MEDAN, SumutPos.Co – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar webinar 100 profesor, terkait tentang permasalahan stunting secara nasional dan maraton bersama Assosiasi Professor Indonesia di seluruh perwakilan Provinsi, selama tiga hari, pada 5-8 Juli 2021.

Webinar ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28, yang jatuh pada 29 Juni 2021, yang dibuka oleh Plt Kaper BKKBN Sumut, dra Rabiatun Adawiyah.

Melalui zoom meeting dan live youtube, BKKBN Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu, 7 Juli 2021 bersama ketiga narasumber, yaitu Prof Drs Heru Santosa MS PhD, Prof Dr Syawal Gultom, MPd dan Prof Dr Ir Albiner siagian, BKKBN Perwakilan Provinsi Sumut menggelar webinar 100 profesor berbicara dengan tema ‘Langkah Awal Pencegahan dan Penurunan Stunting di Masyarakat’, untuk tingkat Provinsi Sumut. 

Dalam webinar ini, peserta ditargetkan sebesar 300 orang yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, SDM aparatur dan tenaga pengelola program bangga kencana di tingkat kab/kota.

Di awali dengan laporan dari ketua penyelenggara webinar yaitu koordinator bidang pelatihan dan pengembangan BKKBN Perwakilan Sumut, Dra Tengku Lafalinda, dalam laporannya mengharapkan, webinar kali ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita terkait dengan stunting.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita pada seluruh lini masyarakat sehingga kita dapat mengerti secara utuh apa itu stunting dan bagaimana rangkaian pencegahan dan penurunannya sehingga dapat diaplikasikan oleh masyarakat utamanya pada level keluarga,” katanya, Kamis (8/7).

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Dr (HC), dr Hasto Wardoyo SpOG (K), juga berkesempatan hadir untuk menyampaikan arahannya, bahwa saat ini pemuda merupakan sasaran dan tujuan utama pemerintah dalam pencegahan stunting. 

Dia berharap, Pemerintah dan seluruh lini masyarakat bekerja sama dalam menyiapkan betul tenaga muda Indonesia yang berkualitas, berdaya saing yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan keluarga yang sejahtera

“Tugas kita saat ini adalah menyiapkan betul tenaga muda yang berkualitas, berdaya saing, karena kalau tidak, maka bonus demografi akan lewat begitu saja tanpa kita bisa memetik atau mentranformasikannya,” ujarnya.

Karena saat ini, lanjutnya, yang mempunyai peranan penting dalam kesejahteraan adalah mereka yang muda. Mereka yang akan menjadi pasangan hidup baru dan melahirkan generasi baru. Mereka itu bisa menjadi penentu tidak menikah pada usia muda, tidak putus sekolah kemudian kehamilan tidak terlalu banyak dan tidak berulang-ulang sehingga juga dapat bekerja dengan baik dan tidak penggangguran. “Inilah menjadi tujuan utama kita untuk menciptakan keluarga yang bebas stunting,” imbuh Hasto saat memberikan arahan.

Harapan nantinya, tambah Hasto lagi, kajian itu menjadi referensi yang baik untuk membuat suatu kebijakan. “Saya yakin bahwa, ketika Pemerintah dalam hal ini BKKBN dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat kebijakan yang tepat dengan berbagai pertimbangan. Tantangan penurunan stunting menuju 14 persen di Tahun 2024 sungguh luar biasa besar. 

“Semoga dengan usaha profesor kita diberikan kemudahan dalam membantu menciptakan generasi yang bermutu untuk Indonesia maju,” tutupnya.

Deputi Lalitbang BKKBN RI, Prof drh M Rizal Martua Damanik M RepSc PhD mendapatkan kesempatan untuk memberikan arahan dan penjelasan terkait stunting. Menurutnya, stunting saat ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Indonesia masih punya pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM. 

Data Riskesdas, tambahnya, menunjukkan satu dari tiga anak Indonesia mengalami stunting dan saat ini sudah dipetakan wilayah yang angka prevalensi stunting yang tinggi yaitu disektiar 6600-an desa yang tersebar di 360 kabupaten/kota. 

Secara garis besar, sebutnya lagi, intervensi yang disiapkan dalam upaya percepatan penurunaan stunting dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase calon pasangan usia subur yang memiliki peran strategis untuk memastikan kondisi calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil (fase pranikah), fase hamil dan fase pasca salin.

“Upaya untuk menurunkan angka stunting harus dilakukan secara timbal balik, yaitu melalui hubungan secar vertical maupun horizontal dengan pemerintah dan masyarakat. Derajat penurunan angka stunting dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu, lingkungan yang sehat, pendidikan, pekerjaan dan perilaku hidup sehat, serta pelayanan Kesehatan,” harapnya. (Mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, menggelar serah terima jabatan (sertijab) di Aula Bhayangkara Polrestabes Medan, Rabu (7/7) lalu. Dalam kegiatan ini, 4 Kapolsek harus digantikan, karena sedang mengikuti Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-61 TA 2021.

