MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembelajaran tatap muka (PTM) sudah diizinkan Pemprov Sumut untuk dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022, Juli mendatang. Untuk itu, Pemko Medan akan terus menggenjot segala persiapan sarana dan prasarana yang mendukung digelarnya PTM tersebut. Diantaranya, vaksinasi terhadap guru, yang menjadi salahsatu syarat dibukanya kembali sekolah-sekolah untuk belajar tatap muka.

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengklaim, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis satu terhadap guru sudah mencapai 83 persen. Vaksinasi terhadap tenaga pendidik tersebut akan terus digenjot sampai tercapai target.

“Sudah 83 persen guru negeri dan swasta di Medan divaksin Covid-19. Sampai saat ini, vaksinasi terus berjalan hingga mencapai target,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Medan Syamsul Arifin Nasution saat diwawancarai, akhir pekan lalu.

Sayangnya, Syamsul tak menyebut secara pasti jumlah guru yang sudah divaksin Corona saat ditanyakan dengan alasan karena lupa. “Saya tidak ingat (jumlah) angkanya,” ujar dian

Diakui Syamsul, vaksinasi terhadap guru memang terdapat kendala. Sebab, banyak tenaga pendidik takut untuk divaksin. Namun demikian, pihaknya bersama dengan Satgas Covid-19 Medan dan Dinas Pendidikan Medan akan terus memberikan motivasi. “Masih ada yang takut. Tapi, kami terus motivasi lah. Banyak guru masih takut karena percaya hoaks yang tersebar di media sosial,” ucapnya.

Dia menyebutkan, vaksinasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dibukanya kembali sekolah-sekolah untuk belajar tatap muka. Rencananya, pembelajaran di sekolah akan dilaksanakan pada Juli mendatang. “Target kita tentunya 100% guru divaksin. Tapi, dapat saja 90% guru sudah tervaksin itu sudah sangat bagus,” akunya.

Syamsul berharap supaya para guru tidak takut divaksin. “Mudah-mudahan aman, jangan mudah percaya hoaks. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas pendidikan Medan dan mereka banyak membantu kita. Untuk mempercepat vaksin guru ini ada yang kita datangi sekolah-sekolah ada juga yang mengikuti vaksin massal di eks Bandara Polonia Medan,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinkes Kota Medan, drg Irma Suryani menuturkan, capaian vaksinasi juga sangat mempengaruhi zonasi risiko Covid-19. Apabila herd immunity di masyarakat sudah ada, maka kekebalan akan virus Corona juga akan lebih cepat terbangun. “Jadi ada sinkronisasinya, karena vaksinasi kan ada kaitannya dengan antibodi,” kata Irma dihubungi wartawan.

Karena itu, Irma mengaku, cakupan vaksinasi harus terus dikembangkan. Dia berharap, gab antara masyarakat yang sadar dan yang tidak peduli dengan vaksinasi Covid-19 bisa semakin dipersempit.

Tunggu Arahan Pemprovsu

Terpisah, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, Pemko Medan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19 dengan melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu, hingga saat ini sudah ada 80% lebih tenaga pengajar yang divaksin Covid-19 dan jumlah ini akan terus bertambah.

“Ada lebih dari 20.000 guru di Kota Medan dan vaksinasinya sudah mencapai 80, akan tetapi sebagian kecil belum tahap kedua. Kita akan membuka vaksinasi massal untuk mempercepat ini, termasuk vaksinasi pelajar,” kata Bobby, Sabtu (12/6).

Bobby juga mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah meningkatkan patroli protokol kesehatan. Tidak hanya di tempat-tempat umum, tetapi patroli kesehatan juga dilakukan pada angkutan umum. “Upaya ini kami lakukan agar kami dapat melindungi peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, semua perangkat yang kami miliki hingga ke tingkat bawah akan kami kerahkan,” katanya.

Namun, Bobby mengaku jika pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Sumut berupa indikator atau kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat sekolah tatap muka. “Kami akan menunggu indikator apa yang harus kami penuhi agar kami dapat melakukan pembelajaran tatap muka,” ungkapnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM mengatakan, jika saat ini Pemko Medan masih menunggu teknis mengenai pelaksanaan sekolah tatap muka pada Juli 2021. Namun begitu, Dinas Pendidikan terus berupaya dalam menyosialisasikan sistem sekolah tatap muka yang hanya diperbolehlan dua kali dalam satu minggu seperti yang diizinkan Presiden RI Joko Widodo. “Kalau soal sekolah tatap muka dua kali seminggu, saya pikir tidak sulit untuk kita menerjemahkannya. Apalagi dalam sekali pertemuan dibatasi maksimal 2 jam, tentu kita yakin bisa membagi waktu belajarnya di sekolah. Soal teknisnya akan dibahas lagi,” kata Adlan kepada Sumut Pos, Minggu (13/6).

