SUMUTPOS.CO – Belanda dan Austria bakal mengeluarkan semua kemampuan mereka saat saling bentrok di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Jumat (18/6) dini hari WIB. Sebab laga ini sangat penting untuk menentukan pemuncak Grup C Piala Eropa 2020.
Pada laga pertama, Belanda dan Austria sama-sama memperoleh kemenangan dengan mencetak tiga gol. De Oranje menggasak Ukraina 3-2 di Stadion Johan Cruijff Arena, berkat aksi Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst, dan Denzel Dumfries.
Sementara itu, Austria juga meraih hasil positif pada partai awal. Makedonia Utara dilibas 3-1 Marcel Sabitzer dan kawan-kawan. Kemenangan itu membawa Austria memuncaki klasemen sementara Grup C lantaran unggul selisih gol dari Belanda.
Belanda berpeluang merebut posisi puncak jika mampu mengalahkan Austria di laga nanti. Kolektivitas bakal menjadi kunci bagi permainan pasukan Frank de Boer berkat kemampuan para pemainnya dalam melesakkan gol.
Dilihat dari laga pertama lalu, produktivitas skuad De Oranje cukup merata, dari lini belakang, tengah, hingga depan. Mereka juga mampu mencatatkan total 15 tembakan dalam penampilan perdana melawan Ukraina.
Wout Weghorst kembali menjadi andalan Belanda. Bomber milik Wolfsburg berusia 28 tahun itu ditetapkan sebagai man of the match pada laga kontra Ukraina. Pemain asal Wolfsburg siap tampil lebih baik lagi.
“Kami bermain sangat baik selama jalannya pertandingan (melawan Ukraina). Kecuali pada waktu selama lima menit itu (saat tim kebobolan dua kali),” papar Wout Weghorst, dikutip laman resmi UEFA.
Sedangkan Austria memiliki efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Dari 10 kali tembakan, 7 di antaranya tepat sasaran, hingga membuahkan 3 gol untuk kemenangan Austria kala menghancurkan Makedonia Utara.
Menghadapi Belanda yang tampil di Amsterdam, laga nanti seolah menjadi partai away bagi Das Team, julukan Timnas Austria. Selain itu, dengan kualitas apik yang dimiliki para pemain Belanda, duel nanti merupakan ujian tersendiri bagi skuad Austria.
Marcel Sabitzer, salah satu andalan di lini tengah Austria, menyatakan rekan-rekannya diyakini bakal tampil maksimal. Austria tetap mengincar raihan angka meskipun lawan yang dihadapi adalah sekelas Belanda.
“Mereka (Belanda) berada di atas kami dalam peringkat dunia dan memiliki pemain yang sangat bagus. Mereka juga akan bermain di Amsterdam dan ada suporter di belakangnya. Akan tetapi, kami bakal menampilkan yang terbaik dan merasa puas andai mendapatkan sesuatu dari laga ini,” kata Sabitzer. (bbs/dek)
KELUARKAN SE: Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Menag Nomor: SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. SE itu diteken Menag Yaqut pada Selasa (15/6). Dalam SE itu disebutkan, kegiatan keagamaan di zona merah dihentikan sementara.
KELUARKAN SE: Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.
SE itu sebagai pedoman masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah guna membantu mengatasi lonjakan Covid-19 sebulan terakhir yang dibarengi munculnya beberapa varian baru. Melalui SE, Menag Yaqut berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnyan
“Saya telah menerbitkan surat edaran sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Covid-19 di rumah ibadah,” ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6).
Sosok yang karib disapa Gus Yaqut menjelaskan, bahwa kegiatan keagamaan di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari Covid-19. Penetapan perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai kondisi memungkinkan,” ujar Gus Yaqut.
Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu menjelaskan, kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat.
Untuk teknis pelaksanaannya, Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengatur hal tersebut melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
Kepada jajarannya di tingkat pusat, Gus Yaqut juga minta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran itu secara berjenjang.
Demikian juga para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadah juga diinstruksikan melakukan pemantauan. “Lakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat,” katanya. (jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Vaksinasi Covid 19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, varian Delta sudah tersebar di enam provinsi di Indonesia.
Menurut Nadia, varian Delta telah ditemukan di DKI Jakarta, Kudus di Jawa Tengah, dan Bangkalan di Jawa Timur, Tiga provinsi lainnya, menurut Nadia, adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. “Jumlah kasus Delta yang sudah terdeteksi oleh Kemenkes lebih dari 100 kasus,” kata Nadia kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Rabu (16/6).
