SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Kolaborasi kerja dalam bentuk Teamwork antara pihak PLN dan Telkom Pangururan Kabupaten Samosir mendapat apresiasi positif dari masyarakat Kelurahan Pintusona, karena cepat tanggap dalam merespon laporan warga.

Hal ini dikisahkan oleh Diana Pandiangan, seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua pohon kemiri di tengah kabel PLN dan kabel Telkom. Karena pohon kemiri yang sudah tinggi dan rantingnya selalu patah yang akhirnya nyangkut di kabel listrik dan Telkom, Dianapun berinisiatif melaporkan hal tersebut agar pohon dapat dipotong.

“Saya ke kantor PLN dan Telkom Pangururan melaporkan dua pohon Kemiri kami agar ditebang, karena rantingnya sudah dekat sekali ke kabel PLN, takut kami kesetrum apalagi saat cuaca ekstrim rantingnya mau nyangkut dikabel PLN dan Telkom,” ujarnya, Jumat (21/5).

Tak menunggu lama sekitar 15 menit Teamwork kedua Badan Usaha Milik Negara ini hadir dengan kelengkapan yang cukup. Setelah dua jam, pekerjaan penebangan kedua pokok Kemiri milik Diana berhasil ditebang tanpa mengganggu kedua kabel PLN dan kabel Telkom tersebut.

Dengan rasa haru dan salut serta bangga atas responsif kedua Teamwork ini Diana menyalami nya dan berterimakasih.

“Luar biasa, pelayanan kalian sangat memuaskan,” sebut Diana didampingi warga sekitar.

Manager ULP PLN Pangururan, Janno Elveri Marbun melalui Teknisi lapangannya Mona Simbolon mengatakan pihaknya siap melayani warga selama 24 jam.

“Kami siap 24 jam dalam pelayanan antisipasi dan perbaikan apalagi ada laporan langsung ke kantor, demi pelayanan terang terus buat Kabupaten Samosir,” ujar Mona.

Kordinator Teknisi Lapangan Telkom Pangururan, Rianto Samosir dan Hendro Simanungkalit yang bertugas untuk menurunkan dan kembali menaikkan kabel yang menghambat jatuh ke jalan umum ini sangat membantu tugas kedua Teamwork.

“Ini sudah menjadi tugas kita, karena itu kita akan melakukan sebaik mungkin untuk pelayanan ke depannya,” ungkapnya keduanya. (win/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Mobil dinas atau kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diduga sempat disalahgunakan oleh oknum pejabat Pemkab Humbahas. Mobil itu yang dimaksud jenis Nissan Terra pengadaan tahun 2019, dan diketahui berada di luar Pulau Sumatera mulai dibeli hingga menjelang akhir tahun 2020 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Humbang Hasundutan Bresman Sianturi kepada wartawan di ruangan kerja Wakil Ketua DPRD Marolop Manik, Jumat (21/5).

Dia mengatakan, dugaan penyalahgunaan mobil dinas itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Humbang Hasundutan dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah awal bulan Februari lalu.

“Pengakuan Kabag Umum saat itu, sejak mobil itu dibeli berada di Jakarta. Dan baru saat menjelang Pilkada 2020 lalu mobil itu ditarik kembali ke Humbang Hasundutan,” kata Bresman.

Lebih lanjut Bresman menjelaskan, saat RDP Kabag Umum Sekdakab Humbang Hasundutan Irma Simanungkalit tidak dapat menjelaskan alasan mobil dinas itu berada di luar daerah itu.

“Dia (Irma Simanungkalit) tidak dapat menjawab. Pada saat itu kami pertanyakan, apa dasar hukum dirinya menempatkan mobil dinas itu di Jakarta. Dia tidak dapat menjawab-nya,” terangnya.

Karena saat itu Kabag Umum tidak dapat memberikan jawaban, lanjut Bresman, pihaknya memutuskan untuk meminta jawaban tertulis dari Kabag Umum terkait dugaan penyalahgunaan mobil dinas tersebut. Namun, hingga saat ini jawaban tersebut belum mereka terima dari yang bersangkutan.

Dia menambahkan, sesuai dengan yang dia ketahui, mobil dinas itu awalnya peruntukannya digunakan sebagai mobil pool di Kantor Sekretariat Kantor Bupati Humbahas untuk menerima tamu dari luar daerah. Namun pada kenyataannya, mobil itu diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seseorang di Jakarta.

“Namun jika tidak ada, itu jelas sudah termasuk pelanggaran. Dan akan segera kita rekomendasikan ke lembaga DPRD untuk segera dibentuk Pansus (panitia khusus) tentang aset,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini kembali menambahkan, bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait surat masuk pengusulan pembentukan Pansus dan Interpelasi, salah satunya Pansus Aset Pemkab Humbahas.

“Setelah Pansus Aset itu nanti terbentuk, bisa saja nanti dibuka ke sana (keberadaan mobil dinas Nissan Terra) dan menjadi salah satu poin untuk bahan di pansus,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat Kantor Bupati Humbahas Irma Simanungkalit ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan selulernya membantah seluruh pernyataan Ketua Komisi A DPRD Humbahas Bresman Sianturi. Dia mengaku tidak pernah mengatakan mobil dinas Nissan Terra pernah ditempatkan di Jakarta.

“Di sini-nya mobil itu (Nissan Terra). Nggak pernah kukeluarkan statmen seperti itu kepada mereka (Komisi A DPRD Humbahas). Tapi mereka menebak-nebak waktu itu. Nggak ada stetmen ku bilang mobil di Jakarta. Di sininya mobil itu,” katanya.

