MENGAMBIL: Erwinsyah Lubis, File Assistant, Evironmental, dan Yoramo Yusuf Gulo, Fiel Asistant, Environmental mengambil contol air di Desa Rongrang, Batangtoru.
SUMUTPOS.CO – Dikelilingi hutan, saluran air, pertanian, dan permukiman di wilayah Batangtoru, Tapanuli Selatan, Tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR) melakukan perlindungan lingkungan dari dampak kegiatan operasional tambang, sebagai salah satu prioritas tertinggi perusahaan.
MENGAMBIL: Erwinsyah Lubis, File Assistant, Evironmental, dan Yoramo Yusuf Gulo, Fiel Asistant, Environmental mengambil contoh air di Desa Rongrang, Batangtoru.
“Tim manajemen lapangan PTAR fokus melaksanakan perlindungan lingkungan hidup di sekitar lokasi operasional, agar tetap terjaga dari dampak operasional Tambang Emas Martabe dan kegiatan eksplorasi lainnya yang terkait,” kata Presiden Direktur PTAR, Muliady Sutio, seperti dikutip dari Annual Report 2020 PT Agincourt Resources, kemarin.
Kata Muliady, tujuan utama pengelolaan lingkungan di lapangan tetap tidak berubah sejak dimulainya kegiatan operasi. “Pengelolaan meliputi perlindungan perairan hilir, pengelolaan tailings dan batuan sisa secara aman, pengelolaan air sisa proses yang berbahaya secara aman, menghindari tumpahan bahan kimia, perlindungan keanekaragaman hayati, penutupan tambang secara aman dan stabil, dan kepatuhan hukum dan lingkungan,” tegasnya.
Kinerja lingkungan Tambang Emas Martabe pada tahun 2020, lanjutnya, mempertahankan standar tinggi seperti pada tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan capaian peringkat BIRU pada sistem pengelolaan lingkungan PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Pengelolaan lingkungan itu, menurut dia, didukung oleh perencanaan yang baik, untuk mendukung peningkatan berkelanjutan dalam kinerja pengelolaan lingkungan.
Misalnya dalam hal perlindungan perairan hilir. Pengelolaan air permukaan menjadi kegiatan penting di Tambang Emas Martabe. Curah hujan cukup tinggi dibandingkan dengan kebanyakan operasi penambangan, dengan rata-rata 4.553 mm per tahun. Akibatnya, lapangan tersebut memiliki neraca air bersih yang positif dan kelebihan air harus terus dialirkan ke Sungai Batangtoru di dekatnya.
“Nah, sebelum dibuang dari lokasi, air terlebih dahulu diolah di instalasi pemurnian air atau Water Polishing Plant (WPP) untuk menghilangkan semua potensi kontaminan. Kegiatan ini sepenuhnya diizinkan berdasarkan hukum Indonesia dan dikontrol dengan sangat ketat untuk memastikan tidak ada dampak pada kualitas air di hilir,” jelasnya.
Pada tahun 2020, air sisa proses sepenuhnya telah sesuai dengan standar baku mutu. Perusahaan mempertahankan catatan tingkat kepatuhan terhadap izin yang tidak terputus sejak dimulainya operasi.
“Selama sembilan tahun berturut-turut, tim pemantau yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara memberikan verifikasi independen atas hasil ini. Selain itu, Universitas Sumatera Utara terus memantau kondisi saluran air di sekitar lokasi di bawah Program Pemantauan Kesehatan Sungai yang ditetapkan pada tahun 2014. Hasilnya tidak ada dampak signifikan terhadap lingkungan di sekitar sungai akibat pengaliran air sisa proses dari tambang,” kata dia. (mea)
IMBAU: Personel Polsek Dolok Merawan bersama TNI melakukan operasi yustisi di sejumlah warung kopi, Minggu (6/6)malam.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Operasi yustisi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 oleh Polsek Dolok Merawan Resor Tebingtinggi mengambil sasaran sejumlah warung kopi yang buka sampai larut malam, Minggu (6/6) malam.
IMBAU: Personel Polsek Dolok Merawan bersama TNI melakukan operasi yustisi di sejumlah warung kopi, Minggu (6/6)malam.Sopian/sumut pos.
“Sasaran operasi yustisi dilaksanakan di sejumlah warung kopi di Desa Dolok Merawan dan Desa Gunung Para II, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Sergai,”ungkap Kapolsek Dolok Merawan, AKP Asmon Bufitra.
Dijelaskan Asmon, sejumlah warung kopi dipaksa tutup dikarenakan masih buka hingga larut malam tanpa menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 tanpa menerapkan 5M, seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tanpa cuci tangan.
