BOPONG KERENDA: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Remaja Peduli Labuhandeli menggelar protes jalan rusak di Jalan Veteran, Pasar VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, Deliserdang, dengan membopong kerenda, Kamis (27/5).fachril/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Remaja Peduli Labuhandeli menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Veteran, Pasar VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Kamis (27/5) pukul 11.00 WIB. Aksi protes menuntut perbaikan jalan rusak berlangsung secara spontan. Para pemuda memikul keranda mayat ditutupi karton putih menyampaikan aspirasi di badan jalan yang mengakseskan Medan – Belawan.
BOPONG KERENDA: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Remaja Peduli Labuhandeli menggelar protes jalan rusak di Jalan Veteran, Pasar VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, Deliserdang, dengan membopong kerenda, Kamis (27/5).fachril/sumut pos.
Aksi berlangsung tertib. Mereka terus berorasi mencari perhatian pengguna jalan. Sejumlah karton berisikan tulisan protes mereka bentang di sepanjang jalan tersebut.
“Sudah lama jalan ini rusak, tapi sampai saat ini tidak jug diperbaiki Keranda mayat ini sebagai simbol matinya kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas kerusakan jalan ini,” teriak pengunjuk rasa.
Kordinator aksi, Usman mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai wujud kepedulian kepada pengguna jalan, karena jalan tersebut sudah rusak parah. Namun, pemerintah belum juga memperbaiki.”Ini aksi spontan, kami sudah bosan dengan jalan Veteran ini penuh lubang. Bahkan tidak sedikit pengendara yang terjatuh akibat lubang yang sudah membesar,” ucapnya.
Dijelaskannya, jalan tersebut merupakan tanggung jawab provinsi, tetapi sampai saat ini belum ada juga diperbaiki atau dirawat. “Kami menggelar aksi ini, karena kami tidak mau ada keluarga, abang, kakak, saudara kami yang jadi korban akibat jalan rusak ini,” tegas Usman.
Ia berharap Pemerintah Sumatera Utara dapat peduli dengan kondisi jalan tersebut. Kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Ramahyadi segera menyahuti aspirasi mereka, agar jalan yang sudah rusak selama dua tahun ini segera diperbaiki. “Kalau aksi kami tidak didengar. Kami akan terus menggelar aksi sampai adanya perbaikan jalan kami ini,” tegas Usman.
Aksi unjuk rasa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas. Setelah berorasi hampir satu jam, para pengujuk rasa membubarkan diri. (fac/ila)
BERSAMA: Rombongan DPTD PKS Medan foto bersama Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan H.M Syaf Lubis S.E dan pengurus Golkar lainnya, foto bersama. markus/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan melanjutkan agenda Silaturahim Kebangsaannya. Pada silaturahim kali ini, jajaran pimpinan DPTD PKS Kota Medan menyambangi kantor DPD II Partai Golkar Kota Medan di Jalan Jend Gatot Subroto No.173/175, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (25/5) sore. Sebelumnya, DPD II PKS Kota Medan telah melakukan silaturahim kebangsaannya ke DPC Partai Demokrat Kota Medan.
BERSAMA: Rombongan DPTD PKS Medan foto bersama Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan H.M Syaf Lubis S.E dan pengurus Golkar lainnya, foto bersama. markus/sumut pos.
Rombongan DPTD PKS Medan yang dipimpin Sekretaris DPD PKS Kota Medan, Rudiawan Sitorus, M.Pem.I disambut langsung oleh ketua DPD Partai Golkar Medan H.M Syaf Lubis S.E
Saat itu, Rudiawan Sitorus yang akrab disapa URS (Ustadz Rudiawan Sitorus) menyampaikan harapannya agar kedepannya PKS dan Partai Golkar dapat bersama-sama berkolaborasi dalam membangun Kota Medan kearah yang lebih baik.
“Fokus silaturahim kita ini adalah silaturahim kebangsaan, dimana antara PKS dan Golkar ingin berkolaborasi membangun Kota Medan kedepannya kearah yang lebih baik,” ucapnya dalam penyampaian kata sambutan silaturahim kebangsaan tersebut.
