MENJALA: Seorang nelayan saat menjala ikan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan program ‘Kampung Ikan’ demi kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di kawasan pedesaan. Satu di antaranya melalui program ‘Kampung Ikan’. Program ini merupakan bentuk pengembangan berbagai jenis komoditas tertentu di suatu desa atau daerah tertentu, yang diyakini juga bisa meningkatkan kesejahteraan di kawasan pedesaan.
MENJALA: Seorang nelayan saat menjala ikan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan program ‘Kampung Ikan’ demi kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.
Kepala Pusat Riset Perikanan KKP, Yayan Hikmayani menyebutkan, pedesaan sebenarnya menjadi ujung tombak pembangunan. Sebab, ketika desa menjadi pusat pembangunan, maka dampaknya akan menjalar hingga perekonomian nasional.
“’Kampung Ikan’ sudah ada, cuma sentuhan menginovasi program yang sudah ada dan yang akan diadakan, supaya berkembang,” ungkap Yayan di gedung KKP Jakarta, Selasa (15/6). Yayan juga mengatakan, jumlah pedesaan di Indonesia sangat besar. Bahkan jika dikembangkan dengan berbagai inovasi budidaya, dapat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi berkualitas ekspor.
“Jumlah desa luar biasa dan jadi potensi besar, ada 73.000 desa. Ketika kita mampu membuat desa jadi sejahtera, maka masyarakat sejahtera,” tuturnya.
Program ‘Kampung Ikan’ ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi fokus kawasan pedesaan dalam meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.
“‘Kampung Ikan’ ini hulu ke hilir bisa dari berbagai masyarakat. Masyarakat setempat seperti apa maunya dan mengangkat kearifan lokal,” jelas Yayan.
Yayan mengaku, meskipun demikian, terdapat hambatan dari berbagai aspek, mulai dari sistem produksi, tenaga atau sumber daya masyarakat (SDM), hingga faktor teknologi.
“Teknologi masih tradisional, pemenuhannya untuk kebutuhan sendiri, serapan tenaga kerja masih terbatas, akses teknologi juga, apalagi di luar Jawa. Dan sistem usaha skalanya kecil, belum terintegrasi hulu-hilir,” pungkasnya. (jpc/saz)
GUNAKAN: Seorang warga menggunakan ATM di Stasiun Besar Kereta Api Medan, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perbankan BUMN yang terdiri dari PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk, akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana penarikan biaya pengecekan saldo dan tarik tunai di ATM Link Himbara.
GUNAKAN: Seorang warga menggunakan ATM di Stasiun Besar Kereta Api Medan, beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso mengatakan, tadinya alasan keputusan pengenaan tarif tersebut untuk mendorong masyarakat pada penggunaan aplikasi mobile banking.
“Rasanya polemiknya lebih seru daripada manfaat yang diperoleh, bank tadinya mau mengeducate orang supaya lebih ke mobile banking,” ungkap Sunarso, dalam acara rapat dengar pendapat di Komisi VI, Senin (14/6) lalu.
Sunarso mengatakan, karena menimbulkan polemik dan pembahasan dari sebagian besar masyarakat, pihaknya pun mengurungkan rencana tersebut.
“Jadi kami berempat memutuskan, tidak akan mengenakan biaya itu,” jelasnya lagi.
Sunarso menjelaskan, sebenarnya penarikan tarif pada ATM semua bank. Namun, hanya ATM Link Himbara yang tidak mengenakan penarikan biaya cek saldo dan tarik tunai, selama dari mulai diperkenalkan hingga saat ini.
Seperti diketahui, mulanya Bank Himbara berencana mengenakan biaya transaksi di ATM Himbara atau ATM Link mulai 1 Juni. Cek saldo akan dikenakan biaya Rp2.500 dan Rp5.000 untuk tarik tunai, dari semula Rp0 alias gratis. Sementara, untuk transfer tak mengalami perubahan biaya, alias dikenakan biaya Rp4.000. (jpc/saz)
TUNJUKKAN: Penjual menunjukkan batangan emas Antam di toko emas Jalan Pringgan Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan importir di Sumatera Utara (Sumut) diimbau tak khawatir, terkait kasus dugaan impor emas fiktif di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Jakarta, Senin (14/6) lalu. Hal ini disebabkan, penetapan HS untuk emas batangan sudah tepat, yakni HS 7108.12.10.