Namun Nadia memastikan, bahwa semua jenis vaksin yang disediakan pemerintah masih efektif untuk menangkal berbagai varian virus Covid 19. Salah satunya ialah varian Delta atau B1617.2 yang belum lama ini ditemukan di Indonesia. “Betul, semua vaksin masih sangat efektif untuk memberikan proteksi,” kata Nadia.
Nadia juga menegaskan, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar program vaksinasi dipercepat untuk mewujudkan kekebalan komunal.
Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, untuk memetakan persebaran virus itu, penelitian masih dilakukan melalui metode Whole Genome Sequencing (WGS) atau surveilans meski belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Sejauh ini, kata dia, penelusuran terkait asal datangnya virus tersebut masih terus dilakukan. “Penelitian memerlukan WGS atau sampel yang jumlahnya lebih besar. Suatu saat nanti, kami bisa menelusuri dari mana virus tersebut berasal, dari mana masuknya dan menyebar ke mana saja,” kata.
Wiku menduga adanya varian dari suatu virus merupakan upaya virus untuk bertahan hidup. Proses mutasinya juga akan berlangsung terus menerus apabila potensi penularan tersedia. Oleh karena itu, jika penularan Covid-19 masih terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, maka peluang virus untuk bermutasi masih ada.
Terkait vaksin yang diberikan kepada masyarakat saat ini, Wiku memasti
Meski demikian, penelitian lebih lanjut terkait efikasi tersebut masih terus dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin yang digunakan efektif. “Vaksinasi yang dilakukan harus betul-betul bisa memberikan proteksi kolektif atau herd immunity dari masyarakat yang diberi vaksin,” pungkas Wiku.
Sebelumnya, Wiku juga mengatakan vaksin masih efektif untuk melawan varian Delta. “Tentunya secara keseluruhan, sekarang masih memiliki (efikasi, red) karena efektivitas atas 50 persen masih terpenuhi,” kata Wiku dalam konferensi pers, Selasa (15/6).
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban menyatakan, varian virus Corona Delta kini mendominasi penularan Covid-19 di Indonesia. Varian baru virus Corona tersebut dikenal memiliki daya tular yang tinggi dan mengakibatkan gejala Covid-19 yang lebih parah. “Jadi memang benar bahwa varian Delta (B.1.617) memang lebih cepat menyebar, lebih bikin sakit dibandingkan dengan varian Inggris,” kata Zubairi.
Zubairi mengatakan, kasus positif Covid-19 di Inggris terus meningkat dengan adanya varian baru virus Corona tersebut, meskipun sebagian masyarakat sudah mengikuti vaksinasi. Selain itu varian delta juga mengakibatkan melonjaknya kasus Covid-19 di India. Sebab, apapun jenis vaksin Covid-19 tidak dapat memproteksi individu sepenuhnya dari penularan virus Corona. Berikut perjalanan masuknya varian delta hingga mendominasi penularan Covid-19 di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya melaporkan kemunculan virus Covid 19 varian Delta yang ditemukan di Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta. “Ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan,” ucap Menteri Budi dalam konferensi pers usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin, (14/6).
Ia mengatakan, masuknya varian corona B.1.617 ke Indonesia disebabkan banyaknya para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Berbeda dari pelabuhan udara yang penjagaannya sudah cukup ketat, pengawasan di pelabuhan laut cenderung lebih sulit karena banyaknya kapal yang mengangkut barang, termasuk yang berasal dari India. (mcr9/tan/jpnn/kps)
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Meski pemerintah sudah memperbarui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 13/2021, di antaranya meniadakan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun hal itu urung dilakukan Kemendikbudristek.
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
Dirut SD Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih mengatakan, PTM pada Juli nanti tetap dilaksanakan walaupun terdapat lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Pihaknya telah melakukan survei mengenai pelaksanaan sekolah tatap muka.
“Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 78,3% sekolah sudah melaksanakan PTM, 80,4% kepala sekolah dan komite sepakat PTM, 57,8 % sekolah melaksanakan PTM di luar sekolah, dan 42,2% tidak melaksanakan PTM di luar sekolah,” kata Sri dalam webinar Bersiap Sekolah Tatap Muka Terbatas di YouTube, Rabu (16/6).
Sri menjelaskan, anak-anak sudah jenuh melakukan Belajar dari Rumah (BDR). Ia juga menyebutkan bahwa dari 149.000 sekolah memiliki persoalan tidak semuanya bisa melaksanakan BDR.
“Kami melakukan pendataan ke 50 ribu sekolah di Indonesia yang ada dan 78% sudah melaksanakan PTM. Sudah satu tahun lebih melaksanakan BDR bahkan ujian nasional ditiadakan, dana BOS juga diturunkan untuk mempersiapkan fasilitas kebersihan di sekolah seperti sanitasi, dan lain sebagainya,” ujar Sri.
