MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konferensi Daerah (Konferda) Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) 2021 akan dilaksanakan pada 29-31 Juli 2021. Sesuai tahapan pelaksanaan Konferensi PWI Sumut Tahun 2021, panitia telah mengirimkan Daftar Peserta Sementara Anggota Biasa (DPS-AB) kepada pimpinan media dan ketua PWI Kabupaten/Kota, Kamis (1/7).

“Kami mengirimkan DPS-AB agar pimpinan media maupun ketua PWI perwakilan bisa melihat apakah ada wartawannya yang belum tercantum dalam daftar tersebut,” ujar Ketua Panitia Pelaksana (OC) Khairul Muslim, didampingi Sekretaris OC Rizal R Surya dan Ketua SC Nurhalim Tanjung dalam keterangan Pers nya, di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro, Jumat (2/7).

Menurut Khairul, mana tahu panitia luput memasukkan nama wartawan Anggota Biasa PWI dari media bersangkutan di DPS-AB, maka pihak media bisa menginformasikan kepada panitia. Demikian pula dengan ketua-ketua PWI perwakilan.

Selain itu, lanjut Khairul, DPS-AB ini juga memberi kesempatan kepada pemilik Kartu Anggota Biasa yang mati saat pelaksanaan pada 29 Juli 2021 untuk segera memproses perpanjangan kartunya. “Segeralah proses perpanjangan kartu, sebab jika kartu mati pada pelaksanaan konferensi tidak akan memiliki hak suara pada saat konferensi,” imbaunya.

Dia menambahkan, pada 7 Juli mendatang, panitia akan mengirimkan DPS-AB tersebut kepada PWI Pusat. PWI Pusat kemudian yang akan menetapkan DPS-AB menjadi Daftar Peserta Tetap Anggota Biasa (DPT-AB). “Yang masuk dalam DPT-AB yang akan memiliki hak suara,” imbuhnya.

Sementara itu, Rizal R Surya menambahkan, pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua PWI Sumut masa bakti 2020-2025 dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumut masa bakti 2020-2025 akan dibuka pada 9 Juli hingga 16 Juli 2021 di Gedung PWI Sumut.

Untuk menjadi Calon Ketua PWI Sumut harus memenuhi syarat, yakni menjadi Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya tiga tahun. Pernah menjadi Pengurus PWI Pusat, atau Pengurus PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/ Kota.

Kemudian, memiliki sertifikat dan Kartu Utama dari Dewan Pers. Surat Keterangan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Surat Keterangan tidak sedang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum pers baik di tingkat nasional dan daerah. Serta Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK.

Sedangkan, persyaratan menjadi Ketua DK PWI yakni, menjadi Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya tiga tahun. Pernah menjadi pengurus PWI Pusat atau PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/ Kota. Berusia minimal 40 tahun. Memiliki sertifikat, Kartu Utama dari Dewan Pers dan Surat Keterangan tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Selanjutnya, Surat Keterangan tidak sedang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum pers di tingkat nasional dan daerah. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK.

Seperti diketahui, Konferensi PWI Sumut 2021 akan dilaksanakan pada 29 dan 31 Juli 2021. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan konferensi di masa pandemi Covid-19, maka konferensi akan dilakukan secara daring (online) melalui Zoom Meeting dan tatap muka langsung.

Pada Kamis (29/7) pembukaan konferensi, dilanjutkan konferensi Tahap I pengesahan jadwal dan tata tertib. Lalu, Tahap II laporan pertanggung jawaban pengurus PWI Sumut masa bakti 2015-2020, konferensi dilakukan secara daring (online) melalui Zoom Meeting).

Sedangkan Tahap III Pemilihan langsung Ketua PWI Sumut masa bakti 2020-2025 dan Ketua DK PWI Sumut masa bakti 2020-2025 dilakukan secara langsung (tatap muka). (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menertibkan sejumlah cafe maupun restoran yang kedapatan melanggar protokol kesehatan (prokes) dan jam operasional yang tertuang dalam SE Wali Kota tentang perpanjangan sekaligus pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di Kota Medan. Kamis (1/7) malam, giliran sejumlah cafe di kawasan Jalan HM Joni Kota Medan yang menjadi lokasi penertiban Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan yang bergabung dengan tim dari Kepolisian maupun TNI.