Rudiawan juga mengajak DPD Partai Golkar Kota Medan sebagai partai Politik yang mampu memberikan solusi bagi warga Kota Medan ditengah kondisi saat ini. “Di tengah kondisi saat ini, kita ingin bersama-sama menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Medan,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan H.M Syaf Lubis S.E memberikan apresiasi atas kehadiran rombongan DPTD PKS Kota Medan dalam rangka silaturahim kebangsaan.”Kami sangat bangga atas kehadiran teman-teman seperjuangan dari PKS Kota Medan dalam agenda Silaturahim Kebangsaan yang dilaksanakan oleh PKS Kota Medan. Walaupun sudah banyak yang kami kenal, kami lihat pengurusnya ini wajah-wajah baru, semakin muda-muda saya lihat,” katanya.
Syaf Lubis menegaskan agar ke depannya PKS dan Partai Golkar bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan warna perpolitikan, khususnya di Kota Medan.
Silaturahim Kebangsaan ke DPD Partai Golkar Kota Medan itu turut dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Medan Sunardi Ali, Bendahara H. Kamaluddin, Wakil Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Medan M Afri Rizki Lubis dan sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar Kota Medan lainnya.
Di sisi PKS, selain dihadiri Rudiawan Sitorus, rombongan PKS Kota Medan juga turut dihadiri Sekretaris DED PKS Kota Medan Doli Indra Rangkuti, Ketua Bidang Kebijakan Publik sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala, dan sejumlah pengurus PKS Kota Medan lainnya. (map/ila)
SERAHKAN: Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan menyerahkan LHP Pemko Tebingtinggi kepada Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuan.Sopian/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2020, Selasa (25/5) di Kantor BPK Sumut Medan dengan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).
SERAHKAN: Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan menyerahkan LHP Pemko Tebingtinggi kepada Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuan.Sopian/SUMUT POS.
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, dalam sambutannya menyampaikan hasil pemeriksaan BPK dimana dalam hasil pemeriksaan tersebut BPK terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian serius untuk Pemko Tebingtinggi.
“Karena Pemko Tebingtinggi telah langsung merespon dan menindaklanjuti segala permasalahan tersebut, maka BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemko Tebingtinggi Tahun 2020,” ucap Kepala BPK Sumut Eydu.
Menurutnya, atas keberhasilan ini, Kepala BPK Sumut memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah, DPRD dan jajaran Pemko Tebingtinggi. Kepala BPK Sumut juga berharap agar kedepannya prestasi ini dapat lebih tingkatkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tebingtinggi Basyaruddin Nasution menyampaikan bahawa apa yang menjadi catatan BPK kepada Pemko Tebingtinggi dan jajarannya adalah hal yang sangat berguna untuk perbaikan perbaikan kedepannya.
“Kami boleh saja meraih prestasi prestasi yang dilajukan, namun yang terpenting adalah memperbaiki dan membuat semuanya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan peraturan pemerintah,” ujar Basyaruddin.
Usai menerima LHP, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, dalam penyampaian laporan keuangan, kita harus melihat regulasi yang ada dengan tetap mengedepankan bahwa penatausahaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan maupun penataan aset, serta persediaan barang dan cadangan yang ada, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Tidak ada yang boleh terlewat, tidak ada yang boleh terlampaui. Demikian juga dengan pengadaan pengadaan barang dan jasa, semuanya harus diukur kebenarannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Harus ada uji laboratorium yang dilakukan sehingga semuanya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kualitasnya,” bilang Umar Zunaidi.
Menurut Umar, dengan keberhasilan ini, tercatat Pemerintah Kota Tebingtinggi telah 5 kali meraih penghargaan LHP dengan predikat WTP dan 3 penghargaan diterima secara berturut turut atas laporan keuangan hingga tahun 2020 dari BPK Perwakilan Sumut.