Adapun keempat Kapolsek tersebut, yakni Kapolsek Patumbak Kompol Arfin Fahreza, Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo Kapolsek Medan Barat Kompol Afdhal Juniadi, dan Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi.

Selain itu, Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Oloan Siahaan, juga digantikan oleh AKBP Paulus Hotma, yang sebelumnya menjabat Kasat Sabhara Polrestabes Medan. Dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing, digantikan sementara oleh Kompol Rafles Langgak Putra, yang sebelumnya menjabat Wakasat Reskrim.

Namun, ada yang menarik pada proses sertijab kali ini. Dari 3 Mapolsek jajaran Polrestabes Medan ini, kini dijabat wanita untuk sementara waktu. Adapun ketiga wanita tersebut, yakni AKP Neneng Armayanti jadi Plt Kapolsek Patumbak, sebelumnya Wakapolsek Patumbak. Kemudian, AKP Ully Lubis menjabat Plt Polsek Medan Baru, yang sebelumnya Wakapolsek Medan Baru. Dan AKP Tina jabat Plt Polsek Medan Barat, sebelumnya menjabat Wakapolsek Medan Barat.

Saat dikonfirmasi, mantan Kapolsek Patumbak Kompol Arfin Fahreza, mengucapkan terima kasih atas dukungan wartawan unit Patumbak dan masyarakat selama ini. Dia berharap, agar tetap memberikan dukungan kepada seluruh jajaran Polsek Patumbak, agar dapat maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya mohon doanya agar dimudahkan dan dilancarkan sampai akhir pendidikan. Tetap jaga silaturahim dan komunikasi, serta patuhi protokol kesehatan (prokes),” ungkap Fahreza, yang diamini Plt Kapolsek Patumbak AKP Neneng Armayanti, Kamis (8/7).

Sebelumnya, dalam sertijab itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang biasa, dan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

“Kepada pejabat yang melaksanakan sertijab, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas selama ini, yang telah membantu saya dalam pelaksanaan tugas Polri sehari-hari,” pungkasnya. (mag-1/saz)

Teks Foto

IST

BERSAMA: Mantan Kapolsek Patumbak Kompol Arfin Fahreza, diabadikan bersama mantan Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo, mantan Kapolsek Medan Barat Kompol Afdhal Juniadi, dan mantan Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi, serta Plt Kapolsek Patumbak AKP Neneng Armayanti, Plt Kapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis, dan Plt Kapolsek Medan Barat AKP Tina.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melakukan razia kepatuhan protokol kesehatan (prokes), yang tertuang dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berdasar Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan No: 440/5856, tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Kota Medan.

Bersama jajaran TNI dan Polri, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan menertibkan sejumlah tempat usaha yang melanggar aturan dalam SE Wali Kota Medan tersebut. Satu di antaranya restoran makanan khas Tiongkok yang berlokasi di Jalan Mandala by Pass Medan, Rabu (8/7) malam.

Restoran yang terdiri dari beberapa outlet ini, terpaksa ditertibkan, karena melanggar aturan dengan masih beroperasi di atas pukul 17.00 WIB. Padahal berdasarkan SE Wali Kota Medan itu, restoran dilarang beroperasi di atas pukul 17.00 WIB. Dan untuk pelayanan makan dan minum pesan/antar atau dibawa pulang, diizinkan beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.

“Tadi (Rabu) malam, kami mendapati ada restoran makanan Tiongkok di Jalan Mandala by Pass yang melanggar aturan. Restorannya masih beroperasi di atas jam 8 malam. Padahal berdasarkan SE (Wali Kota Medan) terbaru, restoran tidak boleh beroperasi lagi di atas jam 5 sore,” ungkap Kepala SatPol PP Kota Medan Muhammad Sofyan, Kamis (8/7).

Selain melanggar jam operasional, lanjut Sofyan, restoran tersebut juga terpantau membiarkan terjadinya kerumunan orang.

“Jadi saat itu juga, petugas langsung melakukan penertiban dengan menyuruh para pengunjung untuk membubarkan diri. Setelah itu, petugas kami memberikan peringatan tegas kepada pengelola restoran agar mematuhi SE Wali Kota Medan,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, tak hanya di satu lokasi usaha saja, petugas juga menyisir Jalan Benteng Hilir Medan. Di jalan tersebut, petugas kembali mendapati cafe yang masih ramai pengunjung, diantaranya cafe D’Choise dan Benhil Cafe.

