ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan melantik Drs. H. John Hardi Nasution, MSi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Jumat (4/6).

Bupati Asahan, H. Surya, BSc dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka tahun ini dilakukan dengan melalui rangkaian proses yang sangat panjang selama pelaksanaannya.

Disebutkan Surya, Sekda merupakan seorang pemimpin bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, Sekda dituntut agar memiliki kompetensi manajerial yang handal sebagai pimpinan dan kompetensi teknis administrasi yang mumpuni sebagai motor bagi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Asahan.

Kompetensi ini juga merupakan prasyarat yang harus dimiliki dalam membantu Kepala Daerah untuk menjalankan kepemimpinannya selama periode yang telah ditentukan. “Peranan saudara sebagai Sekda sangatlah strategis, dan sangat menentukan dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Asahan. Baik dalam hal pembinaan organisasi dan tata laksana, pemberian arahan dibidang administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dan dalam hal penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah serta menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya,”kata Surta.

Bupati Asahan juga menambahkan, 3 peran sebagai Sekda yaitu pertama, peran strategis, yaitu peran yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada status dan performa organisasi secara jangka panjang, hal ini dapat tercapai melalui kelancaran arus informasi baik kedalam maupun keluar, kedua, peran teknis, yaitu pernah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pimpinan dan ketiga, peran pendukung, yaitu peran yang diharapkan dapat memberikan nilai positif kepada anggota organisasi lainnya, yang dapat dicapai dengan pendistribusian informasi.

“Dalam memenuhi tuntutan tersebut, ukuran yang perlu menjadi perhatian saudara adalah kemampuan saudara dalam menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, memiliki wawasan yang luas, daya analisis yang kuat, tindakan yang mempunyai landasan, kemampuan menetapkan prioritas, pengembangan imajinasi dan prakarsa serta responsif pada perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Asahan,” ucap beliau.

Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, lanjut Surya, sebagai Sekda yang merangkap sebagai Sekretaris Gugus Tugas dalam penanganan Covid-19, harus mampu mengkoordinasikan kegiatan kegiatan kepada seluruh pemangku kebijakan dalam penurunan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan juga berharap kepada istri Sekda dapat mendampingi dan menunjang tugas-tugas suami, karena kedamaian dalam rumah tangga merupakan pendorong semangat yang cukup ampuh bagi suami dan melaksanakan tugas.

“Begitu juga di lingkungan pemerintahan saya berharap anda dapat lebih kreatif dan inovatif dalam setiap kegiatan Dharma Wanita di tingkat kabupaten sehingga organisasi Dharma Wanita dapat berkembang lebih baik,” tutur beliau. (mag-9/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Asian Agri, sebagai perusahaan perkebunan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE), mengelola group perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan beroperasi secara global, mengupayakan keberadaannya dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, berupaya untuk mengembangkan konsep ekonomi kreatif di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Asian Agri melalui unit bisnis PT Gunung Melayu dan PT Saudara Sejati Luhur (PT GM & PT SSL) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa di sekitar perusahaan.

Kali ini, PT GM & PT SSL membantu 225 ekor bebek petelur untuk masyarakat kaum duafa di 3 desa, yaitu 100 ekor di Desa Batu Anam, 40 ekor di Desa Sidomulyo dan 85 ekor di Desa Gonting Malaha. Penyerahan dilakukan pada hari Senin (1/6) dan Rabu(3/6).

Ikut serta dalam pemberian bantuan, Manager Kebun Pulau Maria Frank SE Nadeak, Manager Kebun Batu Anam M Qaddafi Panjaitan dan coordinator CSR Asian Agri Sumut, Aris Yuneidi. Manager PT GM & PT SSL Kebun Pulau Maria, Frank SE Nadeak, menyatakan bantuan ini merupakan upaya perusahaan dalam memberdayakan masyarakat, terutama untuk kaum duafa.

“Biasanya kita memberikan bantuan sembako untuk kaum duafa dalam menyambut idul fitri, sekarang kita mengganti konsepnya dengan ekonomi kreatif. Sehingga bantuan yang diberikan dapat berkesinambungan. Sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat dan mereka mendukung konsep ini.” Ujarnya, Jumat (4/6).

Manager Kebun Batu Anam M Qaddafi Panjaitan menambahkan, sistem yang dibuat dalam usaha bebek petelur ini. Selain mendapatkan bantuan bebek, masyarakat juga dibantu dengan pakan sampai bebek menghasilkan.

