MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan mengaku mendukung penuh langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution yang terus mempersiapkan diri untuk wacana belajar tatap muka di sekolah mulai tahun ajaran baru 2021/2022 pada bulan Juli mendatang. Namun, dukungan itu dengan berbagai catatan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, mengatakan memang sudah saatnya Kota Medan untuk mulai memikirkan tentang dibukanya kembali sistem belajar tatap muka di sekolah. “Memang sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk itu, sudah terlalu lama anak-anak kita, siswa sekolah belajar dari rumah dan itu sangat menjenuhkan bagi mereka,” ucap Sudari kepada Sumut Pos, Jumat (4/6).

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan itu mengatakan, bukan tanpa alasan jika sistem belajar tatap muka di sekolah harus mulai diberlakukan. Sebab selain sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan siswa, sistem belajar tatap muka juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.

“Tapi dengan catatan, setiap guru yang memang masuk ke dalam kategori penerima vaksin, wajib divaksiniasi. Kita berharap bukan hanya di angka 70 sampai 75 persen, tapi kalau bisa 100 persen guru yang wajib menerima vaksin, harus di vaksin. Kecuali memang mereka merupakan guru yang bukan penerima vaksin, karena ada penyakit bawaan (komorbid) dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, kata Sudari, setiap sekolah juga harus dipastikan untuk memiliki infrastruktur protokol kesehatan (prokes), mulai dari sarana cuci tangan, masker, dan mengatur jarak duduk para siswa saat berada di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas.

“Lalu untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang prokes kepada siswa, setiap sekolah harus bisa menyosialisasikannya dengan cara yang tepat bagi anak-anak, humanisnya anak-anak,” terangnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan juga diminta untuk menyiapkan teknis tata cara uji coba belajar tatap muka di sekolah. Mulai dari waktu belajar yang diatur bergelombang, sampai kepada jam belajar yang dikurangi.

“Contohnya satu kelas 40 siswa, dibuat jadi 2 gelombang. Jadi 20 siswa masuk sekolah setiap Senin-Rabu-Jumat, dan 20 sisanya masuk sekolah setiap Selasa-Kamis-Sabtu. Atau dibuat dengan sistem jam belajar yang dikurangi, agar dalam satu hari ada 2 gelombang siswa yang masuk sekolah. Itu teknis lah, dan itu bisa dilakukan bila Disdik mempersiapkannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto (Butong), mengaku sangat setuju dan mendukung optimisme Wali Kota Medan Bobby Nasution yang akan membuka sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Ia juga mengaku, Komisi II DPRD Medan juga sedang menyiapkan teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait persiapan belajar tatap muka di sekolah.

“Ya saya sangat yakin dan mendukung keoptimisan Pak Wali Kota Medan, karena kami semalam juga sudah diskusi juga sama Dinas Pendidikan Kota Medan terkait itu. Jadi yang kami diskusikan itu tentang mekanisme dan petunjuk teknisnya, tentang persiapan sekolah tatap muka,” terang Butong.

Dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu, salah satu teknis yang akan dibuat untuk belajar tatap muka, yakni membuat gelombang pelajar yang bisa ikut serta belajar tatap muka. “Jadi jumlah satu kelas itu dibagi dua dan dibuat gelombang untuk mengikuti belajar tatap muka. Misalnya gelombang pertama, dibuat belajar tatap muka selama seminggu, kemudian gelombang berikutnya di minggu kedua. Jadi ini terus bergantian gelombangnya,” katanya.

Di samping itu, ia juga mengakui bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Medan sudah merancang teknis penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan Disdik Kota Medan.

“Jadi, protokol kesehatan itu harus tetap ketat bila belajar tatap muka dimulai. Baik pada tenaga pendidik atau guru maupun pelajar atau muridnya juga. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak,” tuturnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga berharap agar vaksinasi seluruh tenaga pendidik Kota Medan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, belajar tatap muka pun cepat diselenggarakan. “Kalau sudah selesai semua vaksinasi guru, kan belajar tatap muka jadi cepat diselenggarakan. Karena kasihan juga nanti anak-anak sekolah ini yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan kasihan juga pada sebagian anak-anak yang tidak tahu-menahu teman sekolahnya karena sudah lama tak belajar tatap muka,” ucapnya.

Dengan demikian, keoptimisan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membuka sekolah di bulan juli dinilai sangat wajar. Hal itu tidak lain, karena tenaga pendidik (guru) se-Kota Medan sudah divaksinasi lebih dari 50 persen.

