JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Otoritas Kesehatan Hongkong yakni Centre for Health Protection (CHP) melarang sementara maskapai Garuda Indonesia membawa penumpang masuk ke Hong Kong. Meskipun begitu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan angkutan kargo tidak terganggu.
“Iya kita tetap terbangkan penerbangan kargo,” kata Irfan, Rabu (23/6).
Terkait larangan terbang ke Hong Kong, Irfan mengungkapkan, hal tersebut dikarenakan terdapat penumpang yang diangkut positif Covid-19 dari Jakarta. Meskipun begitu, penumpang diperbolehkan naik saat di Jakarta karena dinyatakan negatif.
Otoritas Kesehatang Hong Kong menerapkan kebijakan tersebut sejak kemarin Selasa (22/6). Larangan penerbangan Garuda Indonesia ke Hong Kong untuk angkutan penumpang tersebut berlaku hingga 5 Juli 2021.
Sebelumnya, ditemukan empat penumpang positif Covid-19 pada penerbangan Garuda Indonesia GA876. Penerbangan tersebut beroperasi dari Jakarta ke Hong Kong pada 20 Juni 2021. (rol/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad perdana KPR subsidi bagi pegawai honorer di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam kerja sama ini, perseroan membidik sekitar 2.000 KPR baru dari pegawai honorer yang bekerja di lingkungan PUPR.
“Selama ini pegawai honorer kesulitan mengakses pembiayaan perumahan, kami harap dengan kerja sama kali ini, BTN bisa membantu pegawai honorer memiliki rumah impian dengan skema Fasilitas Lunak Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” ujar Direktur Consumer & Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar saat konferensi pers virtual, Rabu (23/6).
Syarat yang dibutuhkan bagi pegawai honorer tersebut untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi, antara lain memiliki KTP, mendapat rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, menyertakan daftar gaji, dan lama bekerja sesuai ketentuan. “Untuk FLPP aturannya sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian PUPR, namun bagi yang tertarik skema BP2BT, BTN menjanjikan diskon provisi dan administrasi, selain fitur seperti suku bunga tetap yang lebih panjang selama 10 tahun,” ucapnya.
Menurut Hirwandi, membidik pegawai honorer ataupun kontrak merupakan salah satu strategi BTN menggenjot penyaluran KPR subsidi menjelang akhir semester I 2021. BTN pun membidik kerja sama dengan instansi lain, baik swasta maupun instansi pemerintah untuk memberikan fasilitas KPR subsidi kepada pegawai honorer ataupun kontrak. “Program ini bisa dimasukkan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai honorer yang berkinerja baik,” ucapnya.
Dengan adanya penambahan pegawai honorer sebagai sasaran KPR subsidi, kata Hirwandi, BTN berharap dapat menghabiskan kuota KPR subsidi yang digelontorkan pemerintah lewat BTN. Pada 2021, BTN yang mendapatkan kuota FLPP sebanyak 86 ribu unit telah merealisasikan KPR FLPP sebanyak 53 ribu unit per Mei 2021.
“Kami optimistis dapat menyerapnya dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR termasuk ketentuan terkait kualitas perumahan yang ditawarkan pengembang,” ucapnya. (rol/ram)
KESEJAHTERAAN: Pelindo 1 mendukung kegiatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan menyalurkan bantuan kepada ibu hamil dan balita yg terdampak HIV Aids, beberapa waktu yang lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelindo 1 berkomitmen penuh dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan mengimplementasikan dan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (d/h Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang sedang kesulitan atau terdampak pandemi, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
KESEJAHTERAAN: Pelindo 1 mendukung kegiatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan menyalurkan bantuan kepada ibu hamil dan balita yg terdampak HIV Aids, beberapa waktu yang lalu.
Hingga Mei 2021, Pelindo 1 berhasil menyalurkan total dana TJSL sebesar Rp 5,31 miliar. Dana Program TJSL tersebut termasuk didalamnya Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (d/h Program Kemitraan) sebesar Rp. 3,31 miliar dan (d/h Program Bina Lingkungan) sebesar Rp 2 miliar.