“Kita memakai sistem bagi hasil antara pemelihara dan masyarakat duafa. Di luar biaya operasional nantinya keuntungan akan dibagi 50:50 antara pemelihara dan kaum duafa. Sehinga kaum duafa dapat memperoleh penghasilan berkelanjutan dari bantuan ini. Bantuan bebek yang diserahkan merupakan bebek yang sudah berumur sekitar 5 bulan dan lebih kurang 20 hari lagi akan bertelur, selama masa sebelum bertelur ini perusahaan memberikan bantuan pakan. Diharapkan setelah bertelur masyarakat bisa mandiri dalam operasionalnya,”tambah Qaddafi.

Menanggapi bantuan dari perusahaan ini, Sunardi, Kepala Desa Sidomulyo menjelaskan tantangan awal dari masyarakat terkait perubahan konsep

“Pada awalnya memang terjadi pergolakan di masyarakat mengenai pengalihan konsep ini. Mayarakat yang biasanya hanya menerima dalam bentuk sembako yang dalam beberapa hari akan habis. Kami dari pihak Desa menjelaskan bagaimana konsep yang diberikan perusahaan agar memperoleh penghasilan berkelanjutan sehingga akhirnya masyarakat mendukug program ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT GM & PT SSL yang telah memberikan bantuan dalam pengembangan ekonomi ini.

PT Gunung Melayu dan PT Saudara Sejati Luhur merupakan salah satu unit perusahaan yang tergabung ke Asian Agri Group. Setiap tahunnya Asian Agri memberikan CSR ke Desa sekitar operasional perusahaan , berbagai program terus dilaksanakan, mulai dari paket sembako untuk duafa di hari raya idul fitri dan natal, perbaikan jalan, peningkatan ekonomi masyarakat, bantuan untuk sekolah, lingkungan, pemeriksaan kesehatan, sunatan massal dan lain-lain.

“Perusahaan bersama desa mengajarkan masyarakat untuk mandiri, sehingga potensi yang ada di masyarakat kita dapat kita kembangkan bekerjasama dengan desa melalui program CSR,”tambah Aris Yuneidi. (rel)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai melakukan razia mendadak di sejumlah kamar warga binaan. Hasilnya, charger handphone, sajam, dan mancis, Kamis (3/6) malam.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai, Rinaldo Tarigan, mengatakan razia dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan deteksi dini dari gangguan kamtib. Deteksi dini, gangguan kemanan dan ketertiban, berantas peredaran narkotika serta bersinergi dengan aparat penegak hukum demi satu kata, satu tujuan untuk pemasyarakatan maju.

“Pada giat penggeledahan malam ini, kami laksanakan pada sel pengasingan, sel admisi dan orientasi (mapenaling) serta kamar lansia. Tidak ada ditemukan narkoba dan handphone,”jelasnya, Jum’at (4/6).

Dia menambahkan, jajaran pengamanan rutin melakukan razia penggeledahan pada kamar hunian dan kontrol keliling kondisi fisik bangunan. Baik dinding kamar, teralis besi hingga branggang setiap blok.

“Kita juga sudah melakukan tindaklanjut terkait hasil deteksi dini gangguan kamtib seperti melakukan penyitaan benda-benda yang tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Hasil temuan dikumpulkan, dicatat, dan dilaporkan untuk dilakukan pemusnahan. Pelaksanaan razia kamar hunian pun berjalan tertib tanpa menimbulkan gejolak dari wargabinaan pemasyarakatan,”pungkasnya.(ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting mengajak Lembaga Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Kabupaten Karo terus mendukung dan menjaga kerukunan umat beragama di Tanah Karo. Apalagi Karo dikenal sebagai daerah yang kuat budaya dan ragam agama.

Hal ini disampaikan Theopilus Ginting dalam sambutannya pada acara pelantikan Lembaga Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Karo Periode 2021-2026, pada Rabu (2/6), di Pendopo Jambur Pemkab Karo, Jalan Veteran Kabanjahe.

Dihadapan ratusan undangan, pelaksanaan tetap memakai protokol kesehatan dengan 3M dan pembatasan peserta ini, Theopilus bersama jajaran Forkopimda, tidak lupa mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Bamagnas Karo, dan nantinya pengurus tetap semangat dalam tugas sebagai pelayanan mulia ini.

