BESUK: Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus besuk salah satu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus menegaskan jika ada pelayanan yang kurang memuaskan di RSUD Aek Kanopan agar melaporkan kepadanya.
BESUK: Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus besuk salah satu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan.
Hal itu dikatakannya saat menemui salah satu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan, Senin (17/5) sore.
“Saya sampaikan kepada bapak/ibu, segera lapor ke saya jika ada pelayanan yang kurang memuaskan, terutama pelayanan administrasi di RSUD ini,” ucap Bupati.
Sebelumnya, Bupati didampingi Wakil Bupati Samsul Tanjung, mendengar keluhan dari masyarakat bahwa ada beberapa masalah pada pelayanan kesehatan pada RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara.
“Terkait hal itu saya dan Wakil Bupati langsung bergegas ke RSUD ini untuk cek langsung dan langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu, terlihat Bupati dan Wakil Bupati dengan jargon Labura hebat ini bertanya langsung kepada pasien dan keluarga pasien, untuk memastikan keluhan yang beredar di masyarakat.
“Alhamdulillah pelayanan di RSUD sudah mulai tertata rapi dan masyarakat sudah dapat terlayani dengan baik,” ucap Bupati.
Terakhir, Bupati berharap kepada Direktur RSUD Aek Kanopan, untuk terus meningkatkan pelayanan rumah sakit, hindari pungli, dan tingkatkan pelayanan UGD, serta tingkatkan kesejahteraan petugas kesehatan.
“Ini sudah yang kesekian kalinya saya menyambangi RSUD, itu artinya saya tidak main-main terhadap pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara,” harap Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati mengecek kebersihan RSUD di setiap ruangan, mengecek stok obat, dan mengunjungi pasien di ruang inap di dampingi Direktur RSUD dr. Mayang. (fdh)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kekosongan pejabat terjadi pada sejumlah jabatan strategis di jajaran Pemerintah Kota Binjai. Karenanya, Pemko Binjai melakukan lelang jabatan.
Plt Kepala BKD Binjai, Rahmad Fauzi.
Informasi dirangkum, tujuh jabatan kepala dinas dan satu jabatan sekretaris daerah masih diisi oleh pelaksana maupun penjabat. Adalah, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekda.
Namun, Pemko Binjai baru melakukan lelang jabatan pada dua jabatan strategis saja. “Sebelum melakukan lelang jabatan, kami sudah melaporkan kepada pak wali, bahwa ada kekosongan jabatan. Bisa dibilang jumlahnya banyak,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Binjai, Rahmad Fauzi, Selasa (18/5).
Menurut dia, kekosongan jabatan ini terjadi karena pejabat yang bersangkutan pensiun ataupun meninggal dunia. Bahkan informasi diperoleh, kekosongan jabatan ini terjadi karena pejabat lama yang diduga berpihak kepada salah satu paslon mengundurkan diri.
Kekosongan jabatan ini sempat berjalan beberapa bulan. “Ya, karena kepala daerah yang terpilih dilarang melakukan mutasi pada 6 bulan sebelum Pilkada dan sesudahnya. Karena ini, kami masih menggunakan beberapa jabatan diisi oleh plt,” beber Kepala Bidang Pendidikan Kilat BKD Binjai ini.
Untuk dua jabatan strategis yang telah dilakukan lelang, tambah dia, yakni Sekda dan Kepala Bappeda. Menurut dia, lelang jabatan tersebut tidak menabrak Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Masa Covid-19.
“Kami juga sudah mendapat rekomendasi dari KASN. Tahap awal ini, dua jabatan dulu konsennya pak wali karena keduanya urgen,” ujar dia.
Saat ini lelang dua jabatan tersebut tengah berlangsung. “Kamis dan Jum’at sudah masuk tahap pelaksanaan wawancara,” tambah dia seraya mengaku, tidak berencana mengikuti lelang jabatan untuk mengisi Kepala BKD Binjai.
Ada dua nama yang mengikuti lelang jabatan Sekda, yakni H Irwansyah Nasution dan Meidy Yusri. Disebut-sebut H Irwansyah Nasution yang berpeluang kuat menjadi Sekda definitif.