TUNJUKKAN: Penjual menunjukkan batangan emas Antam di toko emas Jalan Pringgan Medan, belum lama ini.
“Dengan deskripsi barang emas bukan tempahan atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk, dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada wartawan di Kota Medan, Selasa (15/6).
Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, perekonomian, dan distribusi produk pertambangan ini, menjelaskan, justru masalah kemudian terjadi, bila yang diimpor perhiasan tapi memakai HS batang emas, yang penetapan bea masuknya lebih rendah, sehingga menimbulkan kerugian negara.
Lebih lanjut Sugianto mengatakan, pemakaian HS 7113 dan 7114 adalah untuk barang perhiasan, barang hasil tempahan pandai emas dan perak, serta barang lainnya, terlebih lagi dalam BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) pada catatan untuk Bagian XIV dan Bab 71, di No 9a, dijelaskan, barang perhiasan berarti setiap barang kecil untuk perhiasan (misalnya cincin, gelang, kalung, bros, anting-anting, rantai arlojo, leontin, dan sebagainya).
“Dan di 9b, barang perhiasan berarti barang untuk keperluan pribadi dari jenis yang biasa dibawa dalam saku, tas tangan atau yang ada pada orang (misalnya kotak rokok atau cerutu, kotak bedak). Ini artinya, di dalam Catatan Bab, sudah jelas dideskripsikan, maka tidak perlu memaksakan HS emas batangan menjadi HS perhiasan,” tutur politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Binjai-Langkat itu.
Sementara di catatan No 10, untuk pos HS 7114, lanjut Sugianto, istilah barang hasil tempahan pandai emas atau pandai perak meliputi barang tersebut, sebagai ornamen, perangkat makan, perangkat hias, keperluan perokok dan barang lain, untuk keperluan rumah tangga, kantor atau keagamaan.
“Jadi, selagi yang diimpor adalah emas batangan bukan perhiasan, maka sebenarnya tidak perlu takut. Dan juga ada fasilitas pembebasan bea masuk bila memakai form pembebasan untuk meringankan importir dari membayar bea masuk,” tegasnya.
Pria yang juga ahli pabean ini, meminta supaya PFPD di Sumut sebagai pemutus dokumen, dapat bekerja profesional. Bukan hanya untuk produk emas dan perhiasan, tapi juga untuk semua produk ekspor dan impor supaya dwelling time yang singkat bisa dicapai.
Sedangkan mengenai dugaan adanya impor fiktif emas sebagai praktik pencucian emas hasil tambang liar, menurutnya meski mungkin terjadi, tapi perlu bukti. Di Sumut, imbuh Sugianto, banyak tambang liar yang hasil emasnya memang tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah dipajak. Alangkah bijaknya, bila tambang liar bisa ditampung dan diatur dalam suatu payung hukum, sehingga kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan pajak bisa dipungut.
“Secara keseluruhan, diharapkan perdagangan secara umum semakin efektif dan efisien, supaya menarik bagi investor. Terutama biaya di gerbang keluar masuk barang, yakni pelabuhan laut dan pelabuhan air. Kita semua harus bekerja keras untuk mewujudkan sistem perdagangan yang sehat dan efisien,” kata Sugianto lagi.
Seperti diketahui, impor emas oleh 8 perusahaan lewat Bandara Soetta, senilai Rp47,1 triliun, menjadi sorotan. Pasalnya, dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, importasi emas itu, dikenakan bea masuk 0 persen, harusnya dikenakan bea masuk 5 persen.