Sementara Ketua DPD Bamagnas Kabupaten Karo, Ev Polman Bakkara STh dalam sambutannya mengucapkan syukur dan terima kasih atas terselenggaranya acara pelantikan dengan baik dan lancar. Pihaknya bersama pengurus berjanji untuk menggerakkan lembaga ini mendukung program pemerintah khususnya di bidang penguatan iman percaya warga gereja sebagai bagian warga masyarakat Karo dan Warga Negara Indonesia (WNI). “Menjalankan lembaga ini untuk kepentingan publik, masyarakat luas, bukan malah menjadikan lembaga ini untuk mencari keuntungan pribadi, karena jabatan adalah amanah, bukan untuk memgambil faailitas atau usaha cari keuntungan,” ujar Polman.

Pengurus DPD Bagmanas Karo, Diketuai ole Ev.Polman Bakkara STh, Sekretaris, Pdt Andreas Nainggolan dan Bendahara, Pdt Mega Nirwana Tarigan, beserta Pdt Olvo Ticoulu (Waben) dengan jajaran pengurus departemen, Pdt Yossy Boimau Ginting (Kadep Pendidikan), Pdt Fuksen fan Ev.Kurniawan Siregar, Pdt Rasina Perangin-angin, (Kadep Pemuda dan Olahraga).

Selanjutnya Dr Resna Sitepu (Kadep Kesehatan), Pdt Justin Tarigan (Kadep Inpreneurship), Ev.B Kurnia Pargaulan Pangaribuan dan Karib Brahmana dan Ev.Arifin Sinaga STh (Kadep Humas antar Lembaga), bersama penasehat dan pembina, Pdt Dr Yosman Banu Tarigan MTh, Pdt Parasian Sihotang, Pnt Drs Rasden Boangmanalu,MTh. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 37 pejabat eselon III dan IV dilantik oleh Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah di Lapangan Apel Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (4/6). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Abdullah Rainy dimutasi sebagai Kepala Bidang Kepariwisataan.

Pemerintah Kota Binjai melakukan perampingan struktur organisasi sebagaimana aturan dari pemerintah pusat sekaligus menandai perubahan sejumlah nomenklatur. Bagian Humas dilebur menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Binjai.

Sebelum pengukuhan dilakukan, para pejabat diminta untuk mengambil sumpah jabatan sebagaimana dibacakan oleh Amir Hamzah.

Dia menjelaskan, sumpah jabatan penting dijalankan oleh masing-masing pejabat, lantaran disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apabila tidak menjalankan tugas dengan benar, telah ingkar janji kepada Tuhan.

“Penting sekali, sumpah ini disaksikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan mengetahui semuanya yang telah kita lakukan, kepada Tuhan pertanggungjawaban ini,” ungkapnya.

Dalam naskah yang dibacakannya, Amir meminta kepada seluruh pejabat agar setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia. Serta menjalakan perturan perundang-undangan dengan benar, demi Dharma Bhakti.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan kan menjaga integritas,” jelasnya, yang diikuti oleh seluruh pejabat.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kita lakukan pengukuhan sesuai dengan ketentuan baru, ada perubahan nomenklatur,” kata dia, usai melaksanakan pengukuhan yang tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Binjai, Nomor 188.45-472/K/TAHUN 2021.

Selain melebur jabatan Kabag Humas, juga ada penambahan struktural baru. Adalah, jabatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Binjai.

“Ada perampingan, struktur organisasi, contohnya humas dihapus. Kemudian ada penambahanbunit pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Kepada para pejabat yang baru dikukuhkan, dia menyerukan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Untuk loyal kepada pimpinan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mengarah kepada birokrasi yang bersih,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini.

Dia berharap, para pejabat dapat menunjukkan kinerja terbaik, terutama bekerjasama dalam menuntaskan penyebaran wabah pandemi covid-19. Juga berharap kepada seluruh bawahan, dapat bekerjasama guna meningkatkan perekonomian Kota Binjai.

“Bahwa saat ini, masih menghadapi pandemi covid-19, kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita juga dituntut untuk memutus mata rantai penyebaran. Ekonomi kita harus bangkit dan menjadi tanggungjawab kita sebagai pelayanan masyarakat,” seru dia.

“Saya tekankan kepada kita, untuk segera bekerja dengan sebaik-baiknya dan koordinasi penyusunan anggaran. Tunjukan prestasi yang dapat dibanggakan, saya berharap membawa hasil positif. Serta membawa pengaruh sistem birokrasi. Jabatan merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan,” tukasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut dinilai abai pasca pembangunan tol Medan-TebingTinggi, lantaran jalan antar kabupaten menjadi kupak – kapik. Salah satu ruas dimaksud yakni, Jalan Besar Dolok Masihul yang menghubungkan Kabupaten Deliserdang-Serdangbedagai.