Adapun lokasi yang ditertibkan Warung Kopi milik Usman Nasution di Desa Dolok Merawan dan Warung Kopi Mie milik Heriati di Desa Gunung Para II, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Sergai.
“Personel yang hadir memberikan imbauan kepada pelaku usaha mengenai Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/14/inst/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis (PPKM) mikro,” terang AKP Asmon Bufitra.
Petugas juga memberikan himbauan kepada pelaku usaha mengenai jam tutup operasional toko dan tempat usaha seperti warung kopi hingga pukul 21.00 WIB serta memberikan surat peringatan kepada para pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
“Apabila pelaku masih tetap melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan, maka petugas akan mengambil tindakan dengan membubarkan atau menutup lokasi tempat usaha,” jelasnya. (ian)
STABAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Langkat menanggapi serius soal Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, yang belum melakukan tahap II berkas perkara tersangka dan barang bukti kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan oknum PNS.
Oknum ASN Pemkab Deliserdang berinisial ZG.
Bahkan, Korps Adhyaksa di Negeri Bertuah mengancam akan mengembalikan berkas tersebut, jika penyidik kepolisian tidak melakukan tahap II tersangka ZG.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Langkat, Anggara Setya Ali menyatakan, penuntut umum yang sudah ditunjuk telah menerbitkan surat P-21A. Surat dimaksud, kata dia, ancaman kepada penyidik kepolisian yang lambat melakukan tahap II.
Padahal, berkas tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa sejak April 2021. Namun hingga kini, penyidik kepolisian belum melakukan tahap II tersebut.
“Kami sudah keluarkan surat P-21A. Kalau sebulan ke depan belum juga ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka sesuai SOP, SPDP kami kembalikan kepada penyidik,” ujar dia kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (7/6).
Buntut lambatnya polisi melakukan tahap II, penuntut umum tidak dapat menyeret tersangka ke meja hijau pengadilan. “Penyidik Polres Langkat belum melimpahkan tersangka dan barang bukti. Perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap,” ungkap dia.
Meski demikian, Anggara menambahkan, penyidik kepolisian sempat menyerahkan dua dari tiga tersangka yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seorang tersangka lagi tidak ada, kata dia, alasan polisi karena sakit.
Pun begitu, jaksa akan kembali menjadwalkan ulang proses tahap II tersebut. “Informasi dari JPU, kemarin sudah mau diserahkan tersangka dan BB-nya kepada kami. Cuma ada salah satu tersangka yang berhalangan karena sakit, jadi kemungkinan dijadwal ulang,” ujar dia.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deliserdang, Janso Sipahutar membenarkan, ZG adalah anggotanya yang mendapat amanah jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kecamatan Hamparanperak. Disinggung ZG sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Langkat atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, dia belum mengetahui kabar tersebut.
“Saya cek dulu ya, saya belum dapat informasi apa-apa berkaitan dengan hal ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, ZG ditangkap bersama dua tersangka lainnya berinisial DMS dan Z atas tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan. Mereka dibekuk di Stabat pada Sabtu 19 Desember 2020.
Meski tersangka dibekuk, keberadaan mobil korban Toyota Fortuner G tahun 2008 BK 1688 PE yang diduga digelapkan ZG, belum diketahui keberadannya. Ketiganya ditangkap polisi atas laporan korban Nomor: LP/625/XI/2020/SU/LKT pada 25 November 2020. Terhadap tiga pelaku penggelapan disangkakan Pasal 372 dan 55 KUHPidana. (ted)
BERSAMA: Bupati Karo, Corry S Sebayang diabadikan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut, Tiarta Sebayang dan rombongan di sela-sela melakukan kunjungan kerja.SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang meminta agar Pemkab Karo meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik.
BERSAMA: Bupati Karo, Corry S Sebayang diabadikan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut, Tiarta Sebayang dan rombongan di sela-sela melakukan kunjungan kerja.SOLIDEO/SUMUT POS.
Hal itu disampaikan Tiarta Sebayang saat berdiskusi dengan Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, Senin (7/6). Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang merasa yakin dengan adanya masukan-masukan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara ini, Pemerintah Kabupaten Karo menjadi lebih baik lagi ke depannya, khususnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Karo dapat tetap dipertahankan.
Usai berdiskusi, Bupati Karo beserta rombongan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provsu
menuju Taman Seribu Bunga di Desa Raya, Kecamatan Berastagi untuk memberikan bantuan bibit tanaman buah-buahan sebanyak 100 pohon.
