MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa waktu lalu, warga berunjukrasa menolak pembangunan pertambangan seng milik PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kantor Bupati dan DPRD Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan tersebut dinilai merusak lingkungan dan mengakibatkan degradasi hutan.

Namun faktanya tak seperti itu. Hal ini diungkapkan Achmad Zulkarnain, Humas PT Bumi Resources Minerals (BRM) dalam diskusi bersama jurnalis di Medan yang bertemakan Ekonomi dan Politik Pertambangan, Selasa (25//5/2021). Dia menyebutkan, degradasi lingkungan umumnya akan meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi. Namun setelah mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi lebih lanjut akan mampu memperbaiki kondisi lingkungan.

“Banyak hal yang salah diartikan, karena itu lah diskusi ini untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang menolak pertambangan. Kami sebut mereka anti tambang. Kehadiran investor dalam pembangunan suatu daerah sangat penting. Baik investasi di bidang industri pertambangan maupun investasi sektor lain. Karena kehadiran investor akan mendorong percepatan pembangunan,” ujar Achmad Zulkarnain pada wartawan.

PT DPM merupakan salahsatu unit perusahaan Bumi Resouchr Mineral milik Bakrie Group, berlokasi di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Perusahaan ini ditargetkan berproduksi akhir tahun 2022 mendatang.

“Saat ini sedang tahap konstruksi. Kita juga melakukan penghijauan di sekitar areal tambang. Namun belum dimulai, sudah berdemo ke Bupati dan DPRD menolak pembangunan pertambangan,”sebut pria yang akrab disapa Izul ini seraya meyakini yang menolak bukan warga sekitar, melainkan aktivis.

“Tak ada masyarakat menolak, tapi aktivis-aktivis. Kenapa saya percaya tak ada masyarakat menolak, hal itu karena sebelum memulai proyek ini sudah terlebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan tambang. Termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah terkait. Dengan beroperasinya pertambangan ini, akan berdampak positif bagi perekonomian warga. Salah satunya terbuka lapangan kerja, dan tentunya akan merekrut tenaga kerja dari warga sekitar,” ungkap Achmad.

Selain itu, lanjutnya, dana corporate social responsibility (CSR) akan diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat untuk kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sosial lainnya. “Selayaknya masyarakat cerdas, hadirnya investor akan mendorong percepatan pembangunan. Apalagi APBD Kabupaten Dairi kecil, hanya Rp 1,2 triliun dan dibagi-bagi untuk gaji, pembangunan infrastruktur dan lainnya,” kata Achmad.

Dia menyebutkan, akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kerap ‘ditunggangi’ oknum-oknum untuk menolak kehadiran investor. “Citra pertambangan sudah terlanjur dirusak dengan isu perusakan lingkungan hidup, pelanggaran hak azasi manusia dan lain sebagainya. Dibilang akan terjadi gempa di sekitar pertambangan akibat ledakan. Saya tegaskan, tak mungkin tambang mengakibatkan gempa. Indonesia ini memang rawan gempa. Dinamit (bahan peledak) yang digunakan pertambangan bukan seperti di film-film koboy. Daya ledaknya tidak tinggi, masih low,”ungkapnya.

Dipenghujung diskusi, Achmad berharap melalui edukasi dan sosialisasi yang mereka lakukan, masyarakat akan semakin paham pentingnya kehadiran investor untuk kemajuan daerah. Sehingga tidak mudah terprovokasi dari sebagian kalangan yang menolak kehadiran PT DPM untuk mengelola kekayaan alam di Kabupaten Dairi. (Ila)

AGARA, SUMUTPOS.CO – Masalah krisis sumber air baku yang dialami PDAM Tirta Agara harus diperjelas penyebabnya, sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat dan berujung pada pencemaran nama baik PLTM Lawe Sikap, Aceh Tenggara (Agara).

Humas PLTM Lawe Sikap, Dermawan, meminta agar pihak  Direktur PDAM Tirta Agara tidak asal bunyi, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat Aceh Tenggara. Karena menurut Dermawan, pihaknya telah melakukan cek dan ricek untuk membuktikan apakah air tidak mengalir di salah satu intec PDAM.

“Saya sudah terjun langsung ke intec dan melihat air mengalir bahkan merendam pipa. Jadi marilah sama-sama kita koreksi diri. Jangan main asal beri statment yang bisa merugikan PLTM Lawe Sikap,” kata Dermawan.

Lantas, lanjut Dermawan, apakah ini sebagai bukti bahwa Bupati Aceh Tenggara telah salah dalam menempatkan direktur yang baru? Atau sebaliknya, direktur yang baru tersebut salah kaprah dalam menempatkan karyawannya untuk memberikan yang terbaik malah menjadi tidak baik.

Selain itu, kata Dermawan, perlu juga dikaji, kedudukan PDAM itu dari segala aspek yang ada, baik menyangkut legalitas, kapasitas dan kualitas agar bisa terjaga kredibilitas dalam penempatan orientasinya pada konsumen , serta jelas dalam peraturan yang ada.