Selain itu, survei juga dilakukan kepada siswa dan siswi bahkan dari hasil survey ditemukan anak-anak yang jenuh belajar di rumah, mengeluh capek, susah berkomunikasi, banyak sekali persoalan yang dihadapi. “PTM harus dimulai karena sudah cukup lama belajar di rumah. Banyak hal yang harus diantisipasi saat BDR yaitu learning loss dan penguatan pendidikan karakter yang lemah,” jelas Sri.
“PTM terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan prokes, vaksinasi tendik di satuan pendidikan, blended learning. Orang tua dapat memilih anaknya untuk mengikuti PTM atau melaksanakan BDR,” tambah Sri.
Sri juga menekankan kepada orangtua, juga harus memahami konsekuensi dari apa yang dipilihnya. Ia juga berpesan agar satuan pendidikan wajib memenuhi beberapa hal.
Sekolah wajib memenuhi daftar periksa, mulai dari fasilitas sanitasi karena ada beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang kurang lengkap, menetapkan kapasitas dalam kelas, dan membentuk satgas, serta memiliki layanan kesehatan.
“Sekolah wajib melakukan pendataan dalam lokasi aman, zona merah tidak boleh. PTM terbatas harus dikombinasikan PJJ. PTM terbatas diikuti oleh sebagian peserta dan dilakukan shifting. Orang tua juga wajib memberikan izin tertulis untuk anaknya bersekolah, pemerintah dalam lingkup pusat, daerah, wilayah hingga Kemenag wajib melakukan pengawasan,” papar Sri.
Sementara itu, kurikulum saat PTM dapat menggunakan kurikulum khusus. Ia menjelaskan kurikulum khusus adalah penyederhanaan materi sekolah yang hanya berfokus pada capaian kompetisi dasar yang esensial, seperti di kelas rendah mengkolaborasikan bermain dan belajar. “Mari siapkan PTM terbatas dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan. Sehingga lost learning dapat ditekan sedini mungkin,” pungkas Sri. (cnn)
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 13/2021. Selain memperpanjang PPKM hingga 28 Juni, juga memperketat ketentuan di wilayah zona merah. Di antaranya, pembelajaran tatap muka (PTM) ditiadakan dan sepenuhnya dilakukan secara daring.
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
Setidaknya, ketentuan di empat sektor di zona merah diperketat. Pertama, untuk perkantoran. Karyawan yang boleh work from office (WFO) atau bekerja dari kantor hanya 25 persen. Kemudian, pembelajaran tatap muka (PTM) ditiadakan dan sepenuhnya dilakukan secara daring. Lalu, taman atau tempat wisata di wilayah merah kembali ditutup dan dilarang dari kegiatan masyarakat, kegiatan ibadah keagamaan harus dibatasi secara ketat dan mengutamakan ibadah di rumah.
Dalam inmendagri, Mendagri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah (pemda) harus mengintensifkan disiplin protokol kesehatan. Bila terjadi pelanggaran, pemda harus bersikap tegas.
Tito mengingatkan pemda dan masyarakat untuk tak lelah dan lengah. Berdasar analisis dan evaluasi, ada kecenderungan masyarakat mulai jenuh. Penegakan prokes di daerah juga tidak ketat. “Kita tidak boleh lelah, kita harus kuat. Terutama pemerintah untuk menjadi motor agar masyarakat tetap bangkit, untuk tidak lelah dan tidak lengah,” ujarnya.
Dia menilai, salah satu faktor penyebab kenaikan tren penularan kasus aktif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir adalah disiplin prokes yang melemah. Karena itu, dia meminta kepala daerah menggencarkan kembali kampanye prokes. “Karena terlihat memang agak kendur dibanding awal-awal kita aktif membagikan masker, kampanye masker,” paparnya.
Sementara itu, Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, dalam inmendagri terbaru, peran puskesmas dan posko di desa/kelurahan kian sentral. Dua instrumen itu diharapkan lebih terlibat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tengah masyarakat. “Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan dan bantuan terdepan kita dalam mengendalikan pandemi,” jelas Suhajar Diantoro.
Namun, pihaknya menyoroti belum dibentuknya posko di banyak tempat. Di antara sekitar 76 ribu desa/kelurahan di Indonesia, baru sekitar 39 ribu desa yang telah membentuk posko tingkat desa/kelurahan. Tito menginstruksikan pemda untuk segera menyelesaikan pembentukan posko. “Ke depan, kita update terus, baik jumlah posko maupun aktivitasnya,” ujarnya.
Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Arya Sinulingga mengatakan, lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain Jawa Tengah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan, yakni meningkat lebih dari 300 persen dalam 10 hari. Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kenaikan kasus Covid-19 hingga 107 persen, bertambah 445 kasus dalam satu hari pada 10 Juni.
