KARO, SUMUTPOS.CO – Kepala Rutan Kelas IIB Kabanjahe dan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe mengikuti pelatihan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD), Kesiapsiagaan Bela Negara dan Perkenalan Senjata Api di Batalyon 125 Simbisa, Selasa (15/7).

Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan dan ketertiban, sekaligus peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas pengamanan pada Rutan Kelas IIB Kabanjahe

Kegiatan diawali apel bersama dengan perajurit Batalyon 125 Simbisa di lapangan sepak bola Batalyon 125 Simbisa yang di pimpin langsung Komandan Batalyon 125 Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi.

Dalam pengarahannya, Letkol Inf Anjuanda Pardosi berharap kegiatan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dan kecelakaan, baik itu dalam pelatihan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD), Kesiapsiagaan Bela Negara dan latihan menembak senjata api juga dapat menjalin silaturahim antara Rutan Kelas IIB Kabanjahe dan Batalyon 125 Simbisa.

Kepala Rutan Kelas IIB Kabanjahe, Sangapta Surbakti M.H. yang juga ikut melaksanakan kegiatan, menyampaikan pentingnya mengikuti kegiatan seperti ini khususnya bagi petugas Rutan Kabanjahe guna meningkatkan kemampuan/kapasitas seorang petugas pengamanan dalam menghadapi ancaman gangguan kamtib yang membahayakan jiwa maupun hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan dari kegiatan ini, lanjut Sangapta Surbakti, untuk menanamkaan jiwa korsa terhadap pegawai Rutan, serta memupuk rasa percaya diri, loyalitas, kebersamaan, kerjasama, dan disiplin pegawai. “Diharapkan, menjadi bekal bagi kami sebagai modal dasar dimana akan terbentuk fisik mental yang prima dan disiplin yang tinggi sehingga mampu tercipta SDM yang lebih baik. Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja kami,” pungkasnya. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Mencuatnya dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Binjai ditanggapi serius oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut, Rabu (16/6). Hendro Susanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mendesak agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut mencopot Kepala MTSN Nikmatussakdiah dari jabatannya.

Menurut Hendro, pencopotan Nikmatussakdiah adalah tindakan tegas. Jika berlarut, dia menilai, Kakanwil Kemenag Sumut seolah melakukan pembiaran. “Kita minta Kepala Kemenag Sumut harus menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Jangan sampai menciderai siswa yang berkualitas karena adanya dugaan siswa siluman,” seru Hendro, Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan 12, Binjai-Langkat.

Dia menilai, proses PPDB di MTSN Binjai sudah tidak sesuai dengan prinsip. “Karena kita tahu, semua warga harus mendapatkan pendidikan yang sesuai,” ujar dia dari seberang telepon.

Sejatinya, menurut dia, dalam proses PPDB, kepanitiaan seharusnya melakukan penjaringan untuk menerima siswa yang baik. Namun, mencuatnya ke permukaan dugaan kecurangan atau siswa siluman ini adalah sebuah hal yang melakukan dan oknum di MTSN telah cacat melakukan penjaringan.

Bentuk keterbukaan tidak ada lagi di MTSN yang diketahui adalah sekolah bidang keagamaan. Karenanya, ia berharap, dugaan belasan siswa siluman ini harus diusut oleh aparat penegak hukum.

“Jangan mencoreng dunia pendidikan kita, karena sudah tidak sesuai dengan kualitas pendidikan kita. Saya dapil Binjai- Langkat, banyak mendapat laporan dan tidak kepuasan masyarakat. Saya akan membuat laporan ke DPR RI,” ungkapnya.

Sebelumnya, pejabat di lingkungan Kemenag Binjai juga tidak dilibatkan dalam proses PPDB MTSN. Kakanmenag Binjai maupun Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang memberikan penjelasan tersebut.

“Ada penerimaan, tidak ada laporan kemari. Kami tidak dilibatkan dalam PPDB. Seharusnya, seluruh kegiatan di MTSN, Kemenag harus mengetahuinya,” kata Kasi Penmad Kemenag Binjai, H Sembiring.

Sumut Pos kembali mendatangi Sekolah MTSN Binjai di Jalan Pekanbaru Nomor 2A, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan, Selasa (15/6). Sayang, Sumut Pos tidak berhasil bertemu dengan Kepala MTSN Binjai.

Diketahui, belasan siswa diduga siluman dinyatakan lulus yang diumumkan secara online, Kamis (10/6). Panitia PPDB MTSN Binjai telah membuka pendaftaran online sejak Rabu (5/5) hingga Selasa (11/5).