“Dana Program Pendanaan UMK diharapkan dapat menjadi stimulus bagi usaha mikro kecil agar bisa mengembangkan usahanya, khususnya yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Kami berharap dana ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar di wilayah kerja Pelindo 1,” kata SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, Basuki Soleh.
Program Pendanaan UMK memiliki fokus dalam aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk UMK di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa.
VP PKBL Pelindo 1, Fatimah Zuhra menambahkan, dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pelindo 1 tidak hanya memberikan pinjaman dana semata, namun juga melakukan pembinaan berupa pelatihan, pemasaran dan pembinaan lainnya untuk mengoptimalkan kompetensi mitra binaan Pelindo 1 dalam menekuni bidang usahanya. “Pelindo 1 juga turut memberikan pelatihan kepada UMK, seperti tentang marketing digital untuk memperluas pangsa pasar secara online. Harapannya, program ini bisa membantu mengembangkan industri rumahan.
Adapun Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.
Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dilakukan di empat propinsi yang merupakan lingkup area operasional Pelindo 1 yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau melalui cabang-cabang Pelindo 1 di daerah bersangkutan.
Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Mei 2021, Pelindo 1 telah menyalurkan dana untuk program-program unggulan seperti bantuan bencana gempa bumi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, bantuan penanganan Covid-19 RSDC Wisma Atlet dan Nakes RSDC Simprug, bantuan bencana alam di NTT dan Magelang, bantuan sembako untuk ibu hamil dan balita terdampak HIV AIDS di Kota Medan, bantuan pembangunan sarana ibadah dan sarana pendidikan, dan lainnya. (rel/ram)
BERSAMA:
Guru Ong (duduk kanan) foto bersama dengan murid dan anggotanya di Komplek Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat, Rabu (23/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ong Sinshe, memiliki sembilan murid sekaligus anggota yang membantunya bekerja melayani masyarakat dalam pengobatan berbagai penyakit dengan metode fisioterapi. Apa saja kata mereka tentang ‘Guru Ong’ ini ?
BERSAMA:
Guru Ong (duduk kanan) foto bersama dengan murid dan anggotanya di Komplek Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat, Rabu (23/6).
Kesembilan murid dan anggota Ong Sinshe, hari itu berkumpul di rumah sekaligus tempat praktik Ong Sinshe di Komplek Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat, Rabu (23/6).
Mereka adalah, Tommy, Ahok tua, Johan alias Ahan, Renal, Irsan Wijaya alias Aeng, Ahok muda, Mikel, Hiok Chai, dan Asun. “Guru Ong kami ini terbaik bagi kami, dia jujur dan ikhlas melayanin
masyarakat yang berobat, dia juga tegas, kalau dia bilang tidak bisa ya tidak, kalau bisa ya bisa,” katanya Tommy (36) warga Desa Percut Seituan Deliserdang.
Tommy sedikit menceritakan pengalamannya sebelum ikut bergabung menjadi murid Guru Ong. “Saya bekerja di perusahaan besar di Medan, selama 10 tahun bekerja di sana, saya akhirnya memutuskan ikut dengan Guru Ong,” ujarnya.
Awal perkenalannya dengan Guru Ong, ketika itu Tommy membawa orangtuanya berobat ke tempat praktik Ong Sinshe. “ Saya perhatikan Ong Sinshe, tak pilih-pilih pasien dalam mengobati pasien, kalau bisa ditangani dia bilang iya, kalau tidak ya tidak, selain itu Ong Sinshe tak mematok harga dalam pengobatannya, berapa dikasih dia terima,” kenang Tommy.
Orangtua saya yang sakit berlahan lahan sembuh. Itu membuat Tommy semakin simpatik kepada Guru Ong.
Di saat mereka mengobrol, Ong Sinhe meminta kepada Tommy untuk mencarikannya murid untuk membantunya mengobati masyarakat.”Saya berpikir, kenapa bukan saya saja yang menjadi muridnya,” ujarnya.
Tommy pun memberanikan diri, lalu menawarkan kepada Ong Sinshe untuk menjadi muridnya .”Guru Ong menerima saya, dan saya meninggalkan semua pekerjaan saya,” tutur Tommy
Memang melepas pekerjaan lamanya itu emang berat, tapi Yommy tetap bertekad untuk mengikuti
gurunya itu.”Semua itu hanya membutuhkan waktu, sekarang saya sudah setahun lebih ikut bersama guru Ong, syukurlah kami bekerja dan tidak ada kekurangan, karena guru kami tidak pelit ilmu selalau mengajari
kami dengan ikhlas,” ujar ayah dua anak ini dianggukki murid lainnya.