Sementara itu pada pekan ini, ada 12 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye menjadi zona merah. Ke-12 kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Medan (Sumatera Utara), Lima Puluh Kota dan Dharmasraya (Sumatera Barat), Siak dan Kuantan Singingi (Riau), Tebo (Jambi), Ciamis dan Bandung Barat (Jawa Barat), Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Bima (NTB).
Di samping itu, terdapat juga 10 kabupaten/kota zona oranye yang perlu diwaspadai karena memiliki skor mendekati zona merah. Daerah tersebut meliputi Pati, Brebes dan Semarang (Jawa Tengah), Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru (Riau), Muara Enim (Sumatera Selatan), Tanah Datar (Sumatera Barat), Dairi (Sumatera Utara), Bintan (Kepulauan Riau) dan Sumba Tengah (NTT).
Terkait hal ini, Arya berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat kembali menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya. Ia pun meminta agar para pelanggar protokol kesehatan dapat diberi sanksi yang lebih tegas. “Penegakan protokol kesehatan harus dilakukan demi keselamatan masyarakat,” pungkas Arya.
Hampir Tembus 10 Ribu
Berdasarkan informasi terkini, kasus positif virus Corona (Covid-19) bertambah 9.944 pada Rabu (16/6). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.937.652 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, dari total kasus positif tersebut, sebanyak 1.763.870 di antaranya telah sembuh. Pasien yang sembuh bertambah 6.229 dari hari sebelumnya. Sementara itu, sebanyak 53.476 orang di antaranya meninggal dunia. Pasien yang wafat usai terinfeksi virus Corona bertambah 196 dari kemarin. Jumlah spesimen yang diperiksa pada Rabu (16/6) sebanyak 92.682 sampel. Kasus aktif Covid-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 120.306 orang. Sedangkan suspek Covid-19 sebanyak 110.660 orang.
Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan data perkembangan terakhir per 13 Juni 2021, total 29 kabupaten/kota masuk zona merah. Sebanyak 12 daerah berada di Jawa, sementara 17 di Sumatera. Selain itu, Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong VoC teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequencing.
Sedangkan angka kasus terpapar Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkat drastis dibanding hari-hari sebelumnya. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, tercatat pada Rabu (16/6) kasus baru terkonfirmasi positif bertambah 136 orang. Selain itu, terjadi juga penambahan kasus baru pada angka kematian sebanyak 6 orang dan 97 orang sembuh.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, kasus baru sembuh didapatkan dari Medan 79 orang, Deli Serdang 24 orang, Karo 11 orang, Tanjung Balai 10 orang, Padangsidimpuan 9 orang, dan Dairi 3 orang. Sedangkan kematian Covid-19 diperoleh dari Medan 5 orang dan Deli Serdang 1 orang.
Sementara, angka kesembuhan didapatkan dari Medan 35 orang, Deliserdang 27 orang, Pematangsiantar 18 orang, Simalungun 10 orang, Dairi 4 orang, Binjai, Asahan, dan Batu Bara masing-masing 1 orang. “Hanya suspek yang tidak bertambah, akumulasinya saat ini 582 orang setelah berkurang 4 orang,” sebut Aris.
Dengan penambahan kasus baru tersebut, lanjut Aris, kini total positif Covid-19 di Sumut mencapai 33.762 orang. Sedangkan kematian Covid-19 menjadi 1.122 orang, dan sembuh 30.024 orang. “Pasien Covid-19 aktif Sumut saat ini berjumlah 2.616 orang. Dari jumlah tersebut, 781 orang dirawat di rumah sakit dan 1.835 orang isolasi mandiri,” sebutnya.
Aris mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. “Protokol kesehatan harus melekat dalam setiap aktivitas kita. Tidak boleh lengah menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan sekolah tatap muka. Rencananya, dalam minggu ini sudah bisa dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Tetapi jika ada orangtua murid yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka, maka anak tersebut tetap bisa mengikuti pembelajaran secara online.
Bobby juga menyampaikan, Pemko Medan kembali melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni mendatang. Perpanjangan tersebut berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Pusat dengan seluruh kepala daerah. “Saya bersama dengan kepala daerah lainya tadi malam mengikuti rapat dengan beberapa menteri yang dipimpin Bapak Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa telah disepakati PPKM Mikro akan diperpanjang sampai tanggal 28 Juni, Pemko Medan akan langsung meneruskan ini,” kata Bobby Nasution.
Bobby juga mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha dan tempat hiburan malam bahwa peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas kemarin tetap berlaku sampai dengan saat ini. Artinya, bagi pelaku usaha yang kedapatan masih melanggar maka akan diberikan sanksi penyegelan.