Sementara, sambung Fauzi, lelang jabatan Kepala Bappeda Binjai diikuti oleh empat pejabat. Di antaranya, Majid Ginting, Tristi Mulyani, N Nasution dan Lindung Limbong.
“Untuk jabatan lainnya akan segera dilakukan lelang juga, tinggal menunggu waktu. Tim penguji dalam lelang jabatan diisi dari kalangan akademisi,” tukasnya. (ted)
DISEGEL: Petugas kepolisian dan Satpol PP Pemkab Diliserdang melakukan penyegelan CDI sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyegelan yang dilakukan Tim Gabungan Polrestabes Medan dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang tak berdampak kepada penutupan seterusnya. Cafe Duku Indah (CDI) yang disegel pada Jumat (9/4), kini sudah kembali beroperasi atau persisnya pada lebaran Idul Fitri kedua, Jumat (14/5).
DISEGEL: Petugas kepolisian dan Satpol PP Pemkab Diliserdang melakukan penyegelan CDI sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.
Penyegelan dengan cara dilas tersebut dipimpin Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan, AKBP Alimudin Sinurat. “Ke Kasubbag Humas saja ya,” kata Sinurat saat dikonfirmasi terkait CDI kembali beroperasi yang diduga melakukan pengerusakan terhadap segel pada pintu masuk tempat diskon tersebut.
Begitu juga dengan Kasubbag Humas Polrestabes Medan, Kompol Riama Siahaan ketika dikonfirmasi. Juru Bicara Polrestabes Medan ini seolah tidak tahu menahu persoalan dugaan pengerusakan segel tersebut.
Dia mengetahui, bahwa AKBP A Sinurat yang memimpin operasi penyegelan terhadap tempat ilegal itu. Namun, Siahaan buang badan kepada Kapolsek Kutalimbaru, AKP Hendri Surbakti.
Artinya, Siahaan mengarahkan wartawan untuk melakukan konfirmasi kepada Kapolsek setempat. “Iya, saya tahu itu komandan saya. Itukan kemarin, maksud saya coba tanya langsung ke Kapolsek Kutalimbaru, mana tahu ada perjanjian, kita kan enggak tahu. Karena Kapolsek yang punya, makanya coba tanya langsung ke Kapolsek,” urai dia, Selasa (18/5).
Sayangnya, Kapolsek Kutalimbaru tak menggubris panggilan telepon selular wartawan. Begitu juga pesan singkat yang dilayangkan ke WhatsApp Kapolsek untuk kepentingan konfirmasi, tidak direspon.
Sebelumnya, Camat Kutalimbaru, Faisal Nasution mengamini, tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian dan instansi terkait di Pemkab Deliserdang telah melakukan penyegelan. Bahkan, kata dia, penyegelan dimaksud juga dilakukan dengan cara dilas pada pintu masuk diskotek yang dikelola oleh seorang pria bernama Kurnia.
Dia menegaskan, Diskotek CDI merupakan tempat ilegal. Pasalnya, tempat dugem tersebut belum seutuhnya melengkapi izin.
“TDUP yang belum ada, Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Ini perizinan satu pintu yang mengeluarkan dan teknisnya dari pariwisata,” beber dia.
Menurut dia, kembali beroperasinya CDI sudah melanggar peraturan daerah. “Kalau jebolkan las yang disegel, itu sudah ranah kepolisian. Sebab, kami sama-sama melakukan penyegelan dengan kepolisian. Kalau sudah dirusak, sudah ranah kepolisian itu,” kata dia.
Terpisah, menejemen CDI, Kurnia dicoba konfirmasi oleh wartawan. Sayangnya, Kurnia tidak menjawab panggilan telepon.
Begitu juga dengan pesan singkat yang dilayangkan, Kurnia tak meresponnya. Diketahui CDI berlokasi di Jalan Salang Tunas, Dusun V, Desa Namorube Julu, Kutalimbaru, Deliserdang. (ted)
PEMBALAKAN LIAR: Aktivitas pembalakan liar yang terjadi di hutan kawasan Danau Toba.