Beda dengan Ahok tua. Pria berusia 58 tahun ini awal perkenalannya dengan Ong Sinshe saat berdagang usaha obat-obatan herbal.”Saat itu Ong Sinshe masih membuka praktik berpindah-pindah, waktu di Sunggal kami bertemu, melihat saya menjual obat-obatan herbal kesehatan, dia mengajak saya membantunya bekerja melayani masyarakat yang berobat,” kata pria yang sudah 10 tahun ikut bersama Ong Sinshe.
Sekarang ini, Ahok bertugas mendata pasien yang berobat di Ong Sinshe.”Jadi semua pasien yang berobat di sini saya yang mendata,” terang pria yang menetap di Jalan Brigjen Hamid Titikuning Medan ini.
Begitu juga dengan murid lainnya, Johan alias Ahan. Pria 41 tahun ini mengaku sebelumnya mengurus vihara di Medan.”Saya sering bertemu dengan Guru Ong ini di Vihara. Di sana dia sering melakukan pengobatan juga,” ucapnya.
Johan tertarik cara pengobatan yang dilakukan Ong Sinshe yang begitu sederhana tapi bisa cepat menyembuhkan pasien.”Saya melihat Guru Ong ini beda dengan sinshe lainnya yang saya kenal dalam penanganan pasien, ya begitu sederhana dan terbuka, lalu saya menawarkan diri untuk ikut bersamanya, dan Guru Ong dengan senang hati menerima saya,” terang Johan.
Murid lainnya, Renal dan Irsan Wijaya alias Aeng mengaku mengenal Guru Ong saat membawa keluarganya berobat.”Saya tertarik melihat Guru Ong, dia begitu terbuka kepada pasien, walau pasien ramai dia tetap tenang dalam mengobati masyarakat, bekerja dengan ikhlas dengan sekuat tenaga, “ terang Renal yang baru enam bulan bekerja di Ong Sinshe ini.
“Selain guru, dia juga sebagai teman bagi kami, sering bersenda gurau dengan kami,” timpal Aeng yang sudah sembilan bulan ikut bersama Guru Ong.
Sementara, Ahok muda mengaku tertarik dengan Ong Sinshe saat bertemu di resotan makan. Dalam percakapan mereka, Guru Ong mengajak Ahok untuk belajar ilmu pengobatan alternatif dengannya. “Guru kami ini mudah bergaul dengan masyarakat, dan dia tidak pelit ilmu, saya datang kepadanya untuk bergabung dan diterima Guru Ong,” ungkap Ahok muda ini.
Sedangkan Asun mengaku baru ikut dan membantu Guru Ong dalam membuka pengobatan alternatif. “Awalnya perkenalan kami, waktu itu saya membawa anak berobat ke Ong Sinshe ini,” ujar Asun.
Saat itu Asun sudah dibilang hampir frustrasi membawa anaknya berobat ke sana kemari. Termasuk sinshe lain yang ada di Kota Medan.”Saya sudah habis duit Rp40 juta untuk membawa berobat ke sinshe lain, tapi anak saya gak sembuh juga,” sebutnya.
Mengetahui praktik Ong Sinshe bagus dan tidak mematokkan harga, Asun kemudian membawanya ke Guru Ong.” Ternyata benar, beberapa hari dalam penanganan Ong Sinshe anak saya sembuh,” tuturnya.
Asun kemudian berpikir, begitu banyak masyarakat tertipu dengan praktik sinshe yang hanya mencari keuntungan materi saja. “Saya termasuk korbannya,” tambahnya.
Asun pun merasa terpanggil hatinya untuk membantu masyarakat yang membutuh pertolongan kesehatan namun terkendala materi dengan cara bergabung dengan Ong Sinshe. “Saya tak ingin ada masyarakat yang mengalami seperti saya, menjadi korban praktik sinshe yang mengutamakan materi, makanya saya sekarang ikut membantu dan belajar dengan Guru Ong,” katanya.
