MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai Senin (12/7) pekan depan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal diterapkan di Kota Medan. Kebijakan ini berlaku hingga 20 Juli, atau tepat di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Ramayadi meminta warga Medan untuk menggelar salat Idul Adha di rumah masing-masing.

HAL ini disampaikan Edy usai mengikuti rapat virtual persoalan PPKM bersama Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto. Edy awalnya mengatakan, pembahasan dalam rapat itu adalah klasifikasi daerah penyebaran Corona.

“Jadi disampaikan oleh pusat, ada yang masuk kriteria level 4. Di Sumut adalah Kota Medan. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 agar tidak seperti di Jawa dan Bali, maka akan ada tindakan khusus. Nanti akan dikeluarkan dari Jakarta untuk Medan melakukan penyekatan yaitu PPKM Darurat,” kata Edy didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution serta Kapolda Sumut dan Kasdam I/BB di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (9/7).

Penetapan ibukota Provinsi Sumut masuk sebagai daerah kriteria level 4 oleh pemerintah pusat, lanjut Edy, disikapi bijak oleh pihaknya dan Pemko Medan demi mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19 di Kota Medan. Begitu juga soal PPKM Darurat yang disebut akan diberlakukan hingga 20 Juli 2021. “Kita positif thinking saja, untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin tinggi di Sumut,” ucapnya.

Dengan akan diterapkan PPKM Darurat di Kota Medan, maka akan dilakukan penyekatan di lima titik pintu masuk yang menuju ibukota Sumut tersebut. Di samping itu, seluruh perusahaan maupun kantor wajib membatasi work from office (WFO) sebesar 25 persen.

“Sesuai instruksi gubernur, tapi hari Senin konkretnya akan ada Permen (peraturan menteri) terkait PPKM Darurat di Kota Medan. Pembatasan kerja di kantor hanya 25 persen. Akan ada penyekatan mobilitas masyarakat di lima titik masuk ke Kota Medan dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Medan agar mengingatkan masyarakatnya tidak menimbulkan kerumuman di titik-titik tersebut,” terang dia.

Begitupun soal pelaksanaan Salat Idul Adha dan pembagian daging kurban pada 20 Juli mendatang, akan turut diatur selama penerapan PPKM Darurat di Kota Medan. “Nanti malam Idul Adha tidak boleh ada takbir keliling. Salat Idul Adha di rumah masing-masing. Kurban tetap dilaksanakan, tetapi pembagiannya tidak boleh menimbulkan kerumunan, akan diantar oleh kepling, Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” ujar mantan Pangkostrad itu.

Edy juga mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut saat ini tengah mempersiapkan komponen cadangan, guna mengantisipasi lonjakan Covid-19. Baik dari aspek tenaga kesehatan, daya tampung rumah sakit, kebutuhan oksigen dan lainnya, hingga dukungan moril terhadap masyarakat yang terpapar virus Corona. “Dalam rapat tadi, kita masih lakukan pengecekan berapa jumlah dokter yang ada di Sumut. Berapa jumlah tabung (oksigen) yang ada saat ini, lalu berapa rumah sakit yang belum ada menampung pasien covid,” ungkap Edy.

Menurutnya, sesuai instruksi Menteri Kesehatan, rumah sakit mempunyai kewajiban menampung sedikitnya 30 persen pasien terpapar covid. Di Sumut sendiri sebut dia, faktanya baru 60 persen RS yang melakukannya. “Kita baru 60 persen, 40 persen lagi inilah yang mau kita persiapkan (menghadapi lonjakan kasus covid). Kedua, tempat-tempat lain yang ada akan kita siapkan untuk mengantisipasi seperti yang terjadi di Jawa dan Bali,” katanya.

Sebelumnya, usai rapat koordinasi dengan pihak RS di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin pagi, Gubsu menekankan komponen cadangan tersebut sebagai ikhtiar pihaknya untuk mengantisipasi bilamana lonjakan covid terjadi, dan Sumut mesti siap akan hal tersebut. “Kita hanya tak mau rakyat kita semakin banyak terpapar. Makanya kita persiapkan semuanya, nakesnya, peralatannya, dan tempatnya. Sembari itu terus kita lakukan 3T. Saya tak bosan imbau agar rakyat patuhi prokes, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumuman, dan rajin cuci tangan,” katanya.

Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL yang diminta komentarnya terkait PPKM Darurat ini, mengimbau agar masyarakat Kota Medan benar-benar melaksanakannya. Menurutnya, potensi terjadinya ledakan kasus Covid-19 di seluruh daerah kapan saja bisa terjadi. Apalagi di kota-kota besar, termasuk Kota Medan. “Kalau PPKM Darurat di Medan telah menjadi kebijakan pemerintah, maka hal itu haruslah dilaksanakan,” ujarnya.

Karena itu, Wijaya meminta agar masyarakat tetap di rumah jika tidak ada hal yang mendesak untuk keluar rumah. “Jadikan rumah sebagai tempat terbaik saat ini. Hindari keluar rumah, kecuali untuk kebutuhan mendasar seperti bekerja dan belanja kebutuhan primer. Kalau keluar rumah, tetap memakai masker dan patuhi prokes (protokol kesehatan). Jangan lupa juga berdoa agar kiranya Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat pandemi ini,” harapnya.

Terkait Kota Medan yang berstatus zona oranye (risiko sedang) penyebaran Covid-19, menurut Wijaya, zona tersebut masih berpotensi kembali ke merah (risiko tinggi). “Zona oranye potensial ke zona merah. Terkecuali, sudah zona hijauz barulah kita merdeka,” tukasnya.

Sementara itu, berdasarkan data https://infosumut.id/updatecovid-19, Kota Medan masih menjadi daerah penyumbang terbesar kasus Covid-19 di Sumut. Pada Jumat (9/7), tercatat akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 19.189 orang, sembuh 17.023 orang, meninggal 588 orang, dan kasus aktif 1.578 orang.

Setelah Medan, disusul Deli Serdang 6.009 positif, 5.503 sembuh, 193 meninggal, dan 313 kasus aktif. Selanjutnya, Simalungun 1.141 positif, 1.032 sembuh, 40 meninggal, 69 kasus aktif. Kemudian, Karo 1.034 positif, 821 sembuh, 29 meninggal, dan 184 kasus aktif.

Secara keseluruhan, jumlah kasus positif Covid-19 di Sumut kini memcapai 38.036 orang, angka kesembuhan 33.763 orang, meninggal 1.228 orang, dan kasus aktif 3.045 orang. Jumlah tersebut setelah bertambah kasus baru 336 positif, angka 241 sembuh, 5 meninggal, dan 90 kasus aktif.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatan harus melekat dalam setiap aktivitas. “Tidak boleh lengah menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pesannya.

Aris menyebutkan, perkembangan Covid-19 Sumut tetap harus disadari masih berada pada masa pandemi. “Dengan masih adanya ditemukan penderita positif yang baru setiap harinya, maka tetap dibutuhkan kewaspadaan dan konsistensi untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di luar wilayah Jawa dan Bali di sebanyak 15 kabupaten/kota mulai 12 hingga 20 Juli mendatang. Ke-15 kabupaten/kota tersebut berada di 8 provinsi di luar Jawa-Bali yakni, Kota Medan, Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukit Tinggi, Berau, Kota Padang, dan Kota Mataram.

Aturan tersebut telah diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Menurut Airlangga, keputusan tersebut berdasarkan penilaian di level 4 yang persentase pemakaian tempat tidurnya di atas 60 persen dan kasus Covid-19 naik signifikan dengan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen. Aturan tersebut berlaku mulai 12 Juli sampai dengan keputusan berikutnya.

“Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut mengikuti PPKM Darurat yang ada di Jawa-Bali, kegiatan ini akan diatur oleh instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18,” ujar Ketum Partai Golkar ini dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (9/7).

Airlangga merincikan, pertama, kegiatan perkantoran di bisnis non-esensial 100 persen dilakukan dari rumah atau work from home (WFH). Sementara, pegawai kepemerintahan hanya boleh bekerja di kantor 25 persen dan sektor bisnis esensial hanya boleh 50 persen bekerja dari kantor. “Sektor-sektor yang terkait dengan sektor esensial antara lain pasar modal, perbankan, TI, perhotelan non-karantina, dan industri yang esensial,” imbuhnya.

Sedangkan untuk sektor bisnis yang kritikal diperbolehkan 100 persen bekerja dari kantor. Sektor-sektor yang diizinkan diantaranya, sektor energi, kesehatan, keamanan logistik, makanan minuman, industri seperti petrokimia, semen, dan penanganan bencana.

Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan, keputusan ini diharapkan dapat menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia secara menyeluruh. “Kita harapkan bisa menekan (kasus Covid-19) secara pararel, sehingga tidak terjadi efek ping-pong dan serentak, ada tekanan untuk menurunkan angka tingkat nasional,” jelas dia dalam telekonferensi pers, Jumat (9/7).

Dalam hal ini, Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk turun ke lapangan dalam mensosialisasikan kebijakan PPKM Darurat tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan akan ada pemahaman berbeda apabila tidak dijelaskan kepada masyarakat.(prn/ris/jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution menyegel Mal Centre Point yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, Jumat (9/7). Pemko Medan menyegel Mal Centre Point hingga 3 hari ke depan, tepatnya hingga Minggu (11/7). Penyegelan salah satu mal terbesar di Kota Medan itu terpaksa dilakukan, karena pengelola mal dinilai telah merugikan negara, dalam hal ini Pemko Medan hingga puluhan miliar rupiah.

Pantauan Sumut Pos, Bobby hadir ke Mal Centre Point sekitar pukul 15.45 WIB. Bersama Kapolrestabes Kota Medan Kombes Riko Sunarko, perwakilan Kejari Medan, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Bobby langsung bergegas menuju pintu utama mal yang menghadap Jalan Jawa guna memasang stiker penyegelan Satpol PP Kota Medan di pintu Mall tersebut.

Saat menuju pintu depan mal untuk melakukan penyegelan, seorang pengelola mal sempat menghampiri Bobby dan memohon agar mengurungkan niatnya. Percakapan pun sempat terjadi lebih dari 2 menit, namun Bobby tidak lagi bisa menerima alasan tersebut dan tetap menuju pintu utama mal serta menyegelnya. Sementara, pihak pengelola hanya bisa tertunduk lesu ketika melihat pintu masuk utama mal disegel.

Usai dilakukan penyegelan, kepada wartawan Bobby menjelaskan alasan disegel nya mal tersebut, yakni karena pengelola telah menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 10 tahun lamanya. Bobby mengatakan, tunggakan PBB Centre Point telah mencapai Rp56 miliar.

“Sebesar Rp56 miliar PBB yang belum dibayarkan, itu pun karena sudah kita hitung ulang. Awalnya Rp80 miliar, ya biar kita buka saja, jangan kita dibilang kong kalikong atau komunikasi di luar,” ucapnya.

Dikatakan Bobby, dari jumlah awal PBB senilai Rp80 miliar, pihak PT ACK selaku pengelola Mall Centre Point meminta untuk dilakukan penghitungan ulang besaran nilai tunggakan PBB. “Kita hitung ulang. Keluarlah dengan hitungan itu besarnya Rp56 miliar,” ujar Bobby.

Bobby pun kemudian menjelaskan, terakhir pihaknya telah menggelar rapat tanggal 7 Juni 2021 yang turut dihadiri Kepala Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, Kajari Medan, PT KAI, dan direktur PT ACK guna membahas tunggakan PBB tersebut. Dari rapat itu, disepakati bahwa PT ACK wajib membayar Rp56 miliar sebagai tagihan untuk tunggakan PBB Mall Centre Point. “Disepakati pada rapat itu pada 7 Juli PT ACK wajib membayarkan kewajibannya senilai Rp 56 miliar. Namun sampai dengan 7 Juli 2021 belum kita terima (pembayarannya),” jelas Bobby.

Padahal dalam kesepakatan rapat tersebut, Pemko Medan dan pihak terkait memberikan beberapa skema yang ditawarkan kepada PT ACK dalam hal pembayaran. “Namun tidak bisa kita nyatakan deal, karena mereka minta pembayarannya tidak terhitung denda. Mereka belum bayar pajak dari tahun 2010 sampai 2021, hanya 1 tahun mereka bayar pajak, tahun 2017,” katanya.