“Saat kita ke kawasan Jalan HM Joni, cukup banyak yang melanggar, mulai dari jam opersional yang masih beroperasi di atas jam 8 malam sampai kepada penerapan prokesnya,” ucap Sekretaris SatPol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (2/7).

Dikatakan Rakhmat, sejumlah pegunjung cafe tampak masih melakukan makan dan minum ditempat saat tim datang. “Terpaksa kita bubarkan, mereka jelas sudah melanggar Surat Edaran Wali Kota Medan no 440/5352,” ujarnya.

Adapun salah satu cafe yang pengunjungnya dibubarkan, lanjut Rakhmat, di antaranya cafe Vidha Coffee House. Sebab ketika petugas mendatangi cafe tersebut, ternyata di dalam cafe masih terdapat banyak pengunjung yang masih makan dan minum di tempat. “Saat itu kita langsung meminta para pengunjung untuk membubarkan diri. Tidak hanya itu saja, kita juga menegur pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker,” katanya.

Sedangkan kepada pemiliki cafe, petugas memberikan teguran keras agar tidak lagi memberlakukan layanan makan dan minum di tempat diatas pukul 20.00 WIB. “Pemilik cafe juga kita minta untuk menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Itu sebagai bukti, ke depannya apabila masih tetap melanggar, maka petugas akan melakukan penyegelan,” jelasnya.

Tidak hanya di Jalan HM Joni saja, petugas juga mendapati cafe yang masih ramai pengunjung, tepatnya di Cafe Mangat Kupi, Jalan Air Bersih.

“Padahal saat itu sudah hampir jam 11 malam, sangat jauh dari jam yang ditetapkan. Di tempat ini petugas juga memberlakukan hal yang sama, kita minta para pengunjung yang masih makan dan minum ditempat untuk membubarkan diri serta menegur pengelola cafe,” terangnya.

Rakhmat juga menuturkan, pelanggaran ini sebenarnya terjadi secara merata di seluruh Kecamatan di Kota Medan. Artinya, pelanggaran yang terjadi tidak hanya di sejumlah kecamatan, melainkan terjadi di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST memasang spanduk penolakan terhadap rencana pembangunan SPBU Shell di Jalan Wahidin, Kecamatan Medan Area.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jumat (2/7), spanduk penolakan berukuran 1×3 meter itu dipasang persis di depan lokasi yang rencananya akan dibangun SPBU Shell. “Saya DEDY AKSYARI NASUTION, ST Anggota DPRD Kota Medan Komisi IV Fraksi GERINDRA MENOLAK pembangunan SPBU SHELL di lokasi ini,” tertulis dalam spanduk itu.

Ditanya mengenai keberadaan spanduk tersebut, Dedy Aksyari membenarkan jika spanduk tersebut memang berasal darinya. Ia bahkan mengaku sengaja mengirimkan spanduk tersebut.

Menurut Dedy, ada keanehan dalam penerbitan IMB (Izin Mendirikan bangunan Bangunan) untuk pembangunan SPBU Shell. Sebab, tetangga yang bersebelahan langsung dengan lokasi pembangunan tidak mengetahui pembangunan SPBU sebelumnya. “Mereka tidak dimintai izin. Padahal itu merupakan syarat dalam mengajukan permohonan IMB,” ucap Dedy, Jumat (2/7).

Untuk itu, Ketua Pansus RTRW DPRD Medan meminta untuk meninjau ulang pengeluaran izin yang ada. “Makanya ini harus ditinjau ulang sebenarnya, harus jelas titik terangnya. Apa alasan Dinas Perizinan untuk mengeluarkan izin pembangunannya,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga membantah jika Komisi IV DPRD Medan pernah mengeluarkan rekomendasi untuk dikeluarkannya IMB atas bangunan tersebut. “Kalau gak salah yang saya tahu hanya surat persetujuan saja, itupun saat itu kami anggota Komisi IV banyak yang gak hadir, termasuk saya. Kalau saya pribadi, saya sepakat dengan Ketua DPRD (Hasyim), itu gak boleh dikeluarkan izinnya,” tegasnya.