Beda dengan Mikel (28). Warga Pulo Brayan Lorong 2 ini awalnya seorang pengangguran.”Saya sebelumnya, pengangguran karena orangtua saya kenal dengan Guru Ong makanya saya bekerja di sini, ternyata ikut dengan Guru Ong ini banyak manfaat, selain belajar saya bekerja dengannya,” kata Mikel.
Sementara, Hiok Chai (39) tertarik bekerja dengan Guru Ong baru beberapa bulan ini. “Guru Ong ini sebenarnya abang ipar saya, tapi saya baru tertarik dan belajar dengan ini baru beberapa bulan ini, saat ini saya ingin meneruskan niat baik Guru Ong ini, karena Guru Ong ini guru terbaik bagi kami,” sebut Hiok Chai.
Sementara, Guru Ong menasihati murid dan anggotanya, agar bekerja dan membantu masyarakat dengan ikhlas. Gunakan ilmu yang didapat dengan sebaik-baiknya. “Jika semua dilakukan dengan sebaik-baiknya dan ikhlas rezeki akan datang dengan tak disangka-sangka,” tutur Guru Ong yang memiliki nama lengkap Nixon Johanes ini. (azw)
WAWANCARA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, tidak bisa serta merta dana bagi hasil (DBH) pajak disalurkan tepat bulan ke pemerintah kabupaten/kota. Sebab ada proses pengawasan dari instansi terkait seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan penyaluran DBH pajak tidak tepat waktu di akhir tahun.
WAWANCARA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
“Penyalurannya itu per triwulan. Triwulan I oke, triwulan II oke, triwulan III oke, dan triwulan IV. Masuk triwulan IV lantaran dia sudah perubahan tahun, pekerjaan-pekerjaan di dalam perpajakan tidak bisa langsung (dibayarkan),” katanya menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/6).
Menurutnya, ada proses-proses pelaksanaan pengawasan dalam perpajakan. Selain instansi pajak, ada audit BPK yang menyebabkan penyaluran DBH pajak tidak tepat waktu di akhir tahun.
“Di tahun 2021, masih dalam proses. Sebab kalau tak hati-hati membayarnya karena ini menyangkut dengan urusan pajak, nanti ribut. Yang pasti bukan karena belum dibayar lantas dana itu dipakai oleh pemprov, ini proses,” ujar Edy menjawab pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang menyebut DBH TA. 2020 baru dibayarkan pada TA. 2021.
Gubernur mengungkapkan, sejak dirinya diberi amanah memimpin Sumut, punya komitmen untuk penyaluran kurang salur DBH pajak ke kabupaten dan kota yang selama ini terjadi.
“Bahkan sejak saya gubernur ada hampir Rp2 triliun utang DBH (tidak dibayarkan). Tapi tak ribut orang, karena saya ingin itu dibayarkan. Saya lalu tanya BPKAD, mereka bilang sudah disetor namun masalah di akhir tahun tidak serta merta bisa dibayarkan. Keterlambatannya seperti yang saya sampaikan tadi,” pungkasnya didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setdaprovsu, Ismael Sinaga.
Ismael Sinaga menambahkan, mekanisme pembayaran DBH pajak ini dilakukan secara bertahap. “Kalau bahasa akuntansinya itu berdasarkan anggaran kasnya berapa. Yang namanya penyaluran pembayaran DBH itu per triwulan,” ujarnya.
Ia meminta jangan dibenturkan antara Gubsu dengan wali Kota Medan dalam hal ini. “Makanya kalian itu harus sayang dengan wali kota. Artinya jangan di laga-laga (dibenturkan, Red) kita dengan wali kota. Harapan dia boleh seperti itu. Namanya harapan boleh saja, tapi dalam prinsip penyaluran tentu sesuai dengan kesanggupan kas dan berapa besarannya. Kita lihat situasinya jika bisa ditambah kita tambah. Namanya harapan ya sah-sah aja,” pungkasnya.
Wali Kota Bobby Nasution sebelumnya mempersoalkan DBH dari Pemprov Sumut TA.2020 sebesar Rp433 miliar yang disebutnya belum dibayar. Dia kemudian meluruskan ucapannya. Dia mengatakan DBH itu sudah disalurkan, namun baru selesai pada Mei 2021.