“Teguran yang sama kami lakukan. Kami meminta agar pemilik cafe tidak mengulangi kesalahan,” jelas Sofyan.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Medan Hendri Duin, terus mempertanyakan peran Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap para stakeholdernya. Pasalnya, hingga saat ini masih sangat banyak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM Mikro, mulai dari pelanggaran batas jam operasional, hingga penerapan prokes saat lokasi usaha beroperasi.

“Dispar yang seharusnya jadi garda terdepan. Ini kan tanggung jawab mereka, kalau para stakeholdernya tidak patuh. Kalau Satpol PP dan tim gabungan, mereka kan sifatnya penindakan saja. Tapi kalau pengawasan dan pencegahan, itu jelas ada di Dispar,” jelasnya, Kamis (8/7).

Politisi PDI Perjuangan ini, pun mengaku heran, atas sosialisasi yang kerap terkesan lambat dilakukan oleh dinas yang berkantor di Jalan HM Yamin Medan tersebut. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang mengaku tidak tahu adanya perubahan peraturan, pukul 17.00 WIB usaha makan/minum di tempat sudah harus ditutup.

“Koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan seharusnya bisa lebih ditingkatkan. Informasi pun harusnya bisa lebih cepat sampai kepada para pelaku usaha, lalu betul-betul diberikan imbauan. Bila tidak mematuhi, Dispar harus mengambil tindakan tegas, dengan memberikan sanksi-sanksi administratif,” pungkas Duin. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dan 3 pilar, yakni kelurahan, bhabinsa, serta bhabinkamtibmas, dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan DI Panjaitan Medan, Kamis (8/7).

Penertiban PKL yang dipimpin langsung Lurah Babura A Zukri Al Rasyid ini, berlangsung aman dan tanpa ada hambatan serta kericuhan dari para pedagang.

Dalam kesempatan itu, Zukri mengatakan, sebelum penertiban dilakukan pihaknya telah menyampaikan imbauan secara lisan dan tertulis kepada para PKL berkali-kali. Imbauan itu, pun menegaskan larangan untuk berjualan bagi para PKL di areal pinggir jalan dan di atas drainase kawasan tersebut. Karena kondisi tersebut, acap kali mengganggu kelancaran arus lalu lintas pengguna jalan, yang mengakibatkan kemacetan. Tak hanya itu, kondisi tersebut juga tak jarang membuat Jalan DI Panjaitan Medn rawan kecelakaan, khususnya bagi konsumen dan pedagang itu sendiri.

“Berdasarkan keluhan masyarakat dan pengguna Jalan DI Panjaitan, ruas jalan itu kerap terjadi kemacetan. Karena itu, kami selaku pihak Kelurahan Babura, berkolaborasi dengan Satpol PP Medan dan 3 pilar, pun melakukan penertiban,” ungkap Zukri.

Zukri juga menjelaskan, penertiban ini berdasarkan Perwal Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009, tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai, serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Terus Menerus.

“Peraturan inilah yang menjadi dasar kami melakukan penertiban. Dan memang untuk menegakkan Perwal, agar terwujudnya Medan bersih,” katanya.

Dia pun mengatakan, hasil penertiban yang dilakukan, yakni menyita fasilitas PKL, berupa payung serta meja.

“Fasilitas PKL tersebut, langsung diangkut pihak Satpol PP Medan, dan dibawa ke Kantor Satpol PP Medan,” beber Zukri.

Untuk itu, Zukri berharap, setelah penertiban ini para PKL dapat berjualan dan menempatkan dagangannya di tempat yang telah ditentukan, yakni di dalam Pasar Pringgan. Sehingga, tidak mengganggu kemacetan arus lalu lintas.

“Pedagang kiranya dapat bekerja sama, dan mewujudkan Medan yang bersih, serta tidak lagi terjadi kemacetan, khususnya di kawasan ini,” pungkasnya. (rel/saz)

Teks Foto

TOMI SANJAYA LUBIS/SUMUT POS

TERTIBKAN: Satpol PP Kota Medan bersama Tiga Pilar Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, saat menertibkan pedagang kaki lima di Jalan DI Panjaitan Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Purnawirawan Polri (PP) Sumut di Wisma Benteng Medan, Selasa (6/7) lalu.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Ketua Umum PP diwakili Irjen Pol (P) Suhedi Husein, Ketua PP Sumut Irjen Pol (P) Robert Aritonang, Irwasda, dan Karo SDM. Serta Ketua Pepabri Sumut Kolonel Purn Bahtiar Sonar Siregar, Ketua PP TNI AD diwakili Letkol (P) Lindung Pasaribu, Ketua PP TNI AU Mayor (P) Rohib, dan Kakanwil PT Asabri Sumut Mukhti Harianto.