Meskipun begitu, Adlan mengaku pihaknya telah meminta kepada seluruh sekolah tingkat SD, SMP yang berada di bawah naungan Pemko Medan untuk menyiapkan infrastruktur jelang belajar tatap muka. “Setiap sekolah wajib menyiapkan infrastruktur seperti tempat cuci tangan dan sarana pendukung lainnya,” ujar Adlan.

Sementara untuk target vaksinasi guru menjelang belajar tatap muka, Adlan mengatakan, proses vaksinasi guru di Kota Medan sudah melampaui target. Sebab sebelumnya, Pemko Medan hanya menargetkan 70 sampai 75 persen guru wajib sudah divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Namun berdasarkan data terakhir, guru yang divaksinasi di Kota Medan telah mencapai lebih dari 83 persen. “Itu data per hari Rabu (9/6) lalu, tercatat sudah ada 16.492 dari total 19.868 guru yang sudah divaksin. Jumlahnya pasti bertambah terus, tapi kita belum dapat data terbarunya lagi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Disdik Kota Medan juga akan membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Online. “Akhir Juni ini PPDB akan dimulai, kita sedang persiapkan, tidak jauh beda seperti tahun lalu. Pendaftaran dilakukan online melalui aplikasi,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Disdukcapil untuk kelancaran pendaftaran online dan data kependudukan peserta didik. “Sejauh ini persiapan belum ada kendala, jadwal lengkapnya segera kita umumkan,” pungkasnya.

Koordinasi Lintas OPD

Sementara, DPRD Sumut mendukung penuh pembelajaran tatap muka (PTM) dilaksanakan di Sumut pada Juli mendatang. Selain perlu dibentuk tim khusus pengawasan PTM nanti, diharap pula lintas organisasi perangkat daerah berkoordinasi secara solid agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Menurut Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, pihaknya belum melihat kesiapan Dinas Pendidikan Sumut selaku leading sector dalam hal ini, terkhusus program vaksinasi yang masih sangat terbatas jumlahnya. “Hal ini bisa dilihat dengan belum adanya koordinasi lintas OPD untuk persiapan PTM itu seperti dengan Dinkes, Satpol PP, Dishub dan OPD terkait lainnya,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (13/6).

Karenanya, Pemprovsu mesti lebih cermat dalam persiapan PTM Juli mendatang. Salah satunya yakni, agar senantiasa menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19. “Semua persyaratan terkait hal itu harus direncanakan dengan matang, mulai dari sarana prasarana prokes, vaksinasi para guru, rapid test dan sebagainya,” tegasnya.

Berdasarkan amatan pihaknya ketika berkunjung hampir di seluruh daerah terutama sekolah-sekolah yang ada di Sumut, baik negeri maupun swasta, bahwa mereka telah mempersiapkan secara dini untuk PTM ini. “Seperti thermo gun, fasilitas cuci tangan, dan lainnya sudah mereka siapkan jauh-jauh hari. Ini tentu sudah cukup baik untuk menyambut apabila PTM nantinya jadi terlaksana pada tahun ajaran baru Juli 2021,” katanya.

Senada, Anggota Komisi E Muhammad Aulia Aqsa menilai, kebijakan ini sudah sering pihaknya dorong guna menghindari generasi bangsa dari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan lainnya. “Kenapa PTM ini perlu untuk dilakukan, sebab saat kunjungan kami ke kabupaten dan kota, masalah-masalah mendasar terjadi seperti kasus narkoba meningkat terutama di Kota Medan. Kedua banyak terjadi pernikahan dini, banyak anak-anak yang masih di bawah umur melakukan perkawinan. Ini tentu menjadi kendala utama juga disebabkan tidak adanya aktivitas sekolah. Niat Pak Nadiem Makarim membuka PTM sangat kita dukung jika melihat fakta-fakta yang ada itu,” katanya.