Bobby kemudian mengatakan DBH yang belum dibayar itu untuk 2021 sebesar Rp407 miliar. Menurutnya, DBH itu seharusnya dibayar setiap bulan berjalan.
“Harusnya tahun 2020 bulan berjalan. Karena ini kan ya semakin cepat uangnya masuk ke kami, tentunya kami bisa menganggarkan, uang itu kan sudah dianggarkan, kita kan proyeksinya uang kita kayak tahun 2021 ada Rp407 miliar. Nah kan Rp407 miliar sudah kami posting-kan anggarannya untuk apa-apa saja kegiatannya. Nah kalau dibayarkannya nanti di tahun 2022 contohnya, tapi jangan sampai, kan ada kegiatan kita yang terakomodir karena anggarannya tidak disalurkan ke kami,” paparnya. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional (Harganas) ke-28, yang jatuh pada 29 Juni mendatang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak sejuta akseptor.
LOGO BKKBN
Koordinator KB Kecamatan Medan Area, Jermidawati Hasibuan SKM mengatakan, di Kota Medan, BKKBN Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), melaksanakan pelayanan KB tersebut di 21 Kecamatan, di antaranya di Kecamatan Medan Kota, yakni di Klinik Pratama Sari, PKM Teladan, PKM Simpang Limun, dan PKM lainnya, Kecamatan Medan Area, yakni Puskesmas Medan Area, Puskesmas Kota Maksum, dan lainnya dan di Kecamatan Medan Denai, yakni di PKM Bromo, PKM Denai, dan lainnya.
Sedikitnya, lanjut dia, 205 Puskesmas dan klinik di 21 Kecamatan di Kora Medan melaksanakan KB Serentak ini. Sementara itu, di Kecamatan Medan Area, sebanyak 513 pasangan usia subur (PUS) ditargetkan dapat tercapai dalam pelayanan KB secara serentak tahun 2021 ini. Hal itu dikatakan Koordinator KB Kecamatan Medan Area, Jermidawati Hasibuan SKM.
Dia menjelaskan, 513 akseptor tersebut, terdiri dari 16 pengguna IUD, 36 implant, 15 MOW, 134 suntik, 300 pil, dan 12 kondom. “Hingga saat ini, yakni di Puskesmas Kotamatsum, kita sudah melayani peserta dengan alat kontrasepsi yang dilayani yakni 73 pil, 2 IUD, 3 implant, dan 11 suntik. Kita targetkan pelayanan tersebut dibuka hingga pukul 18.00 WIB,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Kamis (24/6).
Jermidawati mengakui, partisipasi masyarakat akan ber-KB sudah cukup baik dan mereka pun mengerti akan manfaat menjadi seorang akseptor. “Dengan memakai KB ini, seorang akseptor dapat membuat keluarganya sejahtera, supaya dia bisa merencanakan kehidupan keluarganya, mengatur jarak kehamilan, untuk kesehatannya juga dan menurunkan angka stunting. Karena kalau ada jarak anaknya dengan anak berikutnya, seorang orangtua bisa fokus untuk memenuhi gizi anaknya dan merencanakan pendidikannya juga,” terangnya.
Dia menambahkan, di Kecamatan Medan Area, khususnya di empat wilayah binaan Puskesmas Kotamatsum, sejauh ini partisipasi masyarakat untuk ber KB cukup baik, yakni sekitar 69 persen. “Rata-rata keinginan mereka yakni ingin membatasi jumlah anak dan juga mengatur jarak kehamilan,” sebutnya.
Di wilayah kerja Puskesmas Kotamatsum tersebut, lanjutnya, seperti Kelurahan Sei Rengas Permata, Kotamatsum 1, Kotamatsum 2, dan Kotamatsum 4, sekitar 69 persen masyarakatnya sudah ber-KB. “Mereka ingin membatasi jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan. Untuk jarak kehamilan yang paling idel itu sekitar 3 atau 5 tahun, agar tumbuh kembang anak bisa dikontrol orangtua,” jelasnya.