Kegiatan pun diakhiri dengan kegiatan menanaman pohon secara bersama-sama oleh Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang didampingi oleh beberapa Kepala Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. (deo)
DIBONGKAR: Warung tuak yang meresahkan masyarakat Binjai Utara dibongkar oleh pemiliknya.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Warung tuak milik Harianto alias Karjo yang berdiri di atas lahan PT Perkebunan Nusantara II, Desa Tandamhulu I, Hamparanperak, Deliserdang dibongkar oleh pemilik dan keluarganya. Pasalnya, keberadaan warung tuak ini dinilai telah meresahkan masyarakat Binjai Utara.
DIBONGKAR: Warung tuak yang meresahkan masyarakat Binjai Utara dibongkar oleh pemiliknya.
“Pembangkaran warung tuak tersebut berkaitan dengan aksi spontan warga Lingkungan III, Kelurahan Jati Utomo yang diikuti oleh elemen tokoh agama Jalan Randu dan Kepling III serta BKM, STM Remaja Masjid hingga ibu-ibu perwiritan. Mereka resah keberadaan warung tuak tersebut yang juga berbatasan dengan Kelurahan Jati Utomo,” kata Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting, Senin (7/6).
Aksi spontan yang dilakukan masyarakat Binjai Utara pada Minggu (6/6) malam. Siswanto menambahkan, keberadaan warung tuak yang meresahkan masyarakat dibuktikan dengan sudah diberi teguran dan peringatan keras sebanyak lima kali. Namun peringatan tersebut dianggap angin lalu dan sepele oleh pemilik.
“Bahkan semakin merajalela juga pemilik warung tuak dengan beroperasi hingga larut malam dan menyediakan wanita malam,” urai dia.
Warga juga keberatan karena menganggu jam istirahat dari suara musik yang hingar bingar dari warung tuak tersebut. “Pembongkaran warung tuak disaksikan Lurah Jati Utomo, Kades Tandamhulu I dan personel Polres Binjai, Polsek Binjai serta Binjai Utara,” beber dia.
“Pembongkaran berjalan tertib. Masyarakat kemudian meninggalkan lokasi usai warung tuak dibongkar,”sambungnya. (ted)
KETERANGAN: Ketua KPUD Labuhanbatu, Wahyudi, berfoto, usai memberikan keterangannya terkait Pilkada di Labuhanbatu.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu siap melaksanakan Pemungutan Suaran Ulang (PSU) Pilkada Labuhanbatu 2020 di dua TPS, yakni TPS 007 dan 009 di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sesuai dengan jadwal akan digelar pada Sabtu (19/6) mendatang. Sedangkan persiapannya sudah mencapai 90 persen.
KETERANGAN: Ketua KPUD Labuhanbatu, Wahyudi, berfoto, usai memberikan keterangannya terkait Pilkada di Labuhanbatu.
“Persiapan sudah 90 persen, untuk jadwal dan tahapan sesuai dengan evaluasi dilaksanakan 19 Juni 2021,” ungkap Ketua KPU Provinsi Sumut, Herdensi Adnin saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (7/6).
Herdensi menjelaskan, hasil koordinasi dengan KPUD Labuhanbatu untuk kebutuhan logistik berupa surat suara hingga perlengkapan protokol kesehatan di TPS sudah disiapkan dan termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan saat PSU. “Untuk petugas KPPS hingga PPK bisa diganti sesuai dengan PKPU. Namun, waktu sempit dan sesuai evaluasi tidak diganti,” kata Herdensi.
Herdensi menjelaskan, pihaknya menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa Pilkada Labuhanbatu yang diajukan pasangan calon. Namun, hal ini menjadi catat bagi KPU dalam melaksanakan hajatan Pilkada serentak ke depannya. “Aku kira, menghargai putusan MK. Undang-undang mengadili perselisihan Pilkada, kita akan dijalankan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua KPUD Labuhanbatu, Wahyudi mengatakan, untuk PSU kali kedua ini,
KPU Kabupaten Labuhanbatu akan menyerap sisa anggaran Pilkada 9 Desember 2020 dan sisa anggaran pemungutan suara ulang (PSU) 24 April 2021 untuk pelaksanaan PSU jilid II mendatang. “PSU berikutnya akan menggunakan sisa anggaran berkisar Rp800 juta-an. Cukup untuk 2 TPS,” kata Wahyudi, Senin (7/6).
Dipaparkannya, PSU pertama 24 April 2021, KPU menggunakan anggaran Rp1,9 miliar dan masih bersisa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk PSU yang kedua kali. Meski tidak ada rekrutmen terhadap petugas KPPS hingga PKK, lanjut, Wahyudi, tetap dilakukan evaluasi agar pelaksanaan PSU berjalan dengan baik dan berakhir dengan kepuasan diterima paslon yang bertarung. “Tak rekrut lagi, tapi evaluasi, dan waktu cukup,” pungkasnya.