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Bencana alam di Prapat, Kabupaten Simalungun, belum lama ini, mendorong semua pihak untuk terus menjaga kawasan hutan dengan cara menghentikan sementara semua kegiatan eksploitasi hutan, baik penyadapan hingga penebangan yang liar dan tidak berizin.
PEMBALAKAN LIAR: Aktivitas pembalakan liar yang terjadi di hutan kawasan Danau Toba.
Praktisi lingkungan Sumatra Utara, Mangaliat Simarmata menyampaikan, kawasan hutan yang ada di Kabupaten Samosir, baik hutan lindung dan kawasan hutan milik masyarakat, disinyalir telah banyak rusak. Salah satu contoh, penyadapan pinus hingga penebangan pohon di berbagai titik yang akan mengancam alam Danau Toba jika tidak dilakukan penghentian.
“Banjir bandang di Prapat, jelas sangat memukul semua masyarakat. Sebab, banjir yang datang dari atas diakibatkan penggundulan hutan dan eksploitasi yang sangat masif,” katanya.
Ia juga berharap Polda Sumut bertindak tegas jika masih ada kegiatan eksploitasi hutan, baik penyadapan dan penebangan yang liar dilakukan di Kabupaten Samosir, supaya ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal.
Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul, melalui kepala UPTD Kabupaten Samosir, Haritua Siregar saat dikonfirmasi menyampaikan, Dinas Kehutanan telah mengeluarkan edaran kepada setiap pengelola Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengelola hutan lindung untuk menghentikan dan mengevaluasi sementara kegiatan penyadapan.
“Untuk penyadapan Pinus di kawasan hutan lindung, kami sudah minta untuk dihentikan dan dievaluasi, namun untuk lahan atau kawasan milik masyarakat kami belum bisa buat edarannya, karena itu milik masyarakat,” katanya. (mbc)
RUSAK: Saluran air dekat bangunan inti penampungan limbah di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sudah rusak. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, belum selesai dikerjakan, tetapi sebagian fisik bangunannya sudah ada yang rusak.
RUSAK: Saluran air dekat bangunan inti penampungan limbah di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sudah rusak. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Amatan wartawan, Selasa (18/5), pada papan proyek tertera pembangunan TPA Sidikalang Kabupaten Dairi senilai Rp18,103 miliar lebih. Anggaran tersebut bersumber dari Kementerian Pelerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman wilayah III Sumut.
Proyek itu dikerjakan PT Baladewa Indonesia, nomor kontrak HK.02.03/1//PPH-PLP/PPPWIII-SU/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Waktu pekerjaan, 300 hari kalender dan konsultan supervisi CV Gamma. Hingga kini, proyek itu masih dalam proses pekerjaan. Terlihat di lokasi, belum semua bangunan rampung. Pekerja serta alat berat masih dikerahkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Meski belum selesai, sejumlah bangunan seperti tembok penahan tanah (TPT) persis di bawah bangunan inti untuk penampungan limbah dan saluran (drainase) di dekatnya sudah ada rusak. Kerusakan itu, diduga karena kualitas bangunan tidak sesuai rencana anggaran belanja (RAB).
Tampak di lokasi, timbunan tanah di atas bronjong TPT sudah turun atau bergeser dan dikhawatirkan akan longsor. Begitu juga dengan saluran air sudah rubuh/patah. Pada bagian bangunan lainnya, juga terjadi keretakan sehingg patut diduga pelaksanaan pekerjaan kurang pengawasan dari pihak terkait.
Diduga, buruknya kualitas pekerjaan dilakukan pihak kontraktor karena kurangnya pengawasan dari Balai Prasarana Permukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman wilayah III Sumut.
Perwakilan PT Baladewa Indonesia, Mustakim dikonfirmasi di lokasi proyek, Selasa (18/5) tidak bersedia memberikan komentar. Mustakim mengatakan, harus ada surat rekomendasi dari Balai Prasarana Permukiman wilayah III Sumut baru dilayani untuk memberikan informasi. (rud)
LONGSOR: Camat Tigalingga, Timbul Tamba (tengah) bersama unsur Forkopimcam, pemerintahan Desa Palding Jaya, dan masyarakat membersihkan material longsor yang menutup badan jalan yang menghubungkan Sidikalang-Kutabuluh, Selasa (18/5).ISTIMEWA.