Serangkaian proses dilakukan seperti seleksi dan pengumuman berkas hingga peserta menjalani seleksi online akademik, Rabu (2/6). Kemudian tes praktik akademik Jum’at (4/6) sampai Sabtu (5/6).

Dugaan kecurangan kembali muncul dengan hasil yang diumumkan sebanyak 318 siswa dari kuota 320 siswa. Sementara jumlah pelamar yang masuk sebanyak 327 siswa.

Dugaan kecurangan dalam PPDB atau siswa siluman mencuat bermula dari adanya perbedaan nama siswa yang masuk mendaftar dengan yang dinyatakan lulus. Satu di antaranya seperti calon peserta didik baru berinisial BS dengan nomor ujian 42.

Namun saat diumumkan kepanitiaan, yang muncul berinisial MPR pada nomor urut 165 dengan nomor ujian 42 dan memperoleh nilai 80. Jumlah seluruhnya sebanyak 16 siswa diduga siluman, yang dinyatakan lulus sebagai siswa baru tahun ajaran 2021 di MTSN Binjai.

“Praktik ini berjalan mulus setiap tahunnya. Sedih saya melihat sekolah keagamaan yang begini tingkah oknum-oknum di dalamnya,” sesalnya. (ted/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Bupati Mandailing Natal, Drs H Dahlan Hasan Nasution melalui Sekda, Gozali Pulungan melakukan pengukuhan dan pelantikan kepada 85 pejabat eselon III dan VI diingkungan Pemkab Madina, Rabu (16/6).

Pelantikan dan pengukuhan yang dilaksanakan di aula kantor Bupati komplek perkantoran Payaloting tersebut dilaksanakan secara tiga tahap. Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan protokol kesehatan.

Sekda Madina, Gozali Pulungan dalam arahannya menyampaikan, pengukuhan ini seyogianya di laksanakan beberapa bulan yang lalu, namun karena satu tahun belakangan ini Madina ikut Pilkada sehingga kegiatan ini tertunda-tunda.

Gozali berpesan kepada pejabat yang di kukuhkan dan di lantik agar bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok  dan fungsi masing-masing. 

“Tolong target kinerja di selesaikan dan tetap di jaga loyalitas kepada pimpinan,” pesannya

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, melalui Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan Aparatur, Kirsa Ahmad SE menyampaikan, pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan Pemkab Madina tersebut sudah mendapat persetujuan dari Mendagri.

“Ada dua surat persetujuan yang di keluarkan Mendagri yang belum kita jalankan waktu itu mengingat di Madina masih dalam masa Pilkada, pertama surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/2840/SJ tanggal 14 April 2020 dan yang kedua surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/1151/OTDA tanggal 23 Februari 2021,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pelantikan dan pengukuhan pejabat ini juga dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Madina

“Perubahan nomenklatur itu tertuang pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 54 tahun 2019, peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 51 Tahun 2019 dan peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2020 Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Madina,” ujarnya. (ant/ram)

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu mengajak para jurnalis untuk coffee morning di Ruang Aekhula, Kabupaten Nias Barat, Rabu (16/6). Dalam pertemuan ini Bupati berharap ada tindak lanjut dari LHP BPK RI 2020 atas LKPD Kabupaten Nias Barat 2020.

“Dalam tempo 60 hari sudah tuntas semua temuan ini, kalau tidak diselesaikan maka ini korupsi terang terangan, “ ucap Khenoki Waruwu.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nias Barat mengimbau seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nias Barat untuk penyerapan anggaran segera dilakukan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Nias Barat, Turuna Gulo pada sambutannya mengatakan untuk OPD yang ada temuannya agar segera ditindaklanjuti baik itu temuan kerugian daerah maupun temuan admnistrasi.

“Ada dua yang harus segera ditindaklanjuti oleh OPD, pertama temuan kerugian daerah wajib dikembalikan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Nias Barat dan kedua temuan admnistrasi yang ditanda tangani olek pimpinan OPD harus diserahkan pada hari Senin, 14 Juni 2021,” jelasnya.

Dalam coffee morning ini, Bupati Nias Barat didampingi Sekda Kabupaten Nias Barat, Prof Dr Fakhili Gulo, Staf Ahli, Asisten dan diikuti oleh Pimpinan OPD, Kabag Setda, Sekretaris Inspektorat, Irban serta camat se-kabupaten Nias Barat. Coffee morning berjalan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. (mag-11/ram)

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Telukdalam-Lolowau Nias Selatan yang berstatus jalan nasional masih banyak yang rusak. Masyarakat menilai kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II wilayah PPK 36 tidak becus.