Sebelumnya, perintah PSU kedua kalinya di 2 TPS ini merupakan amar putusan MK terhadap permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu nomor urut 3 Andi Suhaimi Dalimunte-Faizal.
Pasangan ini tak terima berbalik kalah suara setelah pelaksanaan PSU 9 TPS di Pilkada Labuhanbatu. Dari 9 TPS yang melaksanakan PSU, pasangan yang diusung Golkar ini hanya menang di 1 TPS. Sementara pasangan nomor urut 2 Erik Atrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar berhasil unggul di 8 TPS.
Rapat pleno rekapitulasi KPU Labuhanbatu yang digelar Selasa (27/4/21) menetapkan perolehan lima pasangan calon yakni nomor urut 1 Tigor Panusunan Siregar-Idlinsah Harahap memperoleh 19.552 suara, nomor urut 2 Erik Atrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar memperoleh 88.493 suara.
Sementara pasangan nomor urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar memperoleh 88.183 suara, pasangan nomor urut 4 Abdul Roni-Ahmad Jais memperoleh 28.349 suara dan pasangan Suhari Pane-Irwan Indra memperoleh 12.736 suara.
Selisih suara antara pasangan nomor urut 2 dan 3 sebesar 310 suara. Sementara jumlah pemilih dalam DPT di 2 TPS yang akan melaksanakan PSU yakni TPS 007 dan TPS 009 sebanyak 941 pemilih.
Pada PSU 24 April lalu, pasangan nomor urut 2 Erik-Ellya memperoleh 272 suara di TPS 007 dan memperoleh 280 suara di TPS 009. Sementara pasangan nomor urut 3 Andi-Faizal memperoleh 181 suara di TPS 007 dan 114 suara di TPS 009.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilkada Labuhanbatu 2020. Perintah tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman saat menyampaikan amar putusan sengketa Pilkada Labuhanbatu pasca-PSU 24 April silam.
“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020,” sebut Anwar dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Kamis (3/6/2021).
Dalam putusan tersebut, diperintahkan PSU dilaksanakan di 2 tempat pemungutan suara (TPS), yakni di TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, di mana pelaksanaannya paling lama dilakukan 14 hari setelah putusan dibacakan. Selain itu, KPU Labuhanbatu diperintahkan untuk melaporkan hasil PSU ke MK. Hal ini paling lama dilakukan, 7 hari setelah selesai pelaksanaan PSU.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut hasil PSU di 2 TPS tersebut pada 24 April silam tidak dapat dijamin kemurniannya. Alasannya, menurut MK, penemuan pemilih yang menggunakan kartu keluarga (KK) sebagai identitas diri sebagai pengganti e-KTP.
Selain itu MK juga menyebutkan telah melakukan pertimbangan faktor signifikansi bilamana PSU dilakukan. Menurut MK, dengan jumlah DPT (Daftar pemilih tetap) sebanyak 941 orang di kedua TPS, maka masih terbuka kemungkinan untuk perubahan hasil Pilkada.
Selain membacakan putusan perselisihan hasil Pilkada Labuhanbatu, dalam sidang putusan pada Kamis (3/6/2021) ini, MK juga membacakan hasil putusan 3 perselisihan hasil pilkada lainnya. Ketiganya adalah Pilkada Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Halmahera Utara.
Kepada 3 Kabupaten tersebut, dalam putusannya MK menolak mengabulkan permohonan PSU yang diajukan para pemohon. MK memerintahkan kepada KPU di ketiga Kabupaten tersebut untuk menerbitkan surat ketetapan hasil Pilkada 2020, dan melaksanakan tahapan agar kepala daerah terpilih segera dilanti. (gus/fdh)
CUCI TANGAN: Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam PTM di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3). Pemkab Gianyar membuka PTM bagi siswa SD dan SMP dengan menerapkan prokes, mengatur jumlah siswa, serta membagi waktu belajar menjadi dua sesi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana belajar tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang, terus dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Sebab, sekolah tatap muka harus dengan persiapan dan konsep yang matang, bukan ajang coba-coba. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Upaya kita mau buka sekolah ini kan bukan karena oh kita coba-coba, bukan hal coba-coba,” ucap Bobby kepada Sumut Pos, Senin (7/6).