Umar Zunaidi Hasibuan bersama Ketua DPRD Basyaruddin Nasution didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Inspektorat Kamlan Mursyid, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian dan para OPD terkait langsung menerima LHP Keuangan Pemko Tebingtinggi yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan. (ian)
PARIPURNA: Ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa pada saat menandatangani berita acara Propemperda bersama dengan Wabup Nisel. Selasa, (25/5).
NISEL, SUMUTPOS.CO – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan menggelar paripurna dalam rangka persetujuan bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Selatan, Jalan Saonigeho KM. 3 Teluk Dalam, Selasa(25/5).
PARIPURNA: Ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa pada saat menandatangani berita acara Propemperda bersama dengan Wabup Nisel. Selasa, (25/5).
Ketua Bapemperda, Samahato Buulolo dalam laporannya menyampaikan, menindaklanjuti surat Bupati Nias Selatan nomor: 188.34/6041/HK/2021 tanggal, 06 Mei, perihal penyampaian PROPEMPERDA Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, selanjutnya, pada hari Selasa, (6/5), pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Nisel telah melaksanakan rapat kerja dengan Pemkab dalam rangka pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.
Adapun hasil kesepakatan pada saat itu, yakni tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (Ranperda baru), Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Ranperda perubahan).
Kemudian, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Ranperda baru), Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Ranperda), Desa Wisata dan Desa Adat (Ranperda baru), Perubahan pembebasan Pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan (Ranperda baru) dan Pengelolaan pokok-pokok Keuangan Daerah.
Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, mengatakan penetapan PROPEMPERDA Tahun 2021 ini, untuk mewujudkan sistem Hukum yang mantap dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.(mag-11)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan melepas 34 Kafilah untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) XVII tahun 2021 tingkat Sumut di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (27/5).
Dalam sambutannya, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc berharap para peserta dapat mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten asahan untuk menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan pesan kepada Kafilah agar peserta selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Kepada pelatih dan official, Bupati berpesan agar bersungguh sungguh menjaga dan melatih peserta dan menjadi yang terbaik.
Bupati Asahan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh Kafilah Kabupaten Asahan yang akan berpartisifasi, dan diharapkan dapat mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat Sumatera Utara bahkan tingkat Nasional.
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setdakab Asahan, H. Ali Mughofar menyampaikan, bahwa Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XVII Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara akan berlangsung selama 7 hari sejak tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2021 di Kampus BPSDM, Medan. (mag-9)
Ali Mughofar juga menjelaskan, jumlah Kafilah Kabupaten Asahan pada pelaksanaan STQH XVII tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebanyak 34 orang yang terdiri dari pimpinan kafilah, pelatih, official, tenaga kesehatan dan peserta. (mag-9)
VAKSIN: Seorang lansia disuntik vaksin Sinovac yang digelar di Gedung Asber Nasution, Tebingtinggi, Kamis (27/5).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.000 orang lansia (lanjut usia) mengikuti suntikan vaksin Covid Sinovac yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi di Gedung Asber Nasution, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi. Pelaksanaan vaksin lansia tersebut diawasi oleh Satgas Covid-19, agar pelaksananaannya sesuai dengan protokol kesehatan, Kamis (27/5).
VAKSIN: Seorang lansia disuntik vaksin Sinovac yang digelar di Gedung Asber Nasution, Tebingtinggi, Kamis (27/5).
Tampak hadir Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso, OPD, Camat se Kota Tebingtinggi. Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi bagi Lansia merupakan program Pemerintah Pusat dan program lansia itu diutamakan karena para lansia rentan terserang virus corona dikarenakan faktor usia dan kondisi fisik.
“Kota Tebingtinggi membutuhkan sekitar 120.000 vaksin dari total jumlah penduduk Kota Tebingtinggi yang berjumlah sekitar 172.000 dan hingga saat ini target kita baru 9.400 vaksin oleh karena itu telah mengajukan surat kepada Pemerintah Pusat untuk meminta 50.000 vaksin lagi guna mencapai target 50 persen,” papar Umar Zunaidi.
