MEDAN, METRODAILY.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara menyampaikan penghargaan dan ungkapan terimakasih, atas keprofesionalan dan kerja keras aparat Kepolisian dan TNI yang secara cepat berhasil mengungkap pelaku pembunuhan wartawan, Mara Salim Harahap alias Marsal Harahap (42), pimpinan media online LasserNewsToday.com di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Sabtu (18/6) dinihari lalu.

Kapolda Sumut Irjen Pol ‎RZ Panca Putra Simanjuntak, dalam konferensi persnya di Siantar, Kamis (24/6/2021) sore, mengungkapkan otak pembunuh Marsal adalah “S” dan pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Siantar tahun 2015 silam. Tersangka lainnya, “YFP” sebagai anggota “S” disebutkan mentransfer Rp15 juta untuk membeli senjata kepada A (oknum militer).

Lalu pada 19 Juni, tersangka S kembali mentransfer Rp10 juta kepada A dan Rp5 juta kepada Y plus Rp3 juta menyusul.

“Jadi, Y menerima total Rp 8 juta,” terang Kapoldasu di Mapolres Simalungun, Kamis (24/6/2021).

Selain mengungkapkan dalang penbunuhan, Mara Salem alias Marsal Harahap, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak juga mengungkap keterlibatan peranan pelaku lainnya, berinisial  “A” oknum TNI sebagai eksekutor yang masih buron sebagai pembunuh almarhum Marsal Harahap.

“Pengurus PWI Sumatera Utara memberikan apresiasi setingginya atas kerja keras aparat keamanan, dikordinir Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Panglima Kodam I BB Bapak Mayjen TNI Hasanuddin yang dalam waktu singkat berhasil mengungkap eksekutor dan pelaku pembunuhan terhadap Mara Salem, pimpinan media online LasserNewsToday.com,” ujar Ketua PWI Sumatera Utara Hermansjah menjelaskan dalam bincang bincang pagi di ruang sarapan Hotel Grand Zuri Dumai, menjawab sejumlah pertanyaan wartawan di Dumai, Riau, Jumat (23/6).

Ketua PWI Sumut Hermansjah, berada di Dumai sehubungan penugasan PWI Pusat dalam kapasitasnya sebagai salah seorang penguji Nasional yang ditugaskan menguji wartawan profesional anggota PWI Riau mulai Jumat (25/6) hingga Sabtu tanggal 26 Juni 2021.

Sehubungan hal itu pula pimpinan kedua institusi tadi tambah Hermansjah, tanpa kepentingan apapun, menyatakan sudah sangat layak dan pantas pula rasanya memberikan “reward” atas prestasi gemilang tim aparat keamanan tersebut. Meskipun itu sebenarnya sudah menjadi tugas dan tanggungjawab aparat keamanan yang diminta atau tidak diminta memberikan rasa aman dan nyaman serta melakukan tugas tugasnya untuk mengungkap berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah masyarakat.

Berikan Penghargaan

Lebih lanjut dikatakan Hermansjah sehubungan kerja keras tim aparat keamanan dikordinir  Polda Sumut dan Kodam I BB itu juga, dalam waktu dekat pengurus PWI Sumut akan menggelar rapat untuk memberikan penghargaan secara khusus kepada Kapoldasu dan Pangdam I BB.

“PWI Sumut merasa sangat bangga atas kerja keras personel dan aparat yang ditugaskan untuk itu, sehingga berkat kerja keras tim pula berhasil “membongkar jaringan” dan mengungkap siapa dalang/pelaku bersama gerombolannya di balik pembunuhan almarhum Marsal Harahap,” tambah Pemred/Penjab Analisadaily.com dan redaktur senior Harian Analisa Medan ini lagi.

Berkat kinerja tim aparat Poldasu yang luar biasa ini pula. Artinya tim yang dibentuk membukti kan secara cepat, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Sumut, khususnya kepada pàra wartawan. Terungkapnya kasus ini juga sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri khususnya kepada Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo.

“Masyarakat Sumatera Utara memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya atas kinerja dan profesionalisme Kapolda Sumut beserta jajaran tim yang di bentuk, karena dengan cepat mampu menangkap pelaku sekaligus dalang pembunuhan wartawan sekaligus pemilik media, Mara Salim Harahap,” tambah Hermansjah lagi.