CUCI TANGAN: Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam PTM di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3). Pemkab Gianyar membuka PTM bagi siswa SD dan SMP dengan menerapkan prokes, mengatur jumlah siswa, serta membagi waktu belajar menjadi dua sesi.
Didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, Bobby mengatakan, pihaknya akan melihat efek dari sistem belajar tatap muka yang akan dilakukan. “Kalau ada efeknya (dari sekolah tatap muka), tentunya penerapan sekolah tatap muka ini juga seperti yang sudah saya sampaikan dulu-dulu,” ujarnya.
Salah satu contohnya, kata Bobby, dengan membagi gelombang siswa yang melakukan belajar tatap muka di sekolah agar tidak membuat semua siswa hadir ke sekolah setiap harinya.
“Mungkin tidak seratus persen langsung hadir (ke sekolah), berapa persen murid yang bisa hadir, sistemnya seperti apa nanti akan kita lihat penerapannya yang baik. Jadi sekali lagi bukan kita coba-coba, menyebar gak (kalau sekolah tatap muka), gak seperti itu konsep melakukan sekolah tatap muka,” kata Bobby lagi.
Ditanya tentang pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang menolak membuka belajar tatap muka di bulan Juli karena belum menurunnya angka Covid-19 yang bertentangan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Bobby enggan menanggapinya secara gamblang.
“Ya kita lihat perkembangan. Kami Pemerintah Kota Medan terus menerus mencoba bagaimana penyebaran Covid-19 ini bisa menurun,” tuturnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Bobby Nasution terus mengejar proses vaksinasi kepada pelayan publik di Kota Medan, salah satunya kepada para guru. Hal itu dilakukan, sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan untuk menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 di bulan Juli mendatang.
“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.
Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti.”Ke depannya di sekolah-sekolah ini disiapnkan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” paparnya.
Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.
“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya. (map)
SWAB:
Seorang ibu saat menjalani tes swab PCR beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia mengklaim kasus penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia mengklaim kasus penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Hal itu dilihat dari perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif secara umum masih terkendali, tetapi mulai menunjukkan tren kenaikan pada beberapa hari terakhir pascaIdul Fitri.
SWAB:
Seorang ibu saat menjalani tes swab PCR beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia mengklaim kasus penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tingkat kasus aktif di Indonesia per 6 Juni 2021 sebesar 5,3%, masih jauh lebih baik dari kasus aktif global di angka 7,5%. Sedangkan tingkat kesembuhan Indonesia berada di 91,9% (global 90,3%) dan kematian sebesar 2,80% (global 2,15%).
Kasus aktif nasional per 6 Juni 2021 yang berjumlah 98.455 kasus mengalami penurunan sebesar 44,2% dibandingkan dari puncak kasus pada 5 Februari 2021. Jumlah kasus aktif terendah terjadi pada tanggal 18 Mei 2021 yakni sejumlah 87.514 kasus.
Namun, sejak 19 Mei 2021 kembali mengalami tren peningkatan, bahkan pada 29 Mei-2 Juni 2021 kasus aktif berada di atas 100.000 kasus. Kenaikan kasus aktif pasca Idul Fitri memiliki rata-rata kasus aktif dalam seminggu terakhir meningkat 0,85% dibandingkan dengan rata-rata minggu sebelumnya. “Kita perlu mewaspadai periode peningkatan kasus setelah libur Idul Fitri yang diperkirakan terjadi pada 4-5 minggu setelahnya,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Senin (7/6).
Dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Airlangga mengungkapkan tren konfirmasi harian sebelum Idul Fitri di kisaran 5.000-6000 kasus per hari, satu minggu pasca Idul Fitri yakni pada 13-19 Mei 2021 mengalami tren penurunan, namun sejak 19 Mei terus mengalami peningkatan kembali ke angka 5.000-6.000 kasus per hari.
Dibandingkan negara lain, jumlah kasus terkonfirmasi mingguan per 1 juta penduduk di Indonesia masih jauh lebih rendah, yakni 147 orang per 1 juta penduduk. Sementara Malaysia 1.607 orang per 1 juta penduduk, India 662 orang per 1 juta penduduk, dan Perancis 731 orang per 1 juta penduduk.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan di Indonesia terdapat 5 provinsi dengan kasus aktif terbesar yang berkontribusi atas 65% kasus aktif tingkat nasional, antara lain adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Provinsi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 52,4% terhadap kasus aktif nasional, sedangkan provinsi di Sumatera berkontribusi sebesar 26,5%.
Lalu untuk Bed Occupancy Rate (BOR) nasional rata-rata mingguan mengalami peningkatan 14,07% dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya, yang mana per 6 Juni BOR nasional sebesar 40%. Terdapat 14 provinsi dengan BOR di atas rata-rata nasional dan 5 Provinsi dengan BOR di atas 50%, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau.
