MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dirut RSUD Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan memenuhi panggilan Komisi II DPRD Kota Medan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II dengan RSUD Pirngadi, Senin (28/6). Panggilan itu guna membahas persoalan dugaan kematian bayi yang dicovid kan dan sempat viral beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Medan meminta RSUD Pirngadi Medan untuk membenahi pelayanan RS Milik Pemerintak Kota (Pemko) Medan tersebut. Pasalnya Komisi II menilai, selama ini RSUD Pirngadi tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan terkesan buruk dan mengecewakan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, menilai para pekerja yang bersifat front line atau pelayanan langsung untuk diperhatikan dan diberi pelatihan. Sebab Sudari menilai, masalah utama dari pelayanan di RSUD Pirngadi adalah mentalitas SDM yang dimiliki.

Untuk itu, setiap pegawai yang berisifat pelayanan langsung di RSUD Pirngadi, baik nakes maupun nonnakes wajib memiliki rasa Sense of Crisis atau kepekaan terhadap pasir maupun keluarganya. “RSUD Pirngadi juga harus memiliki bussines plan dalam menjalankan program kerjanya. Kami minta agar segera dibuatkan itu secepatnya,” tegas Sudari.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto SH, didampingi Wakil Ketua Komisi Sudari ST (PAN), Sekretaris Komisi Dhiyaul Hayati (PKS), dan anggota Afif Abdillah (Nasdem), Janses Simbolon (Hanura) serta diikuti Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala.

Dikatakan Sudari, RSUD Pirngadi harus membenahi pelayanan mereka ke depan. Caranya adalah dengan mengedukasi para tenaga kesehatannya agar lebih profesional. “Yang harus mereka ubah itu bukan cuma SDM-nya, tapi juga peralatannya dan lain-lain. Makanya Dirut RSUD Pirngadi itu setiap datang menggadiri undangan Komisi II DPRD Medan harus membawa bussines plan. Mau dibawa kemana rumah sakit ini ke depan? Karena ini rumah sakit kebanggan masyarakat Kota Medan,” katanya kepada Direktur RSUD Pirngadi, Suryadi Panjaitan yang menghadiri RDP tersebut.

Sudari mengkhawatirkan, jika tidak ada perubahan mendasar dari RSUD Pirngadi, maka tingkat Bed Ocupansi Rate (BOR) atau tingkat penggunaan tempat tidur rawat inap di RS Pirngadi akan sangat rendah. Bila di bawah 50 persen, maka hal itu akan sangat melakukan bagi RS kebanggaan milik Pemko Medan. “Kalau tidak diubah secara mendasar, dari segi menajerial, dari segi atitude dan pegawai yang ada di front line-nya, itu yang kita khawatirkan akan masa depan rumah sakit ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto SH juga meminta RSUD Pirngadi untuk lebih meningkatkan pelayanan di sana. Sehingga mindset masyarakat tidak negatif terhadap rumah sakit kebanggaan masyarakat Kota Medan itu.

Menjawab itu, Dirut RSUD Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan, mengaku telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebaik mungkin, mulai penerimaan pasien IGD, rawat inap dan lainnya. Pihaknya juga terus melakukan perbaikan, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana. Ditegaskannya, RSUD Pirngadi Medan tidak pernah membuat pasien susah.”Kalau ada pelayanan yang tidak baik, laporkan kepada saya,” jawabnya.

Ke depannya, Suryadi juga berjanji akan membenahi para SDM, termasuk para medis tenaga pada RS yang dipimpinnya. Ia berencana untuk mendatangkan para Psikolog. “Akan kita evaluasi dan kita beri bimbingan lewat Psikolog agar lebih baik ke depan,” pungkasnya.

(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – There’s no health without mental health. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Ungkapan ini sangat tepat dan perlu dimaknai secara mendalam. Masalah kesehatan mental masih kerap dianggap tabu di kalangan masyarakat dan masih sangat jarang untuk diperbincangkan.