Di sisi lain, Jermidawati menyampaikan, Puskesmas Medan, Puskesmas Sukarame dan Puskesmas Kotamatsum, masig masing melayani 2 IUD, 4 implant, 20 suntik dan 100 pil. “Untuk MOW itu dilayani di rumah sakit seperti RS Madani, RS Methodist, dan RSIA Badrul Aini,” katanya.
Jermidawati juga mengakui, baik pencapaian di Kecamatan Medan Area, tak lepas dari peran serta PLKB, tokoh masyarakat, Tim Pengggerak PKK yang turut andil untuk mendukung kegiatan ini dan diharapkan bisa sukses.
Sementara itu, Nilamsari (33), salah seorang akseptor yang berdomisili di Jalan Utama, Gang Sadi, Kelurahan Kota Matsum 1, Kecamatan Medan Area mengaku, sudah 3 kali bongkar pasang implant. “Sekarang bongkar pasang yang ke empat. Ada saya sudah 2, yang pertama SMP kelas 2 dan yang paling kecil SD kelas 4,” sebut Nilam.
Nilam menyampaikan, ber KB ini memang sudah lama dia ikuti. Sebab, dia ingin memiliki keluarga bahagia sejahtera, dan anak dapat menjadi orang yang berkualitas. “Pastinya juga agar anak-anak bisa sekolah yang lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (mag-1/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan menilai bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan belum mampu menyelesaikan pembangunan jembatan Sicanang Belawan. Hal itu terungkap saat rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 bersama Dinas PU di ruang Badan Anggaran (Banggar) lantai II gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Rabu (23/6) malam.
“Mana janji yang katanya bulan April 2021 sudah selesai? Faktanya sampai hari ini tidak ada realisasinya, jembatan Sicanang belum juga terbangun,” ucap anggota rapat sekaligus anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution.
Anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) ini pun mencecar Kepala Dinas (Kadis) PU kota Medan Zulfansyah untuk meminta penjelasan apa-apa saja yang menjadi kendala, sehingga jembatan tersebut tidak kunjung selesai selama bertahun-tahun. “Saya pikir perlu ada komitmen dari dinas PU untuk segera menyelesaikanya. Bagaimana teknisnya, bapak-bapak yang di Dinas PU lah yang lebih tahu,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Pertanyaan serupa juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Medan sekaligus pimpinan rapat pembahasan LPj Pelaksanaan APBD TA 2020, HT Bahrumsyah. Ketua PAN Kota Medan ini juga mendesak Dinas PU untuk segera menyelesaikan pembangunan Jembatan Sicanang Belawan yang sudah bertahun-tahun terbengkalai.
Menyikapi pertanyaan para anggota dewan tersebut, Kadis PU Medan Zulfansyah menjelaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk
menyelesaikan pembangunan jembatan Sicanang tersebut. “Komitmen kita sangat kuat untuk menyelesaikan pembangunan jembatan ini, namun ketika kita akan tayang melaksanakan proses tender pada bulan Maret lalu, ada wacana dari LKPP kalau proyek ini bisa dilakukan penunjukan langsung (PL),”ungkap Zulfansyah.
Tapi Zulfansyah mengaku ragu, sehingga untuk memastikan pernyataan tersebut, serta guna terlepas dari persoalan hukum, pihaknya terlebih dahulu menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. “Selang beberapa hari kemudian, muncul surat kedua dari LKPP yang menyatakan tidak boleh di PL-kan, sehingga kembali muncul keraguan kita terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Untuk selanjutnya pada bulan Mei kemarin kita tender,” jelasnya.
Namun kata Zulfansyah, proses tender tersebut gagal. Sebab dari enam calon penyedia (rekanan) yang ikut dalam proses tender pekerjaan pembangunan jembatan Sicanang tersebut, tak ada satupun yang layak untuk mengerjakannya. “Meski begitu kita tetap menindaklanjuti pembangunannya dengan mengambil langkah-langkah strategis,” katanya.
Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, lanjut Zulfansyah, pihaknya akan terlebih dahulu menyurati pihak terkait seperti kejaksaan dan pihak lainnya. “Mungkin dalam satu dua hari ini akan dilakukan rapat dengan instansi terkait guna diambil solusinya,” pungkasnya. (map/ila)
SIDANG LAPANGAN: Majelis Hakim Pengadilan Lubukpakam melakukan sidang lapangan pada aset milik Andi (Pelawan) di Jalan Pasar V, Komplek Gudang MMTC Wire House No 6A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Jumat (18/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Lubukpakam melakukan sidang lapangan terhadap aset milik Andi (Pelawan), dalam sengketa kredit macet Bank Mandiri, yang asetnya dilelang dengan harga murah di Jalan Pasar V, Komplek Gudang MMTC Wire House No 6A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Jumat (18/6) lalu.
SIDANG LAPANGAN: Majelis Hakim Pengadilan Lubukpakam melakukan sidang lapangan pada aset milik Andi (Pelawan) di Jalan Pasar V, Komplek Gudang MMTC Wire House No 6A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Jumat (18/6).
Ketua Majelis Hakim Monalisa Anita Theresia Siagian, didampingi hakim anggota, Rina Sulastri Jennywati, dan Diana Febrina Lubis, membuka sidang tersebut dan menyatakan terbuka untuk umum. Sidang ini juga dihadiri Kepala Desa Medan Estate, Asdat Lubis. Juga dihadiri Terlawan I (PT Bank Mandiri Tbk) dan Terlawan II (Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara), turut Terlawan I (Kantor BPN Deliserdang) dan turut Terlawan II (pemenang lelang).
Hakim pun memulai sidang dengan melakukan pengecekan terhadap bangunan berukuran 9×42 meter tersebut. Usai mengecek kondisi bangunan, Monalisa mempertanyakan kebenaran bangunan rumah yang dilelang tersebut kepada Terlawan I, dan pihak PT Bank Mandiri turut membenarkannya.”Benar ini objeknya,” ungkap perwakilan Bank Mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Majelis Hakim menegaskan, sidang lapangan yang digelar ini bukan untuk memutuskan siapa pemenang perkara, melainkan hanya untuk melihat lokasi saja.
“Enggak ada di sini pemenangnya, nanti itu di Pengadilan dibuktikan ya. Jadi intinya, di sini kami hanya melihat lokasi mana yang disengketakan, apa ada atau tidak,” tutur Monalisa.
Usai melakukan sidang lapangan, Monalisa menegaskan, sidang untuk perkara perdata No 286, dimulai pukul 15.00 WIB, dan akan dilanjutkan pada Selasa (29/6) mendatang, dengan agenda penyampaian kesimpulan perkara.
Usai sidang lapangan, Andi (Pelawan) menyebutkan, asetnya berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 3111/Medan Estate, seluas 378 meter persegi, sangat tidak layak dilelang dengan harga Rp2,7 miliar. Harga tersebut sangat jauh di bawah harga pasaran.
“Aset saya kan di depan, posisi di pinggir jalan. Harga tanah pasti beda dengan yang belakang. Di belakang saja sudah dijual sampai Rp5 miliar. Ini setidak-tidaknya Rp6 miliar lah. Kalau dilelang segitu (Rp2,7 miliar), enggak wajar. Lagi pula di 2014, aset saya ini dinilai sama Bank Mandiri Rp5 miliar, kenapa harganya di 2020 jadi turun?” ujarnya heran.
Saat ini, menurutnya, tanah dan bangunan di lokasi tersebut, yang letaknya tidak strategis saja sudah tidak ada yang berharga Rp3 miliar.
“Jadi di sini tidak ada harga gudang yang harganya Rp3 miliar. Penilaiannya tidak tepat, di belakang saja sudah Rp5 miliar. Kami di depan pasti lebih dong, posisi kan di depan dan di pinggir jalan,” pungkasnya. (rel/adz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai, berkolaborasi dengan Yayasan Perkumpulan Peduli kepada Sesama Kota Medan, menggelar pertemuan dengan keluarga dan warga binaan, Rabu (23/6). Pertemuan antara keluarga dengan warga binaan ini, digelar secara virtual.
Peserta dari keluarga warga binaan ini, tetap menetapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kegiatan ini. Pertemuan ini, merupakan satu kegiatan untuk mendukung proses pemulihan yang sedang dijalani oleh para warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas.