“Total 19.000 lebih guru yang ada di Kota Medan, sekitar 11.000 telah menerima vaksin Covid-19 sampai hari ini. Tentu kita sangat optimistis untuk memulai sekolah tatap muka, karena dari jumlah yang sudah divaksinasi sejauh ini, itu menunjukkan kita layak untuk membuka sekolah sesuai arahan menteri,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bobby Nasution terus mengejar proses vaksinasi kepada pelayan publik di Kota Medan, salah satunya kepada para guru. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan untuk menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 di bulan Juli mendatang.

“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.

Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti. “Ke depannya di sekolah-sekolah ini disipankan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” ujarnya.

Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.

“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerntah Kota Medan semakin gencar dalam melakukan patroli Protokol Kesehatan (Prokes) guna menegakkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro yang tertuang dalam Instruksi Gubsu No.188.54/20/INST/2021 dan SE Wali Kota Medan No.440/4338 tentang perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Kota Medan.

Bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri, kegiatan yang dilakukan pada pagi dan malam hari ini bertujuan untuk memastikan para warga untuk selalu mematuhi prokes. Sebab selain vaksinasi, kepatuhan pada prokes dan PPKM dinilai sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Satgas Covid-19 Kota Medan pun kembali melakukan patroli PPKM pada Kamis (3/6) malam. Kali ini, sasaran patroli menuju kepada pusat-pusat penjualan makanan dan minuman seperti cafe, food court, ataupun warung-warung makanan.

Saat itu, salah satu tim Satgas bergerak ke kawasan Jalan Sutomo, Sutomo Ujung, Mozasa, dan Mahameru. Di kawasan-kawasan ini ditemukan banyak warung maupun cafe yang masih beroperasi meski waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 21.00 WIB.

Tak cuma itu, Satgas Covid-19 Kota Medan juga melihat masih adanya pembeli yang tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker saat berada di lokasi. “Kebanyakan, lokasi-lokasi yang dimaksud memang usaha-usaha kecil hingga menengah, ada juga yang usahanya cukup besar. Kita lakukan tindakan yang sama, yaitu pembubaran,” ucap Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap saat ditemui Sumut Pos, Jumat (4/6).

Saat itu juga, kata Rakhmat, secara persuasif, tim gabungan memberi pengertian dan sosialisasi kepada pemilik cafe dan warung serta meminta pengelola usaha untuk segera menutup pesanan dan usahanya. “Kami juga meminta pengunjung agar segera menyantap pesanannya lalu pulang. Sedangkan pengunjung yang baru memesan, kami minta untuk membawa pulang pesanannya,” ujarnya.

Selain mengawasi jalannya batas jam operasional pada jam malam, Rakhmat menuturkan, pihaknya juga terus melakukan pengawasan jalannya prokes di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan.

Salah satunya seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pasar Bengkok, Jumat (4/6) kemarin. Tim gabungan dari Pemko Medan bersama TNI dan Polri melakukan patroli protokol kesehatan dan pengawasan PPKM berbasis mikro di pasar tradisional tersebut.

Selain di Pasar Bengkok, tim lainya juga disebar ke berbagai Kecamatan sesuai dengan rayon yang telah ditentukan. Tujuannya, patroli prokes tersebut dapat menjangkau ke seluruh tempat-tempat keramaian di Kota Medan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga memberikan apresiasi kepada Satgas Covid-19 yang selalu mengawasi jalannya prokes di Kota Medan, baik siang maupun malam hari. Ihwan mengatakan, pasar tradisional memang menjadi salah satu lokasi yang kerap kali terjadi pelanggaran prokes, sehingga sangat rentan untuk menjadi klaster penyebaran Covid-19. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap telah bebas menjalani hukuman penjara dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta, Medan, beberapa hari lalu. Meski telah bebas, Rahudman belum ada rencana untuk terjun ke politik seperti Abdillah yang juga mantan Wali Kota Medan dan pernah menjalani hukuman penjara.

Ditemui saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan, Jalan KH Agus Salim, Jumat (4/6), Rahudman menyampaikan, untuk saat ini dirinya belum memikirkan dunia politik. Dia mengaku masih ingin bersama keluarga, bermain dengan cucu dan mencoba kembali bermasyarakat.

“Saya untuk sementara ini tidak memiliki agenda. Fokus ke keluarga dulu, bersama anak dan cucu dulu, cucu saya itu ada 11 orang. Untuk terjun ke politik, sementara belum ada dulu. Masih fokus ke keluarga, karena kita tidak tahu ke depannya,” ujarnya.

Tidak hanya ingin bersama keluarga, Rahudman juga mengajak rekan jurnalis untuk mengadakan agenda liburan bersama di tempat pemandian. “Saya juga ada rencana untuk bersama kawan-kawan, mau mengajak berenang dulu ke sungai. Nanti kabari saya ya, kita ke Sibiru-biru, berenang dulu, menghapuskan dosa-dosa kita,” kata dia.