SUMUTPOS.CO – Cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Dairi dan Nias Selatan (Nisel) dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan tanah longsor. Akibatnya, sejumlah ruas jalan nasional dan kabupaten terputus karena tertimbun material longsor.
LONGSOR: Camat Tigalingga, Timbul Tamba (tengah) bersama unsur Forkopimcam, pemerintahan Desa Palding Jaya, dan masyarakat membersihkan material longsor yang menutup badan jalan yang menghubungkan Sidikalang-Kutabuluh, Selasa (18/5).ISTIMEWA.
Di Kabupaten Dairi, longsor terjadi di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hilir. Akibatnya, ruas jalan nasional Sidikalang-Kutabuluh, tepatnya di Desa Palding Jaya, Kecamatan Tigalingga, tertutup tanah longsor dari tebing jalan. Akses kenderaan sempat terputus, karena badan jalan tertimbun matetial tanah. Arus kenderaan menuju Sidikalang maupun Kota Medan sempat mengalami macet total.
Camat Tigalingga, Timbul Tamba ketika dikonfirmasi menerangkan, bencana alam ini terjadi pada Selasa (18/5) dinihari. Saat itu, kawasan tersebut diguyur hujan deras berkepanjangan.
Timbul mengatakan, untuk membuka akses dengan peralatan seadannya, unsur Forkopimcam serta Pemerintah Desa dan dibantu masyarakat bergotongroyong membersihkan badan jalan sebelum alat berat milik Pemkab Dairi turun kelokasi. Selanjutnya, setelah alat berat dari Dinas PUPR datang, akses terbuka dan kenderaan roda empat dan sepeda motor sudah bisa melintas kembali normal.
Terpisah, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Siempat Nempu Hilir, Jangihut Nadeak dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/5) menyampaikan, ruas jalan yang menghubungkan Desa Sopobutar menuju Desa Pardomuan, juga mengalami longsor dan tertutup tanah.
Jangihut menyebut, akibat hujan terus menerus dalam tiga hari terakhir di wilayah itu. Badan jalan di Desa Sopobutar menghubungkan Pardomuan, mengalami longsor, Senin (17/5) malam. Akses sempat lumpuh total.
Kenderaan dari 2 arah, tidak bisa melintas karena gorong-gorong jebol. Pagi tadi, lanjut Jangihut, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta dibantu masyarakat telah bergotongroyong. Supaya akses terbuka, kini telah dipasang jembatan darurat dari batang kelapa menunggu pendirian gorong-gorong permanen, ucapnya.
Sementara itu, satu titik lagi tepatnya di Desa Pardomuan, badan jalan tertutup material tanah. Akibatnya, akses jalan dari Pardomuan menunu Desa Lae Itam, Lae Luhung, Lae Markelang serta Desa Lae Haporas sempat terputus.
Karena badan jalan tersebut, satusatunya akses menuju empat Desa dimaksud. Namun, pantauan kita tadi pagi, pemerintah Desa bersama masyarakat telah melaksanakan gotongroyong sehingga akses bisa terbuka kembali. “Kita masih menunggu alat berat dari kabupaten untuk membersihkan material tanah itu, supaya arus lalulintas bisa normal, ungkapnya.
Akses Antar-Kecamatan di Nisel Sempat Terputus
Tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Jalan penghubung antara Kecamatan Onalalu dan Teluk Dalam, tepatnya di Desa Hilikara sempat terputus akibat tertimbun longsor. Menurut Kepala Desa Hilikara, Disatukan Gee, longsor terjadi pada Senin (17/5) malam sekira pukul 21.25 WIB. “Peristiwa longsor ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun tidak pernah ditangani secara serius oleh pihak terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan,” kata Kades Hilikara.