Saat disinggung terkait surat jawaban yang diminta oleh Komisi A terkait keberadaan mobil itu, dia mengaku tidak mengingat.

“Saya lupa. Maksudnya surat tentang keberaan mobil itu yah?. Akh… nggak ada itu. Tapi terkait mobil di Jakarta, nggak ada ku-iya-kan sama mereka waktu itu,” ucapnya. (des/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.150 orang guru honorer yang sudah mengabdi 3 Tahun ke atas dan sudah terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik), mengikuti bimbingan belajar (Bimbel) sebagai pembekalan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Kepala Dinas Pendidikan, Jonni Waslin Purba melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP, Pintor Siburian, mengatakan kegiatan bimbel ini untuk meningkatkan kompetensi guru honor supaya dalam seleksi PPPK nanti, para guru honorer ini telah siap berkompetisi.

“Untuk launching penerapan Bimbel telah dilakukan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu di gedung Balai Budaya, Rabu (19/5),” ujarnya, Jumat (21/7).

Dijelaskannya, usia sebagian peserta sudah tua, sehingga kompetensi para guru honor masih perlu ditingkatkan untuk penguasaan tehnologi informasi.

“Karena, dalam seleksi PPPK dilaksanakan secara online sehingga mereka harus siap untuk mengoperasikannya,” jelas Pintor.

Bimbel dilakukan secara virtual sejak dilaunching Bupati, tepatnya 19 Mei-28 Juli 2021 mendatang. Subtansi bimbel adalah ilmu keguruan dan semua mata pelajaran semua jurusan masing-masing serta TIK.

Pintor menambahkan, guru honor yang bisa mendaftar PPPK, batas usia sampai 59 tahun dengan jenjang pendidikan S1. (rud/ram)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Kota Tebingtinggi AKBP Agus Sugiarso bersama jajaran mengikuti Peluncuran Layanan Darurat atau Hotline 110 yang dilaksanakan secara virtual melalui Video Conference di Mapolda Jawa Barat, di ruang K3 Mapolres Tebingtinggi, Jalan Pahlawan, Jumat (20/5).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, diluncurkannya Hotline dengan nomor tunggal berskala nasional diharapkan masyarakat bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian.

“Layanan Darurat atau Hotliner 110 merupakan program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Kapolri serta layanan bebas pulsa untuk masyarakat. Layanan ini diluncurkan sejak 2015 dan telah dikembangkan sebanyak 3 tahap secara berturut-turut,” bilang Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Perangkat Hotline 110 saat ini tercatat sudah ada di 420 titik. Yakni 1 di Mabes Polri sebagai sarana monitor, 32 unit di Mapolda dan 387 unit di Mapolres dan Mapolresta. Pada tahun 2022 diharapkan tergerai Hotline 110 sebanyak 439 Polres yang ada di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Kapolres Kota Tebingtinggi AKBP Agus Sugiarso menyampaikan, jajarannya untuk siap dan sigap dengan layanan darurat atau Hotliner 110 tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Kita harus sigap dalam melaksanakan arahan dari pimpinan Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, karena saat ini layanan untuk masyarakat sangat diharuskan Polri bisa mengemban amanah tersebut,’ paparnya. (ian)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Serdangbedagai (Sergai) melakukan penggeledahan terhadap kantor KPUD Sergai, terkait dugaan korupsi anggaran Pilkada tahun 2019-2020 yang merugikan uang negara sebesar Rp36,5 miliar. Diamankan barang bukti berupa berkas dokumen yang dibakar.

Kajari Sergai, Donny Haryono Setiawan didampingi Kasi Intelijen Agus Adi Admaja dan Kasi Pidana Khusus Elon Pasaribu dalam paparannya mengatakan, penggeledahan terhadap Kantor KPUD Sergai dikarenakan pihak-pihak KPUD Sergai yang dipanggil tidak kooperatif untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyalagunaan anggaran Pilkada tahun 2019-2020.

Dimana sejumlah staf dan anggota KPU Sergai tidak koperatif dalam pemanggilan, hingga pihak penyidik melakukan penggeledahan selama 13 jam.

“Mereka tidak koperatif dan mengulur ulur waktu saat dipanggil, makanya pihak Kejaksaan turun langsung mengamankan sejumlah barang bukti beberapa berkas dari KPU Sergai,”ungkap Donny Haryono Setiawan, Jumat (21/5).

Sementara Kasi Pidsus Elon Pasaribu, menjelaskan ada dugaan korupsi anggaran tahun 2019-2020 dengan sebesar Rp36,5 miliar.

“Dari penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (20/5) pukul 10:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Penyidik mengamankan dokumen penting dari KPU Sergai. Saat dilakukan penggeledahan, hanya ada dua orang Komisioner KPU, beberapa staf dan kasubag. Sedangkan Sekretaris tidak berada di tempat,” terang Elon Pasaribu.

Ditambahkan Elon, ada berkas dokumen yang sengaja dibakar dan berhasil ditemukan oleh penyidik. Dengan ditemukannya itu, ada upaya pihak KPU untuk menghilangkan barang bukti dan sudah diamankan. “Namun jika dokumen yang tidak kami perlukan akan dikembalikan,” bilang Elon Pasaribu.

“Nanti kita tunggu waktunya, setelah ada hasil pemeriksaan dan penetapan tersangka,”pungkasnya. (ian)