“Ya, Pemprovsu bisa dibilang abai dalam hal ini. Padahal setahu saya, biasanya ada klausul untuk pembangunan apalagi proyek strategis nasional, ada komitmen pemborong atas perbaikan infrastruktur yang rusak sebelum pekerjaan selesai,” kata praktisi jalan dan transportasi, Burhan Batubara kepada Sumut Pos, Jumat (4/6).

Menurut dia, ruas jalan dimaksud berstatus jalan provinsi. Itu artinya, sebelum pelaksanaan pembangunan jalan tol Medan-Tebingtinggi dimulai, telah ada kesepakatan yang dibangun antara pemprov dan pemkab terkait dengan pihak rekanan proyek.

“Klausul semacam itu sudah umum terlebih ini adalah proyek nasional. Tidak hanya jalan, proyek-proyek pembangunan untuk sektor wisata maupun peningkatan fasilitas lainnya pun, jika memang ada merusak infrastruktur di daerah yang dilalui proyek itu, pihak kontraktor telah menyediakan anggaran perbaikan untuk itu. Apalagi jalan di daerah itu yang rusak, tentu akan mereka perbaiki,” kata sekretaris DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut itu.

Burhan menyebut, dengan kondisi yang sudah hampir rampung pekerjaan tol Medan-Tebingtinggi, baik pemprov dan pemda mesti mengalokasikan anggaran khusus perbaikan jalan-jalan yang rusak.. Namun bisa juga menyurati pihak terkait ataupun pelaksana pekerjaan, guna menagih komitmen pemeliharaan infrastruktur di daerah yang terimbas pembangunan dimaksud.

“Kepala daerah kita mesti memerhatikan kondisi ini. Jangan pula terkesan dibiarkan ada infrastruktur yang rusak di daerahnya akibat proyek strategis nasional. Jalan terakhir jika pihak terkait tidak bertanggungjawab, pemda mesti mengalokasikan anggaran perbaikannya dan pemprov juga membantu dana untuk itu melalui kewenangannya,” pungkasnya.

Menyikapi kondisi jalan yang kupak kapik yang salah satunya berada di Desa Tanah Abang, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Anggota Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap sebelumnya telah meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan harus turun tangan.

“Melalui BBPJN II pun sebenarnya bisa didesak agar pelaksana jalan tol (ruas Medan-Tebing Tinggi) memperbaiki jalan yang rusak pasca pembangunan tol. Tentunya jangan sampai pembangunan justru menghambat masyarakat terutama pengendara yang akan melintas jalan tersebut,” katanya, Minggu (30/5).

Sebenarnya, kata dia, jalan dengan kondisi rusak pasca pembangunan jalan tol Medan-Tebingtinggi, tidak hanya terlihat di Kecamatan Pagar Merbau.

“Seperti di Kecamatan Indrapura, juga demikian. Hanya saja di sana sudah dilakukan perbaikan. Di kecamatan atau desa lain saya pun melihat masih ada yang rusak. Hal ini tentu harus menjadi perhatian BBPJN II untuk segera diperbaiki. Masyarakat tentu menjadi susah akibat kerusakan badan jalan akibat pembangunan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional asal Dapil Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai tersebut.

Pihaknya akan segera mengomunikasikan hal ini kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Bambang Pardede. “Apalagi yang kita ketahui kalau Pak Bambang merupakan bekas pejabat di BBPJN II. Tentu beliau punya akses yang mudah guna mengomunikasikan kerusakan jalan yang ada itu,” ucapnya. (prn)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Binjai melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Sumut, Yudhi Hamdani Nasution menjelaskan, pihaknya memanfaatkan ruang yang tak digunakan dalam melakukan pembenahan pelayanan publik. “Semua fasilitas ini untuk mempermudah masyarakat membayarkan pajak kendaraannya,” ujar Yudhi, Jumat (4/6).

Dengan adanya fasilitas tersebut ini, Yudhi berharap warga Binjai dapat lebih patuh dan disiplin dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Djoko Lelono menambahkan, fasilitas yang disediakan, yakni kursi roda bagi penyandang disabilitas.

“Kita buatkan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas untuk mempermudah pembayaran pajak,” kata mantan Kanit SIM Satlantas Polrestabes Medan ini.

Selain itu, dia menambahkan, pembenahan yang dilakukan bersama dengan UPT BPPRD Sumut menyediakan ruang bermain untuk anak.