Dalam sambutannya, Panca mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh purnawirawan sesepuh Polri, atas dedikasi dan perhatian yang diberikan kepada Polda Sumut. Serta kontribusi aktif sebagai senior dan pendahulu Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

“Saya berterima kasih kepada senior dan sesepuh Polri yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Demikian juga saya berharap acara ini berjalan lancar serta menghasilkan kepengurusan PP Sumut berdasarkan agenda pemilihan. Juga dapat menyusun program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya,” ungkap Panca.

Menurut Panca, melalui Musda V PP Sumut 2021 ini, Keluarga Besar Purnawirawan Polri berkomitmen dan konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, serta menjaga tetap tegaknya institusi Polri yang sejalan dengan cita-cita luhur Purnawirawan Polri.

Panca juga mengatakan, PP sebagai organisasi resmi wadah purnawirawan, tidak terlepas dari perjalanan sejarah organisasi. PP telah menjadi sebuah potensi kekuatan yang dapat membantu dan mendukung program pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

“Hal ini menunjukkan kepada publik, Purnawirawan Polri masih dapat memberikan kontribusi positif dan aktifnya untuk memajukan organisasi Polri, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa saat ini,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, Polri beserta TNI saat ini menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, peran Purnawirawan Polri sangat dibutuhkan menjadi jembatan antara Polri dan masyarakat, dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas. Panca menyebutkan, dalam situasi yang sulit di tengah pandemi saat ini, kehadiran dan keterlibatan jajaran Polri serta TNI sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari tingkat Polda, Polres, dan Polsek, sampai dengan bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa. Untuk itu, jajaran ini diminta ikut aktif mengajak masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes), serta aktif dalam mengawal kelancaran penyaluran bantuan sosial mendukung pemerintah dalam mencapai heart immunity, melalui program vaksinasi.

“Saya berharap melalui Musda V ini, dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk kemajuan Polri, khususnya Polda Sumut, dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Panca. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rehab tahap kedua Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2021 yang menelan biaya hingga Rp69,9 miliar dari APBD Sumut, dinilai tidak memiliki urgensi alias tidak mendesak.

“Banyak kegiatan prioritas yang seharusnya dilaksanakan Pemprov Sumut, seperti menggenjot produktivitas usaha masyarakat di tengah kesulitan ekonomi imbas dari pandemi, daripada rehab kantor,” ungkap pengamat anggaran publik, Elfenda Ananda, baru-baru ini.

Menurut Elfenda, dampak pandemi mengakibatkan sebagian besar masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah, hidup dalam situasi kesulitan.

“Kita tahu bersama, betapa sulitnya kehidupan supir angkot, becak bermotor, hingga buruh PHK, dalam memeroleh penghasilan saat ini,” jelasnya.

Karena kesulitan itu pula, lanjutnya, pemerintah terus menggulirkan regulasi dan kebijakan yang mengutamakan skala prioritas dalam mengatasi bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, utamanya untuk orang miskin, korban PHK, dan sebagainya.

Lebih lanjut Elfenda menjelaskan, pemerintah pusat hingga daerah, mengutamakan anggaran penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Perppu tersebut, secara garis besar membahas 2 hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yakni mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan kedua, kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Dan pandemi Covid-19, sampai saat ini belum usai. Sehingga regulasi dan kebijakan yang dibuat, menjadi landasan pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian sebagai pedoman dalam hal prioritas belanja pemerintah. Elfenda tak menampik, rehab Kantor Gubernur Sumut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kegiatan itu, tidak muncul tiba-tiba di TA 2020 maupun tahun ini. Perencanaan pun sudah menghitung berbagai aspek termasuk teknis dan nonteknis.

Sementara amatan wartawan, Senin (5/7) sore, tampak air turun mengucur deras dari sela pasangan lampu pada plafon lantai dasar ruangan ujung Kantor Gubernur Sumut yang baru direnovasi tersebut. Ruangan ujung itu adalah jalur keluar masuk, yang memisahkan ruang staf dan personel Dinas Kominfo Sumut dengan ruang kerja wartawan. Air yang turun dari atas, membasahi lantai, termasuk lantai ruang wartawan. Sontak para wartawan yang masih bekerja mengejar deadline, terkejut dengan kejadian itu.

Tampak tenaga honorer petugas kebersihan, berupaya mengurangi genangan air dari lantai. Petugas kebersihan itu, mengatakan, sumber air dari atas. Dia pun menunjuk aula di bagian atas plafon itu. Seperti diketahui, aula tersebut sedang dibongkar sebagai bagian dari rehab tahap kedua Kantor Gubernur Sumut.

Tak lama kemudian, hujan mereda. Air pun berhenti mengucur dari atas. Namun peristiwa itu amat disayangkan. Harusnya pihak pelaksana proyek rehab, mengantisipasi terjadinya kebocoran air. (prn/saz)