“Hal itu kiranya dapat dikaji sebagai antisipasi demi kemajuan PDAM itu sendiri agar jangan merugi di belakang hari. Artinya, yang paling diutamakan adalah, bagaimana kualitas air PDAM tersebut? Dan bagaimana sebenarnya hak para konsumen menyangkut dengan peraturan yang ada? Sebab kesehatan  adalah yang paling utama. Jika air kita tidak sehat, tentu jiwa raga pun akan lemah,” ujar Dermawan.

Selain kualitas air, legalitas itu pun sangat perlu, agar PDAM Agara bisa mendapat hak dalam proses  kejelasan status sesuai peraturan yang ada dari berbagai pihak.  Termasuk hak mendapatkan bantuan dana dari pihak lain nantinya.

Menurut dia, sudah tidak zamannya lagi saling salah menyalahkan. Apalagi bisa menimbulkan kisruh dan keresahan di masyarakat. “Ini saatnya membangun negeri dengan menciptakan berbagai solusi demi kepentingan rakyat dan konsumen yang ada pada tubuh PDAM itu sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, Dermawan juga mengamini pada hari Senin (24/5), pihak PLTM telah dikunjungi beberapa anggota dewan. Turut hadir juga Direktur PDAM Tirta Agara, Edi Sabara. Mereka mendesak agar air bisa mengalir pada pelanggan dan meminta agar bendungan PLTM dibuka demi kepentingan rakyat.

“Saat itu kami tidak mau terjadi argumentasi, apalagi hitung-menghitung masalah debit air. Karena itu bukanlah sebuah solusi. Jika dijawab terlalu dalam, niscaya akan terjadi perdebatan. Bagi pihak PLTM Lawe Sikap, pimpinan selalu arahkan bawahan agar bekerja secara propesional, berpikir secara rasional sedikit bicara tapi banyak memberi fakta,” lanjutnya.

Usai pertemuan itu, lanjut Darmawan kembali, pimpinan PLTM Lawe Sikap langsung perintahkan pegawainya untuk naik ke lokasi intec satu PDAM kembali. “Ternyata benar, bukan masalah air yang tidak ada. Terbukti air mengalir, bahkan air yang mengalir menutupi pipa yang ada dalam intec satu tersebut. Pertayaannya, kendati air mengalir, kenapa air tersebut tidak terdistribusi kepada pelanggan? Inikan aneh bin ajaib. Jika itupun kita jelaskan, pasti lagi-lagi dijawab debit air tidak cukup padahal dipredeksi sudah  melebihi dari cukup,” jelas Dermawan.

Lebih lanjut diungkapkan Dermawan, saat pengerjaan di lokasi intec satu selesai dikerjakan oleh tim, lagi-lagi Daiman, salah satu warga setempat, langsung membongkar batu-batu yang sudah tersusun. “Dia merusak apa yang sudah dibuat oleh tim. Padahal dia adalah saudara kandung dari karyawan PDAM itu sendiri,”  jelasnya lagi.

Karena itu, Dermawan sangat berharap agar pihak PDAM bisa bekerja secara profesional, jangan terus membawa atas nama rakyat yang seolah-olah PLTM Lawe Sikap ingin ditumbalkan kepada rakyat.

“Tindakan PDAM ini sudah lama kami toleransi. Bahkan sudah berkali-kali kami memaparkan solusi. Namun niat baik PLTM malah berbalik arah, bahkan terjadi indikasi penzaliman yang mengarah pada pencemaran nama baik. Apakah PDAM merasa takut tersaingi? Kita juga tidak tahu, ” ujar Dermawan.

Karena itu, Dermawan mewakili PLTM Lawe Sikap menyarankan agar PDAM segera mengurus perizinan ke Kementerian PUPR untuk pemasangan sambungan
pipa air yang akan melintasi aliran Sungai Lawe Sikap, ke outlet 2 pipa HDPE saluran air baku yang
telah disiapkan oleh PLTM Lawe Sikap, sesuai dengan desain awal IPA. Mengingat alur sungai dan area di dalam Garis Sepada Sungai adalah milik Negara Republik Indonesia melalui Kementrian PUPR, maka diperlukan rekomendasi teknis dan ijin dari Kementrian PUPR. 

Dia juga menyarankan agar PDAM Tirta Agara melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya, dan atau melakukan penggantian pegawai yang dapat merusak citra PDAM. Selain itu, PDAM Tirta Agara juga disarankan untuk melakukan integrasi saluran distribusi air minum di Kutacane, sehingga memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan pelanggan di seluruh Kutacane, dengan mengambil sumber air dari 6 IPA yang saat ini telah dibangun, dimana IPA tersebut menggunakan sumber air baku dari beberapa sungai, antara lain; Lawe Sikap 2 unit Instalasi IPA,  Lawe Harum 2 unit Instalasi IPA, Lawe Sigala 1 unit Instalasi IPA, dan Ngkeran 1 unit Instalasi IPA. (rel/adz)