Per 6 Juni 2021, 22 provinsi mengalami tren peningkatan rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit dibandingkan rata-rata dua minggu sebelumnya. BOR Isolasi dan Intensif ICU di tingkat kabupaten/kota meningkat seiring dengan peningkatan kasus aktif yang terjadi.
BOR Isolasi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa bahkan melebihi 70% dan ada yang 100% seperti di Musi Rawas Utara, Toba Samosir, dan Lanny Jaya. BOR Intensif (ICU) di beberapa kabupaten/kota juga mencapai lebih dari 70%, bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat yang mencapai 100% seperti di Majalengka dan Rembang.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada beberapa daerah atau klaster yang memiliki kenaikan BOR cukup tinggi, contohnya di Kudus dan Bangkalan. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus yang spesifik di klaster ini, karena Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Bangkalan banyak terdapat pekerja migran yang pulang dari negara tetangga.
“Kita mengurai tekanan dan beban yang berada di rumah sakit dengan cara merujuk pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat. Untuk Kudus ke Semarang, sedangkan yang di Bangkalan dirujuk ke Surabaya,” ujar Budi.
Menurut Budi, kepatuhan penggunaan masker di Indonesia juga harus semakin ditingkatkan. Di Sumatera Barat, Jambi, dan DIY mencapai tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 91-100%. Sedangkan di daerah lain, kepatuhan 76-90% terdapat di Aceh, Banten, dan Jawa Tengah; kepatuhan 61-75% terdapat di Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan; sedangkan yang terkecil kurang dari 60% di Sulawesi Tengah dan Maluku.
Adapun terkait perekonomian, Pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan segera pulih. “Pemerintah meyakini di kuartal II ini kita mampu tumbuh pada range 7-8%,” ungkap Airlangga.
Sebagai informasi, konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito.
5 Provinsi Tertinggi Kasus
Terpisah, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, memaparkan ada sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif dalam lima pekan terakhir.
“Ada beberapa provinsi yang dalam 5 pekan terakhir ini trennya konsisten menaik, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Barat. Ini konsisten dalam 5 pekan selalu naik, kemudian kita lihat ada selisih di sini yaitu jumlah kenaikan dari tanggal 2 Mei menuju 6 Juni di mana memang paling tinggi kita lihat di DKI Jakarta, Jateng, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Barat,” kata Dewi, dalam jumpa pers virtual, Senin (7/6).
“Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama termasuk di NTB dan Sumatera Utara meski penambahannya tak terlalu besar dalam artian jumlahnya tak sampai seribu hanya 138 namun trennya cenderung stabil terjadi kenaikan jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan,” sambungnya.
Dewi mengatakan kasus aktif di Indonesia per 6 Juni kemarin saat sebanyak 98.455. Dewi menyebut dalam satu pekan terakhir mengalami penurunan. Dia mengatakan kasus Covid di RI sempai naik dalam 2 minggu terakhir, namun di 7 hari terakhirnya cenderung lebih rendah. Penurunan kasus di RI satu pekan terakhir turun sekiat 3.184.
“Angka kematian 2,78 persen namun kemarin disampaikan di bulan Mei mengalami peningkatan dengan angka kematian bulanan 5.057 lebih tinggi dibanding Maret-April,” kata Dewi.
Dewi juga mengatakan angka positivity rate masih rendah dibanding Mei. Dia mengatakan masih mengupayakan untuk mencapai standar WHO di bawah 5 persen.
“Positivity rate lebih rendah dibanding Mei, di 10,41 persen,” jelasnya. Sementara itu, catatansatu pekan terakhir ada 19 provinsi yang mengalami tren kenaikan. Sedangkan sisanya mengalami tren penurunan. 19 provinsi yang memiliki tren kenaikan kasus Covid antara lain DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel, Papua, Aceh, Sumbar, Kepri, Jambi, Kalteng, Lampung, Sulsel, Yogyakarta, NTT, Maluku, Banten, Maluku Utara, Sulbar, dan Papua Barat. “Sedangkan 15 provinsi lain mengalami tren penurunan,” kata Dewi.
Vaksinasi Massal Berlanjut di Medan
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mengatakan, Kota Medan juga sudah mendapat tambahan 40 ribu vaksin, sehingga vaksinasi massal dapat dilanjutkan kembali.
Sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19, kata Bobby, selain melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, Bobby Pemko Medan sampai saat ini masih memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Artinya, seluruh kegiatan akan dibatasi seraya mengawasi dengan ketat pelaksanaan prokes.