Menurut Umar, vaksinasi hingga akhir Juni 2021 termasuk tenaga pengajar atay guru dan total dari 2.600 guru yang telah divaksin sebanyak 1.600 orang. “Dengan catatan jika Pemerintah pusat telah mengijinkan pembelajaran tatap muka kita telah siap dengan tenaga pengajar yang telah di vaksin,” jelasnya.
Umar Zunaidi menyatakan, hingga saat ini orang yang telah divaksin tidak ada ditemukan permasalahan yang menonjol atau kontradiksi akibat vaksin. Pemko Tebingtinggi mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak takut divaksin serta jangan percaya terhadap oknum oknum yang mengatakan vaksin itu bayar karena diberikan secara gratis.
Sedangkan Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso mengatakan, saat ini Pemko Tebingtinggi sedang melaksanakan vaksinasi massal bagi lansia dan diharapkan program tersebut sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Kapolri dan Kapolda.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi untuk tidak takut di vaksin dan saya katakan bahwa vaksin tersebut gratis dan tidak di pungut biaya apapun sehingga apabila ada oknum oknum tertentu yang mengutip biaya maka segera laporkan kepada kami,” jelasnya.
Menurut AKBP Agus Sugiyarso bahws Saat ini Polres Tebingtinggi bekerja sama dengan steakholder lainnya gencar melakukan operasi yustisi bagi masyarakat terutama bagi pengunjung cafe dan pemilik cafe yang tidak menerapkan prokes 5 M. “Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tebingtinggi untuk selalu menerapkan prokes guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” paparnya. (ian/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penggabungan atau merger BRIsyariah menjadi BSI berpengaruh besar terhadap aset tiga bank pelat merah mulai kuartal I 2021. Namun demikian, meskipun aset BRIsyariah sudah tidak dikonsolidasikan ke BRI pasca merger tiga bank syariah milik Himbara, BRI masih mampu mencatatkan pertumbuhan Aset selama tiga bulan pertama tahun ini.
Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa ditengah periode krusial yang penuh tantangan akibat pandemi, BRI terus fokus menjaga pencadangan dan konsisten menciptakan kinerja yang sustain. “Sampai Maret 2021 BRI mampu mencatatkan Laba Rp6,86 triliun. Aset pun masih tumbuh positif 3,38 persen yoy dengan total Aset BRI mencapai Rp1.411,05 triliun. Ini naik dibandingkan kuartal I tahun lalu di mana Aset BRI Rp1.358,98 triliun,” ujar Aestika.
Artinya meskipun Aset BRIsyariah sebesar Rp.57,9 triliun (per Desember 2020) sudah tidak dikonsolidasikan ke BRI pasca merger tiga bank syariah milik Himbara, namun BRI masih mampu mencetak pertumbuhan Aset positif selama kuartal 1 tahun ini.
Selain itu, BRI juga berhasil menjaga Aset tetap bertumbuh positif hingga Maret 2021 kendati Perseroan mengalihkan seluruh portofolio dan layanan perbankan diwilayah Aceh kepada BRIsyariah (yang saat ini telah bergabung menjadi BSI) karena penerapan qanun di wilayah tersebut. Dalam qanun tersebut, lembaga keuangan di Aceh harus dikonversikan menjadi syariah atau mengoperasionalkan unit syariahnya. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI untuk tunduk dan menjalankan ketentuan Peraturan Daerah qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Penciptaan Value untuk Pertumbuhan yang Sustain
Menurut Aestika, pada kondisi ekonomi yang menantang dan upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, persaingan bukan soal balapan dari sisi aset, pertumbuhan profit atau faktor-faktor keuangan lainnya, tetapi yang terpenting bagaimana BRI meng-create value kepada stakeholder. “Di tengah kondisi yang masih menantang akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir, BRI fokus menjaga konsistensi sustainability kinerja dan menciptakan economic value dan social value untuk seluruh pemangku kepentingan”, ujar Aestika.