Politisi Partai Gerindra menambahkan, adapun perbandingan dari provinsi lain seperti Riau, Aceh, dan Sumatera Barat yang lebih dulu telah melaksanakan PTM, didapati kesimpulan bahwa belajar tatap muka dapat dilakukan melalui penerapan prokes secara ketat. “Tentu soal prokes ini kami sangat setuju dapat dilakukan secara ketat dan disiplin. Sebelum penerapan PTM pun, kami berharap supaya memerhatikan wilayah kasus Covid yang tidak begitu tinggi. Sehingga, tidak karena PTM dilakukan justru menjadikan klaster baru penularan Covid,” katanya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut sudah mengkoordinasikan rencana PTM terbatas dengan beberapa ahli serta stakeholder terkait, Jumat pekan lalu. Antara lain dari Ikatan Dokter Anak Cabang Sumut (IDAI) Sumut, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Sumut, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dan lainnya. Sedangkan untuk stakeholder hadir Wali Kota Medan Bobby Nasution, Plt Sekda Binjai Irwansyah Nasution, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deliserdang, Citra Effendi Capah, serta kepala Disdik dan kepala Dinkes di wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).

“Keputusan sekolah tatap muka itu bukan keputusan Sumut, tetapi nasional, dengan catatan Standar Operasional Prosedur atau SOP-nya harus jelas. Bila dibuka ada syarat yang harus diikuti, bila zona merah tidak mungkin dibuka, bila menurut Satgas bisa dibuka kita buka, bila merah lagi mau tidak mau kita tutup,” kata Wagubsu Musa Rajekshah usai Rapat Koordinasi Persiapan PTM di sekolah, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan.

SOP dimaksud sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021. Ia menyebut perlu tim khusus yang bertugas untuk melihat langsung kesiapan sekolah-sekolah menyelenggarakan PTM terbatas. Tim khusus ini terdiri dari Dinas Pendidikan setiap daerah sebagai leading sector (sektor pemimpin) dan Dinas Kesehatan sebagai support sector (sektor pendukung).

“Bila dibuka perlu ada pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan PTM terbatas di sekolah, pengawasan terkait SOP-nya. Kita tidak ada klaster-klaster baru yang timbul setelah membuka sekolah tatap muka,” kata pria yang karib disapa Ijeck. (ris/map/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengaku siap memproses pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah, jika DPRD setempat telah melaksanakan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika sudah memenuhi syarat akan segera kita siapkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bapak Gubsu Edy Rahmayadi untuk proses penerbitan surat keputusan Mendagri-nya,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab Sumut Pos, Minggu (13/6).

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada DPRD Pematangsiantar untuk segera menggelar rapat paripurna pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor. Terlebih, Mendagri juga sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan pasangan Asner Silalahi (alm) dan Susanti Dewayani sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar periode 2021-2024. “Iya, surat dari Kemendagri itu bisa dijadikan pedoman bagi DPRD-nya untuk melakukan paripurna pemberhentian wali kota dan wakilnya. Apalagi SK pengangkatannya sudah dikeluarkan Mendagri,” ungkapnya.

Terkait jadwal pelantikan kepala daerah Pematangsiantar hasil Pilkada Serentak 2020, Rasyid kembali menyebut, bisa dilakukan apabila seluruh mekanisme di DPRD setempat telah dilaksanakan. “Tidak dalam waktu lama. Pada kesempatan pertama supaya segera dilantik,” katanya.

Seyogyanya masa jabatan Hefriansyah memang baru akan berakhir pada Februari 2022 mendatang. Namun lantaran ada keputusan dari Kemendagri, maka pelantikannya dipercepat pada Juni atau Juli tahun ini. Rasyid mengungkapkan, di Indonesia selain Pematangsiantar, ada dua kabupaten di dua provinsi lain yang mengalami hal serupa, yakni di Sulawesi Tenggara dan di Papua.

Meski dilakukan percepatan pelantikan kepala daerah yang baru, Hefriansyah dipastikan tetap mendapat kompensasi sesuai periodesasi masa jabatannya. Bahkan Hefriansyah Noor disebut juga telah dipanggil Kemendagri dan diketahui sudah ada kesepatakan terkait hal itu.

Pihaknya juga mengemukakan hal senada sekaitan tindak lanjut hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Mandailing Natal, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan sesuai arahan dan petunjuk Kemendagri.

Kata Rasyid, sengketa hasil PSU Pilkada terkhusus di Madina dan Labusel, memang telah inkrah di Mahkamah Konstitusi (MK). “Mereka (KPU Madina dan Labusel) baru mengajukan berkas-berkasnya ke gubernur hari Jumat kemarin, akan kami periksa dulu kelengkapannya,” katanya.

Adapun akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Labusel telah usai pada 17 Februari 2021. Sedangkan masa jabatan bupati dan wakil bupati Madina periode 2016-2021, baru akan berakhir 30 Juni mendatang. “Kita akan teruskan ke Kemendagri, kalau sudah turun SK dari Mendagri akan segera dilantik,” tutur Rasyid. (prn)