Lebih lanjut dikatakannya, akibat longsor tersebut, masyarakat yang ingin melintasi jalan tersebut menjadi terganggu dan ketakutan. “Kami pemerintahan Desa Hilikara sudah melaporkan kepada Pemkab Nias Selatan melalui Dinas PUPR supaya segera ditindaklanjuti. Kami sangat berharap agar segera ditangani sebelum jatuh korban,” tandasnya. (rud/mag-10)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perusahaan rintisan (start-up) di Indonesia saat ini memiliki potensi besar untuk bisa tumbuh dan bersaing di tingkat global. Potensi ini harus dijaga dan dikembangkan agar ke depannya semakin banyak perusahaan rintisan asal Indonesia yang mendunia.
CEO BRI Ventures Nicko Wijaya mengungkapkan pada acara BRI Cuap-Cuap Cuan Berkahbeberapa waktu yang lalu, bahwa saat ini ekosistem start-up lokal masih menjadikan sektor e-commerce sebagai primadona. Alasannya, ada banyak start-up Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang pertama kali muncul dan berkembang dari sektor tersebut. Selain itu, para pengembang start-up juga kerap mengincar pembentukan perusahaan rintisan di sektor tekfin.
Ke depannya, menurut Nicko, ada banyak sektor yang berpotensi digarap anak-anak muda untuk berkembang. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi untuk pengembangan perusahaan rintisan. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa saat ini pembuat start-up harus bisa menjamin adanya nilai tambah dari kehadiran perusahaan terhadap masyarakat.
“Kalau kita lihat start-up generasi awal selalu mencari valuasi yang lebih tinggi. Tentunya tidak salah, karena hari itu kita harus muncul ke permukaan juga, (agar) start-up dari Indonesia ini bagaimana agar dikenal setidaknya di negara tetangga ASEAN. Namun, masuk ke 2021 atau 2020, kita melihat banyak sekali yang sudah, investor juga sudah, sadar bahwa the valuation game tidak hanya the only way untuk start-up itu sukses, tapi juga harus memberi nilai tambah yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia,” ujar Nicko.
Dia menjelaskan, pada umumnya perusahaan modal ventura memprioritaskan pertimbangan aspek skalabilitas start-up sebelum memutuskan penempatan investasi. Selain itu, perusahaan modal ventura juga mempertimbangkan besar-kecilnya efisiensi yang bisa dilakukan suatu perusahaan rintisan, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di sana.
Faktor skalabilitas menjadi pertimbangan penting karena perusahaan modal ventura ingin start-up yang didanai memiliki pandangan cara dan strategi untuk meraih pasar lebih luas dibanding sebelumnya. Untuk mendorong agar perusahaan rintisan bisa memiliki skalabilitas yang cukup, maka peran inkubator atau akselerator bisnis diperlukan.
Nicko menyarankan seluruh wirausahawan muda untuk mengantongi terlebih dulu pemahaman mengenai aspek finansial dan legal agar bisa membawa perusahaan rintisannya berkembang cepat dengan skalabilitas tinggi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman secara baik bisa melalui perantara jasa agen inkubator atau campur tangan perusahaan ventura seperti BRI Ventures.
Menurutnya, saat ini BRI Ventures memiliki program akselerator yang cocok untuk start-up Indonesia bernama Sembrani Wira. Program ini adalah pembinaan start-up-start-up potensial yang dianggap BRI Ventures menarik untuk dieksplorasi.
“Pada batch pertama (Sembrani Wira) kami membina delapan start-up yang bergerak di bidang bio-tech, wellness, juga e-commerce. Kami melihat the next generation of entrepreneur ini perlu kita PDKT-lah. Kemudian kita akan melakukan demo day awal pekan depan, dan sudah ada beberapa investor yang lining up untuk kedelapan start-up itu,” ujarnya.
Sebagai perusahaan modal ventura, BRI Ventures disebut Nicko tak hanya berperan membantu permodalan perusahaan rintisan, tetapi juga memberikan pendampingan dan akses kepada mereka agar mendapat investasi lanjutan. BRI Ventures juga memanfaatkan jaringan yang dimiliki BRI Group untuk membantu kanalisasi bisnis perusahaan rintisan yang dibina, agar produk/layanannya bisa dikenal dan bermanfaat bagi perusahaan lain di Group BRI atau BUMN lain.