Terlepas misi sang wartawan di balik pengungkapan mafia narkoba itu, sebagai seorang wartawan Mara Salim sebenarnya telah melakukan tugas mulia. Yakni meliput atau meng-investigasi suatu peristiwa demi kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai kontrol sosial dalam proses bernegara. Oleh karenanya, kata Hermansjah lagi, mengutip point dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, tugas wartawan secara tegas dalam undang undang itu   sebagai-mana dalam Pasal 8 ayat 1, pasal 4 ayat 3. intinya menjamin kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan yang mendasar, menyeluruh, dan profesional terhadap profesi wartawan.

Dalam melakukan tugasnya, meski wartawan dalam tugasnya senantiasa penuh resiko karena selalu berhadapan dengan para mafia yang bisnisnya ilegal, melawan hukum dan merugikan masyarakat.

Sehubungan itu juga ketua PWI Sumut Hermansjah menyarankan melalui Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, meminta  Dewan Pers meningkatkan kerjasama yang lebih erat lagi antara institusi terkait, seperti Polri dan TNI melalui jajaran di bawahnya di level Polda dan Kodam dengan PWI provinsi di masing masing daerah. Sehingga melalui kerjasama itu, tidak saja aparat nantinya diharapkan mengungkap kasus yang melawan hukum dan merugikan Negara, tetapi juga melindungi media dan para pekerjanya.

Apalagi wartawan dalam bertugas, tambah Hermansjah lagi, selalu disebut sebagai pilar keempat “Fourth Estate” dalam negara demokrasi, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka sudah pantas diberi rasa aman dan nyaman saat mereka melakukan tugasnya di lapangan. (rel)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menyambut HUT ke-75 Bhayangkara, Polres bersama Pemko Tebingtinggi bakal menggelar vaksinasi massal di GOR Asber Nasution Kota Tebingtinggi, 26 Juni 2021 mendatang. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, untuk melakukan percepatan vaksinasi guna memutus penyebaran Covid-19.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso, saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi kedua untuk lansia di GOR Asber Nasution, Kamis (24/6), mengatakan, vaksinasi massal yang akan digelar 26 Juni, menargetkan sebanyak 2.000 peserta.

“Persyaratan untuk bisa ikut vaksinasi ini, cukup mudah. Hanya mendaftarkan diri ke kelurahan atau kecamatan masing-masing yang ada di 35 kelurahan Tebingtinggi,” ungkap Agus.

Agus juga menjelaskan, kegiatan vaksinasi massal ini secara serentak digelar di seluruh Polda dan Polres. Target 2.000 orang ini, terdiri dari masyarakat umum, lansia, pelayanan kesehatan, purnawirawan Polri, warakawuri Polri, anggota Polri, dan Bhayangkari.

“Syaratnya silakan mendaftarkan diri ke kepala lingkungan setempat di masing-masing kelurahan. Pendaftaran sudah berjalan, jadi silakan mendaftarkan diri sampai 25 Juni ini,” tuturnya.

Sedangkan untuk persiapan vaksinasi massal ini, Agus memastikan, akan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi.

“Kami pastikan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan prokes, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan tidak terjadi kerumunan. Itulah yang harus dilaksanakan saat vaksinasi massal nanti. Harapan kami, agar masyarakat lebih peduli dengan vaksinasi untuk peningkatan imun dan kekebalan tubuh, guna mengurangi risiko terinfeksi Covid-19. Untuk itu, mari kita sosialisasikan ke seluruh masyarakat Tebingtinggi, agar mengikuti vaksinasi ini,” pungkasnya. (ian/saz)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Utara (Sumut) mengakui, operasional dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Madina IV di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), masih kurang optimal bagi masyarakat setempat.

Meski demikian, PLTMH Madina IV untuk penerangan sekitar 330 KK di Desa Ranto Panjang itu, bukan sama sekali tidak bisa beroperasi dari sisi teknis.

“Bukan juga berarti gagal konstruksi, melainkan sudah beroperasi,” ungkap Kepala Dinas ESDM Sumut Zubaidi, melalui Kepala Bidang Energi Neftiana Awalia Sitepu, didampingi Tim Teknis PLTMH Karlo Purba, dan jajaran, serta Alvon Sirait selaku Konsultan Pengawas kepada wartawan, Kamis (24/6) sore.

Adapun PLTMH Madina IV, sebut Neftiana, dibangun kontraktor pelaksana PT Dirga Sarana Indah dan konsultan pengawas PT Dexa Tama Consultan. Pengerjaan PLTMH berbiaya Rp3,697 miliar dari APBD Sumut 2020 itu, dimulai sejak 12 Maret 2020 dan rampung pada 5 Oktober 2020.