Dedy juga mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui apakah lokasi tersebut merupakan lokasi usaha atau tidak, berdasarkan rencana detail tata ruang (RDTR). “Kita harus cek dulu Jalan Wahidin itu zona apa, apakah zona pemukiman atau bukan. Makanya harus dicek lagi,” tutupnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan SPBU Shell di Jalan Wahidin mendapatkan penolakan dari warga yang ada disekitarnya.

Pemko Medan bahkan sudah melakukan mediasi antara warga yang menolak dengan pihak managemen Shell. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut dipimpin Ketua Ahmad Fauzan Daulay menyambangi Kantor PW Alwashliyah Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (2/7/2021). Menurut Ahmad Fauzan, DPW PAN Sumatera Utara yang baru sekitar tiga bulan dipimpinnya, telah mengagendakan kegiatan menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas Islam di Sumatera Utara, termasuk Alwashliyah.

“Silaturahmi dengan Al-Washliyah kami anggap sangat penting, dalam upaya meminta saran dan masukan, sehingga DPW PAN Sumut ke depan bisa menjalankan program-program yang sejalan dengan ekspektasi umat,” kata Fauzan.

Pada kesempatan itu Fauzan menjelaskan, PAN merupakan partai nasionalis-religius dan di dalam jajaran kepengurusan terdapat representasi dari berbagai latar belakang ormas dan bukan hanya berasal dari Muhammadiyah seperti dipersepsikan selama ini. “Buktinya, di struktur kepengurusan DPW PAN Sumatera Utara dan daerah terdapat sekitar 30 hingga 40 persen yang berasal dari kader dan simpatisan Al-Washliyah,” ungkap Fauzan yang juga anggota DPRD Sumut dapil Tapsel, Sidimpuan, Madina, Paluta dan Palas ini.

Fauzan menambahkan, keberadaan Al-Washliyah sebagai ormas Islam yang lahir dan besar dari Sumatera Utara, sangat penting dan strategis. “Makanya, kunjungan silaturahim kami pun diawali di Al-Washliyah. Ini audiensi pertama kami,” ungkapnya.

Sebelumnya Fauzan menyatakan sangat gembira dan berterimakasih dengan sambutan hangat jajaran pengurus PW Al-Washliyah Sumut. “Kami melalui Fraksi PAN di DPRD Sumut siap bersinergi dengan PW Al-Washliyah dalam memperjuangkan kepentingan umat,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua PW Alwashliyah Sumut Dr Dedi Iskandar Batubara menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi DPW PAN Sumut. “Saya ucapkan selamat kepada Ahmad Fauzan dan jajaran pengurus DPW PAN Sumut, semoga sukses dalam mengemban amanah,” harapnya.

Dedi juga mengharapkan kiranya di bawah kepemimpinan Ahmad Fauzan, PAN Sumut bisa semakin maju sesuai harapan umat dan mampu meningkat raihan kursi di DPRD Sumatera Utara. Dedi menyatakan sependapat dengan Fauzan, sangat penting dan dibutuhkan kerja sama antara partai dengan ormas-ormas Islam dan juga dengan kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat.

“Dalam hal ini, PW Alwashliyah juga mengucapkan terima kasih atas dukungan diberikan DPW PAN terhadap usulan penganugerahan pahlawan nasional kepada pendiri Al-Washliyah Tuan Syekh HM Arsyad Thalib Lubis,” ujarnya. 

Pada bahagian lain Dedi juga mengapresiasi kinerja legislator PAN di DPRD Sumut, termasuk di Senayan, yang selama ini cukup mampu dalam mengemban dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam kunjungan audiensi tersebut, Ahmad Fauzan didampingi Sekretaris Hendra Cipta, dan pengurus lainnya M Gandhi Faisal Siregar, Rudi Alfahri Rangkuti, Agus Salim Ujung, Suartono Wea, Zuraida Ghina, Anggie Namora Nasution, Dini Hikmayani, M Sabil Tamba, dan Welly Susanto.

Sementara pengurus PW Al-Washliyah hadir sekretaris Alim Nur Nasution, Bendahara Aldul Hafiz Harahap, serta pengurus lainnya Darwin Marpaung, Dedi Iskandar SE, Akmal Samosir, Anshoruddin, Rusli Damanik dan pengurus Muslimat Alwashliyah. (adz)