Padahal, apabila tidak ditangani dengan tepat, orang-orang yang mengalami tekanan mental ini dapat melakukan tindakan yang dapat menyakiti diri sendiri, bahkan melakukan bunuh diri. Di masa pandemi, kesehatan mental menjadi prioritas bagi banyak negara dan perundungan di dunia maya (cyberbullying) mendapatkan perhatian khusus dikarenakan sebagian besar waktu dan interaksi dijalankan secara virtual.

Berdasarkan publikasi U-Report yang dirilis oleh UNICEF dan UNSRG on Violence against Children, didapati satu dari tiga anak muda di 30 negara, termasuk Indonesia mengaku mereka telah menjadi korban cyberbullying.

Sadar akan pentingnya kesehatan mental dan banyaknya pemuda yang terpapar akan isu cyberbullying, maka melalui program Call for Proposal Southeast Asia Youth Network (SEAYN), forum untuk pemuda palang merah dan bulan sabit merah se Asia Tenggara, PMI Kota Medan bersinergi dengan Palang Merah Singapura dan Filipina mengajukan program kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran pemuda akan pentingnya kesehatan mental pada 24 Juni 2021.

Program kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), yang merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia dan Palang Merah Italia.

Kegiatan yang digelar secara virtual pada peringatan “Battle of Solferino”, hari di mana Henry Dunant terinspirasi untuk mendirikan gerakan palang merah dan bulan sabit merah ini, dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua PMI Kota Medan, Musa Rajekshah.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan kebanggaannya kepada kaum muda PMI Kota Medan yang telah berhasil mendapatkan projek kolaborasi ini dan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di masyarakat saat ini. “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sangat berharap anak muda dapat terus meningkatkan kreatifitasnya dan berinovasi,” pesannya.

Acara turut dihadiri Ketua PMI Provinsi Sumut, Rahmat Shah, perwakilan PMI pusat Exkuwin Suharyanto yang merupakan Kepala Divisi PMR dan Relawan PMI, Perwakilan IFRC Francesca Capoluongo yang merupakan Youth and Volunteering Delegate for Southeast Asia and ASEAN Cooperation, Jevlin Solim, perwakilan pemuda PMI di forum SEAYN yang juga merupakan koordinator program, Zuraida Lubis yang juga Wakil Dekan II FIP Unimed, dan Hasnida selaku Wakil Dekan II Fakultas Psikologi USU sebagai perwakilan partner universities PMI Kota Medan dalam projek tersebut. (rel/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Buntut pengosongan rumah Pintalan Sigalingging, nenek berusia 93 tahun yang sudah 49 tahun menempati rumah di Gang Sabang, Kelurahan Tegal Sari Satu, Kecamatan Medan Denai, tim kuasa hukum menyurati Menteri BUMN Erick Thohir.

Sabar Hasudungan Marbun SH, salah satu tim hukum Pintalan mengatakan, tujuan disuratinya Menteri BUMN adalah agar Erick turun langsung ke Medan melihat kondisi Pintalan dan letak rumah yang dikosongkan secara paksa oleh PT KAI Regional I Sumatera Utara.

Menurutnya, ada kejanggalan proses pengosongan rumah Pintalan. Di mana, terkesan tebang pilih dalam proses tersebut. Salah satunya, petugas tidak menunjukkan surat perintah dari pimpinan atau pejabat berwenang dari PT KAI untuk proses pengosongan rumah 22 Juni 2021 kemarin.

“Kenapa musti rumah nenek Pintalan saja yang dikosongkan. Sementara bagunan dan rumah-rumah sepadanan atau sederetan rumah nenek tidak diganggu sama sekali,” ujarnya saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (29/6).

Sabar menambahkan, bila dilihat dari tapal batas jarak rel ke rumah Pintalan, sekitar 23,6 meter. Sedangkan deretan rumah dan bangunan yang bersebelahan dengan rumah Pintalan, jauh lebih dekat dengan rel.

“Di sinilah letak tebang pilihnya. Apa salah klien kami? Dari segi jarak ke tapal batas rel saja sudah jauh dari rumah yang bersebelahan. Kok rumah klien kami saja yang dikosongkan PT KAI. Padahal klien kami telah membayar pajak ke negara atas penempatan rumah itu,” terangnya.