Hanya saja, imbuh Karlo, PLTMH Madina IV tersebut beroperasi kurang optimal untuk saat ini. Dari kapasitas terpasang 30 kVA, hanya sekitar 25 persen mampu mengeluarkan daya. Namun penyebabnya bukan dari sisi teknis, tapi lebih pada persoalan kurangnya pasokan air.

“Pasokan air yang menggerakkan turbin berkurang dari aliran air Sungai Sopo Soalagodang sebagai sumber bahan baku air. Menurunnya pasokan air tersebut, dikarenakan kurangnya debit air hujan dan perubahan fungsi lahan,” jelasnya.

Penyebab lain kurang optimalnya operasional pembangkit tersebut, adalah karena belum ada kesepakatan warga soal iuran, sehingga tidak ada biaya untuk operasional pembangkit, baik gaji petugas maupun biaya pemeliharaannya.

Guna mengatasi permasalahan itu, kata Karlo, sudah direncanakan pengalihan aliran salah satu sungai di bagian hulu ke Sungai Sopo. Kemudian PLTMH itu segera diserahterimakan (dihibahkan) ke Pemkab Madina agar nantinya jelas pengelolannya.

“Kita sedang siapkan memang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya berhubung juga masa pemeliharaan pembangkit enam bulan sudah berakhir. Harapan kita memang nantinya Pemkab Madina mendorong terbentuknya lembaga formal semacam BUMDes untuk mengoperasikan PLTMH itu nantinya,” katanya.

Alvon Sirait dari pihak konsultan pengawas, membenarkan, PLTMH Madina IV itu telah rampung dikerjakan. Bahkan telah terbit sertifikat laik operasi dari salah satu Lembaga Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan kompeten, yakni PT Andalan Mutu Energi.

Sebelumnya Kepala Desa Ranto Panjang, Hairal, menyurati Gubernur Sumut pada 10 Mei 2021 perihal manfaat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Madina IV yang belum dirasakan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga menyurati kepala Dinas ESDM Sumut pada 29 Mei 2021, yakni antara lain melaporkan, PLTMH itu dimatikan karena tidak adanya kesepakatan pembayaran iuran dari warga untuk operasional. (prn/saz)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Pemkab Asahan menyalurkan buku tabungan dana pinjaman bergulir untuk membangkitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. Penyaluran dana pinjaman bergulir tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan H Witoyo, kepada 77 pelaku UMKM yang telah melalui verifikasi administrasi dan faktual oleh UPT pengelola dana pinjaman bergulir. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kopdag Kabupaten Asahan, Kamis (24/6).

Dalam sambutannya, Bupati Asahan yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan H Witoyo, mengharapkan dana pinjaman bergulir tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerimanya, khususnya dalam pengembangan usaha.

“Dana pinjaman bergulir ditujukan untuk pengembangan usaha produktif, bukan untuk konsumtif, misalnya usaha kerajinan, usaha warung serba ada, usaha kuliner, produksi kue, bengkel, dan sebagainya. Apalagi di tengah pandemi ini, saya berharap dana pinjaman bergulir ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha, sehingga UMKM bisa bangkit,” ungkap Witoyo.

Lebih lanjut, Witoyo berharap kepada seluruh pelaku UMKM, agar dapat mempergunakan dana pinjaman bergulir ini dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usahanya, dan mengembalikan dana pinjaman bergulir ini sesuai jadwal jatuh tempo pinjamannya. Karena dana tersebut akan digulirkan kembali kepada pelaku usaha mikro lain yang membutuhkannya, dan agar para pelaku bisa kembali mengajukan pinjaman bila sudah lunas pinjamannya.

“Dana pinjaman bergulir bukan merupakan dana bantuan atau hibah, melainkan dana pinjaman yang bersumber dari APBD Asahan. Tujuannya untuk membantu penguatan modal kepada pelaku usaha mikro dan koperasi, sehingga terwujudnya pengembangan dan kemandirian pelaku usaha mikro guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,” jelasnya.

Karena itu, dana pinjaman bergulir wajib dikembalikan agar koperasi dan pelaku usaha mikro yang lain bisa juga menikmati manfaat dari dana bergulir pinjaman bergulir tersebut.

Dalam acara penyerahan buku tabungan dana pinjaman bergulir kepada pelaku UMKM, Kepala UPT PDPB Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, Elvina Kartika Sari menyampaikan, dasar pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Asahan No 30 Tahun 2016, tertanggal 9 Desember 2016, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Pinjaman Bergulir pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan. Serta Peraturan Bupati Asahan No 9 Tahun 2018, tertanggal 30 Januari 2018, tentang Data Cara Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro yang Bersumber dari APBD Kabupaten Asahan.