“Dengan ekosistem saat ini, yang sangat mature daripada 10 tahun yang lalu, tentunya akan mempermudah para entrepreneur untuk mendapatkan pembinaan atau bahkan pendanaan. Sehingga dengan adanya kedua hal tersebut jadi lebih cepat untuk berkembang,” tuturnya.
BRI Ventures sendiri merupakan entitas anak usaha BRI yang bergerak di bidang modal ventura, dimana kepemilikan saham oleh BRI pada BRI Ventures adalah sebesar 99.97% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan. Per 31 Desember 2020, BRI Ventures membukukan total aset sebesar Rp1,82 Triliun, meningkat 20,53% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp1,51 Triliun. Pendapatan Usaha BRI Ventures di tahun 2020 tercatat sebesar Rp272,52 Miliar, meningkat 35.292,21% dari tahun 2019.
CHEK IN: Sejumlah calon penumpang melakukan chek-in sebelum berangkat di stasiun besar kereta api Jalan Stasiun Medan. KAI mengangkut 1.005 penumpang nonmudik saat libur Hari Raya Idul Fitri.Triadi Wibowo/Sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (Sumut) mencatat, melayani penumpang nonmudik sebanyak 1.005 orang selama larangan mudik Lebaran Tahun 2021, sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. “Dari melayani 1.005 pelanggan KA antarkota, di mana rata-rata KAI melayani 83 pelanggan setiap harinya,” ungkap Vice President PT KAI Divre I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat, Selasa (18/5).
CHEK IN: Sejumlah calon penumpang melakukan chek-in sebelum berangkat di stasiun besar kereta api Jalan Stasiun Medan. KAI mengangkut 1.005 penumpang nonmudik saat libur Hari Raya Idul Fitri.Triadi Wibowo/Sumut pos.
Daniel menjelaskan, jumlah tersebut turun 97 persen dibanding jumlah pelanggan KA antarkota pada masa pengetatan pra mudik 22 April s/d 5 Mei, di mana KAI melayani rata-rata 2.400 pelanggan KA per hari.”Bahwa masyarakat yang diberangkatkan menggunakan KA antarkota bukan untuk kepentingan mudik,” kata Daniel.
Daniel mengungkapkan, penumpang nonmudik atau orang-orang yang dikecualikan tersebut adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bekerja, perjalanan dinas, mengunjungi keluarga sakit, kunjungan duka dikarenakan anggota keluarga meninggal, perjalanan ibu hamil, dan kepentingan nonmudik lainnya.”Seluruh pelanggan kami verifikasi berkas-berkasnya terlebih dahulu secara cermat dan teliti. Jika tidak lengkap maka tidak akan kami izinkan untuk berangkat,” ujar Daniel.
Begitu juga, terdapat total 557 calon penumpang yang ditolak berangkat dikarenakan berkas-berkas persyaratannya tidak sesuai. Adapun rinciannya adalah, 328 orang tidak membawa surat izin perjalanan yang sesuai dan 229 orang tidak membawa berkas surat bebas Covid-19 yang berlaku.
Perjalanan KA antarkota pada masa peniadaan mudik dioperasikan untuk menyediakan konektivitas bagi orang-orang yang dikecualikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Pada masa peniadaan mudik, PT KAI Divre I SU hanya mengoperasikan 2 KA antarkota per hari. Seluruh operasional kereta api berjalan dengan lancar dan pelayanan baik di stasiun maupun KA juga berjalan tertib,” ujar Daniel
Pada masa pengetatan pasca peniadaan mudik yaitu 18 – 24 Mei 2021, PT KAI Divre I SU kembali mengoperasikan 2 KA antarkota, yakni KA Putri Deli dengan tujuan Tanjung Balai dan KA Sribilah dengan tujuan Rantau Prapat. Total ada 10 perjalanan KA antarkota dan tiketnya sudah dapat dipesan di aplikasi KAI Access, Web KAI, dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.