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengungkap dugaan penggelapan emas yang dilakukan oleh petinggi Bea Cukai di Bandara Soetta. Dia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut kasus itu. “Ini terkait impor emas senilai Rp47,1 triliun. Saya ulangi Pak, Rp47,1 triliun. Kita enggak perlu urusin pajak masyarakat Pak. Ada indikasi ini perbuatan manipulasi, pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor. Potensi kerugian negaranya Rp2,9 triliun. Ini bukan uang kecil di saat lagi susah Pak,” tegasnya, saat rapat kerja bersama Jaksa Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6) lalu.
Politikus PDI Perjuangan itu, lantas meminta Jaksa Agung untuk juga memeriksa perusahan yang terlibat. Dia menyebut ada 8 perusahaan.
“Saya minta juga periksa PT Aneka Tambang, dirutnya diperiksa, vice presidennya diperiksa. Kenapa? Setiap ada perdebatan di bea cukai itu Aneka Tambang mengatakan, ini memang seperti itu, sehingga biaya masuknya bisa 0 persen. Padahal emas itu sudah siap jual. Ini maling kasat mata. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan impor emas batangan di bea cukai,” pungkas Arteria. (prn/saz)
BONGKAR MUAT: Aktivitas bongkar muat peti kemas di BICT Belawan, beberapa waktu lalu.triadi wibowo/sumut pos.
SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia per Mei 2021 mencapai 16,60 miliar Dollar Amerika Serikat (AS). Nilai tersebut turun sebesar 10,25 persen dibanding ekspor April 2021. Namun, jika dibandingkan dengan ekspor Mei 2020, nilai ekspor ini naik cukup signifikan, yakni sebesar 58,76 persen.
BONGKAR MUAT: Aktivitas bongkar muat peti kemas di BICT Belawan, beberapa waktu lalu.triadi wibowo/sumut pos.
Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, hal ini terjadi akibat kenaikan ekspor migas, maupun non migas.
“Kenaikan ekspor Mei 2021 yoy ini, mengalami kenaikan yang cukup impresif, 58,76 persen,” ungkap Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/6).
Suhariyanto memaparkan, ekspor nonmigas per Mei 2021 mencapai 15,66 miliar Dollar AS. Angka tersebut memang turun 10,67 persen dibanding April 2021, namun naik 58,30 persen dibanding ekspor nonmigas Mei 2020. Sementara sektor migas sebesar 0,98 miliar Dollar AS, atau turun 2,68 persen secara bulanan.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Mei 2021 mencapai 83,99 miliar Dollar AS, atau naik 30,58 persen dibanding periode yang sama pada 2020, demikian juga ekspor nonmigas mencapai 79,44 miliar Dollar AS, atau naik 30,31 persen.
Suhariyanto juga menyebutkan, ekspor terbesar terjadi pada kendaraan, dan bagiannya sebesar 272 juta Dollar AS, atau sebesar 34,33 persen. Sedangkan peningkatan terbesar ekspor nonmigas Mei 2021 terhadap April 2021, terjadi pada bahan bakar mineral, yakni sebesar 281,9 juta Dollar AS, atau sebesar 13,91 persen.
Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Mei 2021 naik 30,53 persen dibanding periode yang sama di 2020. Demikian juga ekspor hasil pertanian, naik 13,39 persen, serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 31,82 persen.
Suhariyanto menjelaskan, ekspor nonmigas per Mei 2021 terbesar masih ke negara Tiongkok, yakni 3,47 miliar Dollar AS, disusul AS 1,70 miliar Dollar AS, dan Jepang 1,10 miliar Dollar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 40,02 persen.
Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,14 miliar Dollar AS dan 1,41 miliar Dollar AS.
Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Mei 2021, berasal dari Jawa Barat dengan nilai 13,27 miliar Dollar AS (15,80 persen), diikuti Jawa Timur 9,16 miliar Dollar AS (10,91 persen), dan Riau 7,83 miliar Dollar AS (9,32 persen).
Sementara itu, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada April 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021, yakni dari 1,04 miliar Dollar AS menjadi 1,00 miliar Dollar AS, atau turun sebesar 3,67 persen.