Sementara itu, dana pinjaman bergulir yang direalisasikan pada kegiatan ini, sebesar Rp620 juta, kepada 77 pelaku UMKM yang telah melalui verifikasi administrasi dan faktual oleh UPT pengelola dana pinjaman bergulir. (mag-9/saz)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya, menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana di Ruang Tamu Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (22/6) lalu.

DELISERDANG-Kabupaten Deliserdang memiliki garis pantai sepanjang 60 kilometer yang terdapat di 4 kecamatan pesisir, yakni Pantailabu, Percut Seituan, Labuhandeli, dan Hamparanperak, dengan nelayan tangkap berjumlah 13.154 jiwa.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, pada pembukaan rapat pemberian pemahaman kepada para nelayan untuk tidak melintasi batas saat menangkap ikan. Rapat ini digelar di Balairung Pemkab Deliserdang, Kamis (24/6).

Rapat ini turut dihadiri Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Nugroho Aji, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, Dicky Yunus, Ketua HNSI Kabupaten Deliserdang Kamaruzzaman, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deliserdang Hj Syahrifah Alwiyah, serta para pimpinan OPD dan intansi terkait.

Pada kesempatan itu, Yusuf menjelaskan, berbagai permasalahan dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan laut tepi dengan kapasitas kapal di bawah 10 gt.

“Beroperasinya kapal-kapal pukat trawl atau pukat cewek maupun cakar di bawah 2 mil dari garis pantai, sangat berdampak berkurangnya hasil tangkapan nelayan kecil. Permasalahan lainnya adalah terjadinya penangkapan nelayan karena melanggar lintas batas negara tetangga. Ini merupakan satu permasalahan krusial yang harus diatasi oleh pemerintah,” ungkap Yusuf.

Yusuf juga mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihaknya tetap melakukan langkah represif. Yakni dengan melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) yang dibentuk oleh pemerintah pusat di 4 kecamatan pesisir.

“Pemerintah kabupaten dan desa juga memfasilitasi kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam rangka upaya penanganan nelayan yang tertangkap di negara tetangga,” tuturnya.

Dia juga berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, akan sangat membantu dalam upaya pencegahan permasalahan.

“Tentu saja, harapannya secara perlahan akan meminimalisir jumlah nelayan yang melakukan pelanggaran di laut dan pada akhirnya berhenti melakukan pelanggaran lintas batas tersebut. Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan dan diikuti dengan baik. Tanyakan apa yang belum bapak dan ibu para nelayan ketahui. Karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan lebih,” jelas Yusuf lagi.

Sebelumnya, Koordinator Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Afrizal menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini. Yakni untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi nelayan Indonesia, khususnya di Sumut, agar tidak melintasi batas dan tidak menangkap ikan di laut negara lain.

Dia juga mengatakan, peserta yang mengikuti rapat ini sebanyak 150 orang. Pada acara tersebut, dirangkai dengan penandatanganan dan pembacaan komitmen bersama oleh para nelayan peserta kegiatan, serta pemberian pelakat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Nugroho Aji, yang diterima Wakil Bupati Deliserdang. (mag-12/saz)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama Dinas Perizinan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Imbauan itu disampaikan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, kepada para kepala OPD jajaran Pemkab Labura pada Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labura 2021-2026 di Aula Pendopo Kantor Bupati Labura, Kamis (24/6).

“Saya berharap segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat, untuk dapat ditingkatkan. Agar masyarakat merasakan kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Hendriyanto.

Sebelumnya, Hendriyanto menyampaikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Labura, serta paparan Panca Hebat, kepada perwakilan Pemprov Sumut, Kapolres, dan Ketua DPRD Labura.

“Satu visi misi kami pada Panca Hebat adalah mendirikan balai latihan kerja, dengan memberikan pelatihan dan modal usaha. Kami yakin ini akan berhasil mengurangi pengangguran,” jelasnya.

Sebelumnya, RPJMD Kabupaten Labura 2021-2026, resmi dibuka oleh Gubernur Sumut diwakili Staf Ahli Kaiman Turnip, yang turut dihadiri Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung, Anggota DPRD Labura Popo Siregar, Kepala Bappeda Labura Ikhwan Lubis, Kepala BPS Labura, jajaran OPD, dan para camat se-Labura. (fdh/saz)