“Saya ingatkan kepada seluruh pelaku usaha, pemilik cafe, tempat-tempat hiburan, mengingatkan keras catatan yang kemarin tetap berlaku sampai dengan hari ini, karena PPKM Mikro di Kota Medan masih berlangsung hingga hari ini. Bagi pelaku usaha yang mendapatkan peringatan sebelumnya, kalau sampai tiga kali masih didapati melanggar peraturan maka akan ditutup,” tegas Bobby Nasution.
Bobby Nasution juga mengatakan, bahwa yang dilakukan pemerintah saat ini bukan untuk mempersulit para pelaku usaha. Apalagi Presiden RI, Joko Widodo juga telah mengingatkan agar menerapkan gas dan rem dalam penanganan Covid-19. “Kami harus bisa menyesuaikan jangan terlalu digas di ekonomi, bila terlalu digas full maka Covid-19 bisa naik lagi. Ini yang selalu diingatkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.
PPKM Mikro ini, kata Bobby, sangat penting untuk diterapkan. Karena beberapa kasus di daerah memang terjadi klauster keluarga. Karenanya, PPKM mikro tidak hanya diterapkan di lingkungan tempat tinggal saja, akan tetapi juga diterapkan di lingkungan kerja. Maka dari itu, diperlukan peran dari Satgas Penanganan Covid 19 sampai ke tingkat kelurahan.
Satgas di tingkat kelurahan memiliki empat fungsi, salah satunya melakukan pemantauan. Sehingga, bukan hanya Satpol PP saja yang bertanggungjawab jika ada tempat usaha ataupun warga yang melakukan pelanggaran tetapi juga Camat, Lurah dan Kepling juga harus bertanggungjawab.
“Ini harus bisa kita lihat karena menurut saya yang paling penting adalah pendataan di setiap tingkatan yang paling bawah. Kita minta setiap lingkungan harus ada datanya. Jadi setiap saya ke lapangan ketemu Kepling, Lurah dan Camat, yang saya tanyakan berapa di wilayahnya yang terpapar Covid 19. Ini merupakan program prioritas kita, jadi tidak boleh ada alasan lupa dan tidak tahu jumlahnya,” tegas Bobby.
Sementara itu terkait dengan tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) atau pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, sambung Bobby Nasution, BOR di Kota Medan saat ini sudah mencapai 54 %. Bobby Nasution berharap BOR ini dapat terus menurun.
“Untuk menurunkan jumlah BOR, hal pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan angka positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus. Kedua, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien Covid-19, Pemko Medan juga telah meminta Rumah Sakit di Kota Medan untuk melakukan penambahan jumlah bed isolasi,” ujar Bobby Nasution.
Kemudian, mengenai vaksinasi Covid-19, kata Bobby Nasution, Pemerintah Pusat telah menargetkan vaksinasi satu juta orang per harinya. Pemerintah daerah juga diminta untuk membuat kreasi vaksinasi agar tercapainya target tersebut. Atas dasar itu, Pemko Medan telah membuat vaksinasi massal dan akan membuat kreasi lainnya berupa door to door ke rumah masyarakat untuk memberikan pelayanan vaksinasi. Bobby Nasution berharap kreasi ini dapat segera dilaksanakan kepada masyarakat.
Sedangkan Pengamat sekaligus Praktisi Kesehatan Sumut dari FK-UISU, Dr dr Umar Zein mengatakan, kebijakan dengan dilarangnya sekolah tatap muka maka justru dinilainya ada ketimpangan dalam melarang suatu aktivitas. “Bagaimana pula dengan mau naik pesawat keluar kota, bisanya terbang. Jadi dari sudut kesehatan adalah penerapan protokol kesehatan yang terpenting. Pada prinsipnya, bisa dilaksanakan jika sekolah siap karena pembelajaran tidak full. Namun beban guru pasti bertambah kemudian fasilitas pasti bertambah. Komite Sekolah juga harus siap karena inikan harus ada persetujuan dari mereka dan segala risiko harus diperhitungkan,” paparnya.
Menurutnya, rencana PTM ini sebenarnya adalah terletak pada penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Komite Sekolah dan Satgas Penanganan Covid-19. Namun, tetap ada risiko terpapar virus tersebut.