“Bila dibandingkan dengan April 2020, ekspor Sumut mengalami kenaikan sebesar 67,91 persen,” beber Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, Senin (14/6) lalu.
Syech juga menjelaskan, untuk golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar Sumut pada April 2021 terhadap Maret 2021 adalah golongan kopi, teh, dan rempah-rempah, yakni sebesar 4,42 juta Dollar AS (14,39 persen).
Ekspor ke Tiongkok pada April 2021 merupakan yang terbesar, yakni 158,20 juta Dollar AS, diikuti AS sebesar 135,37 juta Dollar AS, dan India 56,70 juta Dollar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,92 persen.
“Menurut kelompok negara utama tujuan ekspor pada April 2021, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar, dengan nilai 322,47 juta Dollar AS (32,14 persen),” jelas Syech.
Di sisi lain, nilai impor melalui Sumut pada April 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 398,01 juta Dollar AS, atau turun sebesar 8,49 persen, dibanding Maret 2021, yang mencapai 434,96 juta Dollar AS.
“Bila dibandingkan dengan bulan sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 13,20 persen,” ujarnya.
Nilai impor menurut golongan penggunaan barang pada April 2021dibanding Maret 2021, untuk barang modal naik sebesar 19,25 persen, bahan baku/penolong turun hingga 17,55 persen, dan barang konsumsi naik 61,50 persen.
“Pada April 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 11,56 juta Dollar AS (32,90 persen),” kata Syech lagi.
Nilai impor April 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar, yakni 115,66 juta Dollar AS, dengan perannya mencapai 29,06 persen, dari total impor Sumut. Diikuti Malaysia 46,09 juta Dollar AS (11,58 persen), dan Singapura sebesar 38,60 juta Dollar AS (9,70 persen).
Nilai impor melalui Sumut pada April 2021 atas dasar CIF, sebesar 398,01 juta Dollar AS, atau turun sebesar 8,49 persen dibanding Maret 2021, yang mencapai 434,96 juta Dollar AS.
“Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 13,20 persen,” pungkas Syech. (jpc/gus/saz)
TUNJUKKAN: Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya didampingi unsur pimpinan dewan bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi tunjukkan dokumen hasil MoU kedua lembaga tersebut di kantor Kemenkumham Sumut, Senin (14/6). IST
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
TUNJUKKAN: Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya didampingi unsur pimpinan dewan bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi tunjukkan dokumen hasil MoU kedua lembaga tersebut di kantor Kemenkumham Sumut, Senin (14/6). IST
MoU seputar pembentukan produk hukum seperti rancangan peraturan daerah (ranperda) ini, akan berlaku selama dua tahun ke depan.
Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya mengatakan, MoU tersebut terkait kerjasama di bidang pembentukan Ranperda agar tidak berbenturan dengan Undang-undang di atasnya. Baik saat mulai dari perencanaan, pembahasan akademisi hingga menjadi peraturan daerah (Perda) yang tidak berbenturan dengan produk hukum yang lebih tinggi.
“Supaya nanti hasilnya baik, kita bekerjasama dengan instansi vertikal, Kanwil Kemenkumham Sumut. Tujuannya, agar perda yang dihasilkan nantinya tidak bertentangan dengan UU di atasnya,” katanya menjawab wartawan usai penandatanganan MoU, Senin (14/6).
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga yang turut hadir mengharapkan kerjasama tersebut tidak hanya menghasilkan perda yang tidak hanya berbenturan dengan UU di atasnya, melainkan bisa mempercepat pembahasan seluruh ranperda. “Baik itu ranperda dari inisiatif DPRD Kota Medan, maupun ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Medan,” sebut politisi Partai Gerindra itu.
Menurut dia kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham ini bukan tanpa alasan, sebab instansi vertikal itu merupakan lembaga yang kompeten terkait pembentukan produk hukum seperti ranperda. “Kehadiran Kemenkumham Sumut itu dalam pembentukan ranperda-ranperda ini membuat kita lebih yakin. Karena, kami menganggap mereka (Kemenkumham) lebih memahaminya,” katanya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi menuturkan, kehadiran pihaknya dalam pembentukan ranperda-ranperda Kota Medan diharapkan dapat memastikan bahwa ranperda tersebut bisa sinergis dengan perundang-undangan di atasnya.