Rahudman menceritakan, selama berada di dalam Lapas, dirinya mendapat beragam pengalaman hidup yang berguna. Selain itu, banyak kenangan selama menjalani hukuman penjara. “Tanggal 27 Mei lalu putusan saya bebas. Saya kembali ke masyarakat. Sebagai teman, hari ini agenda pertama kali saya sempatkan ke sini (warkop jurnalis) untuk bertemu dengan kawan-kawan sekalian,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Rahudman meminta maaf kepada semuanya dan juga meminta agar bersama mendukung program pemerintah khususnya untuk kemajuan Kota Medan. “Atas kesalahan saya, saya minta maaf. Mari sama-sama kita mendukung program yang membangun Kota Medan ini. Meskipun ke depan saya tidak pemimpin lagi, namun saya tetap bersama kalian,” ujarnya.

Diketahui, Rahudman menjalani eksekusi bebas dari Lapas Kelas I Tanjung Gusta pada Senin (31/5). Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, eksekusi bebas Rahudman dilakukan sekitar pukul 22.30 WIB. “Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Jakarta Pusat,” kata Sumanggar, Selasa (1/6).

Eksekusi Rahudman dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: Print-458/M.1.0/Fu.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021. Surat itu merupakan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor: 341PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Mei 2021 atas nama Rahudman Harahap. Adapun amar putusannya menyatakan terpidana Rahudman Harahap terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak merupakan tindak pidana. Selanjutnya, melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan memerintahkan penuntut umum segera mengeluarkan terpidana dari masa menjalani pidana.

Kasus yang turut melibatkan Direktur Utama PT Arga Citra Kharisma (ACK) Handoko Lie itu, ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dalam perkara tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp185 miliar. “Proses pengeluaran terpidana Rahudman dari Lapas Medan berlangsung aman dan pihak keluarga, para pendukung, dan kerabat turut menjemput,” ujar Sumanggar. (ris/ila)

Teks foto : Mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan, Jalan KH Agus Salim, Jumat (4/6). (M IDRIS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait video viral pasien meninggal dunia di RSUD dr Pirngadi Medan disebut karena diberi tabung oksigen kosong, ternyata regulator tabung oksigen tersebut belum dilakukan kalibrasi pengujian sejak tahun 2018. Padahal, seharusnya kalibrasi dilakukan setiap tahun oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

Kepala BPFK Medan, Wahyudi Ifani menyatakan, semua alat kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan itu layak. Hanya saja, regulator untuk tabung oksigen tidak pernah dilakukan kalibrasi sejak beberapa tahun terakhir. “Memang secara kalibrasi rumah sakit itu tidak mengajukan kalibrasi terkait regulator oksigen, hanya alat-alat kesehatan yang lain. Didata kami tidak ada yang menyatakan alat tersebut (regulator tabung oksigen) bagus atau tidak, karena memang tidak ada pengajuannya. Sejak tahun 2018 sampai 2020 tidak ada pengajuan kalibrasi regulator itu, memang kosong,” ujar Wahyudi diwawancarai usai memberikan keterangan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jumat (4/6) siang.

Kata Wahyudi, kedatangan pihaknya diminta klarifikasi oleh Ombudsman terkait alat regulator tabung oksigen di rumah sakit tersebut. “Tugas kami memang hanya untuk mengkalibrasi pengujian alat kesehatan rumah sakit. Namun, bukan terkait isi tabung oksigen yang kosong,” paparnya.

Menurutnya, kalibrasi sangat penting dilakukan terhadap alat-alat kesehatan di rumah sakit, apalagi alatnya berada di IGD dan ICU. Sebab, alat tersebut digunakan untuk diagnosis emergency sehingga kondisinya harus dipastikan baik. “Jadi, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi sekarang ini, dampaknya terhadap pasien safety (keselamatan pasien). Dengan kata lain, muara kalibrasi pengujian itu untuk keselamatan pasien,” sebut Wahyudi.

Dia mencontohkan, tensimeter (alat pengukur tensi) kalau tidak dilakukan kalibrasi pengujian, maka yang harusnya normal bisa jadi divonis tekanan darah tinggi dan sebagainya. Karena itu, kalibrasi sangat penting dilakukan dan terlebih menyangkut nyawa pasien sehingga agar tidak terjadi kesalahan. “Tugas kami memang itu, meyakinkan alat-alat kesehatan untuk dilakukan pengujian yang standar dan sesuai peraturan berlaku,” terangnya.

Wahyudi menegaskan, kalibrasi wajib dilakukan setiap tahun selama alatnya tidak rusak. Tapi, kalau alatnya rusak tak sampai setahun, misalnya bulan Mei dikalibrasi namun bulan depannya rusak. Maka dari itu, harus dilakukan kalibrasi kembali tanpa menunggu setahun.