“Dengan peran serta keluarga dalam program rehabilitasi ini, diharapkan dapat membawa perubahan dan pemulihan bagi warga binaan,” ungkap Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian.
Maju menjelaskan, kegiatan ini menunjukan, negara hadir untuk warga binaan dan keluarganya.
“Tujuannya agar rehabilitasi dan pemulihan yang diberikan kepada warga binaan, tidak menjadi sia-sia,” imbuhnya.
Dia juga mengajak, keluarga warga binaan dapat senantiasa memberi dukungan kepada mereka yang tengah menjalani program pembinaan. Bagi Maju, dukungan dari keluarga menjadi satu faktor penting untuk kesuksesan program tersebut. Sebab, dukungan keluarga diyakini dapat meningkatkan motivasi warga binaan untuk berubah.
Suasana haru bercampur tangis rindu, terpancar saat memasuki sesi diskusi antara warga binaan dengan keluarganya yang hadir.
“Semangat terus ya, kamu tetap keluarga kami. Kamu hanya tersesat, belum terlambat untuk bertobat,” tutur seorang keluarga warga binaan yang memberikan motivasi.
“Kami semua, keluarga ibu, bapak, abang, dan kakak, mendukung terus untuk adek bisa berubah. Semangat ya, kami rindu adek pulang,” tambahnya dengan isak tangis.
Walau dalam kondisi pandemi, kegiatan tetap diselenggarakan dengan penuh semangat. Baik dari penyelenggara Lapas Binjai, maupun yang diundang, yakni keluarga warga binaan. (ted/saz)
SIMBOLIS: Penyerahan secara simbolis bantuan dari Kementerian Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Alpha Omega di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kamis (24/6).
KARO, SUMUTPOS.CO – Kementerian Sosial melalui Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, menyerahkan bantuan atensi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alpha Omega di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kamis (24/6).
SIMBOLIS: Penyerahan secara simbolis bantuan dari Kementerian Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Alpha Omega di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kamis (24/6).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Anggota DPR RI Komisi 8 Rudi Hartono Bangun, dan Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung Juena br Sitepu.
Adapun bantuan yang diserahkan di antaranya berupa modal usaha, ternak sapi, biri-biri, peralatan pel, keterampilan akrilik, mesin jahit, mesin pertanian sederhana, peralatan keyboard, kursi roda, sepeda motor viar, dan lainnya.
Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, Juena br Sitepu menyebutkan, pihaknya memberikan layanan dalam bentuk atensi, baik vokasional maupun kewirausahaan, bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi penyandang disabilitas.
“Satu yang menjadi sasaran pelayan vokasi dan kewirausahaan kami adalah di Karo, tepatnya LKS Alpha Omega,” ungkap Juena.
Dia pun berharap, melalui bantuan ini penyandang disabilitas memiliki usaha, mandiri, dan punya penghasilan, agar mereka tidak tergantung kepada orang lain.
Sementara Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Sosial dan Anggota DPR RI Komisi 8 Rudi Hartono Bangun, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas di LKS Alpha Omega.
“Kiranya bantuan ini berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri penyandang disabilitas penerima manfaat. Dan diharapkan mereka bisa lebih mandiri lagi dan lebih berkreasi serta semakin percaya diri ke depannya,” tuturnya.
Anggota DPR RI Komisi 8, Rudi Hartono Bangun menjelaskan, pihaknya membutuhkan masukan dari pemerintah daerah maupun masyarakat, tentang apa-apa saja kebutuhan masyarakat kurang mampu, sekaitan dengan kinerja Kementerian Sosial.
“Kami berharap, Kementerian Sosial lebih banyak lagi menyasar dan memberi bantuan kepada masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19, dengan memakai masker, mencuci tangan/handsanitizer, dan menjaga jarak.
Turut hadir Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, Dandim 0205/TK Letkol Kav Eko Yuli Hadiyanto, Kepala Dinas Sosial Benyamin Sukatendel, Kepala Dinas Pertanian Metehsa Karo-karo, Kepala Dinas Pendidikan Eddi Surianta, Ketua Moderamen GBKP Pdt Krismas Imanta Barus, dan Kabag Humas Protokol Frans Leonardo Surbakti. (deo/saz)