“Selain itu, sesuai dengan format dan substansi yang dibahas. Kami juga mengharapkan agar mengakomodasi kepentingan prioritas yang ada di daerah dan terakhir, kami mengharapkan ada muatan hak asasi manusia yang pada akhirnya membawa kepada kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (prn/ila)
LAUNCHING: Launching Program Sebar Qurban dan Kick Off kerja sama dengan Mitra Channel Payment Qurban Human Initiative 2021.dewi/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perayaan Idul Adha di tengah pandemi Covid-19 telah memasuki tahun kedua. Kendati demikian, masyarakat tak menurunkan semangat mereka untuk menggapai takwa dan membahagiakan terhadap sesama.
LAUNCHING: Launching Program Sebar Qurban dan Kick Off kerja sama dengan Mitra Channel Payment Qurban Human Initiative 2021.dewi/sumutpos.
Pada Selasa (15/6), Human Initiative menggelar Launching Program Sebar Qurban dan Kick Off kerja sama dengan Mitra Channel Payment Qurban Human Initiative 2021. Program ini sekaligus melanjutkan tradisi tiap tahunnya bagi Human Initiative yang telah berdiri dan mengabdi untuk masyarakat dalam 21 tahun lamanya.
Dengan adanya Program Sebar Qurban tersebut, Human Initiative siap memfasilitasi bagi siapapun yang ingin berqurban di tengah pandemi covid-19. Tentunya dengan berbagai kemudahan transaksi pembayaran melalui kanal digital. Sehingga Anda tetap bisa berqurban dengan aman, meski di rumah saja.
“Tahun ini, Human Initiative menggandeng Ustadz Hanan Attaki lagi untuk menjadi Duta Qurban Human Initiative 2021, guna untuk menyiarkan semangat Ibadah Qurban kepada masyarakat luas. Selain itu Human Initiative juga menggandeng 21 Mitra Channel Payment untuk memudahkan masyarakat berqurban di Tengah Pandemi. Meski #DiRumahAja tetap bisa berqurban dengan mudah dan aman,” ujar Tomy Hendrajati selaku Presiden Human Initiative.
Sementara itu, Muhammad Miftahul Surur selaku Project Manager Qurban Human Initiative 2021 menyampaikan, bahwa target penerima manfaat qurban pada 2021 ini adalah 25.000 Pequrban, mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan beberapa wilayah di luar negeri. Adapun yang menjadi kriteria wilayahnya yaitu, daerah rentan bencana, wilayah 3T, dan wilayah krisis kemanusiaan.
“Hewan qurban akan didistribusikan melalui perwakilan kantor cabang Human Initiative di dalam dan luar negeri, dan melalui program pemberdayaan dan mitra ternak yang tersebar di penjuru Indonesia,” ujar Miftahul Surur.
Untuk memudahkan masyarakat menunaikan Ibadah Qurban, Human Initiative juga akan menyiapkan berbagai kanal transaksi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat juga bisa merasakan kemudahan transaksi qurban melalui sarana digital dengan mengunjungi website donasi qurban : solusipeduli.org/qurban. Informasi detail tentang program Insya Allah Qurban juga bisa didapat dengan menghubungi call center 021-87780015. (mag-1/ila)
NB: Teks Foto: Konferensi Pers: Human Initiative menggelar Konpres terkait Launching Program Sebar Qurban dan Kick Off kerja sama dengan Mitra Channel Payment Qurban Human Initiative 2021, di Jakarta, Selasa (15/6). Sumut Pos/ ist
TEGUR:
Petugas Satgas Covid-19 Medan menegur pengusaha kuliner yang melanggar PPKM Mikro di Jalan Setia Budi Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Patroli dan Pengawasan PPKM Mikro terus dilakukan Petugas Satgas Covid-19 Kota Medan, Senin (14/6). Dari hasil patroli masih ada pelaku usaha yang ditemukan belum mematuhi aturan yang berlaku sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan No 440/4338 tentang perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan.
