MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan mengaku mendukung penuh langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution yang terus mempersiapkan diri untuk wacana belajar tatap muka di sekolah mulai tahun ajaran baru 2021/2022 pada bulan Juli mendatang. Namun, dukungan itu dengan berbagai catatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, mengatakan memang sudah saatnya Kota Medan untuk mulai memikirkan tentang dibukanya kembali sistem belajar tatap muka di sekolah. “Memang sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk itu, sudah terlalu lama anak-anak kita, siswa sekolah belajar dari rumah dan itu sangat menjenuhkan bagi mereka,” ucap Sudari kepada Sumut Pos, Jumat (4/6).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan itu mengatakan, bukan tanpa alasan jika sistem belajar tatap muka di sekolah harus mulai diberlakukan. Sebab selain sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan siswa, sistem belajar tatap muka juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.
“Tapi dengan catatan, setiap guru yang memang masuk ke dalam kategori penerima vaksin, wajib divaksiniasi. Kita berharap bukan hanya di angka 70 sampai 75 persen, tapi kalau bisa 100 persen guru yang wajib menerima vaksin, harus di vaksin. Kecuali memang mereka merupakan guru yang bukan penerima vaksin, karena ada penyakit bawaan (komorbid) dan sebagainya,” ujarnya.
Selain itu, kata Sudari, setiap sekolah juga harus dipastikan untuk memiliki infrastruktur protokol kesehatan (prokes), mulai dari sarana cuci tangan, masker, dan mengatur jarak duduk para siswa saat berada di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas.
“Lalu untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang prokes kepada siswa, setiap sekolah harus bisa menyosialisasikannya dengan cara yang tepat bagi anak-anak, humanisnya anak-anak,” terangnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan juga diminta untuk menyiapkan teknis tata cara uji coba belajar tatap muka di sekolah. Mulai dari waktu belajar yang diatur bergelombang, sampai kepada jam belajar yang dikurangi.
“Contohnya satu kelas 40 siswa, dibuat jadi 2 gelombang. Jadi 20 siswa masuk sekolah setiap Senin-Rabu-Jumat, dan 20 sisanya masuk sekolah setiap Selasa-Kamis-Sabtu. Atau dibuat dengan sistem jam belajar yang dikurangi, agar dalam satu hari ada 2 gelombang siswa yang masuk sekolah. Itu teknis lah, dan itu bisa dilakukan bila Disdik mempersiapkannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto (Butong), mengaku sangat setuju dan mendukung optimisme Wali Kota Medan Bobby Nasution yang akan membuka sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Ia juga mengaku, Komisi II DPRD Medan juga sedang menyiapkan teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait persiapan belajar tatap muka di sekolah.
“Ya saya sangat yakin dan mendukung keoptimisan Pak Wali Kota Medan, karena kami semalam juga sudah diskusi juga sama Dinas Pendidikan Kota Medan terkait itu. Jadi yang kami diskusikan itu tentang mekanisme dan petunjuk teknisnya, tentang persiapan sekolah tatap muka,” terang Butong.
Dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu, salah satu teknis yang akan dibuat untuk belajar tatap muka, yakni membuat gelombang pelajar yang bisa ikut serta belajar tatap muka. “Jadi jumlah satu kelas itu dibagi dua dan dibuat gelombang untuk mengikuti belajar tatap muka. Misalnya gelombang pertama, dibuat belajar tatap muka selama seminggu, kemudian gelombang berikutnya di minggu kedua. Jadi ini terus bergantian gelombangnya,” katanya.
Di samping itu, ia juga mengakui bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Medan sudah merancang teknis penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan Disdik Kota Medan.
“Jadi, protokol kesehatan itu harus tetap ketat bila belajar tatap muka dimulai. Baik pada tenaga pendidik atau guru maupun pelajar atau muridnya juga. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak,” tuturnya.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga berharap agar vaksinasi seluruh tenaga pendidik Kota Medan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, belajar tatap muka pun cepat diselenggarakan. “Kalau sudah selesai semua vaksinasi guru, kan belajar tatap muka jadi cepat diselenggarakan. Karena kasihan juga nanti anak-anak sekolah ini yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan kasihan juga pada sebagian anak-anak yang tidak tahu-menahu teman sekolahnya karena sudah lama tak belajar tatap muka,” ucapnya.
Dengan demikian, keoptimisan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membuka sekolah di bulan juli dinilai sangat wajar. Hal itu tidak lain, karena tenaga pendidik (guru) se-Kota Medan sudah divaksinasi lebih dari 50 persen.
“Total 19.000 lebih guru yang ada di Kota Medan, sekitar 11.000 telah menerima vaksin Covid-19 sampai hari ini. Tentu kita sangat optimistis untuk memulai sekolah tatap muka, karena dari jumlah yang sudah divaksinasi sejauh ini, itu menunjukkan kita layak untuk membuka sekolah sesuai arahan menteri,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Bobby Nasution terus mengejar proses vaksinasi kepada pelayan publik di Kota Medan, salah satunya kepada para guru. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan untuk menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 di bulan Juli mendatang.
“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.
Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti. “Ke depannya di sekolah-sekolah ini disipankan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” ujarnya.
Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.
“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya. (map/ila)