“Sekolah atau tidak sekolah pun tetap berisiko terpapar. Tapi, bagaimana keberanian bertindak dengan segala risiko. Risiko terpapar Covid-19 bukan hanya di sekolah tapi di semua tempat. Bahkan, yang tidak pernah keluar rumah, bersembunyi sekalipun tetap berisiko terpapar Covid-19. Jadi, yang terpenting adalah bagaimana menjaga dalam menerapkan prokes,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini memang semua pihak tidak bisa meramalkan kapan menurun atau berakhirnya pandemi Covid-19. Karena itu, perlu kebijakan yang berani untuk membuka sekolah-sekolah yang sudah cukup lama tutup. “Kita kan melihat situasinya tidak bisa diramalkan dan tidak bisa dipastikan akhir tahun apakah menurun atau tidak? Jadi harus ada kebijakan. Tapi, kebijakannya jangan sembarangan, kebijakan kesehatan harus diutamakan,” jelas mantan Kadis Kesehatan Kota Medan ini.
Umar Zein mencontohkan dengan membandingkan tempat kuliner yang tidak jauh berbeda dengan sekolah. Jika dibuka nantinya pasti akan ramai, sehingga risiko terpapar pasti akan ada. Oleh sebab itulah pentingnya prokes.
“Apa bedanya tempat kuliner atau restoran dengan sekolah, sama-sama ramai, sama-sama protokol kesehatan. Justru menurut saya di sekolah lebih mudah menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, satu kelas dibatasi, tidak ada jualan di sekolah, makanan bawa dari rumah, pengangkutannya harus disediakan sekolah jangan naik angkot dan sebagainya,” terangnya.
Umar Zein mengungkapkan, sebenarnya sekolah swasta khususnya di Medan ini sudah menjalankan tatap muka tapi diam-diam. Alasannya, karena orang tua siswa tidak mau tidak tatap muka. “Mereka harus bayar uang sekolah. Jadi intinya harus ada keberanian dalam kebijakan untuk dibukanya kembali sekolah-sekolah yang ada di Sumut ini,” pungkasnya. (jpnn/dtc/ris)
SUMUTPOS.CO – Rencana Partai Golkar mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti semakin bulat. Belakangan, suara dukungan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar kian terlihat.
Mayoritas ketua dan pengurus DPD partai beringin menyatakan mendukung dan telah turun ke akar rumput demi mengenalkan Airlangga ke masyarakat.
Terbaru, dukungan serupa juga disuarakan Ketua DPD Golkar Simalungun Timbul Jaya Sibarani. Saat dihubungi media, Rabu (16/6), TJ Sibarani menyatakan keputusan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden bukan sekadar wacana.
“Hasil keputusan internal partai, kami (pengurus dan kader) yang meminta Pak Airlangga untuk maju sebagai calon presiden,” katanya.
Tak sekadar dukungan, TJ Sibarani memastikan pihaknya juga telah turun ke akar rumput, termasuk melakukan sejumlah konsolidasi, demi menyukseskan pencalonan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Menurutnya, konsolidasi dengan pengurus dan kader menjadi langkah strategis. DPD Golkar Simalungun, TJ Sibarani melanjutkan, turut memasang sejumlah atribut dan profil Airlangga di media-media luar ruang.
“Konsolidasi dan pengenalan ke masyarakat (sekaligus) dengan memberikan konsep dan gambaran tentang bagaimana Pak Airlangga mampu menyejahterakan Indonesia ke depan,” ungkap TJ Sibarani. (Rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemprov Sumut tentang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMA/SMK negeri sederajat selambatnya mulai dikucurkan pada triwulan III atau September tahun ini. Alokasi BOP itu sudah diakomodir dalam APBD Sumut Tahun Anggaran 2021.
Kepala BPKAD Setdaprovsu, Ismael Sinaga
“Untuk masalah penyerapan ini masih proses. Kalau saya sih minta paling lama di triwulan III ini sudah terealisasi. Dan realisasinya itu tidak harus bertahap bisa sekaligus juga,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab wartawan, Selasa (15/6).
Dikatakannya, ikhtiar ini menjadi salah satu strategi pemprov ketika daya beli masyarakat sangat rendah di masa pandemi Covid-19.
“Nah seperti BOP ini kan tentu membantu siswa dan orangtua siswa. Sehingga tidak ada lagi anak-anak sekolah kita (SMA/SMK) itu tidak sekolah karena ketiadaan uang. Tahun ini (program BOP) sudah jalan, sejak Januari sudah kita anggarkan selama 12 bulan,” katanya.
Mengenai teknis pelaksanaan program itu, Ismael menyarankan supaya ditanyakan ke organisasi perangkat daerah terkait, yakni Dinas Pendidikan. Secara umum, ia menyebut bantuan itu senilai Rp35.000 per siswa dengan total anggaran Rp250 miliar.
“Bantuan itu langsung dikasih (ditransfer) ke masing-masing sekolah. Skemanya macam-macam seputar kebutuhan operasional sekolah, termasuk iuran SPP peserta didik,” katanya.