Terkait statmen Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Mahendro yang beredar di beberapa media pascapengosongan rumah Pintalan yang mengatakan pihaknya hanya mau mengamankan aset, Sabar justru mengatakan itu hanya alasan semata saja. “Di kasus Pintalan, pengamanan aset seharusnya semua rumah dan bangunan yang ada di sebelah rumah Pintalan. Ini kenapa hanya rumah klien kami saja yang dikosongkan. Inikan janggal,” urainya.

Sementara, Marshel menambahkan, atas dasar itulah menurut mereka, sudah pantas pihak kementrian BUMN untuk meninjau langsung lokasi. Apalagi, sambung Marshel, Pintalan sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 1972.

“Kami berharap agar Pak Menteri yang terhormat melihat kondisi Pintalan saat ini setelah dipaksa keluar dari rumahnya. Klien kami ini orang susah yang sudah tidak bisa jalan. Harusnya negara hadir di kasus ini,” tegasnya.

Selain menyurati Menteri BUMN, tim hukum Pintalan juga menembuskan surat tersebut ke Presiden Jokowi, Komnas HAM, Kapolri, Menkumham, Gubernur Sumut, Wali Kota Medan dan Menteri Perhubungan.

Terkait tembusan ke Kapolri, Sahat mengatakan perlunya diberitahu ke pimpinan tertinggi jajaran kepolisian itu, agar pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya telah dilaporkan tim hukum Pintalan ke Polrestabes pada 24 Juni 2021, agar ditindaklanjuti.

“Dumas itu terkait tentang adanya dugaan tindakan kesewenang-wenangan oknum pegawai PT KAI yang pada saat pengosongan rumah, terjadi pengrusakan rumah klien kami serta hilangnya barang milik klien kami. Ada unsur pidana pada proses tersebut. Kami harap Bapak Kapolri yang terhormat agar memproses laporan kami ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT KAI Divre Sumut melakukan pengosongan rumah Pintalan Sigalingging pada 23 Juni 2021. Pemilik rumah yang sudah puluhan tahun tinggal di rumah tersebut kesal dengan pihak PT KAI yang hanya mengosongkan satu rumah saja dilahan mereka, padahal di sekitar rumah tersebut berdiri ratusan rumah lainnya yang letaknya berdampingan dan berada di lokasi lahan PT KAI.

Anak pemilik rumah bersama warga keberatan dengan aksi pengosongan rumah yang dilakukan petugas PT KAI tersebut. Sebab hanya rumah mereka saja yang dikosongkan petugas PT KAI.

Padahal ratusan rumah warga lainnya yang ada di atas lahan PT KAI dan berdiri berdampingan dengan rumah Pintalan Sigalingging istri seorang veteran itu tidak dikosongkan petugas.

Jerit tangis histeris hingga adu mulut pun terjadi, bahkan pengacara PT KAI nyaris adu jotos dengan warga, karena pihak PT KAI yang turun tidak bisa menunjukkan surat perintah pengosongan dari atasan sehingga diduga ada titipan dari pihak tertentu. Pemilik rumah dan warga juga berupaya menghalangi truk yang mengangkut barang warga.

Pengosongan rumah yang dinilai warga tebang pilih itu, diduga karena lahan tersebut hendak diambil alih sekolah swasta yang letaknya berada di belakang rumah berukuran 8×17 meter itu “Sudah 50 tahun kami tinggal di sini, bahkan kami membayar PBB kepada pemerintah,” jelas anak pemilik rumah, Dormalan Boru Tohang.

Warga yang rumahnya dikosongkan minta PT KAI, untuk tidak pandang bulu, kalau memang lahan ini akan digunakan oleh PT KAI maka seharusnya semua warga yang berada dipinggiran rel ini harus dikosongkan.

Dormalan juga berharap masih bisa untuk tetap tinggal di rumah tersebut, meski harus membayar sewa kepada pihak PT KAI, mengingat ia masih memiliki orang tua yang sudah renta, dan tidak tau harus tinggal di mana.(man/ila)