Budi Syahputra W (46), masyarakat di Telukdalam mengatakan masyarakat merasa kecewa terhadap kenerja BBPJN II wilayah PPK 36 di Nisel, sebagai penanganan jalan Nasional.

“Kami warga masyarakat kota Telukdalam merasa kecewa kepada BBPJN II wilayah PPK 36 tidak serius menangani jalan yang masih kupak-kapik khususnya di jantung kota Telukdalam, Nisel,” ucap Budi dengan nada kesal.

Menurutnya, ada kejanggalan dalam penanganan atau perbaikan jalan nasional, BBPJN Wilayah II lebih mengutamakan penanganan jalan di luar kota dari pada jalan kota Telukdalam yang notabene daerah tujuan wisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti jalan nasional Km 2 tepatnya depan UPT. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di daerah tersebut sering mengalami kebanjiran setiap hujan turun dan menggenangi jalan nasional, akibatnya banyak jalan berlubang terkikis oleh genangan air di tambah lagi tidak adanya drainase.

“Ini sangat jelas mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat membahayakan pengguna jalan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2,” tuturnya.

Demikian pula jalan nasional di Km 3 tepatnya depan Jalan Simpang Desa Saonigeho, Kecamatan Telukdalam yang masih kupak-kapik.

Saradodo (50) warga Telukdalam, mengatakan bahwa, jalan yang sering tergenang air tersebut sudah berlangsung lama, kalau ada perbaikan dari BBPJN II Wilayah PPK 36,hanya menempel atau menyiram aspal goreng.

“Kalau saya melihat sumber permasalahan air tersebut selalu tergenang di sebabkan tidak adanya parit atau drainase otomatis air tetap berdiam di tempat,” ujarnya.

Sementara itu, pegawai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II wilayah PPK 36, Faber P. Panjaitan mengatakan bahwa untuk penanganan perbaikan baik lubang/retak sedang berlangsung dari arah Lolowau menuju Teluk Dalam dengan lokasi yang tersebar sepanjang jalan Teluk Dalam – Lolowau.

“Terkait drainase, ada lokasi yang belum bisa dilaksanakan karena menunggu kesediaan masyarakat terkait outlet dan saluran pembuangan akhir,” ucapnya.

Selanjutnya Ia mengatakan bahwa pihak selalu mengupayakan agar semua bisa ditangani, namun ada proses dan waktunya. (mag-10/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – EL (73) warga Jalan Barisan Gereja Marbun Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan yang meninggal dunia pada Senin (14/6) akhirnya dimakamkan. Pemakaman EL sempat terhambat, karena keluarga dan masyarakat sekitar menolak korban yang didiagnosa suspect Covid-19.

Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Dolok Sanggul Iptu TL Simamora membenarkan kejadian tersebut, bahkan dirinya ikut membantu tim medis melakukan pemakaman terduga pasien Covid-19 yang berjenis kelamin perempuan di Simpang Tiga Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja.

“Karena diduga meninggal akibat covid, selain sempat ditolak keluarganya. Masyarakat takut menguburkan, langsung kita ambil alih,” katanya melalui sambungan telepon, Selasa (15/6).

Kapolsek mengatakan, jenazah diduga Covid-19 EL ini, sempat dirawat di RSUD Dolok Sanggul sejak 13 Juni 2021 dengan keluhan pusing. Lalu, pada Senin 14 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, pasien meningal dunia.

Pihak RSUD Dolok Sanggul menyatakan EL meninggal dunia dengan status menderita Covid 19, selain diagnosanya stroke haemorrhagic.

Namun, keluarga EL keberatan dan mempertanyakan cara pihak RSUD Dolok Sanggul menentukan pasien meninggal dengan Status menderita Covid-19, dan tidak terima dengan keputusan tersebut.

Melihat situasi yang terjadi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut Kapolsek mengatakan, oleh Polsek Dolok Sanggul dibantu jajaran Polres Humbang Hasundutan menengahi permasalahaan tersebut.

Dia memberikan pemahaman kepada keluarga EL. Akhirnya, keluarga pasien dapat menerima EL meninggal dengan status pasien Covid-19.

Jenazah EL pun, dimakamkan sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Tiga Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja.

“Setelah keluarga menerima status EL, dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.