Khsusus tempat hiburan malam (THM), tegas Bobby Nasution, Pemko Medan tidak menerapkan PPKM Mikro tetapi tidak beroperasi sampai 31 Mei sesuai dengan instruksi yang disampaikan Gubsu. “Kita tunggu, apakah Pemprov Sumut akan memperpanjang atau tidak. Jika ada THM yang kedapatan buka, akan diberikan dua kali berupa teguran, apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penutupan,” tegas Bobby.
Selanjutnya, Bobby menginstruksikan kepada OPD terkait untuk melakukan tracing atau pelacakan kontak Covid-19. Selain keluarga dan lingkungan kerja warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, tracing juga dilakukan terhadap warga yang tinggal di lingkungan diisolasi tersebut. Tracing pertama ini diprioritaskan kepada warga Lingkungan VII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Tercatat, sebanyak 150 warga yang ditracing baru-baru ini.
Tracing selanjutnya dilanjutkan dengan swab antigen yang merupakan kerjasama Pemko Medan dengan RS Royal Prima. Swab antigen ini persis dilakukan di Jalan Eka Rasmi, persisnya depan jalan masuk menuju Lingkungan VII. Selain warga Lingkungan VII, tracing dan swab juga dilakukan terhadap warga yang berdampingan dengan Lingkungan VII.
Selain itu, kata Bobby Nasution, petugas puskesmas juga telah ditugaskan untuk mendatangi rumah warga yang reaktif tersebut guna melakukan tracing terhadap anggota keluarganya. Selanjutnya, apabila warga yang reaktif tidak diikuti gejala, maka isolasi mandiri dapat dilakukan di rumahnya. Itupun, dipastikan dahulu apakah rumahnya benar-benar layak untuk menjadi tempat isolasi mandiri.
723 Kasus Covid-19 di Labuhanbatu
Sementara itu, Pj Bupati Labuhanbatu, Mulyadi Simatupan mengatakan, Kasus Covid-19 di Labuhanbatu terus melonjak naik. Lonjakan kasus Covid-19 di Labuhanbatu pasca lebaran tercatat per tanggal 5 Juni 2021 sebanyak 723 kasus terkonfirmasi Covid-19.
“Dan sebanyak 25 orang terkonfirmasi aktif Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu dari 723 kasus berdasarkan data terupdate Dinas Kesehatan Labuhanbatu pertanggal 5 Juni 2021,” ujar Mulyadi di ruang kerjanya, Senin (7/6).
Ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
Sedangkan Humas Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Labuhanbatu, Rajid Yuliawan mengatakan, Labuhanbatu saat ini dalam zona kuning. (map/fdh/dtc/bbs)
TAWAF: Para jamaah saat tawaf keliling Ka’bah di masa pandemi Covid-19. Arab Saudi akan membuka ibadah haji tahun 2021.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi mengumumkan Indonesia batal memberangkatkan jamaah calon haji 2021, ada kabar terbaru dari Arab Saudi. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Plt Menteri Media/Penerangan Saudi, Mr. Majid bin Abdullah Al-Qashabi, mutasi virus Covid-19 dan kelangkaan vaksin menjadi salah satu alasan Saudi belum mengumumkan informasi resmi apa pun terkait haji.
TAWAF: Para jamaah saat tawaf keliling Ka’bah di masa pandemi Covid-19. Arab Saudi akan membuka ibadah haji tahun 2021.
“Mutasi virus Covid-19, kelangkaan vaksin, dan perkembangan wabah Covid-19 menjadi alasan Saudi belum mengumumkan mekanisme penyelenggaraan haji tahun ini,” ujar Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali dalam pernyataan resminya, Minggu (6/6).
Endang melanjutkan, Plt Menteri Media memang secara berkala memberikan penjelasan melalui konferensi pres terkait perkembangan Covid-19. Dan penjelasan tentang alasan belum umumkan teknis operasional haji disampaikan dalam konferensi pers hari inin
Sementara itu, Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi meminta masyarakat tidak khawatir dengan dana haji mereka. Ia memastikan dana haji masyarakat tetap aman walaupun pemberangkatan ibadah haji 2021 batal. “Tidak perlu khawatir, karena itu (dana haji disimpan) aman,” kata Masduki kepada wartawan, Senin (7/6).
“Berarti harus ada dana separuh yang disubsidikan pemerintah kepada setiap jemaah haji yang berangkat. Nah separuhnya itu, kata Pak Anggito (Kepala BPKH) diinvestasikan ke wilayah yang aman. Bukan langsung dana investasi itu digunakan ke infrastruktur,” kata Masduki. Pernyataan Masduki tersebut juga sekaligus membantah informasi tentang dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur.