TEGUR:
Petugas Satgas Covid-19 Medan menegur pengusaha kuliner yang melanggar PPKM Mikro di Jalan Setia Budi Medan.
Seperti pelaku usaha Ayam Penyet Seafood 2000 dan Ikan Bakar Pak Boss yang berada di Jalan Setia Budi. Meskipun jam menunjukkan pukul 22.30 WIB, pelaku usaha belum menutup usahanya yang semestinya sudah tutup pukul 21.00 Wib sesuai aturan dalam Surat Edaran Wali Kota.
Oleh petugas pelaku usaha tersebut ditegur dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya diminta datang ke Kantor Dinas Pariwisata untuk dimintai keterangannya. Selain itu petugas juga meminta pelaku usaha menutup usahanya dan pengunjung diminta untuk meninggalkan lokasi.
Masih di Jalan Setia Budi, Petugas bergerak melanjutkan patroli dan pengawasan PPKM Mikro. Di daerah Titi bobrok petugas juga menemukan pelaku usaha yang masih beroperasi bahkan pengunjung di tempat tersebut juga ramai. Teguran pun dilakukan Petugas kepada pelaku usaha Coffe Shop dan kuliner ini agar segera menutup usahanya.
Sebelum melakukan Patroli dan Pengawasan PPKM Mikro, petugas Satgas Covid-19 Kota Medan yang terdiri dari Satpol PP TNI-POLRI Dishub Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata dan BPBD ini melakukan apel gabungan di halaman Kantor Wali Kota Medan yang dipimpin Camat Medan Baru, Ilyan Chandra Simbolon. Turut hadir, Kabid Perundang-undangan Ardhani SSTP MAP, dan Perwakilan dari Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS.
Dalam arahan singkatnya, Ilyan Chandra berharap seluruh petugas tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Selain itu diharapkan kegiatan ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan baik guna menekan penyebaran Virus Covid-19 di Kota Medan.
“Dalam bertugas nantinya berikan himbauan secara humanis dan persuasif kepada para Pelaku Usaha. Semoga kegiatan ini berjalan efektif dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengurangi penyebaran Virus Covid-19,” jelasnya.
Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Medan diaturkan bahwa terkait kegiatan restoran, rumah makan kafe, warung /kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang Makanan minuman kaki lima Dan tempat makan minum lainnya. Untuk makan minum ditempat sebesar 50 persen dari kapasitas tempat Dan untuk layanan Makan/minuman melalui pesan /dibawa pulang Diizinkan sampai dengan pukul 21:00 WIB. (map/ila)
DIAMANKAN: Petugas Polda Sumut dan jajaran mengamankan sejumlah preman dan pelaku pungli di Medan, Selasa (15/6). istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama Kepolisian Resor (Polres) Jajaran mengamankan 630 pelaku Pungutan Liar (pungli) dan Premanisme yang meresahkan masyarakat di beberapa lokasi.
DIAMANKAN: Petugas Polda Sumut dan jajaran mengamankan sejumlah preman dan pelaku pungli di Medan, Selasa (15/6). istimewa/sumutpos.
Dari data yang diperoleh, Tim Gabungan Ditreskrimum, Ditsabhara dan Brimob Polda Sumut serta Polres jajaran menyisir tempat-tempat yang rawan aksi Preman dan berhasil mengamankan 142 orang.
Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menyebutkan, dari 142 yang diamankan, seorang kasusnya proses penyidikan. “Satu orang sidik dan 141 dibina,” ujar Nainggolan kepada sejumlah wartawan di Medan, Selasa (15/6).
Dikatakannya, 630 orang yang diamankan karena melakukan pungli terhadap masyarakat. “Ada 74 titik yang menjadi sasaran Operasi Premanisme dan Pungli,” katanyan
Nainggolan mengungkapkan, Polda Sumut tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme. Kemudian, diminta kepada para Kapolres Jajaran dan Polda Sumut untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberangus dan membuat efek jera para preman.
“Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” tegasnya.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan hotline layanan 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Menurutnya, layanan itu akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian.
“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga Sumut,” pungkasnya.
Sebelumnya, di hari ke-2, Polda Sumut bersama Polres Jajaran mengamankan 488 orang pelaku tindak pidana premanisme dan Pungli, Senin (14/6) malam. “Mereka diamankan selama tiga hari pelaksanaan operasi, menindaklanjuti instruksi Kapolri tentang pemberantasan pungli dan Premanisme,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Nainggolan, Senin (14/6) malam lewat telepon selulernya mengatakan, para pelaku pungli dan premanisme diamankan dari berbagai lokasi di wilayah Sumatera Utara. “Sebanyak 488 terlibat tindak pidana premanisme dan pungli diamankan selama dua hari, yakni Minggu-Senin, 13-14 Juni 2021,” katanya.
Mantan Kapolres Nias Selatan itu merinci, pada operasi yang dilaksanakan Senin (14/6), sebanyak 198 pelaku pungli dan premanisme diamankan dengan rincian 191 orang dibina dan 7 orang disidik. “Sebanyak 198 orang kita amankan dari 90 TKP,” terang MP Nainggolan.
Sedangkan pada Minggu (13/6), beber Nainggolan, sebanyak 290 orang yang terlibat pungutan liar dan 1 orang kasus premanisme. Dari angka itu, 290 orang dibina sedangkan seorang lagi disidik. “290 orang itu kita amankan dari 250 TKP sasaran operasi premanisme dan pungli,” jelasnya. (mag-1/ila)
JALAN RUSAK:
Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama beberapa pimpinan OPD, berjalan meninjau Jalan Pancing 1 Medan Labuhan yang sudah menahun tak diaspal. Rencananya, bulan depan jalan tersebut akan dibeton.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi warga Jalan Pancing I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Jalan mereka yang selama ini rusak, dipastikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution akan diperbaiki bulan depan.
JALAN RUSAK:
Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama beberapa pimpinan OPD, berjalan meninjau Jalan Pancing 1 Medan Labuhan yang sudah menahun tak diaspal. Rencananya, bulan depan jalan tersebut akan dibeton.
Sebelum dilakukan perbaikan, jalan yang rusak akan ditimbun terlebih dahulu. Selain meminimalisir terjadinya kecelakaan, mencegah kerusakan semakin parah akibat digenangi air saat hujan deras turun.
Kepastian perbaikan Jalan Pancing I disampaikan Bobby Nasution saat melakukan peninjauan, Senin (14/6)n
“Insya Allah, perbaikan akan kita lakukan bulan depan (Juli). Jalan tidak diaspal, melainkan dicor agar tahan lebih lama. Sebab, jalan ini, sering dilintasi truk dengan tonase berat,” kata Bobby Nasution.
Penegasan ini disampaikan Bobby Nasution setelah mendengar keluhan warga sekitar. Akibat jalan rusak, tidak sedikit warga sekitar maupun pengendara kendaraan bermotor mengalami kecelakaan. “Bahkan, ada yang sampai meninggal dunia,” ungkap Sunarti (50), salah seorang warga sekitar.
Bobby Nasution pun menyampaikan rasa prihatinnya. Untuk itulah, perbaikan akan dilakukan secepatnya. “Sebelum kita beton, jalan lebih dahulu kita timbun. Jalan yang nanti beton sepanjang 1,1 km dengan kualitas yang baik. Pengerjaan rencananya 5 bulan,” jelasnya.
Nantinya, kata Bobby, OPD terkait akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Sebab, truk mereka sering melintas dengan sarat muatan sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan. “Kita minta agar perusahaan yang ada ikut merawat jalan yang nanti selesai dibeton,” ungkapnya.
Selain meninjau jalan rusak, Bobby Nasution yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Medan, Khairul Syahnan dan Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah selanjutnya meninjau drainase. Sebab, air selalu menggenangi jalan karena tidak ada saluran menuju drainase.
