rumah Sakit Umum Dr Hadrianus Sinaga untuk mendapatkan pertolongan.

“Hingga saat ini, laporan kecelakaan tersebut masih dalam proses penyidikan. Sebanyak 17 saksi telah diperiksa, dan dari keterangan yang dihimpun, dugaan sementara menunjukkan bahwa kejadian yang dialami EMN disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal,” jelasnya.

Selain kecelakaan, Polres Samosir juga menangani laporan dugaan penganiayaan terhadap EMN, yang dilaporkan oleh suaminya, SAHS (25). Laporan tersebut dibuat pada Kamis, 26 Desember 2024, pukul 22.06 WIB.

SAHS menyatakan bahwa pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, ia mendapat informasi dari warga yang menemukan istrinya terduduk dan memegang kepala dalam kondisi lemas.

EMN kemudian dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Dr Hadrianus Sinaga, sebelum akhirnya dirujuk ke RS Vita Insani di Pematangsiantar. Setelah sadar, EMN mengaku kepada suaminya bahwa ia telah dianiaya oleh empat orang pria di sekitar usaha pangkas rambut Chael, sekitar satu kilometer dari lokasi ia ditemukan.

Namun, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa dari 19 saksi yang telah diperiksa, tidak ada yang melihat secara langsung kejadian penganiayaan sebagaimana yang diklaim oleh EMN. Selain itu, bukti fisik juga belum mendukung dugaan tersebut.

“Dari pemeriksaan terhadap pakaian dan sepeda motor yang digunakan EMN saat kejadian, tidak ditemukan bercak darah. Jika benar terjadi penganiayaan di lokasi awal, seharusnya darah dari lukanya mengenai pakaian atau kendaraannya,” terang Edward.

Meski demikian, pihaknya menyatakan, bahwa penyelidikan masih terus dilakukan secara maksimal untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut.

Terkait kasus ini, Plt Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem mengatakan, bahwa Polda Sumut mendukung penyelidikan yang dilakukan Polres Samosir dan memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional serta transparan.

“Penyidikan masih terus berjalan, dan kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kami akan mengungkap fakta berdasarkan bukti yang ada. Jika nantinya ditemukan indikasi tindak pidana, tentu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Dengan masih berlangsungnya penyelidikan, Yudhi mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari kesimpangsiuran informasi. (dwi/han)