Selain itu, pihaknya juga menempat satu ruang ibu menyusui bayi, yang berada di dalam gedung. Menurut Djoko, semua ini dilakukan guna mempermudah masyarakat saat membayar pajak.

Artinya, tidak adalagi warga Binjai repot dalam membayarkan pajak, baik itu penyandang disabilitas, maupun ibu menyusui. (ted/han)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Selisih paham mengenai pengakuan tanah adat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), antara masyarakat Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, dengan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL), menarik simpati salah satu tokoh aktivis masyarakat Simalungun sekaligus petani yang pernah terprovokasi, dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui program pendampingan.

“Tidak ada gunanya bentrok antara masyarakat dan perusahaan, sebaiknya bekerjasama dan bermitra, sehingga pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan dapat merekomendasi masyarakat, untuk program pengembangan. Karena semua lahan adalah milik negara dan bukan milik opung kita,” tutur Nursedima Parhusip kepada sejumlah media melalui telepon selular, Kamis (3/6).

Nursedima Parhusip adalah masyarakat Dusun II Nagahulambu, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Diusianya yang sudah memasuki 67 tahun ini merupakan satu dari puluhan masyarakat, korban dari provokasi salah satu LSM selama belasan tahun.

Nursedima menuturkan, lebih dari 12 tahun dirinya berteman dengan salah satu LSM, dengan program pendampingan masyarakat menuntut tanah adat. Namun hasilnya tidak pernah ada kejelasan dalam setiap perjuangan. Masyarakat hanya diajak untuk melakukan aksi protes melawan pemerintah dan perusahaan, namun hasilnya tidak pernah ada kejelasan.

“Saya sudah berteman dengan KSPPM dan AMAN lebih dari cukup, biaya dan waktu sudah terkuras hanya mendengarkan dan mengikuti arahan mereka yang tidak jelas. Kami sebagai masyarakat dirugikan dengan sumbangan biaya dan waktu kami,” ungkap Nursediam Parhusip.

Dengan pengalaman dan perjuangan yang tidak ada artinya, Nursedima mengimbau masyarakat Natumingka untuk tidak terprovokasi dengan pihak ke tiga (LSM), dan sengaja dibentrokkan dengan perusahaan. Karena menurutnya kerugian terbesar malah terjadi pada masyarakat yang menjadi korban, baik secara fisik maupun mental.

Tuntutan pengakuan tanah adat sebaiknya dibicarakan dengan cara perdamaian antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Karena menurutnya semua mekanisme tersebut sudah ada aturan hukum yang diberlakukan negara, dan tidak begitu saja dapat diakui oleh pemerintah.

Menurut Nursedima Parhusip, saat ini lebih baik masyarakat saling bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan dalam membangun perkampungan Natumingka.

“Harapan saya kepada masyarakat Natumingka, sebaiknya jangan mau masyarakat dibentrokkan KSPPM atau AMAN dengan perusahaan. Karena sebenarnya kehadiran perusahaan ditengah masyarakat sangat berguna, dalam membantu pembangunan, seperti jalan mendukung pertanian dan perekonomian,” harap Nursedima Parhusip.

Kini lahan pertanian dan perkebunan warga Dusun II Nagahulambu yang berada diwilayah konsesi PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah menjadi program tumpang sari. Hasil dari perkebunan seperti pohon aren, jengkol dan lainnya dapat dipanen masyarakat dan mendapatkan dukungan dari pihak perusahaan. (ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus Kabupaten Humbang Hasundutan atau disebut AMK menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat (4/6). Aksi ini untuk menyikapi sikap 15 anggota dewan yang melakukan penyegelan sejumlah ruangan kantor Sekretariat Dewan.

Dalam aksi itu, mereka menyebut bahwa apa yang terjadi itu adalah pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Koordinator Aliansi Masyarakat Kampus Richard Siburian mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 dan resesi di tengah masyarakat Humbang Hasundutan. Sebagai wakil rakyat, bukan malah mencari jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tapi menghianati dan mengabaikan fungsi legislatif dan eksekutif yang seutuhnya.

Menurut AMK, bahwa sebagai anggota legislatif telah kehilangan moral di tengah kisruh DPRD dengan penyegelan gedung rakyat. Dengan pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.

“Sehingga, DPRD Humbahas sangat tidak pantas menjadi contoh di tengah-tengah bangsa dan negara,” ucap Richard membaca surat selembaran sikap aksinya.