“Selain pembetonan jalan, saya minta agar Kadis PU dan Camat Medan Labuhan untuk memperhatikan drainase. Jangan lagi, air tergenang di jalan. Sama saja jalan yang sudah dibeton jika terus tergenang air, akan rusak kembali,” tegasnya mengingatkan.
Warga sekitar tampak gembira mendengar penjelasan Bobby Nasution. Sebab, kerusakan jalan sudah terjadi bertahun-tahun tanpa dilakukan perbaikan sekalipun. Warga pun mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bobby Nasution karena cepat tanggap dengan keluhan warga. “Terima kasih Pak Wali atas kepeduliannya. Kami berharap jalan secepatnya diperbaiki,” ungkap seorang pria paro baya berkulit sawo matang dan bertubuh sedikit tambun. (map/ila)
DIKEBUMIKAN: Jenazah mertua Wagubsu, Musa Rajekshah atau ayah kandung istrinya Sri Ayu Mihari, yakni H Rusli Usman bin H Usman, akan diberangkatkan untuk dikebumikan, Selasa (15/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suasana duka menyelimuti keluarga besar Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah. Setelah meninggalnya ayah mertua Wagub Musa Rajekshah (Ijeck) atau ayah kandung istrinya Sri Ayu Mihari, yakni H Rusli Usman bin H Usman, Selasa (15/6) dini hari, sekitar pukul 02:45 WIB.
DIKEBUMIKAN: Jenazah mertua Wagubsu, Musa Rajekshah atau ayah kandung istrinya Sri Ayu Mihari, yakni H Rusli Usman bin H Usman, akan diberangkatkan untuk dikebumikan, Selasa (15/6).
Mendengar kabar duka tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Lawas mengucapkan turut berduka cita dan berdoa agar Wagub Musa Rajekshah dan sekeluarga diberikan ketabahan.
“Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un, Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua kita Bapak H Rusli Usman bin H Usman. Saya mengucapkan duka yang paling dalam dari lubuk hati, saya selalu mendoakan semoga almarhum mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan kepada Ijeck dan keluarga semoga tabah menghadapinya,” ucap Edy Rahmayadi.
Edy mengatakan, tidak ada satu pun di dunia ini, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, jika Allah SWT sudah berkehendak, maka sedetik pun kita tidak bisa menghindar dari takdir-Nya. “Setiap manusia memiliki ajal, dan kematian tidak bisa dihindari dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Semoga Almarhum diberikan tempat sebaik-baiknya di sisi Allah SWT,” ujarnya.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Afifi Lubis yang turut hadir ke rumah duka di Jalan Medan Area Selatan Medan, turut menyampaikan duka cita yang mendalam. “Saya mewakili segenap jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT,” ujarnya.
Hal yang terjadi hari ini, sambung Afifi, adalah kodrat Allah SWT, dimana kematian, kelahiran, serta perjalanan hidup manusia, sudah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT, termasuk yang terjadi di rumah duka hari ini.
“Tentu kita semua amat sangat menyayangi sosok almarhum dan sangat mencintai almarhum. Mendengar pengakuan dari beberapa orang tadi, bahwa beliau juga merupakan sosok yang baik dan mudah bergaul di tengah masyarakat dan di masjid,” ungkapnya.
Sebelum memberangkatkan jenazah pada tempat peristirahatan terakhir, Wagub Musa Rajekshah menyampaikan bahwa Almarhum H Rusli Usman bin H Usman tutup usia pada umur 78 tahun. Sebelumnya almarhum sudah 6 bulan berjuang melawan sakitnya, namun Tuhan berkehendak lain.
Wakil Ketua I TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari merupakan anak ke empat dari lima orang anak yang ditinggalkan almarhum H Rusli Usman. Almarhum juga meninggalkan seorang istri dan 15 orang cucu. Usai disalatkan di Masjid Jami, selanjutnya jenazah dikebumikan di Perkuburan Muslim Jalan Halat Medan. (prn/ila)
