MEDAN, SUMUTPOS.CO – Zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara (Sumut) meningkat signifikan. Sebelumnya zona merah di Sumut nihil, kini menjadi lima daerah. Kelima daerah tersebut yaitu Kota Medan, Deliserdang, Karo, Dairi, dan Padangsidimpuan. Sedangkan zona hijau di Sumut nihil.

STATUS zonasi penyebaran Covid-19 ini, berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah seluruh Indonesia yang disampaikan pada website https://covid19.go.id/peta-risiko. Data tersebut diperbaharui per 18 Juli. Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.

Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Dari zonasi tersebut, di Sumut tercatat juga 25 daerah zona oranye (risiko sedang). Antara lain, Pakpak Bharat, Samosir, Tanjungbalai, Tebingtinggi, Tapanuli Tengah, Nias, Toba, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Sibolga, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas, Gunungsitoli, Tapanuli Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Binjai, Tapanuli Utara, Langkat, Asahan, dan Pematangsiantar. Kemudian, 3 wilayah zona kuning (risiko rendah) yakni Nias Barat, Mandailing Natal, dan Nias Selatan. Sedangkan zona hijau (tidak ada kasus) tidak ada.

Berdasarkan data dari https://infosumut.id/update-covid-19-sumut pada 20 Juli tercatat, di Medan terdapat 22.349 positif Covid-19, 18.180 sembuh, dan 614 meninggal. Kemudian, Deli Serdang 7.326 positif, 5.737 sembuh, dan 212 meninggal. Selanjutnya, Karo 1.190 positif, 877 sembuh, dan 34 meninggal. Berikutnya, Dairi 869 positif, 564 sembuh, dan 45 meninggal. Terakhir, Padangsidimpuan 614 positif, 344 sembuh, dan 27 meninggal.

Sementara, data laporan harian milik Kemenkes RI yang disampaikan oleh BNPB menyebutkan, angka terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 951 kasus baru, setelah pada hari sebelumnya diperoleh penambahan 903 orang. Dengan penambahan tersebut, maka akumulasi positif Covid-19 Sumut naik dari 46.049 menjadi 47.000 orang. Selain itu, Sumut juga mencatatkan sebagai daerah penyumbang kesembilan terbanyak dari total 33.772 kasus nasional.

Untuk angka kesembuhan, Sumut bertambah sebanyak 200 orang, sehingga akumulasi naik dari 35.752 menjadi 35.952 orang. Dari jumlah itu, maka Sumut menjadi daerah penyumbang terbanyak ke-20 dari total 32.887 kasus sembuh di Indonesia. Sedangkan untuk kasus kematian, menyumbangkan 4 kasus, sehingga totalnya naik dari 1.346 menjadi 1.350 orang dan menjadi penyumbang ke-20 bersama tiga Provinsi lainnya dari total 1.383 kasus baru kematian di tanah air. Dengan demikian, melalui data tersebut maka kasus aktif Covid-19 di Sumut kembali melonjak dari 8.951 orang menjadi 9.698 orang.

Terpisah, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengakui angka penularan Covid-19 di Sumut masih meningkat. Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat. “Kita akan evaluasi lagi (PPKM Darurat), karena kebijakan ini menyangkut 33 kabupaten/kota. Artinya, tidak semua wilayah di Sumut sama,” kata Musa Rajekshah yang akrab dipanggil Ijeck saat diwawancarai di rumah dinas.

Diakui Ijeck, PPKM Darurat memang masih menjadi dilema di masyarakat. “Dilema juga, di satu sisi ada masyarakat yang berpenghasilan harian. Dia bekerja hari ini, untuk makan hari ini. Sisi lain, ada juga berpikiran kesehatan ini penting dimana tidak mau terpapar Covid-19 karena jika banyak terpapar maka akan menambah kesusahan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, penerapan PPKM Darurat nantinya diganti dengan istilah ‘PPKM Level 1-4’. “Tidak ada lagi istilah darurat tetapi level, mudah-mudahan tidak ada daerah yang level 4. Selain itu, mudah-mudahan juga tidak lagi membatasi seluruh kegiatan masyarakat,” ujarnya.

Ijeck menambahkan, masyarakat harus memahami bahwa pandemi Covid-19 masih ada dan malah lebih mudah menyebar penularannya dengan varian virus yang baru. Karena itu, mau tidak mau masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan, terkhusus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. “Di samping itu, harus mengikuti vaksinasi karena hal ini sangat berdampak baik dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Apabila tertular virus tersebut, maka dampak yang dialami tidak terlalu parah. Namun, jika belum divaksin maka kemungkinan bisa parah,” pungkasnya.