Disebutkan dia, untuk melakukan kalibrasi memang ada biaya yang dikenakan. Biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 64/2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. “Prosedurnya, rumah sakit mengajukan. Kemudian, kita susun berapa orang atau petugas dan selanjutnya kita surati kepada rumah sakit. Setelah itu, apabila disetujui maka tim turun ke lapangan,” papar Wahyudi.

Meski mewajibkan rumah sakit melakukan kalibrasi alat-alat kesehatannya setiap tahun, Wahyudi juga menyebutkan, tetapi tidak ada sanksi khusus bagi mereka yang tidak melakukannya. Kendati demikian, kalibrasi tersebut bisa berdampak terhadap reakreditasi rumah sakit dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sebab, kemungkinan ada peraturan dari masing-masing lembaga yang mengaturnya. “Di situ lah titik lemah regulasi terkait kalibrasi pengujian alat kesehatan, tidak ada pengaturan sanksi hukuman. Memang berbeda dengan pengawasan tenaga nuklir misalnya, kalau tidak dilakukan kalibrasi pengujian maka ada sanksi kurungan penjara dan denda, bahkan sampai penutupan,” sebutnya.

Wahyudi menilai, kasus yang dialami pada RSUD dr Pirngadi tersebut apes. Artinya, kebetulan terjadi kasus itu hingga viral di media sosial. “Kebetulan lagi naasnya, dan alat tersebut tidak dilakukan kalibrasi. Padahal, alat-alat kesehatan lainnya tetap diajukan untuk kalibrasi, apalagi rumah sakit tersebut milik pemerintah,” ucap dia.

Ia menambahkan, sebelum kejadian tersebut, rumah sakit tipe B itu memang mengajukan untuk dikalibrasi tahun ini. Akan tetapi, dalam pengajuan yang disampaikan pada bulan Januari lalu tetap tidak ada daftar regulator oksigen. “Kita tidak tahu berapa jumlah regulator oksigen yang ada di rumah sakit tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Dirut RSUD dr Pirngadi Medan dr Suryadi Panjaitan membantah bahwa mereka tak pernah melakukan pengajuan kalibrasi atas regulator tabung oksigen mereka. Suryadi mengaku, tidak ada kendala yang mereka hadapi sehingga menyebabkan tidak dilakukannya pengujian atas regulator tabung oksigen. “Tidak ada, kami tetap melakukan itu dengan pengawasan yang betul. Kami kan ada instalasi khusus untuk itu. Selalu ada pengawasan untuk itu,” katanya kepada wartawan usai memenuhi panggilan Ombudsman Sumut.

Suryadi juga mengaku, mereka tidak pernah melakukan penelantaran pasien. Bahkan, termasuk kepada pasien unregister. Karena itu, dia membantah tudingan bahwa tabung oksigen mereka kosong sehingga menyebabkan seorang pasien meninggal dunia seperti yang viral di media sosial. “Boleh kami katakan itu tidak ada. Tapi sudahlah, kita tidak usah besar-besarkan lagi karena itu masyarakat kita, masyarakat Kota Medan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, dari penjelasan yang disampaikan BPFK Medan bahwasanya sangat penting dilakukan kalibrasi alat-alat kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan, termasuk regulator tabung oksigen yang diduga menjadi salah satu penyebab kematian pasien sampai viral di media sosial. “Rekan-rekan sudah bisa menilai bagaimana, karena terungkap sejak tahun 2018 RS Pirngadi Medan tidak pernah mengajukan permohonan kalibrasi atau pengujian terhadap regulator tabung oksigen,” cetusnya.

Dikatakan Abyadi, terjaminnya kualitas alat-alat kesehatan menjadi salah satu penentu keselamatan pasien. “Apabila alat kesehatan yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, maka berarti kecil kemungkinan untuk penyelamatan pasien,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan keributan di salah satu rumah sakit viral Kota Medan viral di media sosial. Belakangan, diketahui terjadi di RSUD dr Pirngadi Medan. Dalam video tersebut, terdengar suara seorang pria yang mengambil video memarahi petugas medis yang diduga lalai merawat ibunya yang sedang kritis.

Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, keluarga pasien menuduh perawat memberikan tabung oksigen kosong hingga sang ibu akhirnya meninggal dunia. Pasien masuk pada Rabu (19/5) dengan diagnosa diabetes dan TB. Setelah melewati perawatan sepekan, pasien meninggal dunia pada Rabu (26/5) malam. (ris/ila)

Teks foto : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan Wahyudi Ifani saat diwawancarai usai memberikan penjelasan di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jumat (4/6). (M IDRIS)