“Kita bukan berkompetisi. Menjadi konservatif pada saat ini adalah pilihan bijak. Bankir harus berfikir jauh, berfikir sustainability. Bagi kami, meng-create value itu jauh lebih penting, memberikan manfaat untuk stakeholder, untuk masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Penerapan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan telah membuat kinerja BRI tumbuh sustain. Ini sudah dibuktikan BRI yang sukses menghadirkan layanan keuangan terbaik bagi nasabah kecil dan hingga pelosok daerah, serta di sisi lain terjaga profitabilitasnya.
Di saat bersamaan, penerapan nilai-nilai ini berdampak pada bergeraknya perekonomian masyarakat, sehingga berujung pada meningkatnya kesejahteraan, termasuk pelaku UMKM untuk jangka panjang. “Kami akan terus mengambil peran jadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional dan menjadi mitra utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus untuk mendorong permintaan kredit. Pada situasi saat ini, BRI terus fokus untuk menyelamatkan UMKM, mendukung kebangkitan UMKM nasional agar bertumbuh dan berdaya saing,” ujar Aestika.
Pertumbuhan positif Aset BRI pada kuartal I 2021 juga telah mendorong perolehan laba Perseroan selama tiga bulan tahun ini. Selain ditopang penyaluran kredit sebesar Rp914,19 triliun, dengan pertumbuhan kredit segmen mikro sebesar 12,43 persen yoy atau sebesar Rp360 triliun. Dari sisi liabilities, BRI juga berhasil mencetak dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp 1.049,32 triliun atau tumbuh 1,97 persen yoy.
BRI secara kontinu akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik guna meraih keberlanjutan kinerja. Keberlanjutan kinerja BRI tersebut tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang terkendali dilevel 3,16 persen pada akhir Maret 2021. Selain itu, BRI juga menyiapkan pencadangan (NPL Coverage) di kisaran 250,60 persen. Dari aspek rasio LDR dan CAR yang berada pada angka ideal. LDR BRI pada akhir Maret 2021 sebesar 87,12 persen sementara CAR sebesar 19,74 persen atau meningkat 18,56 persen yoy.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan 8 kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak sesuai ketentuan. Atas temuan itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta Gubsu Edy Rahmayadi menjelaskan persoalan tersebut kepada publik.
“Dalam temuan tersebut ada delapan kegiatan yang menelan anggaran Rp70 miliar. Tentu itu bukan uang sedikit,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mangapul Purba dalam keterangannya, kemarin (27/5/2021).
Secara tegas Mangapul juga meminta Gubsu Edy bertanggung jawab atas hal itu. “Kita minta Pemprov menjelaskan kepada publik termasuk penyelenggara pemeriksa keuangan soal pertanggungjawaban yang selayaknya diberikan,” katanya.
Kemudian Mangapul, mendesak Gubsu agar menyelesaikan beberapa program dalam penanganan Covid-19 yang juga masuk temuan BPK tersebut, agar WTP yang diterima Pemprov Sumut tidak sia-sia. “Pemprov harus menyelesaikan progam yang belum diselesaikan, sehingga WTP yang diterima bukan sebatas penilaian pemeriksaan keuangan belaka,” ucapnya.
Mangapul mengingatkan, persoalan pandemi virus Corona ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun, urusan penanganan dan pencegahan menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut. “Pemerintah sendiri harus mempertanggungjawabkan anggaran yang untuk masyarakat,” jelasnya.
Seperti diketahui BPK menemukan delapan kegiatan penanganan pandemi virus Corona di Sumut yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini terkait belanja tidak terduga yang dilakukan Pemprov Sumut pada delapan kegiatan itu.
“Belanja tidak terduga atas delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tidak sesuai ketentuan,” kata Kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Sumut, Mulya Widyopati, melalui keterangan tertulis.
Mulya memaparkan, kegiatan tidak sesuai ketentuan itu antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan. Selain itu, ada belanja bantuan pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan.
“Antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan, dan ketidakwajaran keuntungan, serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya. (adz)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melaksanakan Salat Gerhana Bulan di kediaman pribadinya, Jalan Pantai Bunga, Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Rabu (26/5) malam. Bertindak sebagai imam dan khatib, Ustaz H Alfan Arbudi SPdi.
Dalam khutbahnya, Ustaz Alfan menyampaikan, saat terjadi gerhana matahari atau bulan, ada beberapa amalan yang disunahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, antara lain memperbanyak doa kepada Allah SWT, memperbanyak takbir, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah SWT.
“Karena saat terjadi gerhana (matahari/bulan) itu, merupakan waktu yang mustajabah di sisi Allah SWT untuk kita bermunajat kepada Allah SWT,” ujar Ustaz H Alfan Arbudi SPdi dalam khutbahnya.
Kemudian, kata Alfan, Nabi juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan Salat Gerhana dan memperbanyak munajat kepada Allah SWT. Serta memperbanyak sedekah, apalagi saat ini masih bulan Syawal yang dianjurkan memperbanyak amal ibadah, termasuk puasa sunnah enam hari.
Seluruh jemaah tampak khusuk dalam melaksanakan Salat Gerhana hingga selesai, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diakhiri dengan doa bersama, agar pandemi Covid-19 segera berlalu, dan kondisi masyarakat Sumut segera pulih seperti semula.
Diketahui, gerhana bulan total tahun ini sangat spesial dan disebut sebagai Bulan Merah Super atau Super Blood Moon. Hal tersebut dikarenakan bulan tampak merah dan lebih besar dari biasanya. Merahnya bulan tersebut terjadi akibat pembiasan cahaya matahari oleh lapisan atmosfer bumi.
Hadir di antaranya para kerabat dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Antara lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.(prn)
RAKOR: Bupati Corry S Sebayang dan Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting membuka rakor.
bersama lurah dan kepling se-Kecamatan Kabanjahe.Ruang Rapat Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Senin (24/5).
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang didampingi Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting menghadiri rapat koordinasi pemerintahan dengan para lurah dan kepala lingkungan penanganan se-Kecamatan Kabanjahe, dalam rangka upaya penataan kebersihan lingkungan yang dilaskanakn di Aula Kantor Camat Kabanjahe, Selasa (25/5).
RAKOR: Bupati Corry S Sebayang dan Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting membuka rakor.
bersama lurah dan kepling se-Kecamatan Kabanjahe.Ruang Rapat Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Senin (24/5).
Dihadapan para Lurah dan Kepling, Bupati Karo mengajak semuanya untuk bersatu membangun Kabupaten Karo, serta ikut mendukung program pemerintah terutama untuk memperhatikan kebersihan, keindahan serta penataan lingkungan di Kabanjahe.
“Sebagai pemimpin di kelurahan dan di lingkungan masing-masing, kita harus konsekuen terhadap segala tanggungjawab yang diberikan kepada kita Salah satunya yaitu dengan memperhatikan kebersihan serta keindahan lingkungan masing-masing. Karena kita semua merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Karo,”ungkap Bupati Karo.
“Lurah dan Kepling juga harus menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dalam memperhatikan kebersihan dan keindahan di lingkungannya,” tambahnya. Selain itu, Bupati Karo juga menghimbau kepada para Kepling, Lurah serta para Camat untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menjalankan semua program yang ada, terlebih demi kepetingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting juga berharap adanya keterbukaan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi dan haruslah fokus terhadap masalah kebersihan yang ada di lingkungan, khususnya Kecamatan Kabanjahe.
Seluruh Kepling diharapkan dapat menjadi contoh yang baik serta ujung tombak untuk sama-sama mewujudkan Karo maju untuk Indonesia maju. “Bapak/Ibu kepling merupakan ujung tombak dilapangan yang tau segala permasalah dilingkungan masing-masing,”ungkap Wakil Bupati Karo.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan/hand sanitizer, mengukur suhu badan(deo)