Minta Tambahan 2 Juta Dosis

Sementara itu, Pemprov Sumut sudah menyurati Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meminta tambahan 2 (dua) juta dosis vaksin Covid-19 ke wilayah ini. Sebab saat ini, ketersediaan vaksin tersebut sudah sangat menipis dan membuat masyarakat menjadi resah. “Ya, gubernur kita telah menyurati Menteri Kesehatan untuk meminta 2 juta dosis (vaksin) dikirim ke Sumut. Dan sekarang lagi diproses,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah menjawab wartawan, Rabu (21/7).

Pihaknya berharap vaksin Covid-19 tersebut segera didistribusikan lagi ke Sumut. Mengingat dari target 11 juta warga yang harus tervaksinasi di Sumut, baru terealisasi sekitar 16%. Itu pun masih vaksin tahap pertama. Sedangkan yang sudah vaksin tahap kedua, baru sekitar 5%.

Kondisi ini mengakibatkan vaksinasi bagi masyarakat tidak bisa maksimal dilakukan.

Sejatinya target vaksinasi sebanyak 120.000 per hari. Namun realisasinya rendah karena minimnya ketersediaan vaksin. Adapun ketersediaan vaksin di Sumut tergantung dari kiriman pemerintah pusat. “Distribusi vaksin dari Jakarta ke Sumut sangat minim sekali,” kata mantan Kadis Kesehatan Asahan itu.

Karena minimnya stok, sehingga harus dipilah-pilah daerah-daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi. Misalnya Kota Medan yang melaksanakan PPKM Darurat, diikuti daerah lainnya di level 3. “Kita baru kemarin dapat kiriman vaksin sekitar 12.000 vial, yang peruntukannya dibagi kepada TNI, Polri dan Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Instruksi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro tertanggal 20 Juli 2021. Antara lain isinya adalah memperpanjang PPKM Darurat, PPKM Diperketat dan PPKM Mikro, sejak 21-25 Juli 2021. Dengan perpanjangan itu, berarti kegiatan masyarakat di Kota Medan dan Sibolga belum bisa dilonggarkan.

Terkait perpanjangan itu, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, didampingi Plt Kadis Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah mengatakan, semua pihak harus menaatinya. “Kita taati berdasarkan kepentingan kondisi real wilayah kita,” kata Edy menjawab wartawan usai pertemuan dengan para tokoh, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (21/7).

Namun yang paling penting menurut orang nomor satu di Sumut itu, adalah harus menaati protokol kesehatan. “Sekali lagi protokol kesehatan, gunakan masker,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, ia menerbitkan Instruksi Gubernur Sumut. “Hari ini saya tanda tangan untuk diperpanjang. Tetapi khususnya kita di level 4 adalah Kota Medan. Yang lain kita sudah mulai membaik. Untuk itu ketaatan (protokol kesehatan) ini yang harus kita pastikan rakyat kita mau melakukannya,” sebut Edy.

Menurutnya, ketaatan masyarakat untuk menerapkan prokes sampai kini masih rendah. Meski begitu diakuinya, semua kegiatan sudah dilakukan baik imbauan, edukasi, maupun vaksinasi. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum taat pakai masker. “Untuk itu saya imbau kepada rakyat, obat yang paling ampuh adalah masker. Inilah hari ini kita dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, di Mebidangro. Dan ini nanti secara bertahap untuk kabupaten/kota lain,” ujarnya.

Menanggapi rencana Presiden RI, Joko Widodo, yang akan melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat pada 26 Juli 2021 jika tren kasus sesuai kriteria sudah menurun, Edy pun berharap kasus Covid di Sumut segera menurun. “Iya harus turun. Kalau nggak turun bahaya kita ini. Kondisi covid harus terus turun,” pungkasnya.

Tunggu Ingub

Sementara hingga kemarin sore, Pemko Medan belum menerima instruksi gubernur (Ingub) melalui surat edaran terkait perpanjangan masa PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang. “Kalau berdasarkan Inmendagri itu, ya kita memang perpanjang masa PPKM Darurat, di situ tertulis sampai tanggal 25 (Juli),” kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdako Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (21/7).