Namun, saat di lokasi warga takut menguburkan hingga akhirnya Kapolsek Dolok Sanggul melepas seragam dan berganti APD turut mendampingi tim medis untuk mengangkut peti dan menguburkan jenazah.

Ditambahkan Simamora, disamping apa yang dilakukannya itu merupakan atas kemanusiaan. Masyarakat agar tetap percaya pada Polri.

“Ini demi kekondusifan dan rasa nyaman kepada masyarakat,” ujar mantan ajudan Bupati Simalungun ini.

Kepada kepolisian, lanjut Simamora, keluarga EL atas nama Lambok Siregar pun mengapresiasi kinerja Kapolsek Dolok Sanggul dan seluruh pihak terkait atas proses pemakaman jenazah tersebut yang berjalan dengan baik.

“Pihak keluarga almarhum yang diwakili anaknya bernama LAMBOK SIREGAR, mengucapkan terimakasi kepada pihak kepolisian atas berjalannya penguburan orang tuanya dalam keadaan aman,” pungkas Kapolsek. (des/ram)

SUMUTPOS.CO – Akses jalan masih menjadi masalah di Kabupaten Padanglawas. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menargetkan masalah ini bisa teratasi di tahun 2022 melalui pembangunan jalur trans Padanglawas-Mandailingnatal.

Ibu kota Kabupaten Padanglawas (Palas), Sibuhuan, secara letak berjarak sekitar 60Km dengan Penyabungan, Kabupaten Mandailingnatal (Madina). Namun, saat ini belum ada akses jalan yang memadai sehingga masyarakat Palas harus melalui lintas timur Sumut dengan jarak tempuh sekitar 6 jam (210Km) bila ingin ke Penyabungan. Dengan dibukanya jalur trans Palas-Madina jarak tempuh Sibuhuan-Penyabungan kurang lebih menjadi 1 jam 30 menit.

“Kalau jalur ini sudah bagus dari Sibuhuan ke Penyabungan kurang lebih satu setengah jam, kalau sekarang harus memutar Padangsidimpuan dengan waktu kurang lebih 6 jam,” kata Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, usai meninjau jalur alternatif Sibuhuan-Penyabungan di Desa Hapung, Padanglawas, Selasa (15/6).

Jalur ini sebenarnya telah dibuka Edy Rahmayadi saat menjabat sebagai Pangdam I/BB tahun 2017, namun terhenti. Walau begitu sebagian masyarakat masih memanfaatkan jalur ini ke Ibu Kota Kabupaten Madina, Penyabungan menggunakan sepeda motor.

“Kita targetkan selesai tahun 2022, jalur ini penting bagi masyarakat Sibuhuan dan Penyabungan, terutama Desa Hapung,” kata Edy Rahmyadi, usai menuruni jalan alternatif yang cukup curam dan berbatu bersama wakil Bupati Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu.

Berdasarkan keterangan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut Marlindo Harahap jalur ini akan melalui Desa Hapung, Sopo Jaring, Aek Namate dan Oabuar (28,6Km) untuk area Kabupaten Palas. Sedangkan untuk daerah Madina antara lain Aek Nabara, Batu Layap, Aek Gorsing dan Pagur (38,87Km).

Kondisi jalur ini 60% masih tanah dan sisanya jalan pengerasan, jalan beraspal hanya sampai desa Hapung bila dari Sibuhuan. Jalur ini belum bisa dilalui kendaraan roda 4 karena masih terdapat bukit yang cukup tinggi.

“Yang pertama tentu kita kurangi kecuramannya agar bisa dilalui kendaraan, kemudian kita perbanyak pengerasan jalan. Sesuai kata Pak Gubernur, paling tidak jalan bisa di jalani roda 4,” kata Marlindo di tepi Sungai Wisata Batu Masorpi yang jernih.

Saat ini, menurut Pangaribuan Hutasuhut, warga setempat, masyarakat lebih memilih ke Kecamatan Rao, Sumatera Barat (Sumbar) untuk jual-beli karena aksesnya sedikit lebih baik ketimbang ke Pagur. Karena itu masyarakat setempat sangat mendambakan jalur trans Palas-Madina ini.

“Kalau ke Pagur jarang, lebih banyak yang ke Rao karena jalannya lebih bisa dijalani. Memang sama-sama tidak bisa roda 4, tapi ke Rao sedikit lebih baik, kalau ke Pagur tebingnya masih curam kali. Kami mohon sama Pak Gubernur biar jalan ini cepat selesai,” kata pria 52 tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai pendodos kelapa sawit tersebut. (prn/ram)