Pelanggan KA antarkota tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan, namun masih harus melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 berupa surat keterangan negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau GeNose C19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam.
Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas Covid-19 tersebut, PT KAI Divre I SU menyediakan layanan Rapid Test Antigen di 5 stasiun yakni Stasiun Medan, Stasiun Tebing Tinggi, Stasiun Kisaran, Stasiun Tanjung Balai, dan Stasiun Rantau Prapat.
Selain itu, penumpang tetap diwajibkan untuk memenuhi protokol kesehatan seperti, 3M, tidak berbicara selama perjalanan, suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, penumpang dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, batuk, hilang daya penciuman, diare dan demam, serta tidak diperkenankan makan dan minum selama perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, kecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat obatan.
Info selengkapnya terkait aturan naik KA antarkota pada masa pandemi Covid-19, pelanggan dapat menghubungi Customer Service, Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.
“KAI mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mematuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan selama masa peniadaan mudik. Terus terapkan protokol kesehatan secara konsisten dan disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tandas Daniel.(gus/ila)
MENGADU: Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat menerima pengaduan dari warga Harjosari 2, Medan Amplas, Selasa (18/5). Warga mengadu soal kepling di wilayahnya. markus/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution langsung mencopot Kepala Lingkungan 17 Kelurahan Harjosari 2, Medan Amplas karena kerap melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat, terungkapnya hal ini karena masyarakat mengadu langsung kepada wali kota Medan Bobby Nasution lewat media sosial. Mendapat aduan dari masyarakat, Bobby Nasution langsung mendatangi Kantor Lurah Harjosari 2 di Jalan Dwikora Bajak 2 Selasa (18/5) siang.
MENGADU: Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat menerima pengaduan dari warga Harjosari 2, Medan Amplas, Selasa (18/5). Warga mengadu soal kepling di wilayahnya. markus/sumutpos.
Di sana, warga yang mengadu langsung menjumpai Bobby Nasution ketika mengetahui Wali Kota melakukan sidak. Satu per satu warga pun menjelaskan perihal pungli yang dilakukan oknum Kepling bernama Eka Septian itu. Dari laporan pungli Kepling itu, warga mengaku menyetor uang pengurusan hingga Rp2,6 juta, namun hingga satu tahun tak kunjung selesai.
“Saya komandan komplek, warga komplek ngeluh ke saya diminta uang Rp2,6 juta ngurus surat pindah (mandah) tapi gak siap-siap juga, uang sudah diambil tak kembali,” kata Zakaria Lubis, warga setempat.
Warga lainnya, Hendra (30), juga mengadu ke Bobby. “Saat pengurusan itu dia (kepling) minta uang Rp600 ribu, katanya itu biaya administrasi dari Disdukcapil. Saya kasih dia Rp700 ribu, untuk upah dia Rp100 ribu lagi. Tapi sampai sekarang tidak selesai juga,” keluh Hendra kepada Bobby.
Selain mengurus KK, Hendra juga mengaku kesulitan dalam mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan bantuan Bantuan Tunai Langsung (BLT) UMKM. Untuk bisa mengurusnya, Hendra pun mengaku dikutip bayaran sebesar Rp300 ribu oleh oknum Kepling tersebut.”Waktu itu saya juga ngurus untuk BLT UMKM, istri saya jadi saksinya uang sebesar Rp300 ribu saya kasih. Tapi sudah hampir satu tahun tidak selesai juga,” ungkapnya.
Hendra pun mengatakan, bukan hanya dirinya yang menjadi korban pungli oleh oknum Kepling 17 Kelurahan Harjosari II. Akan tetapi, ada cukup banyak warga lainnya yang menjadi korban serupa.”Kalau ditanya jumlah warganya, ya sudah banyak. Tadi saya cuma dapat kabar dari warga lain, katanya disuruh ke kantor lurah. Saya ikut saja,” katanya.