Nantinya pula, lanjut dia program dimaksud dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai kemampuan keuangan daerah. “Rencananya bukan mau tahun ini saja kita kasih, berlanjut di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya menyebut, adapun nilai subsidi SPP tersebut adalah Rp35.000. Menurut dia, mulanya ia ingin untuk BOP ini disubsidi senilai Rp50.000. Hanya saja dikarenakan pandemi Covid-19 melanda, anggaran untuk sektor tersebut menjadi tidak memadai.
“Jadi ke depan, kalau setiap anak sekolah itu membayar uang sekolah Rp50 ribu/bulan, nantinya tinggal menjadi Rp15 ribu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Gubsu menyampaikan, sektor pendidikan merupakan salah satu visinya bersama Wakil Gubernur, Musa Rajekshah (Ijeck), yang prioritas guna diwujudkan selama memimpin Provinsi Sumut. Adapun pada tahun anggaran 2019, Pemprov Sumut telah melakukan terobosan dengan menaikkan tunjangan guru honor di tingkat SMA/SMK sederajat hingga Rp90.000 per jam.
“Itu pendidikan dan itu yang baru kuat. Tapi amanah UU adalah 20 persen (APBN untuk sektor oendidikan, Red). Kita akan lihat nanti ke depan. Itukan tergantung pendapatan daerah juga. Pendapatan daerah besar, itukan lebih memudahkan untuk memnerikan bantuan terhadap visi dan misi,” katanya.(prn/azw)
Hal yang sama juga akan dirinya coba wujudkan dalam masa pemerintahannya sekitar tiga tahun lagi. Yakni di sektor pertanian, peternakan, agraria, dan ketatatenagakerjaan. “Termasuk pariwisata, semua ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi kita,” pungkasnya. (prn/azw)
KERJA SAMA: Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli (kiri) dengan Rektor USU, Dr Muryanto Amin (kanan).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan dan dilakukan secara masif di berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi.
KERJA SAMA: Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli (kiri) dengan Rektor USU, Dr Muryanto Amin (kanan).
Atas dasar hal tersebut, Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Rektor Dr Muryanto Amin SSos MSi, melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Perkebunan Nusantara Holding, bertempat di Ballroom JW Marriot, Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta, Selasa (15/6).
Selain Rektor USU, penandatanganan dari dua institusi lainnya dilakukan oleh Direktur Utama PTPN Holding Mohammad Abdul Gani dan Kepala BNPT Komjen Pol Dr Drs Boy Rafli Ammar MH. Tiga institusi tersebut nantinya akan melakukan tindak lanjut kerja sama dalam koridor MoU tersebut yang menjadi salah satu upaya mewujudkan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dalam hal ini PTPN dan juga BNPT.
Penandatanganan MoU juga sekaligus dirangkaikan dengan Seminar bertajuk ‘Moderasi Beragama untuk Menangkal Terorisme dan Radikalisme’ yang ditayangkan melalui aplikasi zoom.
Seminar tersebut menghadirkan Rektor USU Dr Muryanto Amin, sebagai salah satu pembicara, di samping Kepala BNPT Periode 2026-2020 Komjen Pol Drs Suhardi Allius MH dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjend TNI Hendri Paruhuman Lubis.
Dirut PTPN Mohammad Abdul Gani dalam sambutannya mengatakan bahwa penandatanganan MoU dan pelaksanaan seminar itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penguatan nilai-nilai ke-Indonesia-an dan keragaman yang sudah ada sejak masa lampau.
“Toleransi dalam keberagaman ini sesungguhnya sudah diinisiasi dan dibangun sejak lama di masa lampau. Jadi kita berharap agar mengendurnya nilai-nilai tersebut di masa belakangan ini dapat kembali kita eratkan, sehingga tidak mudah terpapar oleh tindakan radikalisasi dan terorisme,” tegasnya.
Abdul Gani menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan landasan kerja sama dalam bidang pendidikan dan latihan, penguatan karakter kebangsaan, maupun kerja sama membangun link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.
Pada kesempatan selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Dr Drs Boy Rafli Ammar MH, juga mengamini pendapat tersebut sembari mengingatkan kembali bahaya dari aksi radikalisme dan terorisme itu.
Di mana jaringan teroris menyalahgunakan agama, merekrut orang-orang dan mempengaruhi mereka untuk melakukan aksi terror dan menciptakan ketakutan serta perpecahan.
“Kita harus waspada terhadap berbagai kegiatan radikalisme ini. Diharapkan seminar yang dilaksanakan pada hari ini dapat menjadi media yang mampu mencegah terjadinya radikalisasi agama, khususnya yang dilakukan secara massif melalui media sosial,” tandas Boy.
Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa saat ini ada lebih dari 202 juta pengguna internet. Di mana 180 juta di antaranya adalah para pengguna medsos aktif dan 30 persen dari jumlah tersebut merupakan kalangan milenial. Maka media sosial menjadi sangat rentan digunakan untuk kepentingan radikalisme dan besar sekali peluangnya dalam merekrut pengikut-pengikut baru
“Kita wajib mengantisipasi hal tersebut, terutama dimulai di lingkungan sekolah dan kampus. Mengingat aksi radikalisme dan terorisme ini menyasar kaum muda dan wanita sebagai pelaku. Militansi dua kelompok ini diakui sangat tangguh dalam melaksanakan aksi. Semua pihak harus waspada dan ikut berperan serta, termasuk kalangan kampus. Semuanya bisa menjadi objek maupun subjek dari aksi ini,” katanya.
Komjen Boy Rafli secara khusus juga meminta USU lebih pro aktif dalam mengawasi gerak-gerik para mahasiswa dan tenaga pengajar di lingkungannya, sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya paham-paham radikalisme dan mengantisipasi lebih dini. Menurutnya, Indonesia menjadi wilayah yang sangat potensial untuk menyebarkan paham radikal, sehingga kita harus selalu mawas diri.
Ia menyebutkan, bahwa BNPT merupakan trigger mechanism dalam penanganan radikalisme dan mengajak semua orang untuk ikut berperan dan memiliki nilai-nilai imunitas dalam menghadapi virus radikal intoleran.
“Kami sangat berterima kasih kepada Universitas Sumatera Utara yang mau bekerja sama dalam melawan radikalisme dan terorisme ini. Kami kasihan terhadap anak-anak muda yang tengah tumbuh dan berkembang, jika harus disesatkan ke hal-hal yang tidak benar. Kami ikut serta membantu Rektor USU dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Jangan sampai mereka mengadopsi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila, mengingat mereka adalah entitas penting bangsa,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, anggota MWA USU yang juga Ketua Dewan Redaksi Media Indonesia Usman Kansong dan para civitas akademika USU, para Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP PTPN I-XIV, serta jajaran Pimpinan dan Deputi BNPT, baik secara luring maupun daring. (gus/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi memanggil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Selasa (15/6). Pria yang akrab disapa Jokowi itu meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi turun ke lapangan untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 di ibu kota.
“Bapak Presiden mengingatkan bahwa Covid-19 di Jakarta itu sangat meningkat, signifikan. Beliau meminta kepada Pemda, khususnya DKI Jakarta karena sudah masuknya virus dari India, ya, jadi Pak Presiden meminta kepada kami sebagai perangkat pemerintah daerah untuk menekan (penularan),” kata Prasetyo usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).
Pria yang akrab disapa Pras itu juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menekankan masalah saat ini bukan penyebaran yang ada klaster perkantoran saja. Presiden, lanjut dia, juga memberi pengarahan agar protokol kesehatan diperketat.
“Pakai masker semua sudah 78 persen dan targetnya harus 95 persen. Nah, di sini presiden juga meminta kepada masyarakat Jakarta, ya, seperti daerah-daerah yang padat itu warganya harus cepat divaksinasi,” ujarnya. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan aparat untuk fokus turun ke lapangan.
“Jadi, gubernur, kami (DPRD), Pangdam, dan Kapolda itu harus banyak ke lapangan. Dan vaksinasi di Jakarta harus cepat. Itu seperti di pelabuhan, daerah padat itu harus divaksinasi. Jadi penekanan-penekanan itu yang harus dikerjakan pemerintah daerah,” ujarnya. (tan/jpnn)
ILUSTRASI: Pelantikan ASN di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka 707.622 formasi Calon Aparatur Sipil Negara tahun ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 707.622 formasi.
ILUSTRASI: Pelantikan ASN di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka 707.622 formasi Calon Aparatur Sipil Negara tahun ini.
“Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non-guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961,” jelas dia dalam keterangannya, Selasa (16/5).
Di tahun 2021, pengadaan PNS dan PPPK Jabatan Fungsional (JF) bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah. “Khusus untuk PermenPAN-RB No. 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPAN-RB No. 27 dan 29 diharapkan bisa multiyear,” jelas dia.
Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Seleksi CPNS dipersyaratkan bagi WNI dengan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Namun, ada beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, seperti Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
Dikatakan, di tahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar. Oleh karena itu, calon pelamar diwajibkan hanya bisa mendaftar pada 1 instansi, 1 jenis kebutuhan, dan 1 jabatan pada tahun anggaran yang sama.
’’Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat,” tegasnya.
Untuk pelamar formasi Cumlaude, wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV. Menurut Katmoko, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D-IV.
Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas. ’’Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sesuai dengan persyaratan jabatan,” papar Katmoko. (jpnn/ila)