Diterangkan Bobby, pihaknya telah kembali meminta untuk dilakukan pembayaran, namun pihak Mal tidak menunjukkan itikad baik. “Nah ini kita minta dari tahun ke tahun dibayarkan, namun tidak ada dibayarkan sampai detik ini. Skemanya tidak bisa kita sepakati, karena di luar kebiasaan, jadi tidak bisa kami terima,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Bobby, Pemko Medan menyegel Mal Centre Point untuk tiga hari ke depan. “Kami sekarang memberi kesempatan ini kepada pihak pengelola, PT ACK, kita kasih waktu 3 hari lagi, tapi kita lakukan penyegelan (saat ini), kita lakukan penutupan. Hari Senin akan kita buka lagi. Jadi tidak boleh ada aktivitas sebelum ada kesepakatan,” tegasnya lagi.

Bobby pun menambahkan, Pemko Medan meminta agar pembayaran PBB harus disertai dengan pembayaran denda. Dalam artian, Pemko Medan tidak bersedia menerima pembayaran pokok PBB yang tertunggak. “Jangan hanya pokoknya saja, karena ini dendanya harus dibayar. Kalau tidak kami yang salah selaku Pemerintah Kota Medan,” tambahnya.

Bobby pun memastikan, jika kedepannya pihak PT ACK tidak juga membayar pajak sesuai kesepakatan sampai waktu yang ditentukan, maka Pemko Medan akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. “Kita kasih kesempatan tiga hari. Kalau tidak, ada peraturan perundang-undangan. Kita ikuti itu. Nanti kami kasih tahu lagi kalau misalnya Senin dibuka lagi, ini pembayaran pajak dari PT ACK ke Pemko Medan. Karena dari 7 Juli tadi kita tunggu-tunggu tidak ada juga mereka bayar. Ini ada perundang-undangannya, bagaimana kewenangan kami pemerintah daerah, sejauh mana melaksanakan tindakan lebih lanjut terhadap aset yang sudah terbangun di Kota Medan ini,” ujar Bobby.

Dirincikan Bobby, Centre Point sejatinya bukan hanya menunggak pajak senilai Rp56 Miliar, tetapi juga ada kendala terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Itu hanya pajak (PBB) Rp56 miliar. IMB nya belum ada,” sebut menantu Presiden Joko Widodo tersebut.

Sedangkan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB adalah pembayaran pajak. Artinya, bila Centre Point ingin mengurus IMB nya, maka Centre Point wajib membayar pajaknya yang tertunggak senilai Rp56 Miliar tersebut. “Karena mengurus IMB itu syaratnya bayar PBB nya dulu. Ada syarat IMB yang belum terpenuhi, salah satunya bayar pajak,” jelasnya.

Dijelaskan Bobby kembali, langkah tegas ini diambil bukan untuk menghalang-halangi investasi di Kota Medan, tetapi justru sebagai langkah untuk membuat minat investasi di Kota Medan semakin meningkat. “Ini untuk investasi Kota Medan kedepannya. Saya enggak mau kedepannya investasi di Kota Medan ini hanya picing-picing mata bisa terbangun satu bangunan. Aturannya jelas,” jelasnya.

Selain ingin mendukung kondusifitas iklim investasi di Kots Medan, Bobby menegaskan jika Pemko Medan jiga membuka tangan seluas-luasnya kepada para investor, salah satunya dengan mempermudah sistem perizinan di Kota Medan. “Kami bantu, jadi janganlah izin dimain-mainkan. Karena ini suatu hal yang mutlak, investor dapat keuntungan, kami juga selaku Pemerintah Daerah (harus mendapatkan keuntungan),” pungkasnya.

Masih di Centre Point Mall, kepada Sumut Pos, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Suherman menjelaskan tunggakan PBB mall Centre Point mencapai Rp56 miliar. “Sejak tahun 2010 menunggaknya,” jawab Suherman.

Dijelaskan Suherman, rata-rata setiap tahun, tagihan PBB Mall Centre Point mencapai Rp3 Miliar lebih. “Selain menunggak pembayaran PBB, Mall Centre Point juga tidak punya izin usaha,” pungkasnya.

Pantauan Sumut Pos, usai sholat Jumat, personel Satpol PP dipimpin KasatPol PP Muhammad Sofyan tampak telah berjaga-jaga di depan Mall Centre Point. Tak cuma dari Satpol PP, juga tampak tim gabungan dari TNI/Polri. Sekitar setengah jam sebelum kehadiran Bobby, para personel Satpol PP masuk ke dalam Mall, para pengunjung pun tampak berkeluaran dari Mall tersebut satu persatu. Para pengunjung tak menyangka, bahwa salah satu Mall elit di Kota Medan itu akan disegel. (map)