Menariknya, Bobby Nasution juga menerima video call dari warga setempat yang kebetulan sedang bekerja di luar kota. Warga bernama Eka Aditya itu mengaku membayar Rp900 ribu untuk mengurus akta kelahiran anaknya. “Sampai sekarang belum siap juga, sudah lama saya urus. Terima kasih Pak Wali perhatiannya,” kata Eka dari layar ponsel.
Mendengar seluruh keluhan warga itu, Bobby Nasution tegas meminta agar Camat Medan Amplas Edi dan Lurah Harjosari 2, Siska Ayu agar meneruskan surat yang diurus warga. “Berkas yang diurus warga ini dilanjutkan, diselesaikan segera. Kemudian suruh Keplingnya kembalikan uang yang sudah diambil dari warga. Satu minggu ya waktunya. Artinya paling lama Senin depan sudah beres semua. Urusan warga beres uangnya dikembalikan, baru itu keplingnya pecat, berhentikan saja,” tegas suami Kahiyang Ayu ini.
Bobby lantas menjelaskan bahwa pengurusan kependudukan tidak dikutip biaya. Maka itu Bobby tegaskan kepada seluruh Kepling di bawah Pemko Medan agar tidak melakukan pungli kepada masyarakat.”Ini penyakit pungli yang mau kita bersihkan. Jangan bikin susah masyarakat. Saya banyak terima aduan dan akan segera menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat,” tegas Bobby.
Sementara itu, Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang, usai menerima inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengatakan, sudah mencopot Kepling tersebut. “Ya diberhentikan,” kata Edi Mulia Matondang.
Edi menjelaskan, oknum kepling tersebut sudah sejak dua bulan lalu menjalani skorsing. “Pesan Pak Wali tadi sebelum diberhentikan harus mengganti biaya yang dikeluarkan masyarakat,” ungkapnya.
Mantan Camat Medan Denai ini memastikan bahwa oknum kepling tersebut bermain sendiri. Tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN) baik di kantor lurah ataupun kantor camat. “Dia main sendiri, buktinya berkas masyarakat itu gak ada sampai ke sini, masih ditangan kepling. Saya bilang tadi sama Pak Wali kalau tidak selesai dari 7 hari, saya akan ambil alih,” ungkapnya. (map/ila)
RAZIA: Petugas rutan Labuhandeli saat merazia kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (18/5) sore. fachril/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas Rutan Klas I Labuhandeli kembali melakukan razia rutin di kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (18/5) sore. Razia dalam rangka meningkatkan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Razia dipimpin Kepala Pengaman Rutan (KPR), Jamerlan Saragih. Dalam razia itu menemukan ponsel android, cas ponsel, mancis dari sejumlah kamar yang dirazia.
RAZIA: Petugas rutan Labuhandeli saat merazia kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (18/5) sore. fachril/sumut pos.
Kegiatan razia secara mendadak dilakukan untuk deteksi dini kemanan dan ketertiban di setiap kamar hunian. Para petugas memeriksa seluruh kamar dengan mengecek sejumlah barang-barang terlarang yang disimpan warga binaan.”Razia ini rutin kita lakukan. Tujuannya untuk mendeteksi dini kemanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Hasil razia yang kita lakukan, diperoleh sejumlah barang berupa mancis, ponsel, cas ponsel dan ponsel android,” kata KPR, Jamerlan Saragih.
Dia meminta kepada warga binaan untuk tidak menyimpan benda-benda terlarang di kamar hunian. Karena akan mengganggu keamanan dan kenyamanan di lingkungan rutan. “Setiap barang terlarang yang kita temukan akan kita musnahkan. Bagi warga binaan yang kedapatan kita berikan sanksi pembinaan dan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya,” pungkas Jamerlan Saragih.
Kepala Rutan Klas I Labuhandeli, Nimrot Sihotang menambahkan, kegiatan razia yang mereka lakukan untuk membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). “Kita ingin citra di lingkungan Rutan Labuhan bersih dalam segala hal yang dapat merugikan. Makanya, kita tetap konsisten melakukan razia yang bertujuan mengatasi deteksi dini kemanan dan ketertiban menuju zona integritas yang besih dan baik,” pungkas Nimrot Sihotang. (fac/ila)