Meskipun jamaah haji bisa menarik dananya, ia menyarankan hal tersebut tidak dilakukan supaya masyarakat yang sudah menyimpan dana hajinya tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. “Selama ini bebas-bebas saja (mau diambil atau tidak), tidak ada masalah. Cuma ngapain diambil kalau barangnya aman?” kata Masduki.
Meski demikian, kata dia, jika ada masyarakat yang ingin mengambil dananya sebenarnya secara prosedural bisa dilakukan. “Saya sarankan supaya tidak diambil karena tinggal menunggu saja kapan berangkat, itu tidak akan berubah. Karena kalau diambil malah justru dia akan mundur lagi tahun berangkatnya,” kata dia.
Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk meniadakan keberangkatan ibadah haji tahun 2021 ini. Peniadaan keberangkatan ibadah haji tahun ini merupakan yang kedua kalinya. Alasan peniadaan keberangkatan keduanya pun masih sama, yakni pandemi Covid-19. (esy/jpnn)
KERIKIL: Seseorang memegang batu kerikil yang berasal dari erupsi Gunung Sinabung di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, memuntahkan kri8kil , Minggu (6/6) sekitar pukul 23.50 WIB.
KARO, SUMUTPOS.CO – Gunung Sinabung yang terletak di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo kembali erupsi, Minggu (6/6) sekitar pukul 23.50 WIB. Namun tinggi kolom abu vulkanik tidak teramati dan terjadi hujan pasir disertai kerikil kecil di sekitar Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Info yang dihimpun, erupsi ini terekam diseismogram dengan aplitudo maksimum 36 mm dan durasi ± 1 menit 25 detik, dan saat ini Sinabung berada pada Status Level III (Siaga).
KERIKIL: Seseorang memegang batu kerikil yang berasal dari erupsi Gunung Sinabung di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, memuntahkan kri8kil , Minggu (6/6) sekitar pukul 23.50 WIB.
Pengamat Gunung Api Sinabung Armen Putra yang dikonfirmasi Senin (7/6) memaparkan, erupsi disertai luncuran awan panas guguran terus menerus terjadi dari pukul 20.37 WIB hingga pukul 23. 50 WIB untuk arah dan jarak awan panas guguran tidak teramati karna tertutup kabut tebal. Terjadi awan panas guguran (APG) Amax:120 durasi 421 detik visual tidak teramati karena gunungn
tertutup kabut. angin ke arah timur. Dia menghimbau masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 Km dari Puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 Km untuk sektor selatan timur dan 4 Km untuk sektor timur utara.
“Jika terjadi hujan abu, masyarakat dihimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik, mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh,”ujarnya.
Masyarakat yang berada dan bermukim didekat sungai sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar dingin, dan terpantau juga terjadi hujan pasir diseputaran Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran, dan terdengar suara Gemuruh.
Menyebar hingga ke Stabat
Erupsi Gunung Sinabung menyebabkan abu vulkaniknya menyebar hingga ke Stabat, Kabupaten Langkat, yang berjarak sekitar 80 km.
Kepala Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Suranta Sitepu, menceritakan erupsi terjadi antara pukul 03.00 dan 04.00 WIB. “Sangat tebal debu yang sampai ke Langkat ini dan ini baru terjadi tadi beberapa jam saja,” katanya, Senin (7/6/2021). Hampir semua halaman rumah warga di sana diselimuti debu vulkanik Gunung Sinabung. Dia meminta warga memakai masker karena debu yang sangat tebal.
Seperti diketahui, Gunung Sinabung memang sudah berstatus level III atau Siaga sejak 20 Mei 2019. Gunung Sinabung pun kerap mengalami erupsi sejak tahun 2013. Berdasarkan laman resmi PVMBG, letusan terakhir terjadi pada tanggal 9 Juni 2019 dan menghasilkan tinggi kolom erupsi 7.000 meter di atas puncak. Warna kolom abu teramati hitam.
Selanjutnya, melalui rekaman seismograf pada 25 Juli 2020 juga sempat tercatat satu kali gempa hembusan dan tiga kali gempa tektonik lokal.
PVMBG merekomendasikan agar warga maupun pengunjung/wisatawan sekitar Gunung Sinabung tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 kilometer untuk sektor selatan-timur, dan 4 kilometer untuk sektor timur-utara.
Kemudian, jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker saat keluar rumah untuk mengurangi dampak buruk dari abu vulkanik.
Masyarakat juga diminta mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. (deo/bbs)