Hanya saja, kata mantan Kepala BKDPSDM Kota Medan ini, Pemko Medan belum mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan terkait perpanjangan masa PPKM Darurat tersebut. Pasalnya, Pemko Medan masih menunggu SE Gubernur Sumatera Utara yang menindaklanjuti Inmendagri yang dimaksud. “Tapi sampai siang inikan kita belum terima Ingubnya dari Pemprovsu, jadi tak bisa kita pastikan sekarang, walaupun arahnya memang ke sana. Idealnya, ya kita menunggu Ingub itu dulu, baru nanti kita terbitkan SE Wali Kota (Medan),” ujarnya.

Muslim mengatakan, hingga saat ini Pemko Medan masih terus berfokus dalam penanganan Covid-19 dengan memperketat penerapan protokol kesehatan. “Inikan sedang dievaluasi terus, apa-apa saja yang akan dilakukan dan terus ditingkatkan dalam masa PPKM supaya penyebaran Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin,” katanya.

Namun begitu, kata Muslim, Pemko Medan akan segera mengeluarkan SE Wali Kota apabila Ingub tersebut telah diterima. “Kalau kita terima sore ini (kemarin) SE Gubsu-nya, mungkin malamnya atau besok pagi (pagi ini) sudah bisa kita buat SE Wali Kota,” terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Kota Medan Irwan Ritonga, mengatakan hal senada. “Kita tunggu dulu ya dari Pemprovsu. Karena kita nanti kan akan mengeluarkan SE nya berdasarkan Ingub,” kata Irwan.

Mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini mengatakan, nantinya isi dari SE Wali Kota Medan tidak akan jauh berbeda dengan SE Mendagri dan Gubernur Sumut. Hanya saja, kemungkinan akan dilakukan penambahan-penambahan aturan untuk memperketat jalannya protokol kesehatan. “Yang pasti isi dari Inmendagri itu gak bisa dikurangi, ditambahi bisa, sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dengan catatan, tujuannya harus sama dengan isi instruksi yang kita terima, yaitu memperketat penerapan prokes untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala meminta Pemko Medan untuk lebih serius dalam memperhatikan nasib masyarakat Kota Medan yang terdampak PPKM Darurat. Apalagi saat ini, Kota Medan diketahui akan memperpanjang masa PPKM Daruratnya hingga 25 Juli 2021 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. “Bila memang diperpanjang, kita berharap ada poin-poin yang diperhatikan, misalnya memberi kelonggaran kepada masyarakat kecil untuk menjalankan roda perekonomiannya,” kata Rajuddin kepada Sumut Pos, Rabu (21/7).

Pasalnya, saat PPKM Darurat selama tanggal 12 Juli hingga 20 Juli 2021, banyak masyarakat kecil tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya karena aturan tersebut, sehingga ada banyak masyarakat yang sangat kesulitan dalam membiayai biaya hidup keluarganya. “Pedagang kecil, tukang parkir, sopir angkot, dan masih banyak golongan masyarakat yang terkena dampak sosial dari PPKM Darurat ini. Harapan kita jelas, bila memang diperpanjang, beri lah sedikit kelonggaran mereka untuk dapat mengais rezeki guna membiayai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin besar,” pungkasnya.

Bobby Isoman

Sementara, sempat beredar kabar kalau Wali Kota Medan Bobby Nasution terpapar Covid-19. Menantu Presiden RI Joko Widodo ini, disebut-sebut positif Corona sejak Senin (19/7) lalu.

Pada Rabu (21/7) kemarin, Bobby tidak masuk kantor. Bahkan, Bobby juga tidak datang langsung saat rapat paripurna penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 di Kantor DPRD Medan. Bobby hanya hadir secara virtual.

Terkait kabar tersebut, Plt Kadis Kesehatan Kota Medan Syamsul Arifin Nasution yang dikonfirmasi wartawan, membantah kalau Bobby positif Covid-19. Syamsul menyatakan, Bobby tidak masuk kerja karena sedang isolasi mandiri (isoman). “Semalam (Senin) masuk dia kok, masuk kerja. Negatif dia, cuma dia meng-isoman-kan diri mungkin,” katanya saat dikonfirmasi via seluler.

Syamsul mengaku, pada hari Senin dirinya bersama Bobby di Balai Kota Medan mengikuti pengarahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo terkait penanganan Covid-19 secara virtual. Namun, memang saat itu ketika pengecekan suhu tubuh berada di kisaran 36,8 derajat celcius. “Sehat-sehat saja kok, hanya saja mungkin untuk menghindari kontak, takut juga dia. Belakangan ini dia kan turun-turun ke lapangan. Dia mengurangi kontak saja dengan orang,” tukasnya. (prn/map/ris)