Disisi lain, Aliansi juga menilai bahwa kegaduhan DPRD hari ini juga sangat merugikan perjalanan anggaran yang sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan rakyat. Sehingga, hal ini telah merugikan rakyat Humbang Hasundutan akibat dipimpin orang-orang yang tidak pantas.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Kampus meminta kepada seluruh Ketua dan anggota DPRD Humbang Hasundutan untuk mundur dari perwakilan rakyat, karena telah mempermalukan wajah legislatif Humbang Hasundutan, dan tidak bermoral serta tidak mampu menjadi wadah aspirasi rakyatnya sendiri.

Para pengunjuk rasa juga meminta kepada Bupati Dosmar Banjarnahor selaku pimpinan daerah untuk tidak sombong dan keras kepala dalam menjalankan amanah rakyat. Karena, menurut pemahaman kami hal ini menjadi salah satu sumber penting kegaduhan di DPRD Humbang Hasundutan juga demi kepentingan rakyat.

Dalam aksi juga dikemukanan agar partai politik yang ada di Humbang Hasundutan untuk segera mengganti DPRD saat ini dengan kader yang berintegritas, jujur dan mampu menampung aspirasi rakyat.

“Apabila DPRD dan partai politik tidak melakukan ini. Maka, kami bersama rakyat Humbang Hasundutan akan mengambil alih, menduduki dan mengembalikan kedaulatan rakyat yang seutuhnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan tembusan, Kementerian Dalam Negeri, pimpinan seluruh partai politik, Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Demikian surat pernyataan sikap ini, kami sampaikan,” tandas Richard.

Dari amatan wartawan menyebutkan, sebanyak 10 an pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus menggelar aksi damainya.

Namun, dalam aksi ini tidak ada mendapat pengawalan dari pihak Satpol PP dan kepolisian.

Dan, dari 25 anggota dewan tidak ada menghadiri. Selain, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan.

Namun, aksi ini mereka menempelkan beberapa spanduk ke kantor DPRD. Seperti bertuliskan, ‘Suarakan dan Lawan. Wakil Rakyat Darurat Kemanusiaan dan Arogansi Kaum terdidik. Harap Waras’

Selain itu, ‘Semua Anggota DPRD Humbahas Mundur Saja Kalau Jadi Aktor FTV’. Serta spanduk dengan tulisan ‘DPRD Humbang Hasundutan Jangan Konyol Main Segel-Segelan’. (des/ram)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Forum konsultasi publik terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 secara resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua didampingi Wakil Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli SE Msi, di ruang rapat lantai II kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jumat (4/6).

Dalam laporannya, Sekretaris Bappeda Kota Gunungsitoli Karya Septianus Bate’e menjelaskan pelaksanaan kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan, bersama pemangku kepentingan, perwakilan masyarakat, serta Kepala OPD lingkup Kota Gunungsitoli.

“Juga untuk mempertajam tujuan/sasaran, strategi dan arah kebijakan sekaligus menyepakati kerangka pendanaan dan program embangunan daerah tahun 2021-2026,” ujar Septianus.

Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua dalam arahan dan bimbingannya, menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian pada penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026, yakni: diharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat menjabarkan visi dan misi Kota Gunungsitoli yang relevan dan terkait langsung , guna penyelesaian masalah daerah seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan permasalahan pembangunan lainnya.

Berikutnya Wali Kota menyampaikan adanya perubahan paradigma money follow function (kebutuhan dana mengikuti fungsi organisasi) menjadi money follow program (kebutuhan dana mengikuti program) atau pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita harus mengubah paradigma pemerataan pendanaan untuk semua tugas dan fungsi kelembagaan di perangkat daerah menjadi paradigma fokus dan tuntas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah,” ujarnya.

Selanjutnya yang tidak kalah penting diperhatikan dalam penyusunan RPJMD dimaksud, agar merasionalisasi program dan kegiatan yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Dan secara simultan dengan penyusunan RPJMD tersebut, masing-masing perangkat daerah juga berproses untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 ini.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni “Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi-misi itu, Wali Kota Lakhomizaro mengatakan perlu membangun sumber daya manusia yang unggul, memperkuat perekonomian berbasis sumber daya lokal, membangun infrastruktur secara merata, pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik serta memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

Pada kesempatan ini Wali Kota Gunungsitoli kembali menghimbau agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. “Kita tau dua bulan terakhir masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 di Kota Gunungsitoli semakin bertambah. Maka saya himbau, kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya mengakhiri.

Selanjutnya, Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Drs Oimonaha Waruwu memaparkan ekspos RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026, dengan moderator Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Gunungsitoli Drs Arham Dusky Hia Msi. (adl/ram)